Daerah

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Politik sebagai Ruang Pengasuhan Kekuasaan: Prof. Armin Gurat Kesadaran Kritis Kader HMI di LK2 Nasional Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Sore Hingga Malam di Hotel LaMacca terasa berwibawa namun hangat. Udara ruangan bercampur aroma kopi yang mengepul pelan, menjadi saksi bagi para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai daerah yang duduk berjejer rapi, menyimak dengan penuh perhatian. Di tengah suasana tertib, tenteram, dan penuh keakraban, tersaji satu sesi yang paling ditunggu: pemaparan Prof. Armin dengan tema “Politik sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan.” Dengan suara yang tenang namun penuh daya, Prof. Armin membuka materinya dengan perenungan tajam: “Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ruang tempat kepemimpinan diasuh, diuji, dan dimaknai.” Ucapan itu bergema lembut, namun menghunjam dalam ke benak setiap peserta. Dalam pandangan sang profesor, politik seharusnya diasuh oleh kepemimpinan profektif, kepemimpinan yang mampu melihat jauh ke depan, menuntun arah perubahan, dan membangun tatanan sosial dengan visi kemanusiaan yang luas. “Politik yang sehat,” lanjutnya, “adalah politik yang memberi ruang bagi nalar, bukan sekadar nafsu kuasa. Sebab tanpa politik, kita tak akan pernah punya alat untuk memperbaiki demokrasi.” Para peserta menunduk sesaat, mencatat kalimat-kalimat yang terasa seperti wejangan panjang dari seorang guru bangsa. Di ruang yang terang tapi lembut itu, politik tidak lagi terdengar kotor atau menakutkan; ia tampil sebagai jalan pengabdian, jalan untuk memperbaiki sistem, menata keadilan, dan menghidupkan kembali cita luhur bernegara. Prof. Armin kemudian memperkaya wacana dengan menyinggung dua konsep besar dalam filsafat politik: libertarian dan komunitarian. “Kaum libertarian,” ujarnya, “melihat kebebasan individu sebagai hak tertinggi bahwa manusia bebas menentukan hidupnya sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain.” Sementara itu, komunitarian justru memandang manusia sebagai bagian dari komunitas, bahwa kebebasan tidak berarti apa-apa tanpa tanggung jawab sosial dan nilai kebersamaan. “Di antara dua kutub itulah,” sambungnya, “politik harus menemukan keseimbangannya, bagaimana kebebasan pribadi tidak meniadakan kepentingan publik, dan bagaimana solidaritas sosial tidak mematikan hak individu.” Suasana forum terasa hidup, namun damai. Peserta LK2 tampak khusyuk menyimak, sesekali tersenyum atau mengangguk, seolah memahami bahwa yang dibicarakan bukan sekadar teori, melainkan cermin dari realitas bangsa yang tengah mereka hidupi. Tidak ada kegaduhan, tidak ada ketegangan; hanya dialog yang jujur dan intelektual yang hangat, dibalut rasa saling menghargai. Ketika sesi tanya jawab dibuka, tangan-tangan terangkat dengan sopan. Pertanyaan mengalir, dan Prof. Armin menjawab dengan sabar kadang diselingi tawa ringan yang memecah keheningan. Di tengah forum yang damai itu, politik tampak begitu manusiawi; ia menjadi bahasa tentang bagaimana manusia mengatur hidup bersama dengan akal sehat dan hati nurani. Menjelang akhir, Prof. Armin menutup dengan kalimat yang disambut tepuk tangan panjang: “Politik adalah seni memanusiakan kekuasaan. Dan demokrasi hanya akan hidup jika kita memiliki pemimpin yang mau belajar, bukan sekadar berkuasa.” Malam di Hotel LaMacca pun menorehkan kesan mendalam. Dalam forum yang tertib, tenteram, dan akrab, para kader muda HMI seolah mendapatkan napas baru: bahwa politik, sejatinya, bukan medan kotor, melainkan ladang pengabdian tempat idealisme diuji, dan keadilan diperjuangkan dengan nurani yang jernih.

