Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

12 Desember 2025

Uncategorized

KPU Soppeng Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Desa Barae

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Soppeng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam agenda Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Kali ini, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih intensif dilaksanakan di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, dengan fokus segmentasi pada Kelompok Marginal masyarakat setempat. Ajang edukasi demokrasi ini digelar pada Jumat, 12 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Barae, dihadiri antusias oleh puluhan masyarakat. Kehadiran KPU di luar tahapan Pemilu ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Kegiatan dibuka dengan sambutan hangat dari pihak Pemerintah Desa. Aniswardi, Ketua BPD Desa Barae, yang hadir mewakili Kepala Desa Barae, Ibu Eka Sakti, menekankan vitalnya partisipasi politik. “Tingkat partisipasi untuk desa Barae lumayan tinggi, meskipun masih ada sebagian masyarakat kita yang belum menggunakan hak pilihnya, biasanya ada yang lagi di luar daerah sehingga tidak sempat memilih,” jelas Aniswardi. Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas. “Sosialisasi ini adalah upaya kami untuk mendekatkan informasi kepemiluan kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap suara sangat berarti,” tutur Risal. Sementara, Lanyala Soewarno, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Soppeng, bertindak sebagai pengampu dan pemandu acara. Dalam pengantarnya, Lanyala menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi. “Kami dari KPU Soppeng menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Warga dan Ibu Kepala Desa Barae, Eka Sakti, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk bersosialisasi di luar tahapan ini,” ungkapnya. Lanyala secara khusus mengapresiasi tingginya partisipasi di Soppeng, namun mengingatkan bahwa edukasi harus berkelanjutan. “Tingkat partisipasi di Soppeng selama ini terbilang tinggi, ini modal besar. Namun, tantangan KPU ke depan adalah bagaimana menjaga kualitas pemahaman pemilih agar tidak hanya sekadar datang ke TPS, melainkan memilih berdasarkan rasionalitas, bukan mobilisasi. Pendidikan pemilih harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk Kelompok Marginal, agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam pemahaman politik,” jelasnya. Sebagai narasumber utama, Nursam memaparkan materi mengenai pentingnya suara dalam menentukan pemimpin masa depan, sekaligus menjelaskan secara rinci kedudukan kelembagaan eksekutif dan legislatif serta peran krusial penyelenggara Pemilu. Nursam secara tegas kembali pada adagium fundamental demokrasi, yaitu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Beliau menekankan bahwa ; Rakyat Desa Barae bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek utama dalam menentukan pemimpin. “Bapak dan Ibu adalah penentu kedaulatan tertinggi. Pemilu bukanlah sekadar ritual, melainkan transfer mandat kekuasaan yang sah,” tegas Nursam. Di akhir sesinya, Nursam membahas fenomena Golongan Putih (Golput). Ia mengakui Golput sebagai hak, namun memberikan perspektif kritis: “Golput adalah hak politik, namun secara konsekuensial, golput akan melemahkan legitimasi pemimpin terpilih. Ketika masyarakat yang kritis justru memilih untuk golput, mereka secara tidak langsung memberikan ruang bagi kelompok yang paling aktif untuk menentukan arah pembangunan, sekalipun itu minoritas. Oleh karena itu, kita harus menjadi pemilih yang rasional dan aktif.” Dukungan kuat terhadap program ini datang dari tokoh masyarakat setempat, Amiruddin, yang merupakan mantan Kepala Desa Barae. “Saya berterima kasih kepada KPU Soppeng telah bersosialisasi kepada masyarakat Desa Barae untuk memberikan pemahaman menggunakan hak pilih di pemilu dan pemilihan. Hal ini penting sebagai agenda pendidikan pemilih untuk menjadikan warga Desa Barae sebagai pemilih cerdas,” ujar Amiruddin. Ia bahkan memberikan saran membangun kepada KPU Soppeng: “Jangan cuman datang 1 (satu) kali, kalau bisa 3 (tiga) kali lah bersosialisasi” harapnya, menunjukkan tingginya kebutuhan edukasi di tingkat desa. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Haswinardi, Kasubag Parmas dan SDM, Sitti Rahmawati, serta jajaran Staf KPU Kabupaten Soppeng, menunjukkan keseriusan lembaga dalam mengawal pendidikan pemilih di Kabupaten Soppeng.

Uncategorized

AAI Berbagi Kasih 2025: Dorong Inklusi, Tekankan Individu Autis sebagai Aset Berharga Bangsa

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Ruminews.id, Jakarta – Autism Awareness Indonesia (AAI), sebuah organisasi yang berdedikasi untuk meningkatkan kesadaran dan inklusi bagi individu dengan autisme, hari ini sukses menggelar acara tahunan “AAI Berbagi Kasih” bertempat di Manhattan Hotel, Jakarta. Mengusung tema inspiratif “AAI Berbagi Kasih, Fokus pada Kemampuan bukan Keterbatasan, Menuju Indonesia Maju”, acara ini menekankan pentingnya melihat potensi dan bakat unik yang dimiliki oleh individu dalam spektrum autisme sebagai aset berharga bagi bangsa. Acara yang berlangsung meriah dari pukul 15.00 WIB hingga selesai ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk keluarga, pendukung, dan berbagai pihak yang peduli terhadap isu autisme. Puncak Acara: Pelantikan DPD AAI DKI Jakarta dan Pesan Utama Inklusi Perhelatan “AAI Berbagi Kasih” tahun ini semakin istimewa dengan dilaksanakannya Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AAI Provinsi DKI Jakarta secara resmi. Pelantikan ini menandai langkah strategis AAI dalam memperluas jangkauan advokasi dan program kerja di tingkat ibu kota. Dalam sambutannya, Ketua DPP AAI, Veronica Dessy Anngraeni, SE, AMTRU yang sapaan akrabnya Dessy Carlo, menyampaikan komitmen organisasinya “Pelantikan DPD DKI Jakarta adalah komitmen nyata AAI untuk lebih dekat dan lebih masif dalam melakukan pendampingan serta advokasi di ibu kota. Kami akan memastikan bahwa visi kami, yaitu fokus pada kemampuan dan bukan keterbatasan, benar-benar terwujud dalam kebijakan dan praktik di Jakarta. Sudah saatnya kita mengubah narasi; individu autis adalah aset yang berharga.” Selanjutnya, Ketua DPD AAI Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik, Dr. Hj. Zahara S.Pd., M.Psi, yang kerap disapa Bunda Ara juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas “Kami bersemangat untuk segera bekerja, berkolaborasi dengan semua pihak di Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Setiap individu autis di Jakarta harus mendapatkan hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi nyata menuju Indonesia Maju. “Rangkaian acara “AAI Berbagi Kasih” meliputi: • Pelantikan DPD AAI Provinsi DKI Jakarta: Pengukuhan pengurus DPD AAI DKI Jakarta yang baru, siap menjalankan program kerja regional. • Berbagi Kasih: Penyerahan santunan, goodie bag, dan sembako kepada keluarga dan individu dengan autisme dari berbagai wilayah. • Performance Anak Spesial: Penampilan memukau dari anak-anak spesial yang menunjukkan bakat mereka di bidang seni, musik, dan tari, membuktikan bahwa mereka mampu berprestasi. Kolaborasi dan Apresiasi Acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para pendukung seperti Edelweiss, Peace Love, dan Gulali Sisterhood, serta kerja sama dengan Yayasan Pelangi Autisme School yang turut menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan ini. AAI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas yang ramah bagi individu dengan autisme, sehingga mereka dapat berpartisipasipenuh dalam pembangunan dan berkontribusi nyata menuju Indonesia Maju.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Festival Daur Bumi 2025, Langkah Nyata Makassar Menuju Kota Bebas Sampah 2029

