Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Politik

Ketika Forum Demokratis Berubah Jadi Arena Kekerasan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Steven Leonardin Taneo Ruminews.id – Konferensi cabang seharusnya menjadi ruang demokratis: tempat gagasan diuji, perbedaan dirayakan, dan keputusan diambil secara bermartabat. Namun ketika forum seperti Konferensi Cabang GAMKI Makassar yang terlaksana di gedung PGIW justru berubah menjadi arena kerusuhan, bahkan disertai pemukulan terhadap peserta oleh sekelompok preman, maka yang runtuh bukan hanya ketertiban acara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan dan hukum. Yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan pembiaran oleh aparat kepolisian. Ketika kekerasan terjadi di depan mata dan tidak ada tindakan tegas, publik wajar bertanya: di mana negara? Polisi bukan sekadar penonton dalam konflik sipil; mereka memiliki mandat konstitusional untuk melindungi warga, mencegah kekerasan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketidakhadiran tindakan dalam situasi genting justru memberi ruang bagi impunitas—seolah-olah kekerasan bisa dinegosiasikan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam: menyempitnya ruang aman bagi masyarakat sipil. Jika forum internal organisasi saja bisa disusupi kekerasan dan intimidasi, maka bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memiliki perlindungan struktural? Rasa aman bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi soal keberanian aparat untuk bertindak adil dan profesional. Kita tidak boleh menormalisasi situasi seperti ini. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan acara, peran aparat keamanan, dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja menciptakan chaos. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi keharusan, bukan pilihan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. Pertanyaan sederhana yang hadir adalah “ke mana ruang aman bagi masyarakat?” menjadi sangat relevan. Jawabannya seharusnya: ruang aman itu dijamin oleh negara. Namun ketika negara tampak absen, maka tugas bersama masyarakat sipil, organisasi, dan media adalah terus mendesak akuntabilitas. Karena tanpa keamanan, demokrasi hanya menjadi slogan kosong

Gowa, Hukum, Pemuda, Politik

Setelah Viral di Media Menyeret Namanya, Ketua Himapol UINAM Sampaikan Klarifikasi dan Sanggahan Resmi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Pemuda, Politik /

PRESS RELEASEKlarifikasi dan Sanggahan atas Pemberitaan yang Beredar Ruminews.id, Gowa – Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Samsurya Putra Bangsawan kepada awak media terkait isu yang beredar di sejumlah media online, yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi dan sanggahan atas pemberitaan yang dinilai tidak utuh serta berpotensi merugikan dirinya secara pribadi maupun organisasi. Dalam keterangannya, Samsurya menilai bahwa pemberitaan yang beredar cenderung tidak berimbang dan mengabaikan prinsip keberimbangan dalam penyajian fakta. Ia menyebut bahwa beberapa narasi yang berkembang berpotensi membentuk opini publik secara sepihak. Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, ancaman, maupun tekanan dalam persoalan yang dipermasalahkan. Menurutnya, komunikasi yang terjadi berada dalam ranah pribadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Samsurya menyoroti penggunaan istilah dan framing dalam pemberitaan yang dinilai tidak didukung oleh fakta yang komprehensif, sehingga berpotensi menyesatkan publik serta mencederai asas praduga tak bersalah. Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar bukan berasal dari pihak yang memiliki otoritas resmi, sehingga validitas dan konteksnya patut dipertanyakan. Oleh karena itu, ia membuka ruang klarifikasi secara terbuka dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak kampus maupun pihak berwenang guna mengungkap fakta secara objektif dan transparan. Dalam pernyataannya, Samsurya turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah atau mencemarkan nama baik. Di sisi lain, ia tetap menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan tidak dapat menerima narasi yang menyudutkan tanpa dasar fakta yang utuh. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya meluruskan informasi yang berkembang di publik.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Bupati Talenrang Ajak Masyarakat Pererta Persaudaraan pada Halalbihalal DMI Gowa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