Bone, Daerah

Oknum Koperasi Berkah Mandiri di duga Lakukan Pencemaran Nama Baik

ruminews.id – Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan penagihan terhadap seorang nasabah di halaman Masjid Raya Jalan Masago, Bone, viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai pihak, Jumat (24/10/2025). Dua orang dalam video tersebut diketahui merupakan karyawan Koperasi Berkah Mandiri Abidzar, masing-masing bernama Irfan dan Akbar. Informasi itu dibenarkan langsung oleh pimpinan koperasi, Asmar, saat dikonfirmasi awak media. Namun, tindakan kedua karyawan itu mendapat sorotan tajam dari keluarga nasabah.M.Rahmat, selaku pihak keluarga, menilai bahwa penyebaran video tersebut sangat berpotensi mencemarkan nama baik keluarganya. “Saya menilai video yang disebarkan itu bisa menimbulkan dugaan pencemaran nama baik. Apalagi, dalam aturan koperasi tidak ada prosedur yang membenarkan tindakan memvideokan nasabah, apalagi sampai memviralkannya,” ujar Rahmat dengan nada kecewa. Pihak keluarga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan koperasi. Dari hasil komunikasi itu, Asmar menegaskan bahwa pihak koperasi sama sekali tidak memiliki aturan yang memperbolehkan karyawan melakukan dokumentasi atau penyebaran video saat proses penagihan. “Pimpinan koperasi sendiri menegaskan tidak ada aturan seperti itu. Jadi dugaan pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik ini sangat kuat,” Dalam video yang beredar, tampak pula kedua oknum karyawan tersebut melontarkan kata-kata yang dinilai tidak pantas dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Bahkan, di akhir video terdengar salah satu dari mereka berkata dengan nada tinggi, “Tondani motorona lisu ro” (bawa pulang saja motornya), padahal diketahui tidak ada perjanjian atau jaminan motor dalam transaksi pinjaman tersebut. “Ini betul-betul sudah keluar dari pendekatan persuasif. Ucapannya tidak menghargai, bahkan sampai menyebut dana masjid. Yang lebih parah, mereka mau membawa motor tanpa dasar jaminan yang sah. Saya jadi bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya sistem kerja koperasi ini?” tegas Rahmat. Ketua HmI komisyariat Cokroaminoto Makassar,itu juga menyoroti legalitas dan tata kelola Koperasi Berkah Mandiri Abidzar, yang menurutnya perlu ditinjau ulang. “Kalau kita lihat dari cara menagih di tempat fasilitas umum seperti masjid, itu saja sudah tidak etis. Ini makin memperkuat keraguan apakah koperasi ini benar-benar berizin resmi atau tidak,” ujarnya. Rahmat menegaskan, pihak keluarga merasa sangat dirugikan baik secara moral maupun psikologis akibat viralnya video tersebut. Ia pun berencana menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. “Kami sangat mengecam tindakan para oknum karyawan koperasi itu. Ini sudah mencederai nama baik keluarga dan mengganggu psikologis kami. Kami menuntut pihak koperasi dan pelaku penyebar video untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan yang tidak pantas ini,” pungkasnya

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ajak Warga Makassar Jadikan Masjid Pusat Kegiatan Sosial dan Pendidikan Umat

ruminews.id, MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak warga menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan umat. Ajakan itu ia sampaikan saat melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Al-Muawanah RRI, Jalan Riburane, Jumat (24/10/2025). Kegiatan yang dirangkaikan dengan coffee morning bersama jamaah dan masyarakat sekitar di Warkop Azzahrah RRI ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemerintah Kota Makassar setiap Jumat. Turut hadir jajaran Pemerintah Kota mulai dari Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, sejumlah kepala SKPD, Camat Ujung Pandang dan Camat Mariso. Selain itu, hadir Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, menyambut Munafri bersama sejumlah pegawai RRI. Para jamaah juga mendapat siraman rohani dari Ustaz Icuk Sugiarto Rifai yang mengisi tausiah subuh. Momentum ini, menurut Munafri, tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga ruang untuk menghidupkan peran masjid sebagai pusat aktivitas umat. “Masjid seharusnya bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan sosial, tempat kajian keagamaan, dan tempat anak-anak belajar baca tulis Al-Qur’an,” ujar Munafri. Ia menilai, dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan, masyarakat dapat membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungannya. Munafri juga berharap setiap pengurus masjid di Makassar dapat aktif menggerakkan kegiatan yang memberi manfaat luas bagi warga sekitar. Selain mengajak masyarakat menghidupkan fungsi masjid, pada kesempatan yang Munafri juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah Kota, kata dia, bersama Satgas Kebersihan dan Satgas Drainase terus melakukan pembersihan saluran air serta mengangkat sedimen di sejumlah wilayah rawan genangan melalui gerakan Jumat Bersih setiap pekan. “Kita berharap musim hujan tahun ini tidak separah sebelumnya. Kami terus intervensi langsung di wilayah-wilayah, memperhatikan saluran pembuangan yang tertutup akibat pembangunan atau bangunan liar,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Munafri meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air dan drainase yang menjadi jalur utama aliran hujan. Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala RRI Makassar, Anom Andadari, serta seluruh jamaah atas sinergi dan dukungan terhadap kegiatan Pemkot Makassar. “Terima kasih kepada Ibu Kepala RRI Makassar atas kebersamaannya. Insyaallah Kota Makassar ini menjadi kota yang penuh berkah bagi kita semua,” ujarnya. Untuk diketahui, Program salat subuh berjamaah dan coffee morning ini menjadi bagian dari rutinitas mingguan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Dikemas sebagai kesatuan program Gerakan Jumat Bersih, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu di beberapa wilayah. Hasil kerja sama Pemerintah Kota dengan BAZNAS Kota Makassar. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar di sejumlah kecamatan di Makassar dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat setempat yang ikut bergotong royong. Munafri berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat kota.(*)