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai

Opini, Pemerintahan

Demokrasi Digital: Ketika Warganet Lebih Berkuasa daripada Wakil Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Tidak ada yang lebih lucu sekaligus lebih mengkhawatirkan dari kenyataan bahwa di era sekarang, seorang warganet dengan akun anonim bisa menggerakkan negara lebih cepat daripada lembaga legislatif yang dibayar untuk bekerja penuh waktu. Kita hidup di zaman ketika parlemen sedang rapat, tetapi keputusan publik justru diambil di kolom komentar Instagram. Demokrasi memang berasal dari kata demos (rakyat) tetapi siapa sangka rakyat masa kini hadir bukan di ruang sidang, melainkan di timeline? Fenomena ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana pemerintah atau aparat sering bergerak hanya setelah sebuah konten viral. Sudah berulang kali terjadi, misalnya kasus pungli di sebuah pelabuhan yang bertahun-tahun dikeluhkan sopir, namun baru dibersihkan total setelah rekaman warganet menyebar di TikTok. Atau kasus bullying di sekolah yang sebenarnya diketahui lingkungan sekitar, tetapi baru ditindak serius setelah video beredar luas dan mengguncang emosi publik. Bahkan banyak persoalan pelayanan publik, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga kantor desa, baru mendapat perhatian setelah unggahan seseorang ditonton jutaan kali. Dahulu laporan resmi bisa berbulan-bulan menunggu proses, sekarang video 20 detik bisa membuat satu dinas melakukan jumpa pers sebelum jam makan siang. Inilah bentuk baru dari “parlemen bayangan”, yaitu warganet. Mereka bukan kumpulan orang yang duduk di kursi empuk, tetapi kumpulan jempol yang bergerak cepat, emosional, dan tidak jarang impulsif. Ketika sebuah isu mencuat, pemerintah pun bergeser dari pola kerja yang berorientasi jangka panjang menuju pola kerja pemadam kebakaran. Kebijakan negara sering terlihat bukan sebagai hasil perencanaan matang, melainkan sebagai reaksi panik terhadap keributan digital. Yang tadinya perdebatan kebijakan, berubah menjadi lomba siapa yang paling cepat meredam viralitas. Namun menariknya, kekuasaan warganet hanya wajah depan dari kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya adalah algoritma. Ia adalah aktor tak terlihat yang menentukan mana isu besar dan mana isu remeh yang tiba-tiba menjadi penting. Kita bisa melihat bagaimana drama selebriti dapat mengalahkan pembahasan RUU penting, atau bagaimana perdebatan sepele mampu mengubur isu serius seperti kerusakan hutan atau konflik agraria. Ini bukan karena publik tidak peduli, tetapi karena algoritma lebih suka memancing amarah dan keterkejutan ketimbang menyediakan ruang refleksi. Alhasil, politik kita sering bergerak mengikuti apa yang memancing sentimen, bukan apa yang membutuhkan perhatian. Contoh-contoh lain makin menguatkan gambaran ini. Jalan rusak di daerah tertentu baru diperbaiki setelah seorang warganet mengunggah video sambil marah-marah dan tagarnya trending. Kasus kekerasan tertentu baru ditangani cepat setelah publik secara masif memberi tekanan lewat Twitter. Bahkan beberapa kementerian pernah membatalkan atau meninjau ulang aturan hanya dalam hitungan jam setelah trending negatif, seolah-olah suara terbanyak bukan lagi berasal dari pemilu, tetapi dari kolom komentar. Namun tentu saja, tak semua ini buruk. Tekanan warganet kadang menjadi alat pengawasan yang lebih efektif dibanding mekanisme formal. Banyak ketidakadilan baru terungkap karena media sosial menyorotinya. Banyak korban baru mendapat keadilan karena publik berdiri di belakang mereka. Namun, kekuatan yang besar selalu membawa risiko yang besar pula. Ketika negara berjalan bukan berdasarkan prioritas strategis, tetapi berdasarkan siklus viralitas, maka arah kita ditentukan oleh emosi pekanan, bukan visi jangka panjang. Di sinilah inti persoalannya. Demokrasi tetap membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, lembaga yang berfungsi, dan kebijakan yang disusun dengan nalar. Warganet boleh bersuara, marah, mendesak, bahkan menertawakan kekuasaan karena itu bagian dari dinamika sehat dalam negara demokratis. Namun negara tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh trending topic. Masa depan bangsa terlalu penting untuk ditentukan oleh algoritma yang tidak pernah ikut pemilu. Yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar ruang publik yang lebih ramai, tetapi ruang publik yang lebih jernih. Kita memerlukan keberanian baru, berupa keberanian untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk memilah mana isu yang sekadar viral dan mana yang sungguh penting. Tanpa kemampuan itu, demokrasi akan tetap hidup, tetapi hidup sebagai demokrasi yang gelisah, diombang-ambingkan bukan oleh kebijaksanaan, melainkan oleh badai komentar yang datang dan pergi. Dan jika kita ingin demokrasi tetap sehat, kita harus mulai membangun kesadaran kolektif bahwa suara yang keras tidak selalu benar, dan perhatian yang besar tidak selalu menunjukkan prioritas. Sebab dalam dunia yang dipenuhi keributan digital, tugas utama warga negara adalah menjaga kejernihan. Hanya dengan kejernihan itulah kita bisa memastikan bahwa kekuatan warganet menjadi berkah bagi demokrasi, bukan jebakan yang membuat negara selalu berlari mengikuti ritme trending. [Erwin]

Daerah, Parigi Moutong

Darurat Pangan Parimo: Tambang Hancurkan Sawah dan Abaikan LP2B

Tinggalkan Komentar / Daerah, Parigi Moutong /

ruminews.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tengah menghadapi krisis agraria yang dipicu oleh aktivitas pertambangan, di mana masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya, menolak keras eksploitasi demi mempertahankan tanah, air, dan sumber penghidupan mereka. Penolakan ini bahkan telah memakan korban jiwa saat penyampaian aspirasi, seperti yang terjadi pada salah satu pemuda yang berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, beberapa tahun lalu. Konflik ini secara langsung mengancam kedaulatan pangan regional yang ditopang oleh pertanian, sektor ekonomi utama Parimo, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Parigi Moutong secara historis merupakan daerah penopang utama ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, dengan realisasi produksi padi mencapai 313 ribu ton pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir (2023-2025), dampak terberat terlihat dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari air irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sawah di wilayah Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya terancam gagal panen dengan potensi kerugian mencapai 6.000 hektare, dan sekitar 80 hektare lahan di wilayah Kayuboko/Olaya menjadi tidak produktif. Menyikapi darurat lingkungan dan pangan ini, Aswandi, pemuda dari Kecamatan Kasimbar yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Makassar, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin tambang yang merusak dan fokus pada rehabilitasi agroekologi, memprioritaskan perlindungan mutlak lahan pertanian di atas kepentingan ekstraktif. Maka dalam hal ini, Pemda harus mengambil langkah tegas dengan segera mencabut izin tambang yang merusak dan menertibkan tambang ilegal (PETI) untuk menghentikan pencemaran air dan lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan tata ruang mutlak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda

Refleksi Akhir Tahun Kabinet Merah Putih: Krisis Legitimasi Rakyat hingga Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda /

Ruminews.id – Memasuki penghujung tahun, kinerja Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait merosotnya legitimasi rakyat akibat serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Kesenjangan antara kehendak publik dan arah kebijakan pemerintah semakin melebar, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan ekologis hingga berbagai keputusan strategis yang lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ancaman krisis ekologi yang semakin nyata, banjir dimana-mana, polusi, dan degradasi lingkungan hidup yanf sangat mencekam bagi masyarakat adat.  sementara pemerintah belum menunjukkan langkah transformatif yang memadai untuk menghadapinya. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, menandai krisis legitimasi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi genting tersebut, percepatan reformasi hukum di lingkungan aparat penegak hukum menjadi urgensi yang tak bisa ditunda. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif merupakan fondasi legitimasi sebuah pemerintahan yang demokratis. Reformasi Polri pun perlu dipacu dengan agenda perubahan substansial, baik dari aspek profesionalitas, integritas, maupun perspektif kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis. Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat pemberdayaan pemuda sebagai modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa investasi besar pada pendidikan, kepemimpinan, teknologi, dan ekosistem kreativitas pemuda, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Hingga pada akhirnya narasinya Indonesia emas berubah menjadi indonesia Cemas. Di sisi lain, gagasan pembaruan konstitusi juga perlu menjadi agenda nasional. Ditengah krisis ekologi yang semakin menguat dan berdampak signifikan terhadap hajat hidup rakyat, penulis mendorong Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dengan menambahkan frasa “pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan” pada Pasal 28H ayat (1). Penegasan konstitusional ini penting sebagai bentuk penyempurnaan UUD 1945 agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis masa kini. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis ke dalam konstitusi, negara memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tunduk pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan legitimasi negara di mata publik sekaligus menciptakan arah pembangunan yang lebih visioner dan bertanggung jawab. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penulis menawarkan tiga rekomendasi gagasan strategis. Pertama, pemerintah perlu mendorong gagasan Green Democracy Sultan Baktiar Najamudin dalam setiap proses pembuatan kebijakan di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi hijau memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Kedua, Indonesia perlu memajukan gagasan Green Diplomacy sebagai fondasi baru dalam kerja sama luar negeri. Di tengah krisis iklim global, diplomasi berbasis keberlanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekologis di kawasan dan dunia. Ketiga, agenda percepatan reformasi Polri harus memasukkan gagasan Green Policing Herry Heryawan sebagai prioritas utama, sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif ekologis yang kuat dalam mencegah dan menindak kejahatan lingkungan. Refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah pembangunan nasional. Tanpa reformasi yang berani, terukur, dan berorientasi ekologis, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis legitimasi dan krisis lingkungan yang saling memperparah. Tahun baru harus dibuka dengan komitmen baru agar komitmen tersebut untuk memperkuat demokrasi hijau, diplomasi hijau, penegakan hukum hijau, dan konstitusi hijau sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Hadirkan Owner Lazuna & Polkadot, UMKM Belajar Strategi Bisnis Pemasaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

Ruminews.id – UMKM binaan Inkubator Makassar belajar strategi bisnis pemasaran dengan menghadirkan praktisi sekaligus pemilik usaha Lazuna Chicken dan Polkadot. Pelatihan dengan tema “Scale Up UMKM: Mindset Tangguh & Strategi Go Online yang Efektif” ini membahas bagaimana awal mula sebuah usaha berkembang dengan memetakan pasar. (Jumat, 12/12/2025). ‘Banyak UMKM gagal berkembang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah calon konsumen’ beber Hasdar Haedar Pemilik Lazuna Chicken. Selain itu, pelatihan juga dilanjutkan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. ‘Jika diet butuh proses, pemasaran juga seperti itu’ kutipan dari slide Aini Darmansyah pemilik Polkadot. Sebagai program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Inkubator UMKM menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. Pelatihan ini dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kota Makassar dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Opini

LKIII BADKO HMI PAPUA BARAT – PAPUA BARAT DAYA: Raja Ampat, Geo-Politik Pasifik dan Peran Kader HMI Dalam Menentukan Arah Indonesia