Ruminews.id, GOWA – Momentum Halalbihalal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gowa, yang dilaksanakan di Masjid Besar Bontonompo, Sabtu (28/3), menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, yang juga Ketua DMI Kabupaten Gowa mengatakan kegiatan ini merupakan momen yang penuh makna untuk saling memaafkan khususnya di suasana Hari Raya Idulfitri ini. “Ini adalah momen saling maaf-memaafkan apabila dalam waktu sebelumnya ada tutur kata, sikap, perilaku maupun kebijakan yang dikeluarkan sebagai kepala daerah terdapat kekurangan,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Talenrang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu, kabar, maupun cerita yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. “Jangan mudah percaya sebelum jelas kebenarannya dan jangan mudah terpancing emosi sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Dengan hati yang tenang, insyaAllah kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih,” tambah Husniah. Kendati demikian, dirinya terus memastikan pemerintah Kabupaten Gowa akan tetap menjalankan kewajibannya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung kawab. “Pelayanan kepada masyarakat tetap kami laksanakan. Mungkin belum dapat berjalan sempurma, namun satu hal yang pasti niat kami untuk membangun daerah ini adalah baik dan tulus untuk masyarakat,” jelasnya. Olehnya dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di Kabupaten Gowa demi mewujudkan Gowa yang semakin maju dan sejahtera. “Mari jaga daerah kita bersama, kita adalah satu keluarga besar. Jangan sampai karenaisu atau perbedaan, kita menjadi renggang. Sebaliknya, marilah kita saling merangkul, saling menenangkan, dan saling menjaga,” ajaknya. Sementara Ketua Panitia, Sofyan Daud, mengatakan kegiatan Halalbihalal ini bertujuan untuk terus menyirami tali persaudaraan agar semakin tumbuh dan kuat. “Tujuan kegiatan ini adalah mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kami menyiapkan kegiatan ini secara sederhana, namun mendapat dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak,” ujarnya. Dirinya berharap momentum tersebut dapat semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Kolaborasi Pemkab Gowa dan IKA SPENSAB Dorong Kemajuan Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawansyah Muin menilai kemajuan pendidikan tentunya dibutuhkan peran berbagai pihak. Salah satunya pada keberadaan ikatan alumni di seluruh sekolah di Kabupaten Gowa. Hal ini pun diharapkan pada pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) II Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Bajeng (IKA SPENSAB) Kabupaten Gowa yang berlangsung di Hotel Travelers Makassar, Sabtu (28/3/2026). Darmawansyah berharap, organisasi alumni dapat terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa. Khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda. “Semoga di mubes ini kita bisa berkolaborasi dan mendukung proses pendidikan anak-anak. Semoga kepengurusan periode ini dapat memberikan bukti nyata untuk kemajuan Kabupaten Gowa yang jauh lebih konkret dari kepengurusan sebelumnya,” katanya, saat hadir membuka kegiatan. Ia mengakui adanya dinamika dalam sebuah organisasi ikatan aumni (IKA). Mengelola organisasi alumni bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan komitmen dan kesungguhan dari pengurusnya. “Saya sangat paham betul apa yang namanya IKA. Saya juga merupakan Ketua IKA STM Gunungsari Makassar. Di dalamnya itu ada suka maupun duka, tetapi lebih banyak dukanya dan sukanya sedikit,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Gowa berpesan agar dalam pemilihan ketua IKA SPENSAB Gowa, seluruh alumni dapat memilih sosok yang memiliki komitmen kuat dan siap bekerja secara maksimal demi kemajuan organisasi. “Semoga ketua yang terpilih nantinya mampu menjalankan amanah kepemimpinan selama empat tahun dengan penuh tanggung jawab,” harapnya. Lebih lanjut, Darmawangsyah Muin mengapresiasi keberadaan IKA SPENSAB Gowa yang telah memiliki hingga 45 angkatan alumni. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar untuk memperkuat tali silaturahmi antar alumni serta mendorong kontribusi nyata bagi daerah. Ia juga menyebut bahwa IKA SPENSAB telah melahirkan berbagai tokoh penting yang kini menduduki jabatan strategis di Kabupaten Gowa. Tidak semua sekolah, khususnya tingkat SMP, memiliki ikatan alumni yang aktif hingga mampu menyelenggarakan musyawarah besar seperti ini. “Alhamdulillah, IKA SPENSAB sudah mencetak tokoh-tokoh penting dan menduduki jabatan strategis di Kabupaten Gowa. Tidak semua SMP di Gowa bisa melakukan hal yang sama seperti dalam Ikatan Alumni yang menggelar Mubes. Ini patut kita syukuri, karena melalui kegiatan ini kita bisa terus menjalin silaturahmi,” ungkapnya. Turut hadir dalam Mubes II IKA SPENSAB Gowa, Wakil Ketua DPRD Gowa Tyna Haji Ti’no Daeng Mawangi, Tokoh Perempuan Gowa Hj. Rismawati Kadir Nyampa, Sekretaris Umum IKA SPENSAB Zulkifli, Kepala SMP Negeri 1 Bajeng Suriani, serta Camat Bajeng dan Camat Bajeng Barat. *(FZ)*