Bulukumba, Daerah, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Hadiri Pembukaan Festival Phinisi 2025 di Bulukumba

ruminews.id, BULUKUMBA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pembukaan Festival Phinisi 2025 yang digelar di Pantai Mandala Ria, Kabupaten Bulukumba, Kamis (23/10/2025) sore. Hajatan tersebut, menjadi salah satu agenda unggulan promosi wisata dan budaya maritim di Sulawesi Selatan serta masuk dalam kalender event pariwisata provinsi. Pembukaan festival yang mengangkat ikon kebanggaan daerah berupa perahu phinisi, warisan budaya maritim dunia yang telah diakui UNESCO itu, berlangsung meriah dan sarat nuansa budaya pesisir, serta dihadiri sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, tokoh adat, serta pejabat lintas kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan Festival Phinisi tahun ini memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena prosesi adat Annyorong Lopi, ritual tradisi peluncuran kapal phinisi, digelar langsung di Pantai Mandala Ria sebagai lokasi utama kegiatan. Sebagai rangkaian kegiatan hari pertama, para kepala daerah dan undangan kehormatan menghadiri Gala Dinner di Hotel Paduppa Resort, kawasan wisata Tanjung Bira, pada pukul 19.30 WITA. Acara malam yang dikemas dalam suasana santai dan bernuansa pesahabatan itu menerapkan dress code bebas rapi sebagai bentuk ruang keakraban, komunikasi budaya, dan silaturahmi antardaerah dalam rangka menyukseskan event tahunan tersebut. Pada momen Gala Dinner, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi turut menyumbangkan dua lagu sebagai bentuk partisipasi dan apresiasi terhadap penyelenggaraan Festival Phinisi 2025, sekaligus mempererat hubungan emosional lintas daerah melalui pendekatan budaya. “Terima kasih atas kesempatan, semoga momentum ini mempererat silaturahmi dan kolabosi lintas daerah,” ucap Appi. Melalui keikutsertaan pada kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan harapan agar sinergi dan kolaborasi antardaerah di Sulawesi Selatan semakin kuat, khususnya dalam mendorong pengembangan potensi wisata bahari. Sedangkan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, hadir secara langsung dan membuka resmi pelaksanaan Festival Phinisi 2025. Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa keberhasilan Festival Phinisi masuk kembali dalam daftar Kharisma Event Nusantara merupakan pencapaian membanggakan karena melalui proses penilaian yang ketat dari pemerintah pusat. “Tidak mudah untuk masuk dalam Kharisma Event Nusantara, karena setiap tahun Kementerian Pariwisata melakukan verifikasi faktual di lapangan sebelum menetapkan sebuah event layak masuk daftar nasional,” tegas Fatmawati. Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 hanya empat event dari Sulawesi Selatan yang berhasil masuk dalam daftar Ken. “Festival Phinisi ini adalah simbol ketekunan, kerja keras, dan jiwa maritim masyarakat Bugis-Makassar yang tidak pernah padam,” ujar Fatmawati.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan, Uncategorized

