Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Parigi Moutong

Darurat Pangan Parimo: Tambang Hancurkan Sawah dan Abaikan LP2B

Tinggalkan Komentar / Daerah, Parigi Moutong /

ruminews.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tengah menghadapi krisis agraria yang dipicu oleh aktivitas pertambangan, di mana masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya, menolak keras eksploitasi demi mempertahankan tanah, air, dan sumber penghidupan mereka. Penolakan ini bahkan telah memakan korban jiwa saat penyampaian aspirasi, seperti yang terjadi pada salah satu pemuda yang berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, beberapa tahun lalu. Konflik ini secara langsung mengancam kedaulatan pangan regional yang ditopang oleh pertanian, sektor ekonomi utama Parimo, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Parigi Moutong secara historis merupakan daerah penopang utama ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, dengan realisasi produksi padi mencapai 313 ribu ton pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir (2023-2025), dampak terberat terlihat dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari air irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sawah di wilayah Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya terancam gagal panen dengan potensi kerugian mencapai 6.000 hektare, dan sekitar 80 hektare lahan di wilayah Kayuboko/Olaya menjadi tidak produktif. Menyikapi darurat lingkungan dan pangan ini, Aswandi, pemuda dari Kecamatan Kasimbar yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Makassar, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin tambang yang merusak dan fokus pada rehabilitasi agroekologi, memprioritaskan perlindungan mutlak lahan pertanian di atas kepentingan ekstraktif. Maka dalam hal ini, Pemda harus mengambil langkah tegas dengan segera mencabut izin tambang yang merusak dan menertibkan tambang ilegal (PETI) untuk menghentikan pencemaran air dan lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan tata ruang mutlak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda

Refleksi Akhir Tahun Kabinet Merah Putih: Krisis Legitimasi Rakyat hingga Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda /

Ruminews.id – Memasuki penghujung tahun, kinerja Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait merosotnya legitimasi rakyat akibat serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Kesenjangan antara kehendak publik dan arah kebijakan pemerintah semakin melebar, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan ekologis hingga berbagai keputusan strategis yang lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ancaman krisis ekologi yang semakin nyata, banjir dimana-mana, polusi, dan degradasi lingkungan hidup yanf sangat mencekam bagi masyarakat adat.  sementara pemerintah belum menunjukkan langkah transformatif yang memadai untuk menghadapinya. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, menandai krisis legitimasi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi genting tersebut, percepatan reformasi hukum di lingkungan aparat penegak hukum menjadi urgensi yang tak bisa ditunda. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif merupakan fondasi legitimasi sebuah pemerintahan yang demokratis. Reformasi Polri pun perlu dipacu dengan agenda perubahan substansial, baik dari aspek profesionalitas, integritas, maupun perspektif kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis. Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat pemberdayaan pemuda sebagai modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa investasi besar pada pendidikan, kepemimpinan, teknologi, dan ekosistem kreativitas pemuda, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Hingga pada akhirnya narasinya Indonesia emas berubah menjadi indonesia Cemas. Di sisi lain, gagasan pembaruan konstitusi juga perlu menjadi agenda nasional. Ditengah krisis ekologi yang semakin menguat dan berdampak signifikan terhadap hajat hidup rakyat, penulis mendorong Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dengan menambahkan frasa “pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan” pada Pasal 28H ayat (1). Penegasan konstitusional ini penting sebagai bentuk penyempurnaan UUD 1945 agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis masa kini. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis ke dalam konstitusi, negara memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tunduk pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan legitimasi negara di mata publik sekaligus menciptakan arah pembangunan yang lebih visioner dan bertanggung jawab. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penulis menawarkan tiga rekomendasi gagasan strategis. Pertama, pemerintah perlu mendorong gagasan Green Democracy Sultan Baktiar Najamudin dalam setiap proses pembuatan kebijakan di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi hijau memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Kedua, Indonesia perlu memajukan gagasan Green Diplomacy sebagai fondasi baru dalam kerja sama luar negeri. Di tengah krisis iklim global, diplomasi berbasis keberlanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekologis di kawasan dan dunia. Ketiga, agenda percepatan reformasi Polri harus memasukkan gagasan Green Policing Herry Heryawan sebagai prioritas utama, sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif ekologis yang kuat dalam mencegah dan menindak kejahatan lingkungan. Refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah pembangunan nasional. Tanpa reformasi yang berani, terukur, dan berorientasi ekologis, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis legitimasi dan krisis lingkungan yang saling memperparah. Tahun baru harus dibuka dengan komitmen baru agar komitmen tersebut untuk memperkuat demokrasi hijau, diplomasi hijau, penegakan hukum hijau, dan konstitusi hijau sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Hadirkan Owner Lazuna & Polkadot, UMKM Belajar Strategi Bisnis Pemasaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