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Hukum Hanya Milik Birokrasi: Sultanul Agung Muhtarom Bimbo Soroti Tajam Kriminalisasi Videografer Amsal Sitepu dalam Pusaran Kasus Profil Desa Karo

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Mencuatnya kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Sitepu terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek video profil desa di Kabupaten Karo memicu gelombang kritik dari aktivis mahasiswa. Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) melalui Penjabat Departemen Informasi dan Komunikasi, Sultanul Agung Muhtarom Bimbo, secara tegas menyoroti fenomena ini sebagai bentuk nyata ketimpangan keadilan. Sultan menilai hukum di negeri ini seolah-olah telah menjadi milik birokrasi semata yang hanya menyasar pelaksana lapangan. Ada ketimpangan logika yang sangat mendasar ketika seorang pekerja kreatif yang berada di posisi pelaksana teknis justru harus menanggung beban hukum paling berat. Sementara itu, aktor-aktor intelektual di balik meja birokrasi yang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan anggaran seakan berada dalam zona nyaman yang tak tersentuh. Sultan menegaskan bahwa dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa, seorang videografer hanyalah pihak ketiga yang bekerja berdasarkan kontrak teknis yang disodorkan. Tuduhan mark-up seharusnya disisir mulai dari oknum birokrat yang menyusun, memverifikasi, hingga mencairkan anggaran tersebut sejak tahap perencanaan. Sultan melihat kasus Amsal Sitepu sebagai potret buram di mana pekerja profesional kerap dijadikan tumbal untuk menutupi borok sistemik di level pemerintahan desa maupun dinas terkait. Narasi hukum yang berkembang saat ini dianggap hanya tajam kepada rakyat kecil namun tumpul ketika berhadapan dengan sistem pengawasan internal. Lebih lanjut, FLMI melalui Sultan Agung Bimbo mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada ujung tombak pelaksana di lapangan. Pihak berwajib dituntut berani membongkar aliran dana secara transparan hingga ke akar birokrasi yang paling dalam. Baginya, keadilan tidak akan pernah tegak jika proses hukum hanya berhenti pada mereka yang memegang kamera, tanpa menyentuh mereka yang memegang pena untuk menandatangani pencairan anggaran. Sultan menekankan bahwa verifikasi harga satuan dan kelayakan anggaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna anggaran dalam struktur pemerintahan. Jika terjadi penggelembungan, maka sistem pengawasan birokrasi telah gagal atau sengaja dikompromikan oleh oknum-oknum tertentu. Menjadikan videografer sebagai tersangka utama tanpa menyentuh pembuat kebijakan adalah sebuah anomali dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang seharusnya mengutamakan aktor intelektual. Sebagai bentuk komitmen, FLMI menyatakan akan terus mengawal kasus ini sebagai advokasi terhadap hak-hak pekerja profesional agar tidak terus-menerus dikriminalisasi. Sultan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa suara mahasiswa akan tetap nyaring menyuarakan kebenaran demi memastikan hukum tidak lagi menjadi instrumen pelindung bagi kekuasaan birokrasi. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Gowa, Pemuda

Desakan Penanganan Dugaan Kasus Pelecehan Oleh Oknum Ketua HMPS Ilmu Politik UINAM