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Raja Ampat adalah lebih dari sebuah tempat. Ia sebuah metafora yang hidup. Dalam palet birunya yang memukau, tersembunyi sebuah paradoks, bisa menjadi pusat dari segala sesuatu yang disebut keanekaragaman hayati, sekaligus pinggiran dari peta-peta geopolitik yang digambar dengan tinta besi. Indonesia bukan sekadar tempat apa lagi sebatas nama, melainkan sebuah pertanyaan terbuka yang diteriakkan ombak kepada angin Pasifik. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik bukanlah pemisah. Mereka adalah penghubung dalam teori Archipelagic Mahan. Yang menghubungkan lalu lalang kapal-kapal perang dan kapal-kapal niaga. Tak hanya konsep geografis namun menjadi sebuah arena sekaligus penghubung. Sebuah theatre—tempat di mana Amerika Serikat, dengan segala forward presencenya, bercakap-cakap dalam bahasa aliansi. Tempat di mana Tiongkok menulis narasi baru investasi dan sabuk maritim. Di peta yang besar ini, Raja Ampat adalah sebuah titik yang kecil namun bernyali. Keindahannya yang memikat adalah daya tarik tersendiri, sekaligus kerentanannya. Konservasi bahari berkelindan dengan keamanan maritim. Drone bawah air peneliti mungkin berenang di perairan yang sama dengan mata-mata asing. Ini bukan lagi soal siapa yang memiliki apa, tetapi siapa yang dapat mempengaruhi. Dan pengaruh itu adalah bayangan yang jatuh dari kapal induk yang berlayar jauh di utara. Namun, ada sebuah krisis yang lebih sunyi, yang tak terdengar oleh radar. Permukaan air laut yang naik beberapa sentimeter setiap tahunnya adalah sebuah deklarasi perang yang lambat dan tak bersuara terhadap pulau-pulau. Bagi dunia, ini adalah isu iklim. Bagi masyarakat pesisir Papua, ini adalah soal hilangnya tonggak sejarah, erosi ingatan kolektif yang ditandai oleh pohon dan batu. Di sini, di garis depan perubahan iklim, geopolitik berwajah tampak cemas. Maka, mempercakapkan kedaulatan tak lagi cukup. Yang harus diperjuangkan adalah “ketahanan” (resilience)—ketahanan ekologis, ketahanan pangan, ketahanan budaya. Inilah esensi sebenarnya dari Wawasan Nusantara di abad ke-21. Tidak sekadar menegaskan batas, tetapi memperkuat isi dari dalam. Masyarakat kita sering terjebak dalam sebuah ilusi dikotomis, globalis versus lokalisme. Seolah harus memilih antara membuka diri sampai tenggelam atau mengunci pintu rapat-rapat. Padahal, masa depan terletak justru pada kemampuan menjadi “glokal” dalam arti berpikir setajam mata elang yang melihat seluruh panorama, namun bertindak selincah cendrawasih yang hanya hidup di hutan asli Papua. Kita harus menjadi tuan rumah yang percaya diri di pesta global, sembari terus merawat kebun sendiri yang berisi umbi-umbian tradisional, bukan hanya tanaman hias untuk dijual. Di sinilah sebuah organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan relevansinya yang baru. Sejarah mencatatnya sebagai “kawah candradimuka” bagi calon-calon pemimpin bangsa. Namun, kepemimpinan macam apa yang dibutuhkan hari ini? Pertama, kader HMI harus menjadi penerjemah yang piawai. Menerjemahkan bahasa hukum laut internasional yang rumit menjadi bahasa gerakan masyarakat adat. Menerjemahkan laporan ilmiah tentang acidifikasi laut menjadi program aksi nyata di kampung-kampung. Mereka mesti menjadi jembatan antara diskusi high-level di Jakarta atau New York dengan realitas sehari-hari di Waisai. Peran ini menuntut kecerdasan yang tidak hanya teknis, tetapi juga emosional, simbolis dan kultural. Kedua, mereka harus menjadi arsitek kesetaraan. Kesetaraan yang pertama adalah antara pengetahuan barat dan kearifan timur. Ilmu pengelolaan laut modern harus didialogkan dengan sasi laut, hukum adat yang mengatur pantang panen. Kesetaraan yang kedua, dan tak kalah penting, adalah gender. Membangun masa depan bangsa mustahil dilakukan dengan hanya setengah tenaga dan setengah perspektif. Kader HMI, dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, memiliki tanggung jawab moral harga mati untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi memimpin—mulai dari diskusi hingga eksekusi di lapangan. Akhir kata, kita kembali ke laut. Ada sebuah perahu nelayan yang sedang diperbaiki di pantai. Papan-papannya berasal dari pepohonan yang akarnya menghunjam di tanah Papua. Talinya terbuat dari serat alam yang dipintal oleh tangan yang tabah. Perahu itu adalah sebuah dunia kecil, lokal dalam materialnya, namun global dalam semangatnya untuk mengarungi samudera yang tak berbatas. Mungkin itulah perumpaan yang tepat untuk kader HMI hari ini. Menjadi perahu yang kokoh karena asal-usulnya, kemudian berani karena tujuannya. Masa depan bangsa tidak ditulis di atas air yang bergejolak, melainkan di dalam hati nurani dan pikiran para anak muda yang sanggup merenungi Raja Ampat bukan sekadar sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai cermin untuk melihat jati diri kita yang paling dalam di tengah pusaran ketegangan global. Kita berharap, yang terjadi kemudian bukanlah pragmatisme sempit, tetapi sikap tegas organisasi.

Scroll to Top