Daerah Archives - Laman 70 dari 132

Redefinisi Makna Inaugurasi, HIMASOA UINAM Kukuhkan Angkatan 2024 Lewat Proses Panjang Refleksi WINA

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama (HIMASOA) UIN Alauddin Makassar resmi mengukuhkan Angkatan 2024 sebagai anggota penuh pada Sabtu (13/12/2025) di Hutan Pinus Rita Malompoa, Bissoloro. Pengukuhan ini menjadi puncak dari rangkaian panjang kaderisasi bertajuk “Refleksi WINA 2024” yang telah bergulir sejak bulan Maret hingga Desember ini. Berbeda dengan tradisi umum di mana inaugurasi sering dimaknai sempit sebagai panggung pentas seni satu malam, HIMASOA tahun ini melakukan terobosan dengan mengembalikan inaugurasi ke definisi aslinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni sebagai “pengukuhan resmi”. Ketua Umum HIMASOA UINAM, Muh. Ridho Risqullah, menegaskan bahwa tahun ini pihaknya membedakan secara tegas antara seremoni perayaan dengan esensi pengukuhan. “Inaugurasi dalam KBBI adalah pengukuhan resmi, bukan penampilan seni satu malam. Berangkat dari keresahan itulah, kami mendesain Refleksi WINA 2024. Inilah inaugurasi mereka yang sesungguhnya: sebuah proses panjang pembentukan karakter yang tidak instan,” ujar Ridho dalam sambutannya. Proses pengukuhan ini dirancang secara holistik melalui tiga jenjang kegiatan yang menguji intelektual, sosial, dan mental kader: Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI): Membentuk ketajaman nalar akademis. Literasi Sosial: Pengabdian langsung di tengah masyarakat untuk mengasah kepekaan hati. Sosiologi Camp: Tahap akhir pembentukan jiwa korsa dan mentalitas kader. Sementara itu, Ketua Panitia Refleksi WINA 2024, Zakia Zalsabila, mengungkapkan bahwa perjalanan sembilan bulan ini penuh dengan tantangan. Dinamika internal, tekanan organisasi, hingga berbagai masalah yang dihadapi selama proses berjalan, justru menjadi kawah candradimuka bagi Angkatan 2024. “Menurut saya, proses ini akan mereka kenang seumur hidupnya. Bukan karena mudahnya, tapi justru karena banyaknya masalah dan dinamika yang berhasil mereka lalui bersama. Hal itulah yang membentuk karakter mereka menjadi tangguh seperti sekarang,” ungkap Zakia. Malam puncak di Bissoloro ditutup dengan pengambilan sumpah dan ikrar setia anggota. Dengan berakhirnya Sosiologi Camp, Angkatan 2024 resmi dinyatakan lulus dan diterima di rumah besar Sosiologi Agama. “Selamat bergabung, selamat berjanji. Pembuktian kalian sebagai mahasiswa Sosiologi yang sesungguhnya dimulai hari ini,” tutup Ridho Risqullah mengakhiri prosesi pengukuhan.

Daerah, Hukum, Makassar, Nasional, Pendidikan

FMPP Sulsel Soroti Dokumen SPK, Unhas Tegaskan Pakta Integritas yang Beredar adalah Palsu