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda /

Ruminews.id, Gowa – Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas beredarnya informasi terkait dugaan tindakan pelecehan verbal melalui media digital yang diduga dilakukan oleh seorang lakilaki berinisial (SS), yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Dugaan ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang dinilai mengandung unsur tidak pantas terhadap seorang perempuan yang hingga kini memilih untuk tidak disebutkan identitasnya demi menjaga privasi dan keamanan. Peristiwa ini menimbulkan keresahan serius di kalangan mahasiswa, mengingat posisi yang bersangkutan sebagai figur representatif dalam organisasi kemahasiswaan, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai etika, moral, serta menjadi teladan dalam lingkungan akademik. Lebih jauh, muncul pertanyaan kritis dari mahasiswa terkait proses kaderisasi dan pemilihan kepemimpinan, mengingat yang bersangkutan diketahui merupakan kandidat yang mendapatkan rekomendasi dari pihak pimpinan program studi pada masa pemilihan. Hal ini menimbulkan refleksi mendalam tentang sistem seleksi, pengawasan, serta tanggung jawab moral dalam mendorong figur-figur kepemimpinan di lingkungan kampus. Sehubungan dengan hal tersebut, keluarga korban bersama mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut: Mendesak pihak kampus UIN Alauddin Makassar untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan berkeadilan atas dugaan kasus ini. Menuntut pemberian sanksi tegas kepada terduga pelaku apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Meminta Ketua Program Studi Ilmu Politik untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam menyikapi persoalan ini. Mendesak pembentukan tim independen yang melibatkan unsur kampus dan pihak terkait guna menjamin objektivitas proses penanganan. Menjamin perlindungan terhadap korban, baik secara psikologis maupun keamanan, dari segala bentuk intimidasi atau tekanan. Mendorong transparansi informasi kepada publik kampus, tanpa mengorbankan privasi korban, agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Melakukan evaluasi sistem kaderisasi dan rekomendasi kepemimpinan organisasi mahasiswa, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Mendesak pemberhentian terduga pelaku dari jabatannya, demi menjaga kondusivitas lingkungan akademik selama proses berlangsung. Kami menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara serius, adil, dan tanpa pandang bulu. Rilisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan sebagai bentuk doronganmoral dan kontrol sosial agar proses penanganan berjalan secara profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan.

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik

Konsolidasi Perjuangan Luwu Raya, HBH Wija to Luwu Digelar 18 April di Makassar

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Kegiatan Halalbihalal (HBH) Wija to Luwu 2026 resmi dijadwalkan pada hari Sabtu, 18 April 2026 bertempat di Gedung Graha Pena Fajar Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Semula, kegiatan ini dijadwalkan pada 4 April 2026. Keputusan perubahan jadwal ini diambil dalam rapat koordinasi panitia yang berlangsung pada Sabtu (28/3) petang. Penyesuaian waktu dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek teknis guna memastikan kelancaran dan kesuksesan acara. Rapat tersebut dihadiri langsung Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, bersama Sekretaris BPW KKLR Sulsel, Asri Tadda, Ketua Panitia Ir Ahmad Huzain, serta unsur-unsur kepanitiaan lainnya. Dalam arahannya, Hasbi menegaskan bahwa kegiatan Halalbihalal Wija to Luwu memiliki arti strategis, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momentum penting dalam konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. “Halalbihalal Wija to Luwu 2026 adalah momentum penting dan strategis bagi konsolidasi perjuangan mewujudkan Provinsi Luwu Raya. Kita ingin pada acara ini seluruh stakeholder Luwu Raya dapat berkumpul kembali untuk menguatkan barisan perjuangan,” ujar Hasbi. Ia juga meminta seluruh panitia bekerja maksimal dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, sekaligus membuka ruang partisipasi yang luas bagi diaspora Wija to Luwu yang berada di Makassar dan sekitarnya. Menurut rencana, panitia akan mengundang seluruh kepala daerah di wilayah Luwu Raya, termasuk pimpinan dan anggota DPRD se-Luwu Raya untuk turut hadir meramaikan kegiatan yang mengangkat tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Arah Perjuangan Provinsi Luwu Raya.” Selain itu, panitia juga berencana mengundang Datu Luwu serta unsur Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BPP-DOB). “Jika jadwalnya memungkinkan, kita juga akan mengundang Datu Luwu agar bisa hadir bersama-sama di acara ini, termasuk dari unsur Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kita ingin memaksimalkan konsolidasi,” tambahnya. Berdasarkan rancangan rundown yang tengah disusun panitia, acara HBH Wija to Luwu 2026 juga akan diisi dengan dzikir dan doa bersama untuk kelancaran perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. “Insya Allah semua ikhtiar kita lakukan untuk perjuangan yang mulia demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya, termasuk dengan mengetuk pintu-pintu langit agar apa yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dan ridho Allah,” ungkap Hasbi. Dirinya berharap diaspora Wija to Luwu yang berdomisili di Kota Makassar dan sekitarnya dapat menjadwalkan waktunya untuk hadir dan mensukseskan kegiatan Halalbihalal ini. (*)