Ruminews.id – UMKM binaan Inkubator Makassar belajar strategi bisnis pemasaran dengan menghadirkan praktisi sekaligus pemilik usaha Lazuna Chicken dan Polkadot. Pelatihan dengan tema “Scale Up UMKM: Mindset Tangguh & Strategi Go Online yang Efektif” ini membahas bagaimana awal mula sebuah usaha berkembang dengan memetakan pasar. (Jumat, 12/12/2025). ‘Banyak UMKM gagal berkembang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah calon konsumen’ beber Hasdar Haedar Pemilik Lazuna Chicken. Selain itu, pelatihan juga dilanjutkan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. ‘Jika diet butuh proses, pemasaran juga seperti itu’ kutipan dari slide Aini Darmansyah pemilik Polkadot. Sebagai program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Inkubator UMKM menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. Pelatihan ini dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kota Makassar dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Daerah, Soppeng

KPU Soppeng Gencarkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Kelompok Rentan Desa Lompulle Jadi Sasaran Utama

Tinggalkan Komentar / Daerah, Soppeng /

ruminews.id, Soppeng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas demokrasi melalui program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Kali ini, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih difokuskan pada segmen Kelompok Rentan di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Kegiatan penting ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Lompulle, dengan tujuan utama memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses informasi yang memadai dan pemahaman yang setara mengenai hak-hak politik mereka. Acara dibuka tepat waktu dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Lompulle. Sekretaris Desa Lompulle, Usman, A.Md dalam sambutannya menegaskan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif KPU. Beliau juga memberikan arahan substantif mengenai pentingnya memelihara kehidupan demokrasi di tingkat lingkungan desa, serta bagaimana partisipasi aktif dapat mendorong pembangunan desa yang lebih baik. Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari strategi KPU Soppeng untuk mempersiapkan pemilih menghadapi pemilu di masa mendatang. “Pendidikan pemilih adalah investasi jangka panjang kita. Kami fokus menyasar Kelompok Rentan di Desa Lompulle agar hak pilih mereka tidak terabaikan. Tujuan kami adalah mewujudkan pemilih yang cerdas, mandiri, dan berpartisipasi penuh,” ujar Bapak Risal. Beliau juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Lompulle, khususnya kepada Bapak Kepala Desa A. Amri, yang telah memfasilitasi dan menyediakan Aula Kantor Desa sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi ini, menunjukkan sinergi positif antara KPU dan pemerintah desa. Sebagai penanggung jawab program, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM), Bapak Lanyala Soewarno, secara langsung memimpin jalannya kegiatan. Beliau memoderatori sesi diskusi dan memastikan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Bapak Lanyala Soewarno menyampaikan bahwa Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Desa Lompulle ini berfokus pada pendekatan humanis. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk transfer informasi, tapi untuk mendengar langsung kendala dan aspirasi Kelompok Rentan. Partisipasi mereka sangat krusial, dan kami berkomitmen membuat proses pemilu lebih inklusif bagi setiap individu di Soppeng,” tegasnya. Sesi materi utama diisi oleh Ibu Endra Erawati, mantan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng, yang bertindak sebagai Narasumber. Materi yang disajikan berfokus pada penguatan pemahaman dasar kepemiluan diantaranya ; 1. Hak Pilih sebagai Warga Negara: Penjelasan mendasar mengenai hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. 2. ⁠Partisipasi Pemilih, Terkhusus Pemilih Rentan: Strategi dan langkah praktis untuk meningkatkan partisipasi, serta regulasi yang melindungi hak-hak Kelompok Rentan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 3. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB): Edukasi mengenai pentingnya memastikan nama terdaftar dalam Data Pemilih dan prosedur pelaporan jika ada ketidaksesuaian data. Pentingnya pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus dan peran aktif masyarakat dalam pengecekan status kependudukan dan daftar pemilih. 4. Mekanisme Pencoblosan: Simulasi dan penjelasan rinci mengenai prosedur mencoblos yang benar, mulai dari menerima surat suara hingga memasukkannya ke kotak suara, dengan penekanan pada kemudahan akses bagi pemilih rentan. 5. Gambaran Sederhana Pemilu dan Pemilihan: Penjelasan ringkas mengenai tahapan umum dalam Pemilu (Presiden dan Legislatif) dan Pemilihan (Kepala Daerah) untuk memberikan pemahaman kontekstual kepada peserta. 6. Asas dan Prinsip Pemilu: Pemaparan mengenai enam asas Pemilu (Luber Jurdil) dan bagaimana implementasinya harus menjamin keadilan bagi seluruh pemilih. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Sekretariat KPU Soppeng, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Hadir mendampingi adalah Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ibu Sitti Rahmawati, dan Kasubag Teknis dan Hukum, Ibu Murtina, beserta seluruh staf KPU Kabupaten Soppeng yang bertugas memastikan kelancaran teknis dan administrasi acara. Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang antusias dari masyarakat, menandakan tingginya minat warga Desa Lompulle terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Berkibar Raih Prestasi, 10 Sekolah Sabet Penghargaan Adiwiyata 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kembali mendapat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Komitmen kota ini dalam mendorong pendidikan berwawasan lingkungan berbuah manis lewat Penganugerahan Adiwiyata 2025 yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, kepada 10 sekolah asal Makassar yang berhasil lolos penilaian ketat program Adiwiyata tingkat nasional. Piagam diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, didampingi para kepala sekolah penerima penghargaan, mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh pihak, mulai dari Pemerintah kota, guru, murid, hingga orang tua dalam membangun budaya peduli lingkungan di sekolah-sekolah Makassar,” ujar Achi, usai menerima penghargaan. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Makassar terus bergerak maju dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Satu sekolah berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri, sementara sembilan lainnya mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional 2025. Adapun daftar sekolah penerima penghargaan adalah sebagai berikut: Adiwiyata Mandiri 2025. UPT SPF SDN Mangkura 1, sedangkan Sekolah penerima Adiwiyata Nasional 2025 yakni SD Inpres Kassi-Kassi, SD Inpres Kelapa Tiga 1, SD Pongtiku II. Kemudian, SD Minasa Upa, SD IKIP Bara-baraya II, SD Mangkura IV, SD Mangasa, SD Komp IKIP 1, SD Sudirman III. Lebih lanjut Achi Soleman, mengungkapkan syukur atas prestasi tersebut. Ia menyebut, penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah di Makassar. “Kita bersyukur, ada 10 Sekolah, telah berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang peduli dan berbudaya lingkungan kita,” ujarnya. Secara nasional ada 258 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri dan 752 Adiwiyata Nasional. Ini menunjukkan bahwa gerakan sekolah berbudaya lingkungan terus berkembang dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya 10 sekolah yang meraih penghargaan, kami berharap ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk juga bisa masuk dalam kategori Adiwiyata Mandiri maupun Nasional,” kata Achi. Achi menegaskan bahwa capaian Adiwiyata tidak diraih secara instan. Sekolah harus menunjukkan program lingkungan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penilaian yang menjadi tolok ukur antara lain. Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Program pengolahan daur ulang, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengomposan dan pemilahan sampah Kemudian, penanaman pohon, tanaman obat, dan tanaman hias, edukasi dan pembelajaran terkait pengelolaan lingkungan, kebersihan sanitasi dan drainase sekolah, serta penghijauan serta pelestarian tanaman. Dia menemabahakan, Sekolah harus menunjukkan praktik baik yang dievaluasi secara konsisten. Pengelolaan sampah, pemilahan, pengomposan, hingga penggunaan kembali harus betul-betul berjalan. “Begitu pula sanitasi, drainase, kebersihan, dan penghijauan,” tutur mantan Kadis DP3A Kota Makassar. Menurut Achi, sepuluh sekolah yang meraih penghargaan tahun ini dapat menjadi role model bagi sekolah lainnya di Makassar dalam mengembangkan budaya peduli lingkungan. Dikatakan, bukan penghargaan yang diburu, tetapi konsistensi dalam pengelolaan dan isu lingkungan di tahun akan datang. “Bumi ini diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana mereka belajar mengelola lingkungan dengan sebaik mungkin, itulah yang utama,” jelasnya. Lanjut dia, untuk tahun ini jumlah peraih Adiwiyata di Makassar meningkat signifikan. Bahakan, tahun ini lebih banyak yang mendapatkan penghargaan. Dengan capaian ini, Kota Makassar semakin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya peduli lingkungan di sektor pendidikan serta memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan. “Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga menjadi awal yang baik untuk pengelolaan isu lingkungan di sekolah di Makassar,” tukasnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Donggala, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Studi Tiru Pengembangan UMKM: Pemkab Donggala Menyerap Ilmu di Inkubator UMKM Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Donggala, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar — Di bawah langit Makassar yang masih menyisakan kesejukan pagi, rombongan Pemerintah Kabupaten Donggala melangkah memasuki Inkubator UMKM Makassar. Langkah itu bukan sekadar kunjungan formal, melainkan perjalanan mencari cahaya, cahaya pengetahuan, inspirasi, dan model pemberdayaan yang telah tumbuh subur di kota ini. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyambut rombongan tersebut dengan hangat. Andi Tenri Beda, Kabid UKM, didampingi Khairul Umam selaku Manager Inkubator Bisnis Makassar beserta jajaran tim teknis, menjadi tuan rumah yang membuka pintu diskusi dan pengalaman (Selasa, 11/12/2025). Dalam perbincangan yang mengalir teduh, Andi Tenri Beda kembali mengenang bagaimana Inkubator UMKM Makassar pertama kali dirintis sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Sebelum Inkubator ini berdiri, kami banyak belajar, banyak berkeliling, menyerap referensi dari berbagai daerah, lalu merumuskan regulasi yang kokoh,” tuturnya. Sementara itu, Khairul Umam menambahkan gambaran tentang spirit awal Inkubator UMKM: mempercepat tumbuhnya bisnis lokal yang selama ini berjalan dengan berbagai keterbatasan. “Ada banyak usaha yang tumbuh perlahan, bertahun-tahun, tapi masih tersendat di persoalan legalitas maupun kemasan,” ujarnya. Bagi Pemkab Donggala, kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja melainkan perjalanan untuk memperkaya wawasan demi memajukan pelaku usaha di daerah mereka. Patakali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Donggala, menyampaikan harapannya dengan penuh ketulusan. “Tujuan kami datang adalah bersilaturahmi, belajar, dan menjadikan Inkubator UMKM Makassar sebagai rujukan dalam upaya memberdayakan pelaku usaha di Donggala,” katanya. Studi tiru ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan Pemkab Donggala, setelah sebelumnya mereka melakukan pertemuan di kantor Dinas Koperasi Kota Makassar di Balai Kota. Dengan dialog yang terjalin dan pengalaman yang dibagikan, perjalanan itu meninggalkan jejak harapan: bahwa dari Makassar, akan tumbuh inspirasi baru yang kelak menghidupkan semangat UMKM di bumi Donggala.

Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar

Guru PPPK di Polewali Mandar Mengeluhkan Dugaan Manipulasi SPMT yang Menghambat Pembayaran Gaji

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Polewali Mandar, Sulawesi Barat — Sejumlah guru PPPK di Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan keluhan terkait belum dibayarkannya gaji mereka sejak mulai bertugas. Para guru menyebut adanya dugaan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dirubah secara sepihak, sehingga berpotensi menghambat proses penggajian. Sejumlah guru menyatakan bahwa meskipun mereka telah mulai bekerja sejak tanggal yang tercantum dalam kontrak, SPMT yang menjadi dasar administrasi pembayaran gaji terjadi perubahan, atau penerbitannya berubah-ubah tanpa penjelasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya “permainan” dalam pengelolaan dokumen, yang berdampak langsung pada tertundanya hak-hak guru. “Kami sudah mengajar, sudah menjalankan tugas, tetapi gaji belum turun karena SPMT kami katanya belum diproses. Kami merasa ada kejanggalan. Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami dipenuhi,” ujar salah satu guru PPPK yang enggan disebutkan namanya. Para guru PPPK meminta pemerintah daerah untuk: 1. Memberikan klarifikasi resmi mengenai perubahan tanggal SPMT. 2. Menjamin transparansi proses administrasi PPPK, termasuk verifikasi SPMT, SK Pengangkatan, dan proses entry ke sistem keuangan. 3. Segera membayarkan seluruh tunggakan gaji tanpa menunda hak-hak guru lebih lama. 4. Menghindari praktik administrasi yang merugikan pegawai, terutama tenaga pendidik yang telah bekerja sesuai ketentuan. Para guru berharap pemerintah daerah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kelalaian atau penyimpangan administrasi.

Daerah, Jakarta, Politik

Golkar Giatkan Budaya Intelektual: Bedah Buku David Reeve Bongkar Akar Pemikiran dan Jati Diri Partai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Politik /