Membaca Tubuh dan Tenaga: Sri Wulandari Bedah Relasi Eksploitasi Ganda dalam Kapitalisme dan Gender di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam di Hotel LaMacca terasa hening namun berdenyut oleh semangat pengetahuan. Dalam ruangan berbalut hijau identitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), para kader dari berbagai daerah berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menandai satu babak penting dalam perjalanan intelektual mereka. Malam itu, suasana forum yang tertib, tenteram, dan penuh keakraban menjadi saksi hadirnya sosok pemateri yang menggugah kesadaran: Sri Wulandari, dengan tema “Kapitalisme dan Gender: Relasi Eksploitasi Ganda dalam Sistem Produksi dan Reproduksi.” Dengan tutur yang tenang namun penuh daya renung, Sri membuka materinya dengan kalimat sederhana namun tajam, “Gender bukanlah properti individu, ia adalah proses sosial yang hidup bergerak, berubah, dan bekerja dalam ruang kehidupan manusia.” Kata-katanya meluncur seperti aliran sungai yang menghapus kabut kebingungan di benak peserta. Ia menguraikan bahwa pengalaman gender tidaklah tunggal, melainkan berlapis-lapis, berubah sesuai usia, status sosial, dan konteks hidup. Dalam sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas, perempuan dan kelompok rentan lainnya seringkali menjadi korban dari eksploitasi ganda baik dalam sistem produksi ekonomi maupun reproduksi sosial di ranah domestik. “Patriarki,” ujar Sri dengan nada lembut namun menusuk, “tidak hanya hidup di rumah tangga, tapi juga di tempat kerja, di ruang politik, bahkan di dalam pikiran kita sendiri.” Forum seketika menjadi ruang refleksi. Para peserta, baik laki-laki maupun perempuan, tampak larut dalam pemahaman baru tentang relasi sosial yang selama ini tersembunyi di balik norma dan kebiasaan. Suasana yang tertib dan khusyukmembuat setiap kalimat pemateri menggema dalam kesadaran kolektif. Sri kemudian mengaitkan gagasan gender dengan kapitalisme, menyebut bahwa kapitalisme bukanlah sekadar sistem, melainkan sesuatu yang “dikerjakan dan dihidupi manusia setiap hari.” Dalam relasi ini, tubuh perempuan menjadi bagian dari rantai kerja yang tak pernah terlihat dari dapur rumah tangga hingga pabrik, dari ruang kelas hingga ruang reproduksi sosial. “Kapitalisme,” ujarnya, “berdiri di atas kerja yang tak dibayar dan tenaga yang tak diakui.” Suasana forum kian hidup ketika sesi dialog dibuka. Peserta mengajukan pertanyaan dengan semangat kritis, sementara Sri menjawab dengan kesabaran dan empati. Tidak ada perdebatan keras; hanya pertukaran makna yang menumbuhkan kesadaran baru. Tatapan-tatapan yang semula penuh tanya kini berubah menjadi pancaran tekad untuk memahami perjuangan sosial dari sisi yang lebih manusiawi. Menjelang akhir sesi, Sri menutup dengan kalimat yang meresap ke dalam ruang:“Jalan pembebasan sosial tidak hanya tentang menggulingkan struktur ekonomi, tetapi juga membebaskan cara kita memandang tubuh, kerja, dan martabat manusia. Sebab pembebasan sejati lahir ketika keadilan tumbuh di antara relasi yang setara.” Tepuk tangan mengalun lembut, disertai senyum dan kehangatan antar peserta. Malam di Hotel LaMacca pun menjadi lebih dari sekadar forum pelatihan, ia menjelma menjadi ruang pembebasan pikiran, tempat kader HMI belajar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana manusia saling memahami dalam kemanusiaannya yang paling dalam. Dan di ruangan yang tenteram itu, terpatri satu kesadaran baru: bahwa perjuangan sosial tidak akan pernah utuh tanpa keadilan gender, tanpa keberanian melihat bahwa tubuh, kerja, dan cinta pun bisa menjadi medan pembebasan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dari Kampus untuk Rakyat: Ir. Anwar Mattawape Ajak Kader HMI Menemukan Jalan Pembebasan Sosial di Tengah Arus Kapital