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar, Nasional, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Riak kecil yang bermula dari selembar dokumen kini menggema di ruang publik kampus. Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) menyoroti beredarnya dokumen bertajuk Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK) yang diduga berkaitan dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. Dokumen tersebut menyebar luas dan memantik perbincangan, terlebih setelah diunggah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (BEM FKM) Unhas pada Jumat (12/12). Menanggapi hal itu, Universitas Hasanuddin akhirnya angkat suara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, dalam keterangan tertulis kepada media pada Sabtu (14/12), menegaskan bahwa dokumen yang beredar tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan. “Ini adalah klarifikasi sehubungan dengan beredarnya Pakta Integritas yang dipalsukan oleh oknum tertentu untuk mencederai nama baik Rektor Unhas,” tegas Ishaq. Dalam penjelasannya, Unhas mengurai sejumlah fakta sebagai bantahan tegas atas isu yang berkembang. Pertama, Pakta Integritas yang benar—yang disepakati Prof. Jamaluddin Jompa dengan salah satu penentu suara dalam pemilihan Rektor Unhas periode 2022–2026—sama sekali tidak menyebutkan partai politik mana pun, juga tidak mencantumkan nama individu tertentu. Kedua, isi Pakta Integritas tersebut bersifat normatif dan berlandaskan kepentingan institusional, semata-mata ditujukan untuk menjaga relasi harmonis antara Rektor terpilih dan pemerintah pusat, agar kebijakan nasional dapat disinergikan dengan kebijakan Universitas Hasanuddin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, rekam jejak Prof. Jamaluddin Jompa selama memimpin Unhas dinilai menjadi saksi bisu atas sikap kenegarawanan dan ketidakberpihakannya pada partai politik mana pun. Bahkan, menjelang suhu politik nasional yang memanas pada Pilpres 2024, Prof. JJ mengeluarkan Maklumat Rektor tertanggal 2 Februari 2024 yang berisi imbauan kepada seluruh elemen bangsa untuk menghargai perbedaan pilihan politik, menolak kampanye hitam, serta menghindari penyebaran hoaks. Keempat, sebagai tuan rumah Forum Rektor Indonesia pada 5 Februari 2024, Rektor Unhas turut menjadi konseptor lahirnya Seruan Pemilu Damai Forum Rektor Indonesia—sebuah ikhtiar kolektif para rektor untuk menjaga pemilu yang aman, damai, dan beradab, serta mendorong masyarakat menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Kelima, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye pemilu di lingkungan pendidikan, Rektor Unhas menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 36/UN.4.1/2023 dan membentuk Satuan Tugas Kampanye melalui Keputusan Rektor Nomor 11179/UN4.1/KEP/2023. Kebijakan ini, menurut Ishaq, justru menjadi penegasan bahwa Unhas memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Keenam hingga kedelapan, Unhas juga menyinggung hubungan emosional Prof. JJ dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Hubungan tersebut terjalin dalam bingkai akademik, kebangsaan, dan diplomasi budaya—mulai dari seminar internasional, orasi ilmiah pada wisuda, hingga lawatan ke Kuala Lumpur untuk memperkuat hubungan serumpun Indonesia–Malaysia. “Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa Pakta Integritas yang telah disebar ke berbagai media adalah palsu,” ujar Ishaq. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghormati seluruh tahapan pemilihan Rektor Unhas yang telah berjalan sesuai aturan. Penjaringan suara Senat Akademik, lanjutnya, telah menghasilkan keunggulan signifikan bagi Prof. Jamaluddin Jompa dengan perolehan 74 suara atau sekitar 80 persen. “Kami menghimbau agar proses pemilihan Rektor diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Wali Amanat (MWA), serta meminta semua pihak menahan diri dari provokasi dan kampanye negatif yang dapat mengusik ketenteraman kehidupan kampus,” katanya. Di tengah dinamika dan perbedaan, Unhas memilih berdiri pada satu garis: menjaga marwah akademik. “Siapa pun yang terpilih sebagai Rektor Unhas di MWA adalah yang terbaik. Kita wajib mendukung dan memberi kesempatan agar prestasi demi prestasi yang telah dicapai Prof. JJ selama periode pertama dapat dilanjutkan,” tutup Ishaq.