ruminews.id, Jakarta — Di Sekretariat DPP Partai Golkar, digelar acara Ngopi dan Diskusi Buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika”, karya David Reeve. Acara ini dihadiri para kader, tokoh partai, akademisi, dan pengamat — sebagai bagian dari upaya menggalakkan diskusi intelektual dan pemahaman mendalam mengenai sejarah serta pemikiran dasar Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji M. Sarmuji, selaku Sekjen, dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami alasan kelahiran dan orientasi awal partai. Menurut Sarmuji, Golkar pada awalnya dibentuk dari sekitar 97 organisasi fungsional non-politik — kemudian berkembang ke lebih dari 300 organisasi — sehingga karakter awal partai sangat menekankan meritokrasi, keahlian, dan kontribusi nyata (karya), bukan semata orientasi politik. “Tanpa memahami sejarah, para kader berpotensi mengalami disorientasi dalam mengambil keputusan.” — M. Sarmuji Sarmuji juga menyebut bahwa Golkar hingga kini dikenal memiliki sumber daya manusia berkualitas, dan bahwa memahami akar pemikiran partai adalah hal mendasar agar Golkar terus berada pada koridor visi pendiriannya. Sejarawan JJ Rizal JJ Rizal — sejarawan yang hadir dalam diskusi — menyatakan bahwa buku David Reeve adalah karya paling lengkap dan otoritatif tentang sejarah Golkar hingga saat ini. Rizal menegaskan bahwa akar gagasan Golkar tidak muncul secara tiba-tiba pada 1960-an atau 1970-an, tetapi sebenarnya berakar jauh ke dalam wacana kebangsaan Indonesia sejak tahun 1930-an. Perkembangan pemikiran kebangsaan, konstitusi kemerdekaan 1945, hingga dinamika politik tahun 1950-an dan 1960-an — semuanya ikut membentuk ide dasar Golkar. Dengan demikian, pemahaman terhadap sejarah tersebut — dari masa awal wacana kebangsaan hingga pascareformasi — penting agar publik dan kader Golkar memahami proses evolusi partai secara utuh. Penulis Buku David Reeve David Reeve penulis buku dalam presentasinya mengungkap bahwa minatnya meneliti Golkar muncul dari pengalamannya sejak 1969 sebagai diplomat di Indonesia. Kahadiran Golkar dalam Pemilu 1971 dengan perolehan suara besar menarik perhatian Reeve, sehingga ia membedah asal-usul dan evolusi Golkar — tidak hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai bagian dari tradisi kekaryaan dan organisasional non-politik di Indonesia. Menurut Reeve, gagasan ‘golongan karya’ sejatinya mewakili beragam elemen masyarakat — petani, buruh, guru, nelayan, pekerja — yang bersatu atas dasar karya dan kontribusi, bukan atas dasar ideologi asing atau struktur partai politik konvensional. Kader Muda Golkar Arief Rosyid Hasan Generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa harus memahami sejarah bukan sekadar sebagai konsumsi narasi, tetapi sebagai pijakan untuk membangun kesadaran politik dan budaya partisipasi yang berakar pada nilai karya, keahlian, dan kontribusi nyata. Upaya Golkar untuk mengarusutamakan budaya diskusi intelektual adalah langkah visioner dari Pimpinan Partai Golkar, menjamin bahwa partai tetap relevan, konsisten, dan berakar di akar rumput sekaligus berpikiran maju. Penutup Acara bedah buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika” bukan sekadar momen retrospeksi, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis membumikan tradisi diskusi, literasi politik, dan identitas dalam tubuh Golkar. Dengan memahami sejarah secara utuh — dari akar karya kekaryaan hingga transformasi menuju partai politik — Golkar diharapkan dapat terus berfungsi sebagai wadah karya kolektif, bukan sekadar alat politik.

Daerah, Makassar, Nasional, Politik

Tom Lembong Silaturahmi dengan Petinggi Gerakan Rakyat Sulsel, Tekankan Ekonomi UMKM dan Penguatan Literasi Digital

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM pada era Presiden Joko Widodo sekaligus Co-Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan, Tom Lembong, melakukan silaturahmi tertutup dengan jajaran pimpinan Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan, Rabu (10/12) siang. Pertemuan tersebut digelar di Restoran Ulu Juku, Jalan Ex Racing Center, dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh antusias. Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, Tom Lembong—yang dikenal sebagai tokoh Pejuang Keadilan—mengulas berbagai dinamika ekonomi nasional sembari menceritakan pengalaman pribadinya memperjuangkan nilai keadilan di ruang publik maupun dalam proses politik. Sesi diskusi berjalan hidup. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari isu posisi politik Anies Baswedan dan Tom Lembong dalam struktur Ormas maupun Partai Gerakan Rakyat, hingga arah gerakan yang tengah dibangun organisasi tersebut. Respons Tom yang lugas membuat diskusi makin cair dan produktif. Salah satu hal yang mendapat perhatian besar adalah gagasan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Tom menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam merumuskan program, agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari aspirasi warga, bukan semata dari elite birokrasi. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga akses pasar, pendampingan usaha, dan peningkatan kemampuan digital. Dalam konteks perubahan zaman, Tom menegaskan bahwa peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi, katanya, tidak bisa lagi dianggap sebagai opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar yang kian kompetitif. Di akhir pemaparannya, Tom menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha bekerja bersama mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. “Fokusnya harus pada penguatan bisnis dan ekonomi, karena di situlah manfaat paling nyata bisa dirasakan warga,” ujarnya. Sejumlah tokoh ormas Gerakan Rakyat Sulsel hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua Dewan Penasehat H. Gazali Suyuti, Bendahara Umum Irma Effendy, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, Ketua DPD GR Kabupaten Gowa A. Karim Alwie, Ketua DPD GR Maros A. Iqbal Dwi, serta sejumlah anggota dewan penasehat dan dewan pakar GR Sulsel. Tak ketinggalan fungsionaris dari Partai Gerakan Rakyat Sulsel. Tampak hadir Sekretaris DPW Partai GR Muh Zaynur Ridwan, Ketua DPD Makassar Firdaus Malie, Ketua DPD Parepare Muh. Syahrir, Ketua DPD Wajo Arman Nur Makarakka, dan Ketua DPD Luwu Sugiman Jusman. Silaturahmi ditutup dengan komitmen memperkuat kolaborasi dan konsolidasi gerakan menuju 2026, sekaligus memperdalam diskursus kebijakan publik yang berorientasi pada keberpihakan terhadap rakyat. Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan safari perdana Tom Lembong di luar Pulau Jawa yang terkait dengan ormas maupun partai Gerakan Rakyat. (*)

