Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar

NGOPI PISPI: Dorong Hilirisasi Agribisnis Sulsel Berbasis Pedesaan

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id – Makassar, 30 Desember 2025 Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPW PISPI) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan NGOPI PISPI (Ngobrol Pertanian) sebagai ruang diskusi strategis membahas arah pembangunan agribisnis Sulawesi Selatan dari hulu ke hilir. Mengusung tema “Agribisnis Sulsel: Dari Produksi On Farm hingga Hilirisasi Berbasis Pedesaan”, kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Red Corner Yusuf Dg Ngawing, mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai. Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang pertanian, agribisnis, dan kelembagaan, yakni Dr. Ir. Suardi Bakri, MP., C.EIA, Ketua BPW PISPI Sulawesi Selatan Periode 2015–2020; A. Zulkifli Alsaf, SE, Ketua Umum Sahabat NK Indonesia; serta Andi Munawir, A.Pt., M.M., Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Peternakan periode 2025–2030. NGOPI PISPI dirancang sebagai forum dialog terbuka untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan dalam mendorong penguatan sektor agribisnis Sulawesi Selatan, khususnya melalui optimalisasi produksi pertanian, pengembangan nilai tambah, dan hilirisasi yang berpihak pada masyarakat pedesaan. “Sulawesi Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Namun, tanpa penguatan hilirisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, nilai tambah ekonomi masih belum maksimal dirasakan petani dan masyarakat desa,” ujarnya. Kegiatan ini dipandu oleh Dr. Suryansyah Surahman, S.P., M.Si, Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri ITH, yang akan memoderatori diskusi agar berlangsung dinamis dan konstruktif. Melalui NGOPI PISPI, BPW PISPI Sulawesi Selatan berharap terbangun kesadaran kolektif serta kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini terbuka bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu pertanian dan pembangunan pedesaan.

Daerah, Makassar, Pemuda

ARB Ungkap Fakta Musda KNPI Sulsel: Forum Sah Bukan Klaim, Tapi SK dan Aturan Organisasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id – Agus Rasyid Butu; Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Selatan Demisioner, menanggapi polemik dan issu yang beredar secara liar melalui pemberitaan belakangan ini terkait kisru Musda KNPI Sulawesi Selatan. ARB menegaskan bahwa keabsahan dan penetapan suatu forum dan kepemimpinan yang sah itu harus melalui mekanisme yang jelas dan yang paling sederhana adalah melalui suatu Surat Keputusan atau SK. Selama ini masih menjadi sebuah asumsi yang subjektif, tidak perlu untuk kita besar-besarkan. Mari kita kedepankan mekanisem organisasi yang tentunya berpijak pada aturan yang mengikat kita di KNPI yaitu AD/ART dan PO. ARB menyampaikan bahwa adanya dua musda yang terjadi di sulawesi selatan, itu tidak terlepas dari suatu dinamika organisasi yang tentunya tidak semua mampu menerima dan mengapresiasi perbedaan yang ada dengan bijak. Padahal forum musda itu sejatinya tempat untuk menyatukan suatu perbedaan, bukan malah membuat forum lain untuk mengakomodir perbedaan yang lain. Soal mana forum yang sah, tentu tidak boleh kita nilai dari penilaian sendiri, kita perhadapkan saja sama aturan yang mengatur kita di KNPI dalam bermusda, tentu ini sangat jelas. Bahwa musda itu harus memenuhi unsur kepesertaan yang jelas; ada DPP KNPI, DPD KNPI SulSel, DPD KNPI Kab/Kota, MPI SulSel, dan OKP. Dan semua unsur ini ada di Musda yang dilaksanakan di Hotel Horison. Soal issu bahwa musda diambil oleh DPP melalui Sekjend, tentu itu juga tidak bisa jadi ukuran sah nya forum itu, karena juga jelas diatur dia AD/ART bahwa pengambilalihan itu dengan mekanisme organisasi yang wujudnya dalam bentuk Plt atau Caretaker. Plt atau Caretaker inilah yang kemudian melaksanakan Musda, bukan yang lain. ARB juga menjelaskan bahwa mayoritas DPD KNPI Kab/Kota dan OKP Sulawesi Selatan mengikuti Rapimpurda dan Musda yang digelar di Hotel Horison oleh DPD KNPI Sulawesi Selatan. Tercatat ada 40 lebih OKP dari 59 OKP yang terdaftar dan 17 DPD KNPI Kab/Kota dari 24 DPD, yang mengikuti forum sampai selesai. Musda di manunggal mengklaim bahwa mereka di hadiri oleh 24 kab/kota, ini tidak berdasar karena 17 DPD kab/kota ada di horison yg diwakili oleh ketua & sekretaris nya, kuat dugaan saya 24 kab/kota yg ada di manunggal justru bukan dari DPD KNPI Kab/Kota dibawah garis Nurkanita dan M. Ryano Pandjaitan. Karena beredar Foto Ketua DPD II KNPI dibawah garis Surahman Batara dan Haris Pertama hadir di forum manunggal. Musda sudah selesai, mari kita tetap jaga kondusifitas kepemudaan di sulawesi selatan, kita serahkan proses dinamika organisasi ini secara konstitusional, sesuai aturan dan mekanisme organisasi, bukan lagi soal mana yang sah dan tidak dengan asumsi – asumsi yang tidak berdasar. Lanjut Aktivis yang lahir dari KBNU ini.