Bulukumba, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan Pengurus Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) UINAM Periode 2026-2027

Tinggalkan Komentar / Bulukumba, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) UIN Alauddin Makassar resmi melantik Imran sebagai Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian untuk periode 2026–2027. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi serta memperkuat komitmen mahasiswa Bulukumba dalam berkontribusi bagi daerah dan kampus. Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih menyampaikan bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar untuk membawa KKMB UNAM menjadi organisasi yang lebih progresif, solid, dan berdampak nyata bagi anggota serta masyarakat. “KKMB UINAM harus menjadi rumah bersama bagi seluruh mahasiswa Bulukumba di UIN Alauddin Makassar. Tempat bertumbuh, belajar, dan mengabdi. Kepengurusan ini akan kami arahkan untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas kader, serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi daerah dan bangsa,” ujar Imran. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan semangat kekeluargaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, KKMB bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga ruang pengembangan kapasitas intelektual, sosial, dan kepemimpinan mahasiswa. Dengan mengusung semangat kebersamaan dan progresivitas, kepengurusan KKMB periode 2026–2027 diharapkan mampu menghadirkan inovasi program kerja, memperkuat peran mahasiswa Bulukumba dalam ruang akademik maupun sosial, serta menjaga nilai-nilai persatuan dan identitas kedaerahan. Pelantikan ini juga menjadi awal perjalanan baru bagi KKMB UIN Alauddin Makassar untuk terus berkontribusi aktif dalam mencetak generasi muda Bulukumba yang berintegritas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah. “Bersatu dalam kekeluargaan, bergerak dalam pengabdian.”

Daerah, Politik, Yogyakarta

Dukungan Gelar Pahlawan Nasional Sultan HB II Menguat, Pelajar hingga Akademisi Yogyakarta Turut Bersuara

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik, Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta – Gelombang dukungan terhadap pengusulan Sri Sultan Hamengku Buwono II (HB II) sebagai Pahlawan Nasional semakin menguat di Yogyakarta. Tidak hanya datang dari kalangan tokoh masyarakat dan budayawan, aspirasi ini juga mengalir dari pelajar hingga akademisi yang menilai jasa Sultan HB II layak mendapat pengakuan negara. Dalam sebuah pernyataan sikap bertajuk “Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat” yang dirilis di Yogyakarta, Rabu (25/3), berbagai elemen yang terdiri dari budayawan, akademisi, hingga Trah Sultan HB II menegaskan bahwa Sultan HB II adalah simbol nyata perlawanan terhadap dominasi asing. “Sri Sultan Hamengku Buwono II bukan sekadar raja, tetapi pemimpin yang secara tegas menolak intervensi kolonial. Sikap keras dan tidak kompromistisnya menjadikannya simbol keberanian bagi bangsa Indonesia,” bunyi petisi tersebut. Dukungan dari generasi muda juga muncul melalui inisiatif dari komunitas “Kampung Literasi Kalimasada” yang juga menyerahkan daftar ratusan tanda tangan dukungan dari pelajar di DIY. Bagi mereka, nilai-nilai nasionalisme yang ditunjukkan Sultan HB II masih relevan untuk membangun kesadaran kebangsaan di kalangan generasi sekarang. Dari sisi regulasi, pengusulan ini dinilai memiliki landasan kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada tokoh yang memiliki jasa luar biasa, integritas moral tinggi, serta kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara. Kajian hukum dan sejarah yang disusun oleh pihak Trah Sultan HB II menyebutkan bahwa seluruh kriteria tersebut telah terpenuhi. Sultan HB II tercatat pernah: Mengorganisasi kekuatan militer, termasuk pembentukan pasukan perempuan Memimpin langsung dengan gagah berani perlawanan saat Keraton Yogyakarta diserang pada 1812 dalam peristiwa yang lebih dikenal sebagai “Geger Sepehi” atau “Geger Sepoy”. Memilih dilengserkan berulang kali daripada tunduk pada kolonialisme Fakta-fakta ini memperkuat posisi HB II sebagai tokoh yang tidak hanya simbolik, tetapi juga aktif dalam perjuangan fisik melawan penjajahan. Petisi pun ditandatangani sejumlah tokoh publik, antara lain Marsekal Madya (Purn) Syajadijono, Dr. Agus Pandoman, hingga perwakilan akademisi dari berbagai universitas ternama di Yogyakarta seperti UGM, UAJY, dan UPN. Sejumlah sejarawan internasional turut memperkuat narasi kepahlawanan Sultan HB II. Peneliti seperti M.C. Ricklefs dan Peter Carey mencatat bahwa perlawanan terhadap ekspansi Eropa di Jawa tidak lepas dari peran penting elite lokal, termasuk HB II yang dikenal keras menentang dominasi asing. Dalam perspektif historiografi, posisi HB II sering dikaitkan dengan fase awal resistensi Jawa terhadap kolonialisme modern yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional di abad berikutnya. Upaya pengusulan gelar ini kini memasuki tahap krusial. Sejumlah tokoh, akademisi, dan perwakilan masyarakat telah memberikan dukungan formal, termasuk dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain itu, sebuah seminar nasional bertajuk “Jejak Kepahlawanan Sri Sultan Hamengku Buwono II” direncanakan digelar untuk memperkuat argumentasi berbasis arsip sejarah dan bukti otentik. Forum ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam proses penilaian oleh pemerintah pusat. Dorongan menjadikan Sultan HB II sebagai Pahlawan Nasional tidak hanya soal pengakuan historis, tetapi juga soal memaknai kembali warisan perjuangan lokal dalam konteks Indonesia modern.

Daerah, Pendidikan

Pemkab Gowa Gandeng ICATT Berantas Buta Huruf Al-Qur’an

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan /

ruminews.id, GOWA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menekan buta huruf Al-Qur’an melalui program Ayo Mengaji terus ditunjukkan dengan melibatkan berbagai elemen strategis, termasuk cendekiawan hingga organisasi keagamaan. Hal tersebut diungkapkan, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, saat menghadiri Musyawarah Besar dan Halal bi Halal Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) Indonesia, di Hotel UIN Makassar, Sabtu (28/3). “Di Kabupaten Gowa kami melaksanakan program Ayo Mengaji. Kami berkomitmen bahwa untuk menghasilkan SDM yang baik harus dimulai dengan pembiasaan diri mengaji bagi anak sebelum pembelajaran dimulai,” ungkapnya Dirinya menyebut, program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka buta huruf sekaligus memperkuat karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. “Kami mengajak ICATT untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan integritas yang kuat,” tambah Talenrang. Selain itu, Husniah membuka peluang kolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan, seminar, penguatan literasi keislaman, serta pembinaan generasi muda di Kabupaten Gowa. “Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para cendekiawan akan menjadi kekuatan besar dalam membangun daerah yang maju, religius, dan berdaya saing,” jelasnya. Sementara Ketua Umum ICATT, Prof. Dr. Andi Aderus, menyampaikan kesiapan organisasinya untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan. “Kami siap bersinergi dan membantu program Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya di bidang pendidikan, termasuk jika terdapat rencana pengembangan pesantren di wilayah tersebut maka tenaga pengajar itu bisa dari ICATT,” pungkasnya. (NH)

Scroll to Top