ruminews.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tengah menghadapi krisis agraria yang dipicu oleh aktivitas pertambangan, di mana masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya, menolak keras eksploitasi demi mempertahankan tanah, air, dan sumber penghidupan mereka.
Penolakan ini bahkan telah memakan korban jiwa saat penyampaian aspirasi, seperti yang terjadi pada salah satu pemuda yang berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, beberapa tahun lalu.
Konflik ini secara langsung mengancam kedaulatan pangan regional yang ditopang oleh pertanian, sektor ekonomi utama Parimo, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Parigi Moutong secara historis merupakan daerah penopang utama ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, dengan realisasi produksi padi mencapai 313 ribu ton pada tahun 2020.
Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir (2023-2025), dampak terberat terlihat dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari air irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sawah di wilayah Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya terancam gagal panen dengan potensi kerugian mencapai 6.000 hektare, dan sekitar 80 hektare lahan di wilayah Kayuboko/Olaya menjadi tidak produktif.
Menyikapi darurat lingkungan dan pangan ini, Aswandi, pemuda dari Kecamatan Kasimbar yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Makassar, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin tambang yang merusak dan fokus pada rehabilitasi agroekologi, memprioritaskan perlindungan mutlak lahan pertanian di atas kepentingan ekstraktif.
Maka dalam hal ini, Pemda harus mengambil langkah tegas dengan segera mencabut izin tambang yang merusak dan menertibkan tambang ilegal (PETI) untuk menghentikan pencemaran air dan lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan tata ruang mutlak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka.