Pekanbaru, Pemuda

Green Innovation Week (GROW) ECO-GEDSI Riau, Green Leadership Indonesia (GLI)

Tinggalkan Komentar / Pekanbaru, Pemuda /

ruminews.id – Pekanbaru, pada Selasa (9/12/2025). Sekolah Luar Biasa (SLB) Cendana Rumbai, Menyelenggarakan kegiatan penghijauan dan pendidikan lingkungan. Kegiatan ini menekankan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Tema ECO-GEDSI (Ecological-Gender Equality, Disability & Social Inclusion) menjadi panduan utama, mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam aksi lingkungan. Sebanyak puluhan bibit pohon ditanam dilingkungan sekolah dan dibagikan kepihak guru sekolah, dengan jenis yang dipilih secara khusus untuk manfaat ekologis dan edukatif, yaitu Trembesi (peneduh dan penyerap karbon tinggi), Kaliandra (penyubur tanah dan pakan lebah), serta Matoa (buah lokal yang bernilai ekonomi). Kegiatan tanam pohon ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dirancang sebagai proses pembelajaran interaktif. Para siswa, guru, dan peserta GLI terlibat langsung mulai dari penggalian lubang, penanaman, hingga penyiraman. Hal ini menciptakan pengalaman nyata yang mendidik sekaligus menyenangkan bagi siswa SLB Cendana. Kelompok GROW ECO-GEDSI Riau menegaskan, “Green Innovation Week dengan pendekatan ECO-GEDSI ini adalah wujud nyata komitmen kami bahwa gerakan lingkungan harus aksesibel dan mengikutsertakan semua kelompok. Menanam pohon secara esensi adalah menanam kesadaran, kepedulian, dan kesetaraan. Hari ini, kita menanam bukan hanya akar pohon, tetapi juga akar kepedulian yang inklusif di hati generasi muda.” “Kami mewakili keluarga besar SLB Cendana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Green Leadership Indonesia. Kegiatan ini sangat positif dan bermakna bagi anak-anak didik kami. Selain menjadikan lingkungan sekolah lebih hijau dan asri, kegiatan langsung seperti ini merupakan media pembelajaran yang sangat efektif untuk melatih motorik, mengenal alam, dan menanamkan rasa cinta lingkungan pada siswa. Kami berharap kerja sama dan kepedulian seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya.” Ujar salah satu guru SLB CENDANA Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pilot project untuk gerakan lingkungan inklusif di Riau. Pohon-pohon yang ditanam akan terus dipantau perkembangannya oleh pihak sekolah bersama team ECO-GEDSI, sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan program. Green Leadership Indonesia adalah organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan inovasi berbasis lingkungan berkelanjutan. Program GROW (Green Innovation Week) adalah platform tahunan untuk mempromosikan praktik hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip-prinsip inklusi sosial dalam setiap aksi lingkungan.

Scroll to Top