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Presiden tolong buatkan kami jembatan agar kami nyaman kesekolah. Seorang anak pelosok meminta lansung dibuatkan jembatan terhadap presiden.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Lantunan seorang anak pelosok yang berkata tolong buatkan kami jembatan itu murni dari hati-Nya, dan mungkin juga apa yang dia rasakan itulah yang keluar dari ucapannya, kedengarannya agak sederhana akan tetapi klw ini sampai kepada seorang yang sadar mungkin air matanya akan menetess ketika melihat anak anak bangsa setiap pergi mencari ilmu pengetahuan dengan mengendarai perahu kecil yang ada di pelosok desa lengggo kecamatan bulo. Dan Bukan hanya anak sekolah yang melaluinya akan tetapi warga sekitar mondar mandir keluar kota untuk memenuhi kebutuhan-Nya sehari hari Seperti makanan pokok, beras dan kebutuhan yang mendesak dan itu sala satunya jalan untuk menuju ibu kota. Belum lagi musim hujung yang mengganggu warga setempat dikarenakan air sungai akan menguap sehingga peruhu kecil yang dikendarai setiap harinya itu tidak memungkinkan lagi untuk dilewati, Apa lagi jalanan yang dilalui sehari hari dengan menggunakan roda dua (Motor) itu juga sangat tidak memungkinkan dikarenakan jalanan sangat tidak bagus untuk di laluinya sehari hari seperti hallnya becek, longsor dan sebagainya.. Walaupun adanya perahu kecil yang digunakan setiap pergi sekolah ataupun pulang sekolah semangat mereka untuk menuntut ilmu itu tidak pernah redup, dengan bayangan dibelakang anak anak ini selalu dihantai dengan perkataan orang tua mereka “Kalian Harus Sekolah dan Sukses jangan seperti kami lagi yang tidak bisa apa apa buta huruf dan tidak berkontribusi dalam kalangan masyarakat”. Hal inilah yang melatar belakangi mereka sehingga semangat belajar-Nya itu sangat tinggi dan tak terukur.. Ketika kita coba maknai lebih dalam dari perkataan anak tersebut, bahwa anak ini minat dan semangat belajar-Nya itu patut diapresiasi oleh pemerintah setempat, Maka dari itu Saya sebagai penulis sangat berharap penuh kepada pemerintah setempat, Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten agar kemudian hari anak anak ini bisa merasakan kenyamanan setiap pergi belajar ataupun menuntut ilmu pengetahuan.. Ada sebuah kutipan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara (“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso”), menekankan bahwa pendidikan itu investasi, hak asasi, alat membebaskan, dan proses seumur hidup yang membentuk pribadi berkarakter dan masyarakat maju. ..

Daerah, Nasional, Opini, Pemuda

28 November: Peringatan yang Kita Diamkan, Dampak yang Kita Rasakan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Beberapa hari yang lalu, Indonesia kembali melewati 28 November, Hari Menanam Pohon, sebuah momentum penting yang seharusnya mengingatkan kita pada tanggung jawab terhadap bumi. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ini hanya lewat sebagai tanggal biasa. Sepi kegiatan, minim gerakan, dan nyaris tak terdengar gaungnya. Padahal, inilah hari yang sejak lama menjadi simbol kepedulian, tempat perusahaan menjalankan CSR lingkungan, komunitas menggerakkan bibit, hingga masyarakat diajak menanam harapan melalui akar-akar kecil di tanah. Tetapi realitas hari ini berkata lain. Hari Menanam Pohon kita abaikan, hutan kita hilang, cuaca tak menentu, dan alam membalas dengan cara paling pahit. Dari banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga polusi udara yang semakin brutal. Semua ini bukan hanya fenomena alam, tetapi respons dari kerusakan yang kita biarkan terus terjadi. Kita seperti menjalankan rutinitas tanpa rasa: mengabaikan tanggal penting, tapi terkejut ketika bencana datang tanpa mengetuk. Indonesia sekarang berada di titik yang semakin miris. Bukan karena alamnya melemah, tetapi karena manusianya terlalu cuek. Jika satu hari peringatan saja tak mampu membuat kita bergerak, bagaimana mungkin kita berharap perubahan besar terjadi? Bagaimana kita bisa bermimpi tentang lingkungan yang sehat jika pepohonan yang menjadi fondasinya tidak lagi kita prioritaskan? Hari Menanam Pohon seharusnya bukan hanya agenda seremonial, tapi peringatan keras bahwa pohon bukan sekadar tumbuhan. Mereka penjaga air, penahan bencana, penyaring udara, peneduh masa depan. Ketika hari penting ini kita diamkan, maka jangan heran bila alam pun membiarkan penderitaan datang tanpa kompromi. Semoga lewat tulisan ini, kita tidak hanya menyalahkan keadaan, tetapi juga bercermin. Jika ingin Indonesia tetap hijau dan hidup, maka kepedulian tidak bisa lagi ditunda. Pohon bisa kita tanam kapan saja yang tidak bisa ditunda adalah kesadaran kita. Minggu, 30/11/2025 Griya Bakti Utama