Internasional, Makassar, Nasional, Opini

Siapa yang Menentukan Awal Tahun?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Opini /

ruminews.id – Setiap awal tahun, kita seperti melakukan ritual yang sama. Hitungan mundur, kembang api, ucapan selamat, lalu harapan-harapan baru yang ditulis dengan rapi meski sering berakhir berantakan. Tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya: mengapa tahun baru harus dimulai di bulan Januari? Apakah itu ketentuan alam semesta, atau hanya kebiasaan yang kita terima tanpa berpikir? Jawabannya mengejutkan sekaligus membumi… Tahun baru dimulai Januari karena keputusan politik!. Dulu, jauh sebelum kalender tergantung rapi di dinding rumah, bangsa Romawi memulai tahun pada bulan Maret. Masuk akal. Maret adalah awal musim semi, masa tanah kembali subur, tentara bisa berangkat perang, dan kehidupan bergerak lagi setelah dingin panjang. Bahkan jejaknya masih kita pakai sampai sekarang. September berarti bulan ketujuh, Oktober bulan kedelapan, November bulan kesembilan, Desember bulan kesepuluh. Itu semua hanya masuk akal kalau Maret adalah bulan pertama. Lalu kenapa Januari tiba-tiba maju ke depan? Pada abad ke-2 sebelum Masehi, negara Romawi menghadapi masalah klasik yang selalu dihadapi kekuasaan yaitu urusan administrasi dan perang. Para pejabat negara harus segera dilantik agar bisa memimpin pasukan dan menjalankan pemerintahan. Jika menunggu Maret, negara bisa terlambat mengambil keputusan penting. Maka Senat Romawi memutuskan pejabat dilantik 1 Januari. Pelan tapi pasti, awal tahun ikut berubah. Jadi, Januari bukan dipilih karena paling suci, paling kosmis, atau paling filosofis. Januari dipilih karena paling praktis. Beberapa abad kemudian, Julius Caesar merapikan kalender yang sudah semrawut. Lalu Gereja Barat mengadopsinya. Setelah itu, Eropa menyebarkannya ke seluruh dunia lewat perdagangan dan kolonialisme. Maka hari ini, satu dunia serempak menghitung waktu dengan cara yang sama, bukan karena semua sepakat secara filsafat, tapi karena sejarah berjalan ke arah itu. Di titik ini, kita belajar satu hal penting bahwa waktu bukan hanya urusan alam, tapi juga urusan kekuasaan. Matahari memang terbit dan tenggelam tanpa minta izin. Tapi kapan kita menyebutnya “awal tahun”, “awal bulan”, atau “hari libur nasional”, itu sepenuhnya keputusan manusia. Kalender bukan sekadar alat hitung hari, melainkan peta cara kita menata hidup bersama. Islam sendiri memberi pelajaran serupa. Tahun Hijriah dimulai bulan Muharram, padahal peristiwa hijrah Nabi terjadi di Rabiul Awal. Artinya, bahkan dalam agama, awal tahun adalah hasil pertimbangan rasional dan sosial, bukan sekadar kronologi peristiwa. Maka, saat kita merayakan tahun baru, mungkin pertanyaannya bukan hanya “target apa tahun ini?”, tapi juga “siapa yang menentukan ritme hidup kita?” Apakah kita sepenuhnya sadar, atau sekadar ikut arus kalender? Akhirnya, Januari hanyalah nama. Yang membuatnya bermakna bukan tanggalnya, tapi kesadaran kita mengisi waktu. Sebab waktu yang sama bisa terasa panjang bagi yang tertekan, dan terasa singkat bagi yang menikmati hidup. Kalender boleh seragam, jam boleh sinkron, tapi makna waktu…. itu urusan kita masing-masing. Dan di situlah filsafat diam-diam bekerja, tanpa perlu kembang api. [Erwin]