ruminews.id, Makassar — Suasana malam di Hotel LaMacca terasa tenang namun berdenyut oleh semangat intelektual yang hidup. Di ruangan itu, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menyalakan api kesadaran yang tak pernah padam. Malam itu, mereka menyimak dengan penuh perhatian materi yang dibawakan oleh Ir. Anwar Mattawape, ST. MBA. bertajuk “Dari Kampus Untuk Rakyat: Mahasiswa, Sociopreneurship, dan Jalan Pembebasan Sosial.” Dengan gaya tutur yang hangat namun bernas, Anwar membuka sesi dengan refleksi tajam tentang nasib para aktivis setelah meninggalkan kampus. “Banyak dari mereka,” ujarnya pelan, “yang kehilangan arah ketika dunia kampus tertinggal di belakang. Idealismenya tinggi, tetapi tidak memiliki kemandirian ekonomi untuk menegakkan perjuangan.” Suasana ruangan seketika hening, seolah setiap kalimatnya menyentuh sisi paling dalam dari perjalanan para peserta. Ia melanjutkan, bahwa aktivisme tanpa kemandirian ekonomi sering berhenti pada wacana. Semangat yang dahulu bergelora di ruang-ruang diskusi kampus, kerap redup di hadapan kerasnya realitas hidup. “Kita butuh aktivis yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan,” tegasnya, “tetapi juga mampu membangun basis ekonomi yang mandiri, aktivis yang tidak bergantung pada kekuasaan, melainkan berdiri di atas kakinya sendiri.” Dalam paparan yang penuh semangat, Anwar memperkenalkan konsep sociopreneurship sebagai jalan pembebasan sosial. Menurutnya, dunia usaha tidak semestinya menjadi antitesis dari idealisme, melainkan instrumen untuk memperluas kebermanfaatan sosial. “Kapital hari ini telah menjadi faktor dominan yang membentuk arah politik, pendidikan, dan bahkan nilai sosial. Maka jalan pembebasan harus dimulai dengan merebut kembali kendali atas ekonomi,” ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Forum malam itu berjalan tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta duduk rapi, sebagian sibuk mencatat, sebagian lain menatap dengan mata berbinar, mata yang memantulkan semangat baru untuk berdiri di atas kesadaran dan kemandirian. Tidak ada kebisingan, hanya percakapan yang dalam dan jujur antara pemateri dan kader muda yang tengah menata arah perjuangannya. Ketika sesi dialog dibuka, pertanyaan-pertanyaan mengalir dari berbagai sisi ruangan. Diskusi berkembang hangat, diselimuti senyum dan tawa kecil yang akrab. Namun di balik kehangatan itu, mengalir pula kesadaran yang serius: bahwa idealisme mahasiswa tidak boleh berhenti pada kata, tetapi harus berbuah pada karya yang menyejahterakan. Menutup sesi, Anwar menyampaikan pesan yang melekat di benak setiap peserta:“Jadilah aktivis yang mampu menciptakan perubahan tanpa menunggu izin dari siapa pun. Bangun kemandirianmu, sebab dari situ lahir kebebasan sejati.” Tepuk tangan panjang menggema di ruangan itu. Malam di Hotel LaMacca menjadi saksi lahirnya semangat baru bahwa perjuangan sosial tidak hanya milik mereka yang berorasi di jalan, tetapi juga mereka yang berani berinovasi di tengah masyarakat. Di ruang yang tertib dan penuh keakraban itu, kader-kader muda HMI menemukan kembali makna perjuangan: bahwa dari kampus, mereka tidak hanya membawa gelar, tetapi juga tanggung jawab untuk memerdekakan rakyat melalui kemandirian, kreativitas, dan keberanian untuk berdiri di atas nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Di Bayang-Bayang Oligarki: Fajar., M.Si Gugat Arah Demokrasi dan Hukum Indonesia di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam balutan suasana malam yang hangat di Hotel LaMacca, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur dari berbagai penjuru negeri berkumpul dalam satu ruang, menyatukan semangat dan nalar kritis dalam kegiatan Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional. Di tengah ketertiban forum yang tenang dan penuh keakraban, hadir seorang pemateri yang menggetarkan kesadaran: Fajar., M.Si, dengan tema yang menggugah nalar kebangsaan, “Oligarki, Demokrasi, dan Sistem Hukum di Indonesia.” Cahaya lampu hotel yang lembut memantul di wajah-wajah muda yang menyimak dengan khidmat. Fajar memulai paparannya dengan nada yang tenang, namun setiap kalimatnya mengalir tajam seperti pisau intelektual yang mengiris lapisan kenyataan. “Reformasi,” ujarnya, “telah memunculkan dirinya dengan gemilang, tetapi di balik gegap gempitanya, banyak pejabat yang kini menduduki kursi kekuasaan justru lupa menunaikan janji reformasi itu sendiri.” Ia berbicara tentang oligarki bayangan kekuatan ekonomi dan politik yang terus membayangi sistem demokrasi di negeri ini. Dengan bahasa yang jernih namun sarat makna, Fajar mengurai bagaimana kekuasaan sering berputar di lingkaran yang sama, dikuasai oleh segelintir elit yang piawai memanfaatkan hukum sebagai alat legitimasi, bukan keadilan. “Kita hidup,” katanya, “di zaman ketika hukum tak lagi berdiri tegak sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai benteng bagi mereka yang punya kuasa dan modal.” Suasana forum tetap tertib, tenteram, dan hangat. Para peserta menatap penuh perhatian, mencatat setiap gagasan yang meluncur dari pemateri. Beberapa di antaranya mengangguk pelan, seolah menemukan cermin dari kegelisahan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Ketika sesi diskusi dibuka, suasana berubah menjadi perbincangan yang hidup namun beretika, dialog antara kegelisahan dan harapan. Fajar dengan sabar menanggapi setiap pertanyaan. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi penuh ketegasan moral. Ia mengingatkan bahwa untuk menegakkan demokrasi sejati, generasi muda harus berani berdiri di bayang-bayang oligarki, bukan untuk tunduk, melainkan untuk mengkritik, melawan, dan melampauinya dengan kekuatan pengetahuan dan moralitas. “Demokrasi,” tuturnya lirih namun tegas, “tidak akan berarti jika rakyat hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan. Dan hukum tidak akan adil jika ia hanya berpihak kepada yang kuat.” Tepuk tangan pelan namun dalam menggema memenuhi ruangan. Para peserta masih bertahan di kursi mereka, enggan beranjak, seolah malam itu belum selesai memberi pelajaran. Dalam keheningan yang lembut, wajah-wajah muda itu menyimpan satu tekad: bahwa kader HMI harus menjadi bagian dari sejarah yang menyalakan kembali api reformasi—bukan sekadar slogan, tetapi gerak nyata melawan ketimpangan. Malam di Hotel LaMacca pun menorehkan jejaknya. Di antara cahaya lampu, tawa kecil, dan diskusi hangat yang belum usai, tersimpan kesadaran baru: bahwa perjuangan menegakkan demokrasi bukan soal kekuasaan, melainkan soal keberanian menjaga nurani di tengah bayang-bayang oligarki.

Daerah, Makassar, Nasional

Membongkar Relasi Produksi Spiritual: Asman Abdullah Kritik Agama sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang hening namun penuh getar kesadaran, Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menjadi panggung bagi pertemuan gagasan besar dan renungan mendalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, para peserta duduk berjejer dengan raut serius namun bersahabat. Di depan mereka, Asman Abdullah tampil sebagai pemateri dengan tajuk yang menggugah: “Agama Sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme: Kritik atas Relasi Produksi Spiritual” Dengan nada suara yang tenang namun mengandung daya kritis yang tajam, Asman membuka paparannya tentang bagaimana agama, dalam sejarah dan praksis sosialnya, kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan dan kapital. “Agama,” ujarnya, “tidak hanya hidup dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam ruang sosial dan simbolik. Ia membangun solidaritas, memberi makna, namun juga kadang tanpa kita sadari menjadi instrumen yang meneguhkan dominasi.” Para peserta menyimak dengan saksama, ketika Asman menelusuri perjalanan panjang bagaimana agama beroperasi sebagai sistem solidaritas sosial, namun di sisi lain dapat bertransformasi menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas tatanan yang timpang. Ia mengutip Karl Marx dengan lembut namun tajam: “Agama adalah candu bagi rakyat,” bukan untuk menolak spiritualitas, melainkan untuk mengingatkan betapa mudahnya makna suci tereduksi menjadi alat kekuasaan. Dalam penjelasan yang mengalir seperti sungai pengetahuan, Asman memperluas wacana hingga pada ranah kapitalisme global. Ia menyebut pandangan Slavoj Žižek tentang bagaimana agama dan ideologi dapat beroperasi dalam ruang simbolik membangun habitus yang, tanpa disadari, memperkuat dominasi kelas dan melanggengkan relasi produksi yang tidak adil. “Di era kapitalisme global,” ujar Asman, “agama tak lagi sekadar tempat bersandar bagi yang lelah. Ia juga menjadi bagian dari produksi makna sebuah industri simbolik yang mengabdi pada logika pasar, menjual ketenangan seperti menjual komoditas.” Suasana forum tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia tampak larut dalam perbincangan serius namun hangat. Tak ada benturan ego, hanya pertukaran gagasan yang jernih dan penuh hormat. Tatapan yang tajam bertemu senyum yang ramah, seolah seluruh ruang bersepakat: bahwa kritik terhadap agama bukanlah penghujatan, melainkan usaha mengembalikan kesucian maknanya kepada nurani kemanusiaan. Menjelang akhir sesi, Asman menutup dengan kalimat reflektif yang menggantung di udara: “Agama tidak salah, manusia yang menafsirkannya demi kepentinganlah yang membuatnya terjebak dalam logika kapital. Maka tugas kita adalah membebaskan spiritualitas dari pasar, dan menjadikannya kekuatan moral untuk melawan ketimpangan.” Tepuk tangan pelan namun panjang mengiringi akhir pertemuan itu. Di wajah-wajah peserta tampak campuran antara renungan dan kebanggaan bahwa sore itu mereka tak hanya belajar tentang teori, tapi juga tentang keberanian berpikir. Malam di Makassar Timur pun menorehkan kisahnya sendiri: kisah tentang ruang intelektual yang damai, di mana agama, kapitalisme, dan kemanusiaan bersinggungan dalam percakapan yang jujur dan penuh cinta pada kebenaran.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Menembus Dialektika Sejarah: Afrizal As-Siddiq Bakar Semangat Kader HMI di Intermediate Training LK2 Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang dipenuhi aroma intelektualitas dan semangat pergerakan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur kembali menorehkan catatan penting melalui kegiatan Intermediate Training (LK2). Forum tingkat Nasional ini menjadi wadah penyemaian kesadaran dan pendalaman nilai perjuangan bagi para kader muda yang haus akan pengetahuan dan pembaruan pemikiran. Salah satu momen yang paling menyedot perhatian peserta adalah saat Afrizal As-Siddiq, seorang pemikir muda yang dikenal tajam dan berwawasan historis, membawakan materi bertajuk “Materialisme Dialektis dan Perubahan Sosial: Dialektika Relasi Produksi dan Superstruktur” Dengan tutur yang mengalir namun sarat makna, Afrizal mengajak para peserta menyelami kembali hakikat manusia dalam sejarahnya bahwa manusia bukan sekadar penonton perubahan, tetapi pelaku yang mesti membuktikan kebenaran melalui kenyataan dan kekuatan tindakannya. “Materialisme,” ujarnya dengan tenang namun tegas, “adalah dasar pemahaman tentang kenyataan hidup manusia, sementara dialektika adalah denyut perubahan itu sendiri pertemuan antara gagasan dan kenyataan yang saling meneguhkan.” Ia menambahkan bahwa dalam pandangan Marxis, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, namun di tangan generasi muda, dialektika sejarah dapat dimaknai sebagai ruang pembuktian: bahwa kesadaran tak berhenti di kepala, melainkan hidup di tindakan. Suasana forum berlangsung tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta menyimak dengan khidmat, sesekali mengajukan pertanyaan dengan nada ingin tahu yang tinggi. Tak ada hiruk-pikuk yang mengganggu, hanya percakapan ide yang berlapis makna. Sorot mata peserta mencerminkan semangat yang menyala sebuah tanda bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diresapi sebagai bagian dari kesadaran diri seorang kader HMI. Di penghujung sesi, Afrizal menutup dengan kalimat yang menggetarkan ruang: “Sejarah bukanlah catatan masa lalu. Ia adalah arus yang terus mengalir, dan kita manusia adalah perahunya. Maka berlayarlah dengan kesadaran, agar arahmu tak ditentukan oleh ombak, tetapi oleh kemauanmu sendiri.” Kegiatan Intermediate Training LK2 HMI Cabang Makassar Timur pun menjadi lebih dari sekadar pelatihan, ia menjelma menjadi ruang dialektika yang hidup, tempat ide dan kenyataan bertemu dalam kehangatan intelektual dan semangat persaudaraan yang tulus.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Sekda Zulkifly Sambut Evaluator KemenpanRB, Bahas Evaluasi AKIP 2025

ruminews.id, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10). Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya. “Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10). Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time. “Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya. Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator. Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim. “Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya. “Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya. Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)

Scroll to Top