Daerah, Gowa

SAPMA PP Kabupaten Gowa Dilantik, Angkat Solidaritas untuk Toraja dan Komitmen Gowa Maju

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, 13 Desember 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa resmi dilantik pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Acara pelantikan yang bertema “Menciptakan Kader Nasionalis yang Inovatif, Kompetitif, dan Kolaboratif untuk Mewujudkan Gowa Maju” ini berlangsung meriah dengan sambutan adat Gowa (Anggaru) dan penampilan (Tarian Toraja). SAPMA PP Gowa mengatakan, kami menampilkan tarian adat Toraja sebagai bentuk keprihatinan atas kejadian perobohan rumah adat “Tongkongan” beberapa waktu lalu. SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menegaskan bahwa kejadian tersebut adalah duka budaya seluruh anak bangsa, dan kami berdiri menunjukkan solidaritas penuh untuk saudara-saudara kita di Toraja. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM., sebagai wujud apresiasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap peran organisasi pemuda dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memandang SAPMA PP sebagai mitra strategis dalam menyatukan energi dan ide-ide muda demi kemajuan bersama. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Putra Mahkota Kerajaan Gowa Andi Muh. Imam Dg Situju, Ketua Wilayah SAPMA PP Sulsel Hasrul Kaharuddin, Ketua MPC PP Kabupaten Gowa, Ketua Srikandi PP Kabupaten Gowa, Dandim 1409 Gowa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Komandan Inti Kohatidana PP Kabupaten Gowa. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan dukungan luas terhadap kepengurusan baru SAPMA PP Gowa. Dalam sambutannya, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM., menekankan pentingnya peran pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan. “Hari ini adalah hari bersejarah bagi SAPMA PP Kabupaten Gowa. Mari kita bawa nilai-nilai Pancasila ke lapisan masyarakat Kabupaten Gowa untuk mengawal program-program presiden, terkhusus program Bupati Kabupaten Gowa,” ujar beliau. Bupati juga mengajak para anggota SAPMA untuk aktif terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan, termasuk program Gowa Maju, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ketua Wilayah SAPMA PP Sulsel, Hasrul Kaharuddin, menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut dan berharap SAPMA PP Kabupaten Gowa dapat berkolaborasi dengan SAPMA PP wilayah Sulawesi Selatan. Penutup, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia berjanji akan membangun sinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan visi bersama dalam membangun generasi muda Gowa dan mewujudkan Gowa Maju.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Festival Daur Bumi 2025, Langkah Nyata Makassar Menuju Kota Bebas Sampah 2029

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai

Daerah, Parigi Moutong

Darurat Pangan Parimo: Tambang Hancurkan Sawah dan Abaikan LP2B

Tinggalkan Komentar / Daerah, Parigi Moutong / Fikri Haikal

ruminews.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tengah menghadapi krisis agraria yang dipicu oleh aktivitas pertambangan, di mana masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya, menolak keras eksploitasi demi mempertahankan tanah, air, dan sumber penghidupan mereka. Penolakan ini bahkan telah memakan korban jiwa saat penyampaian aspirasi, seperti yang terjadi pada salah satu pemuda yang berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, beberapa tahun lalu. Konflik ini secara langsung mengancam kedaulatan pangan regional yang ditopang oleh pertanian, sektor ekonomi utama Parimo, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Parigi Moutong secara historis merupakan daerah penopang utama ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, dengan realisasi produksi padi mencapai 313 ribu ton pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir (2023-2025), dampak terberat terlihat dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari air irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sawah di wilayah Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya terancam gagal panen dengan potensi kerugian mencapai 6.000 hektare, dan sekitar 80 hektare lahan di wilayah Kayuboko/Olaya menjadi tidak produktif. Menyikapi darurat lingkungan dan pangan ini, Aswandi, pemuda dari Kecamatan Kasimbar yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Makassar, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin tambang yang merusak dan fokus pada rehabilitasi agroekologi, memprioritaskan perlindungan mutlak lahan pertanian di atas kepentingan ekstraktif. Maka dalam hal ini, Pemda harus mengambil langkah tegas dengan segera mencabut izin tambang yang merusak dan menertibkan tambang ilegal (PETI) untuk menghentikan pencemaran air dan lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan tata ruang mutlak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda

Refleksi Akhir Tahun Kabinet Merah Putih: Krisis Legitimasi Rakyat hingga Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda / Fikri Haikal

Ruminews.id – Memasuki penghujung tahun, kinerja Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait merosotnya legitimasi rakyat akibat serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Kesenjangan antara kehendak publik dan arah kebijakan pemerintah semakin melebar, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan ekologis hingga berbagai keputusan strategis yang lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ancaman krisis ekologi yang semakin nyata, banjir dimana-mana, polusi, dan degradasi lingkungan hidup yanf sangat mencekam bagi masyarakat adat. sementara pemerintah belum menunjukkan langkah transformatif yang memadai untuk menghadapinya. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, menandai krisis legitimasi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi genting tersebut, percepatan reformasi hukum di lingkungan aparat penegak hukum menjadi urgensi yang tak bisa ditunda. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif merupakan fondasi legitimasi sebuah pemerintahan yang demokratis. Reformasi Polri pun perlu dipacu dengan agenda perubahan substansial, baik dari aspek profesionalitas, integritas, maupun perspektif kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis. Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat pemberdayaan pemuda sebagai modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa investasi besar pada pendidikan, kepemimpinan, teknologi, dan ekosistem kreativitas pemuda, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Hingga pada akhirnya narasinya Indonesia emas berubah menjadi indonesia Cemas. Di sisi lain, gagasan pembaruan konstitusi juga perlu menjadi agenda nasional. Ditengah krisis ekologi yang semakin menguat dan berdampak signifikan terhadap hajat hidup rakyat, penulis mendorong Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dengan menambahkan frasa “pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan” pada Pasal 28H ayat (1). Penegasan konstitusional ini penting sebagai bentuk penyempurnaan UUD 1945 agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis masa kini. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis ke dalam konstitusi, negara memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tunduk pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan legitimasi negara di mata publik sekaligus menciptakan arah pembangunan yang lebih visioner dan bertanggung jawab. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penulis menawarkan tiga rekomendasi gagasan strategis. Pertama, pemerintah perlu mendorong gagasan Green Democracy Sultan Baktiar Najamudin dalam setiap proses pembuatan kebijakan di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi hijau memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Kedua, Indonesia perlu memajukan gagasan Green Diplomacy sebagai fondasi baru dalam kerja sama luar negeri. Di tengah krisis iklim global, diplomasi berbasis keberlanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekologis di kawasan dan dunia. Ketiga, agenda percepatan reformasi Polri harus memasukkan gagasan Green Policing Herry Heryawan sebagai prioritas utama, sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif ekologis yang kuat dalam mencegah dan menindak kejahatan lingkungan. Refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah pembangunan nasional. Tanpa reformasi yang berani, terukur, dan berorientasi ekologis, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis legitimasi dan krisis lingkungan yang saling memperparah. Tahun baru harus dibuka dengan komitmen baru agar komitmen tersebut untuk memperkuat demokrasi hijau, diplomasi hijau, penegakan hukum hijau, dan konstitusi hijau sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Hadirkan Owner Lazuna & Polkadot, UMKM Belajar Strategi Bisnis Pemasaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar / Fikri Haikal

Ruminews.id – UMKM binaan Inkubator Makassar belajar strategi bisnis pemasaran dengan menghadirkan praktisi sekaligus pemilik usaha Lazuna Chicken dan Polkadot. Pelatihan dengan tema “Scale Up UMKM: Mindset Tangguh & Strategi Go Online yang Efektif” ini membahas bagaimana awal mula sebuah usaha berkembang dengan memetakan pasar. (Jumat, 12/12/2025). ‘Banyak UMKM gagal berkembang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah calon konsumen’ beber Hasdar Haedar Pemilik Lazuna Chicken. Selain itu, pelatihan juga dilanjutkan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. ‘Jika diet butuh proses, pemasaran juga seperti itu’ kutipan dari slide Aini Darmansyah pemilik Polkadot. Sebagai program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Inkubator UMKM menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. Pelatihan ini dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kota Makassar dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Daerah, Soppeng