Daerah, Makassar

Cuaca Makassar Didominasi Hujan, Warga Diimbau Waspada Sepekan ke Depan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR — Kondisi cuaca di Kota Makassar dalam sepekan ke depan diperkirakan masih akan didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai potensi petir pada waktu-waktu tertentu. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hingga dini hari. Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan lebat masih terjadi pada Sabtu malam hingga melewati pukul 02.00 WITA. Suhu udara saat ini berada di kisaran 26 derajat Celsius, dengan kelembapan tinggi dan suhu terasa mencapai 31 derajat Celsius. Prakiraan Cuaca Harian Kota Makassar: SabtuCuaca hujan dengan suhu maksimum 29°C dan minimum 25°C. Hujan diperkirakan turun sejak sore hingga malam hari. MingguHujan masih berpotensi terjadi sepanjang hari dengan suhu berkisar 30°C / 26°C. SeninWarga perlu waspada terhadap hujan disertai petir, suhu mencapai 31°C dan terendah 26°C. SelasaCuaca hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi, suhu udara berada di kisaran 31°C / 26°C. RabuHujan masih berlanjut dengan suhu maksimum 29°C dan minimum 25°C. Kondisi ini menunjukkan curah hujan yang relatif konsisten selama sepekan, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi genangan air, jalan licin, serta gangguan aktivitas luar ruangan. Pengendara juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di malam hari mengingat potensi hujan lebat dan petir masih cukup tinggi di wilayah Kota Makassar.

Makassar, Pendidikan

SAPU Digital Award, Upaya Alumni Dorong Tata Kelola Informasi Digital BEM Fakultas se-Unhas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Solidaritas Alumni Peduli Unhas (SAPU) menginisiasi sebuah program apresiasi bertajuk SAPU Digital Award, yang akan menilai pengelolaan informasi digital Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di Universitas Hasanuddin. Salah satu inisiator SAPU, Ziaul Haq Nawawi (Cawi), menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai bentuk dorongan positif bagi organisasi mahasiswa agar lebih adaptif dan profesional dalam mengelola kanal informasi digital di era keterbukaan informasi. “Pengelolaan informasi digital kini menjadi wajah utama organisasi, termasuk BEM Fakultas. Melalui SAPU Digital Award, kami ingin mendorong praktik pengelolaan informasi yang lebih tertata, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Cawi saat ditemui di Makassar, Sabtu (27/12). Menurutnya, penilaian SAPU Digital Award direncanakan akan dilaksanakan pada Januari 2026, dengan objek penilaian mencakup seluruh BEM Fakultas di Universitas Hasanuddin. Adapun ruang lingkup penilaian meliputi website resmi, media sosial, serta eksistensi dan peran BEM Fakultas dalam pemberitaan media daring. Cawi menjelaskan, penilaian akan difokuskan pada jejak digital yang eksis dalam rentang waktu enam bulan terakhir, yakni periode Juli hingga Desember 2025. Pendekatan ini dimaksudkan agar penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis kinerja aktual, bukan sekadar aktivitas sesaat. “Kami ingin melihat konsistensi, bukan euforia. Karena itu, rentang waktu penilaian dibuat cukup panjang agar mencerminkan kinerja riil pengelolaan informasi digital masing-masing BEM Fakultas,” jelasnya. Inisiator SAPU yang lain, Asri Tadda, menegaskan bahwa SAPU Digital Award tidak dimaksudkan sebagai ajang kompetisi semata, melainkan sebagai instrumen evaluasi, pembelajaran, dan apresiasi. “Hasil penilaian nanti diharapkan dapat menjadi referensi best practices yang dapat direplikasi oleh organisasi mahasiswa lainnya, sekaligus semoga jadi trigger untuk BEM tingkat Universitas nantinya,” kata Asri. SAPU juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk civitas academica, alumni, praktisi media, serta pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Hasanuddin, guna memastikan proses penilaian berjalan objektif dan kredibel. “Kami berharap kegiatan ini bisa dikolaborasikan secara luas. Kami hanya menjadi pemantik. Ke depan, kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk memperkuat literasi dan tata kelola informasi digital di lingkungan kampus,” pungkas Asri. SAPU Digital Award direncanakan menjadi agenda tahunan yang mendorong transformasi digital organisasi mahasiswa sekaligus memperkuat peran strategis BEM Fakultas sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa, fakultas, dan publik. (*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Hadiri Milad ke-113, Munafri Ingin Pemkot-Muhammadiyah Perkuat Sosial dan Ekonomi Bangun Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Resepsi Milad Muhammadiyah ke-113 tingkat Kota Makassar yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Sabtu (27/11/2025). Acara yang mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa” ini turut dihadiri Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof. Arifuddin Ahmad, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar KH. Muhammad Said Abdul Shamad, Direktur PP Darul Arqam Gombara Muhammad Syaikhul Saleh. Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada keluarga besar Muhammadiyah yang telah memberi ruang dan kesempatan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk hadir bersama dalam momentum Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia menegaskan, kehadiran Muhammadiyah memiliki makna strategis bagi pembangunan Kota Makassar. Menurutnya, Muhammadiyah merupakan salah satu pilar utama pembangunan masyarakat, bukan hanya di tingkat kota, tetapi juga nasional. “Tanpa kehadiran Muhammadiyah, pembangunan di Kota Makassar akan terasa kurang lengkap. Muhammadiyah memiliki kekuatan besar melalui kader-kader terbaiknya yang aktif dan konsisten dalam proses pembangunan bangsa,” ujarnya. Munafri menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ia menyebut pemerintah memiliki peran sebagai regulator, namun keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Ia juga mengajak Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar, mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Makassar mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dan anggaran pembangunan daerah yang besar, Munafri menilai terbuka peluang luas bagi kolaborasi yang saling menguatkan, selama dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Pemerintah Kota Makassar membuka ruang seluas-luasnya. Peluang itu ada, tinggal bagaimana kita bersama-sama menangkap dan mengelolanya dengan baik,” tegasnya. Munafri lalu menyoroti pentingnya penguatan ekonomi umat. Ia mendorong Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam jalur-jalur ekonomi yang ada di Kota Makassar sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, Ia menekankan urgensi menjaga dan mengamankan aset-aset keumatan, khususnya rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Ia mengungkapkan masih banyak masjid di Kota Makassar yang belum tersertifikasi, sehingga rawan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. “Ini harus kita jaga bersama. Pemerintah sangat berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam upaya perlindungan aset umat demi kepentingan bangsa dan generasi mendatang,” katanya. Menutup sambutannya, Munafri menyampaikan ucapan selamat Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia berharap Muhammadiyah terus tumbuh menjadi organisasi yang memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar. “Pemerintah Kota Makassar sangat berharap Muhammadiyah terus menjadi mitra strategis dalam membangun kota ini, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Endgame Tanpa Thanos: Ketika Ekonomi Kita Menjentik Alam Sendiri.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Dalam film Avengers: Endgame, Thanos yakin satu hal bahwa dunia akan lebih seimbang jika separuh penghuninya lenyap. Ia tidak merasa jahat, justru merasa sedang menjalankan “kebijakan publik kosmik”. Separuh populasi dipangkas, sumber daya aman, semesta bernafas lega. Kalau Thanos hidup di bumi dan rajin baca berita Indonesia, barangkali ia akan tersenyum pahit sambil berkata, “Tenang, aku tidak diperlukan diindonesia. Kalian sudah mengerjakannya sendiri.” Hari ini, kita hidup dalam endgame versi nyata. Bukan dengan jentikan jari, tapi lewat kombinasi kebijakan setengah matang, keserakahan struktural, dan ketidakpedulian yang konsisten. Ekonomi tumbuh (kata laporan publikasi) tetapi dompet rakyat tetap ramping. Harga naik seperti Hulk sedang marah, sementara upah kerja buruh jalan santai seperti Captain America di film pertama. Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan. Alam seolah sedang melakukan counter-attack. Jika di film para Avengers melawan alien dari luar galaxi, di Indonesia kita sering berhadapan dengan musuh yang kita ciptakan sendiri yaitu hutan yang ditebang, sungai yang dipersempit, gunung yang dikeruk tanpa ampun. Ironisnya, setelah bencana datang, kita terkejut padahal tanda-tandanya sudah berulang kali muncul, seperti spoiler yang sengaja kita abaikan. Dalam Endgame, para pahlawan kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlambat bersatu. Ini terdengar sangat familiar. Di negeri ini, urusan ekonomi sering terpisah dari urusan lingkungan, seolah keduanya hidup di semesta berbeda. Yang satu bicara pertumbuhan, yang lain bicara daya dukung. Padahal, tanpa lingkungan yang waras, pertumbuhan ekonomi hanyalah pesta singkat sebelum tagihan datang. Yang menarik, Thanos sebenarnya bukan tokoh bodoh. Ia salah, tapi logis menurut versinya. Ia melihat krisis sumber daya dan memilih jalan pintas yang kejam. Bedanya dengan kita, Thanos jujur pada niatnya. Kita sering kali bicara kesejahteraan, tapi menutup mata pada ongkos ekologis. Kita bicara pembangunan, tapi lupa bertanya: untuk siapa, dan sampai kapan? Indonesia tidak kekurangan pahlawan. Yang kurang adalah sense of endgame. Kita sering bertindak seolah waktu masih panjang, seolah alam bisa ditambal dengan bansos, seolah ekonomi bisa dipisahkan dari tanah, air, dan udara. Padahal, seperti di film, endgame adalah fase ketika semua pilihan masa lalu datang menagih. Di akhir film, kemenangan Avengers tidak datang dari kekuatan paling brutal, melainkan dari pengorbanan, kerja sama, dan kesediaan memperbaiki kesalahan. Tidak ada jentikan ajaib. Ada kehilangan, ada kesadaran baru, dan ada keputusan untuk berubah. Mungkin endgame Indonesia bukan tentang mengalahkan Thanos, tapi mengalahkan kebiasaan lama yaitu serakah, abai, dan merasa selalu punya cadangan bumi. Karena di dunia nyata, kita tidak punya backup universe. Kalau bumi ini rusak, tidak ada adegan pascakredit yang menjanjikan sekuel lebih indah. Dan sayangnya, tiket untuk menonton Endgame versi nyata ini sudah kita beli bersama, tanpa bisa refund. [Erwin]

Daerah, Gowa, Makassar, Pemuda, Pendidikan

Ahmad Aidil Fahri Mendorong di Bentuknya Ikatan Alumni Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu jurusan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, kajian lintas mazhab, serta penguatan nilai-nilai keadilan dan moderasi beragama. Sepanjang perjalanannya, jurusan ini telah melahirkan banyak lulusan yang kini berkiprah dan meniti karier di berbagai sektor, baik akademik, keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun profesional, serta tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum masih belum memiliki Ikatan Alumni (IKA) sebagai wadah resmi yang menghimpun dan mengoordinasikan potensi para alumninya. Ketiadaan IKA dinilai sebagai sebuah kekosongan kelembagaan yang berdampak pada belum optimalnya peran alumni dalam mendukung penguatan dan pengembangan jurusan secara berkelanjutan. Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Aidil Fahri yang juga merupakan alumni PMH mendorong agar pembentukan Ikatan Alumni Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar segera direalisasikan. Menurutnya, kehadiran IKA PMH memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat alumni merupakan salah satu pilar utama dalam ekosistem perguruan tinggi, selain mahasiswa dan civitas akademika. “Kehadiran IKA bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun jejaring, konsolidasi sumber daya, serta penguatan kontribusi alumni terhadap jurusan. Tanpa IKA, potensi besar alumni PMH yang tersebar di berbagai daerah dan profesi tidak terkelola secara sistematis,” ujarnya. Lebih lanjut, keberadaan IKA PMH dinilai penting untuk membuka ruang partisipasi alumni secara terstruktur dan berkelanjutan. IKA dapat menjadi medium yang memungkinkan alumni berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari penguatan akademik, pengembangan kurikulum, dukungan kegiatan kemahasiswaan, hingga perluasan jejaring kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara alumni dan jurusan tidak bersifat sporadis, melainkan terbangun secara institusional dan berkesinambungan. Selain itu, IKA PMH juga berperan strategis dalam memperkuat identitas dan daya saing jurusan di tengah dinamika pendidikan tinggi dan tantangan sosial yang semakin kompleks. Melalui IKA, jurusan dapat membangun sinergi lintas generasi alumni yang mampu memberikan masukan, pengalaman praktis, serta dukungan nyata bagi pengembangan mutu lulusan dan reputasi jurusan. Oleh karena itu, Ahmad Aidil Fahri mengajak seluruh alumni PMH, civitas akademika, serta para pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mendukung dan menginisiasi pembentukan Ikatan Alumni Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (IKA PMH) sebagai langkah strategis dan visioner demi terwujudnya jurusan yang lebih solid, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Perayaan Natal 2025 di Makassar Kondusif, Munafri: Makassar Aman karena Toleransi dan Kebersamaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai salah satu kunci utama dalam membangun Kota Makassar yang aman, damai, dan harmonis. Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Kegiatan Open House dan Silaturahmi Natal dan Tahun Baru, bersama umat Kristiani, yang digelar di Aula GR. Schienders, CICM Keuskupan Agung Makassar, Jalan Thamrin No. 5 Makassar, Jumat (26/12/2025). Pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Makassar ini menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap semangat kebersamaan dan toleransi lintas iman. Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi ketertiban dan ketenteraman selama perayaan Natal 2025 di Kota Makassar. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat. “Alhamdulillah, perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh ketenangan,” ujarnya. “Ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama di Kota Makassar terus terjaga dengan baik,” tambah Munafri. Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Menurut Munafri, toleransi merupakan fondasi penting dalam memperkuat keharmonisan antarkomunitas. Melalui silaturahmi lintas agama, persatuan dan rasa saling menjaga dapat terus diperkuat di tengah perbedaan yang ada. “Toleransi adalah modal utama kita. Dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan, kita bisa menciptakan kota yang damai dan harmonis, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan dengan nyaman,” jelasnya. Lebih lanjut politisi Golkar itu juga menyampaikan, kebanggaannya atas capaian Kota Makassar yang tahun ini kembali meraih Harmony Award melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan tersebut dinilai sebagai simbol tertinggi atas keberhasilan daerah dalam membangun toleransi dan keharmonisan secara berkelanjutan. “Penghargaan Harmony Award ini bukan hadir begitu saja. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh umat beragama di Kota Makassar, yang terus dilibatkan untuk berpikir dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian kota ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari komitmen para pemimpin Kota Makassar sebelumnya yang secara konsisten menjaga dan memperhatikan harmonisasi kehidupan beragama. Nilai-nilai tersebut, kata Munafri, terus dilanjutkan hingga saat ini. Menutup sambutannya, Munafri berharap seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam forum lintas umat beragama, terus menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap potensi persoalan secara internal melalui dialog dan musyawarah. “Kami berharap tidak ada lagi konflik antaragama di Kota Makassar. Mari kita jaga persaudaraan ini bersama-sama, saling melindungi dan menguatkan satu sama lain,” pungkasnya. Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga perayaan ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya. Pada kesmepatan ini, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu, mengajak seluruh pihak, pada momentum Natal 2025 ini, untuk mendoakan warga yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, bisa segera pulih. Secara terpisah, dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman. Lanjut dia, Kota Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama. “Melalui momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita memperkuat silaturahmi, saling menghormati, dan menjaga persatuan agar kota kita tetap rukun, damai, dan penuh kasih dalam keberagaman,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Restoran Serasa Mall Pipo Makassar Disulap jadi Diskotik di Malam Misa Natal 2025, Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Pertanyakan Peran Pemerintah dan APH

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengeluarkan surat himbauan terkait Perayaan Natal Tahun 2025 dan Malam Pergantian Tahun 2026. Himbauan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2025 ini untuk menunjukkan empati terhadap beberapa wilayah di pulau Sumatera yang sedang mengalami bencana banjir dan longsor, selain itu juga menjaga ketertiban dan keamanan THM selama perayaan Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025. Selain itu, Kota Makassar dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berkaitan dengan Perda tersebut, Founder Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum, Muh. Sulhardianto Agus yang akrab disapa Cimeng menyaksikan secara langsung salah satu bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan pihak Mall Pipo dalam hal ini Restoran Serasa yang berlokasi di dalam kawasan Mall tersebut pada malam Misa Natal 2025. Dirinya mempertanyakan peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam satu momen yang disaksikannya secara langsung pada, 24 Desember 2025 malam di Restoran Serasa Mall Pipo Kota Makassar. “Dimana peran Pemerintah dan APH? Masa Restoran Serasa Mall Pipo seperti disulap, tiba-tiba menyajikan live musik Dj dengan gemerlap lampu layaknya Diskotik”, ujar Bung Cimeng ke awak media, Kamis (25/12/2025). Diketahui, Restoran Serasa diketahui menggelar acara bertajuk “Pop Up Sessions Sosial Takeover” pada 24 Desember 2025 dengan menampilkan live perform 6 Dj yakni Kai, Revo, Joji, Wong, Ai Jnr dan Dj Shinta. Sebagai penegasannya, Cimeng menunjukan kepada awak media beberapa bukti rekaman video pada saat live musik Dj tersebut berlangsung dan nampak dibanjiri pengunjung yang rata-rata usianya belia atau remaja. Ini jelas pelanggaran. “BAB V Pasal 13 berbunyi Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”, imbuh Bung Cimeng. “BAB VIII Pasal 34 yang berbunyi Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap: b. satu hari sebelum dan sesudah hari natal”, tambahnya. Dirinya berharap OPD yang berkaitan dengan Mall, Hotel maupun THM, untuk kembali turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terkait izin operasional demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan pada saat perayaan Nataru. “Kami meminta untuk dilakukan pengecekan kembali terkait perizinan dan syarat persyaratan tempat hiburan malam karena ini sudah jelas-jelas melanggar Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata,” tegasnya lagi. Cimeng menuturkan bahwa proses perizinan Mall, Hotel maupun THM, terutama di Kota Makassar, harus lebih diperketat karena adanya Perda atau regulasi utama yang mengacu pada Perda Sulsel Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi dasar penertiban pelanggaran izin operasional. “Pelanggaran ketentuan dalam Perda bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, termasuk penyegelan dan teguran tegas terhadap pihak pengelola dan pelaku usaha, makanya mereka harus taat dengan Undang- Undang dan perda yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Scroll to Top