KPU Soppeng Gencarkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Kelompok Rentan Desa Lompulle Jadi Sasaran Utama

Tinggalkan Komentar / Daerah, Soppeng / Fikri Haikal

ruminews.id, Soppeng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas demokrasi melalui program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Kali ini, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih difokuskan pada segmen Kelompok Rentan di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Kegiatan penting ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Lompulle, dengan tujuan utama memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses informasi yang memadai dan pemahaman yang setara mengenai hak-hak politik mereka. Acara dibuka tepat waktu dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Lompulle. Sekretaris Desa Lompulle, Usman, A.Md dalam sambutannya menegaskan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif KPU. Beliau juga memberikan arahan substantif mengenai pentingnya memelihara kehidupan demokrasi di tingkat lingkungan desa, serta bagaimana partisipasi aktif dapat mendorong pembangunan desa yang lebih baik. Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari strategi KPU Soppeng untuk mempersiapkan pemilih menghadapi pemilu di masa mendatang. “Pendidikan pemilih adalah investasi jangka panjang kita. Kami fokus menyasar Kelompok Rentan di Desa Lompulle agar hak pilih mereka tidak terabaikan. Tujuan kami adalah mewujudkan pemilih yang cerdas, mandiri, dan berpartisipasi penuh,” ujar Bapak Risal. Beliau juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Lompulle, khususnya kepada Bapak Kepala Desa A. Amri, yang telah memfasilitasi dan menyediakan Aula Kantor Desa sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi ini, menunjukkan sinergi positif antara KPU dan pemerintah desa. Sebagai penanggung jawab program, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM), Bapak Lanyala Soewarno, secara langsung memimpin jalannya kegiatan. Beliau memoderatori sesi diskusi dan memastikan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Bapak Lanyala Soewarno menyampaikan bahwa Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Desa Lompulle ini berfokus pada pendekatan humanis. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk transfer informasi, tapi untuk mendengar langsung kendala dan aspirasi Kelompok Rentan. Partisipasi mereka sangat krusial, dan kami berkomitmen membuat proses pemilu lebih inklusif bagi setiap individu di Soppeng,” tegasnya. Sesi materi utama diisi oleh Ibu Endra Erawati, mantan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng, yang bertindak sebagai Narasumber. Materi yang disajikan berfokus pada penguatan pemahaman dasar kepemiluan diantaranya ; 1. Hak Pilih sebagai Warga Negara: Penjelasan mendasar mengenai hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. 2. ⁠Partisipasi Pemilih, Terkhusus Pemilih Rentan: Strategi dan langkah praktis untuk meningkatkan partisipasi, serta regulasi yang melindungi hak-hak Kelompok Rentan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 3. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB): Edukasi mengenai pentingnya memastikan nama terdaftar dalam Data Pemilih dan prosedur pelaporan jika ada ketidaksesuaian data. Pentingnya pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus dan peran aktif masyarakat dalam pengecekan status kependudukan dan daftar pemilih. 4. Mekanisme Pencoblosan: Simulasi dan penjelasan rinci mengenai prosedur mencoblos yang benar, mulai dari menerima surat suara hingga memasukkannya ke kotak suara, dengan penekanan pada kemudahan akses bagi pemilih rentan. 5. Gambaran Sederhana Pemilu dan Pemilihan: Penjelasan ringkas mengenai tahapan umum dalam Pemilu (Presiden dan Legislatif) dan Pemilihan (Kepala Daerah) untuk memberikan pemahaman kontekstual kepada peserta. 6. Asas dan Prinsip Pemilu: Pemaparan mengenai enam asas Pemilu (Luber Jurdil) dan bagaimana implementasinya harus menjamin keadilan bagi seluruh pemilih. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Sekretariat KPU Soppeng, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Hadir mendampingi adalah Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ibu Sitti Rahmawati, dan Kasubag Teknis dan Hukum, Ibu Murtina, beserta seluruh staf KPU Kabupaten Soppeng yang bertugas memastikan kelancaran teknis dan administrasi acara. Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang antusias dari masyarakat, menandakan tingginya minat warga Desa Lompulle terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah