Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Jakarta

Jakarta, Jakarta, Nasional, Pendidikan

Ini Jadwal Lengkap Tahapan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2026

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Jakarta, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menetapkan tiga tahapan utama seleksi dalam Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2026, yakni Seleksi Administrasi, Seleksi Bakat Skolastik (SBS), dan Seleksi Substansi. Berikut rincian jadwal lengkapnya: 1. Pendaftaran Seleksi 22 Januari – 23 Februari 2026 Pada tahap ini, pendaftar melakukan registrasi akun, mengisi formulir pendaftaran, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai skema dan jalur beasiswa yang dipilih. Pendaftar wajib melakukan submit aplikasi untuk memperoleh kode registrasi resmi LPDP. 2. Seleksi Administrasi 24 Februari – 12 Maret 2026 LPDP melakukan verifikasi dan penilaian kelengkapan serta kesesuaian dokumen pendaftar, meliputi identitas diri, ijazah dan transkrip nilai, sertifikat bahasa, surat rekomendasi, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 Maret 2026 3. Masa Pengajuan Sanggah 14 – 17 Maret 2026 Pendaftar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah sebagai bentuk klarifikasi atas hasil verifikasi. Sanggah tidak dapat digunakan untuk mengganti atau menambah dokumen persyaratan yang telah disubmit. Pengumuman Hasil Sanggah 10 April 2026 4. Seleksi Bakat Skolastik (SBS) 15 – 28 April 2026 Peserta yang lolos administrasi mengikuti tes bakat skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif, penalaran, dan potensi akademik. Peserta wajib mengikuti simulasi SBS sesuai jadwal yang ditentukan LPDP. Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik 30 April 2026 5. Seleksi Substansi 4 Mei – 12 Juni 2026 Tahap akhir seleksi berupa wawancara dan penilaian substansi, meliputi komitmen kebangsaan, rencana kontribusi pasca studi, kesiapan akademik, serta kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pengumuman Hasil Seleksi Substansi (Final) 22 Juni 2026 6. Periode Perkuliahan Paling cepat dimulai Juli 2026 Demikianlah informasi lengkap terkait jadwal pendaftaran tahap 1 LPDP 2026. Semoga bermanfaat.  

Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggung Jawab Atas Korban Kebakaran Tai Po

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id -Pada 18 Desember 2025, dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggungjawab atas PMI Korban Kebakaran Tai Po Hongkong dan Menyiapkan Mekanisme krisis bagi PMI dalam Situasi Darurat. International Migrants Alliance (IMA) Indonesia bersama Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan berbagai organisasi kolaborator dan solidaritas menggelar aksi di depan kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada pukul 11.00–17.00 WIB. Aksi tetap berlangsung meskipun diguyur hujan dan dihadiri sekitar 50an peserta. Aksi diisi dengan orasi, pembacaan puisi, pembagian siaran pers, serta pembentangan poster tuntutan. Para purna pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) dari berbagai wilayah, Cilacap, Bandung, Yogyakarta, dan Jabodetabek kemudian menyampaikan orasi yang menegaskan kegelisahan mereka mengenai bagaimana selama puluhan tahun Indonesia mengirim PMI, negara belum menunjukkan perlindungan nyata. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus kematian, penyiksaan, penahanan, hukuman mati, hingga PMI yang hilang di luar negeri. KOPPMI juga menyoroti ketiadaan mekanisme reintegrasi yang membuat banyak purna migran tetap terjebak dalam kemiskinan. Selain dari komunitas purna migran, berbagai elemen solidaritas turut pula membagikan dukungan misalnya, Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa berbagai beban yang ditanggung PMI, khususnya perempuan, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilegitimasi oleh kebijakan negara yang abai terhadap keselamatan pekerja migran perempuan. Sembada Bersama mengangkat kondisi pekerja perkebunan di kawasan perbatasan Malaysia Timur yang menghadapi jam kerja tidak manusiawi, kekerasan aparat Malaysia maupun Indonesia, serta nasib anak-anak PMI undocumented yang lahir di Malaysia dan hidup tanpa status kewarganegaraan serta perlindungan negara. KSPSI Pembaharuan menyoroti bahwa perubahan kelembagaan dari BNP2TKI menjadi KP2MI tidak membawa perbedaan signifikan dalam praktik perlindungan PMI, terutama akibat lemahnya kemauan politik pemerintah. GSBI menegaskan bahwa tidak terakomodasinya PMI dalam skema ketenagakerjaan nasional membuat posisi PMI sangat rentan dan membatasi cakupan advokasi serikat pekerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyampaikan solidaritas lintas sektor dan menegaskan kesamaan perjuangan antara PMI dan pekerja kreatif serta pekerja freelance yang sama-sama belum diakui secara utuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aksi juga disemarakan oleh pembacaan puisi oleh KOPPMI Cilacap sebagai ekspresi duka dan perlawanan. Aksi ditutup dengan orasi ketua IMA, Eni Lestari. Eni Lestari menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, peristiwa kebakaran tersebut menjadi pengingat pahit bahwa migrasi tenaga kerja masih sarat bahaya, meskipun pemerintah terus mengampanyekan narasi “migrasi aman” dalam berbagai kebijakan dan pernyataan resmi. Ia juga menegaskan bahwa kerentanan bukan hanya dialami oleh satu kelompok tertentu. Pekerja migran di berbagai sektor, mulai dari pekerja rumah tangga dan caregiver* anak buah kapal, buruh pabrik, hingga pekerja perkebunan menghadapi risiko yang sama. Mereka kerap terjebak dalam eksploitasi, penipuan, jerat utang, perdagangan orang, kerja paksa, hingga kekerasan fisik dan seksual yang dalam banyak kasus berujung pada kematian. Eni juga menyoroti akar persoalan yang lebih dalam. Ia menilai negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan aman di dalam negeri, sehingga jutaan orang terdorong mencari nafkah ke luar negeri. Ironisnya, ketika para pekerja migran berhasil mengirim remitansi yang menopang ekonomi nasional, kontribusi tersebut dirayakan. Namun saat bencana dan krisis menimpa, kehadiran negara justru terasa lamban dan tidak memadai. Kritik serupa diarahkan pada kerangka hukum yang berlaku. Menurut Eni, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 masih menyisakan banyak celah. Regulasi tersebut dinilai terlalu sempit karena hanya mengatur pemulangan PMI dalam kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, wabah, atau deportasi. Dalam situasi krisis di luar kategori tersebut, negara tidak memiliki kewajiban jelas untuk menjamin bantuan finansial, pendampingan psikologis, maupun penyediaan tempat tinggal sementara bagi PMI dan keluarganya. Bagi Eni, tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan hak pekerja migran, slogan perlindungan hanya akan berhenti sebagai jargon, sementara risiko di lapangan terus dibayar mahal oleh para pekerja dan keluarga mereka. Melalui aksi ini, IMA menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu: Memberikan bantuan dan pelayanan konkret bagi seluruh PMI dan keluarga korban kebakaran Tai Po. Menyediakan mekanisme pelayanan dan bantuan bagi PMI dalam situasi krisis dan darurat. Melibatkan migran dan keluarga dalam perumusan serta pengawasan kebijakan migrasi. Memasukkan seluruh PMI ke dalam perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terakhir, IMA juga menyerukan kepada seluruh PMI dan keluarganya untuk bersatu, memperkuat organisasi dan aliansi, serta membangun solidaritas lintas sektor di dalam dan luar negeri.

Hukum, Jakarta, Labuan Bajo, Nasional

Labuan Bajo Membara, Diduga Preman Preman Asal Bajawa Kuasai Pantai Keranga

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Labuan Bajo, Nasional /

  ruminews.id, Jakarta – Inilah babak baru konflik di tanah 4,1 ha Bukit Kerangan Labuan Bajo. Diduga aekelompok preman tak dikenal masyarakat Labuan Bajo menghadang pemilik tanah, yang mendrop material untuk bangun Musholla yang di drop di luar pagar, Sabtu (3/1/2026). Sempat terjadi komunikasi dan perdebatan antara warga dan preman tersebut. Demi menghindari benturan fisik, sopir dan pemilik tanah, akhirnya balik lagi ke Labuan Bajo. “Saya tidak mengenal mereka. Kami dihadang. Ada satu yang saya kenal bernama Hila. Ia rupanya anaknya Om Pius yang bersama ayahnya itu selama sejak 2022 berjaga tanah dan basecamp, yang dibangun Santosa Kadiman, pasca peresmian peletakan batu pertama The Hotel St.Regis Labuan Bajo,” kata Muhammad Hatta salah satu pemilik tanah di Labuan Bajo dalam keterangannya, Senin (5/1/2026). Menurut warga dapat informasi dari berita media, bahwa kelompok preman itu dibawah pimpinan seseorang yang bernama Yeri dari Bajawa. Kuat dugaan mereka preman bayaran Santosa Kadiman. Hatta sapaan akrabnya yang merupakan salah satu dari 8 pemilik tanah satu hamparan itu mengatakan, tanah itu dulu warga memperoleh tanah dari pembagian secara adat 1992 dari Fungsionaris Adat, alm. Ishaka dan alm .Haku Mustafa. “Entah apalagi dasar kebenaran dalam otak Santosa Kadiman asal Jakarta, broker The Htl.St.Regis Labuan Bajo. Klaimnya atas hak tanah 40 hektar yang dijual Nikolaus Naput dari Ruteng di kawasan itu yang dibelinya berdasarkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) 2014,” jelas Hatta. Apalagi kata Muhammad Hatta, karena sesungguhnya : Pertama, terbukti fiktif dalam perkara perdata No.1/Pdt.G/2024, diperkuat oleh Putusan Banding dan terakir putusan inkrah Mahkamah Agung 8 Oktober 2025, yang mana PPJB tersebut batal demi hukum karena terbukti tidak ada alas hak tanahnya. Kedua, surat alas hak tanahnya adalah 21 Oktober 1991 dan 10 Maret 1990, tetapi pada 1998 tanah tersebut sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat dicek, tanah itu oleh Niko Naput tumpang tindih di atas tanah yang sudah diperoleh warga dan ada tanda pagar hidup sebagai batas tanah warga itu. Ketiga, hasil pemeriksaan Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI, cq. Jaksa Agung Muda Intelijen 23 September 2024, yaitu semua SHM dan GU2 atas nama Nikolaus Naput dan anaknya beserta ponakannya *tidak sah*, karena tumpang tindih diatas tanah orang lain, tidak ada surat alas hak tanahnya di warkah BPN, cacat administrasi dan / atau cacat yuridis. Tanah-tanah SHM dan GU2 tersebut otw menuju ke hak akir Santosa Kadiman sebagaimana kesaksian Aryo Juwono (kuasa Santosa Kadiman saat tandatangan PPJB 2014) dalam perkara no.1/Pdt.G/2024/PN.Lbj. Keempat, untuk di tanah 4,1 ha Bukit Kerangan, yang terletak disebelah barat jalan Raya Labuan Bajo – Batu Gosok, sesungguhnya Santosa Kadiman (Erwin Bebek) tidak punya alasan hukum untuk menguasasinya, karena surat alas hak 21 Oktober 1991 yang spanduknya dipasang di tanah bagian barat jalan raya itu adalah surat alas hak yang sudah dibatal 1998, letak tanah batal 21/10/91 pula di timur jalan raya . Kelima, anak Fungsionaris adat, Ramang Ishaka, telah mengkonfirmasi pada 2021 sebagai saksi kunci di Pengadilan Tipikor Kupang (perkara 30 ha tanah Pemda, sudah inkrah), bahwa tanah Niko Naput dkk di situ sudah dibatalkan 1998. Apa yang akan terjadi jika preman2 yang dibohongi dan dibodohi jadi korban terduga mafia Erwin Bebek? Kebodohan itu akan kena batunya, bilamana misalnya pemilik tanah pergi ke lokasi, tunjukkan copy surat alas tanahnya, lalu preman-preman itu tunjukkan copy alas hak yang mana? Apa mereka mau bertarung siap mati karena kebodohan? “Kami ini pemilik asli. Belum pernah jual tanah ini sejak dulu. Tapi tiba2 tanah kami diduduki Kadiman. Kami siap mati demi kebenaran di tanah ini”, kata Kusyani, salah satu dari 8 pemilik itu awal Desember 2025 lalu. Meski begitu, pemilik tetap menempuh jalur hukum melalui gugatan, dan pengadulan ke satgas mafia tanah ke Kejaksaan Negri Labuan Bajo. “Untuk jalur perdata, kami selaku kuasa Hukum telah mengajukan gugan no. 32, 33, 41, 44/Pdt.G/2025 dan 1 lagi minggu lalu”, kata Dr(. C) Indra Triantoro, S.H, M.H, satu dari 5 anggota tim Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 Law & Firm. (red)

Daerah, Jakarta, Pemuda, Pendidikan, Politik

Majelis Pemuda Indonesia: Konflik Musda KNPI Sulsel Harus Diselesaikan Secara Konstitusional

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 1 Januari 2026 — Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Diko Nugraha, menegaskan bahwa dinamika Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan merupakan persoalan internal organisasi yang harus diselesaikan secara konstitusional melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak diseret ke ruang publik karena berpotensi memperuncing konflik dan merusak soliditas organisasi. Menurut Diko Nugraha, hingga saat ini proses penyelesaian Musda KNPI Sulsel di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI masih berjalan dan belum melahirkan keputusan organisasi yang final dan mengikat. Oleh sebab itu, seluruh pihak diminta menghormati proses internal yang sedang berlangsung serta menahan diri dari klaim, narasi, maupun pernyataan sepihak yang dapat menyesatkan opini publik. Diko juga menyoroti munculnya sejumlah pernyataan di internal DPP KNPI yang saling bertabrakan dan menimbulkan kegaduhan. Ia menegaskan bahwa DPP KNPI merupakan satu kesatuan kepengurusan yang bekerja berdasarkan prinsip kolektif-kolegial, sehingga setiap sikap dan pernyataan resmi organisasi harus diputuskan melalui forum dan mekanisme yang sah, bukan berdasarkan pandangan personal atau kepentingan kelompok tertentu. Lebih lanjut, Diko Nugraha meminta publik dan seluruh kader KNPI untuk tidak mengaitkan Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, dengan pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak didasarkan pada keputusan resmi organisasi. Terlebih, pasca pelaksanaan Musda KNPI Sulawesi Selatan, Ketua Umum diketahui tidak berada di Indonesia, sehingga tidak tepat apabila terdapat pernyataan yang seolah-olah mengatasnamakan atau mencerminkan sikap resmi Ketua Umum maupun organisasi. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan pandangan di internal DPP KNPI, maka jalan yang harus ditempuh adalah konsultasi, musyawarah, serta rembug kebijaksanaan antar-pengurus, atau menunggu forum organisasi yang sah dan legitimate, termasuk rapat pleno atau forum yang diperluas sesuai ketentuan AD/ART, terlebih dalam konteks pasca Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas). Sebagai penutup, Diko Nugraha mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader KNPI untuk kembali fokus pada agenda strategis organisasi, menjaga etika, disiplin struktural, serta tanggung jawab moral dalam setiap sikap dan pernyataan publik, demi merawat persatuan dan marwah KNPI dalam semangat Pemuda Satu KNPI.

Jakarta, Pemuda

DPP KNPI: Klaim Keabsahan Musda KNPI Sulsel Tanpa Rapat Resmi Adalah Hoaks Dan Pembohongan Publik

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Pemuda /

ruminews.id – Jakarta,  — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan tegas membantah dan mengecam pemberitaan yang menyebut salah satu Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan sebagai legal dan konstitusional. Klaim tersebut tidak benar, menyesatkan, dan merupakan bentuk pembohongan publik. (29/12) Redim Okto Fudin, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, menegaskan bahwa hingga saat ini Ketua Umum DPP KNPI belum pernah memimpin rapat resmi organisasi untuk mengambil keputusan terkait keabsahan Musda KNPI Sulawesi Selatan versi mana pun. “Kami tegaskan secara terbuka: tidak pernah ada rapat resmi DPP KNPI yang menetapkan salah satu Musda di Sulawesi Selatan sebagai sah dan konstitusional. Maka setiap pemberitaan yang mengklaim seolah-olah DPP KNPI telah mengambil keputusan adalah hoaks dan manipulasi fakta,” tegas Redim. Menurut Redim, dalam struktur dan konstitusi KNPI, keputusan strategis organisasi tidak boleh dan tidak bisa diproduksi melalui pernyataan sepihak, apalagi dikonstruksikan sebagai sikap resmi organisasi di ruang publik. “KNPI bukan organisasi pribadi. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengatasnamakan DPP KNPI tanpa mandat rapat resmi. Jika itu dilakukan, maka jelas telah melanggar etika organisasi dan menyesatkan publik,” ujarnya. Redim juga menilai pemberitaan tersebut sarat kepentingan politik internal dan berpotensi memperkeruh situasi kepemudaan di daerah. “Narasi ‘legal dan konstitusional’ yang disebarkan tanpa dasar rapat resmi adalah upaya menggiring opini dan menciptakan legitimasi semu. Ini berbahaya bagi demokrasi organisasi dan harus diluruskan,” katanya. DPP KNPI, lanjut Redim, tidak akan tinggal diam jika marwah dan konstitusi organisasi terus diseret-seret untuk membenarkan kepentingan kelompok tertentu. Ia menutup dengan menegaskan bahwa satu-satunya sikap resmi DPP KNPI hanya akan lahir dari rapat resmi yang dipimpin Ketua Umum dan dituangkan dalam keputusan tertulis. “Sampai itu terjadi, tidak ada Musda KNPI Sulsel yang dapat diklaim sah oleh siapa pun,” pungkas Redim Okto Fudin.

Daerah, Jakarta, Pemuda

Tali Kasih Natal Berlanjut Di Daerah, 98 Resolution Network: Pemerintah Sangat Optimal Atasi Bencana Sumatera

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemuda /

ruminews.id – Jakarta – 98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal dan merupakan pelaksanaan kali kedua sekaligus yang terakhir di tahun 2025, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN Juru bicara 98 Resolution Network Agus Teddy Sumantri menegaskan gerakan Warga Peduli Warga dalam menyambut perayaan Natal 2025, Sabtu 20 Desember di berbagai daerah secara simultan. Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di dua lokasi, yaitu Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi, sebanyak 500 paket, dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara, sebanyak 500 paket. Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. “Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura”, ujar Agus Teddy saat diwawancarai, Sabtu (20/12/2025) di Kota Bekasi. Agus Teddy sapaan akrabnya juga menyampaikan, kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di wilayah Langowan, Sulawesi Utara—yang merupakan daerah kelahiran Ibu Presiden Prabowo Subianto—disalurkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara. Dalam kesempatan di lokasi acara, Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh. “Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera”, ujar Moti yang juga aktivis 98 Yogyakarta. Haris menegaskankan bahwa publik memang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait setiap langkah dan tahapan yang sangat optimal dalam penanganan bencana Sumatera. “Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk memaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan penanganan darurat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh”, tegas Haris. Menurut Haris berkembangnya beragam disinformasi dan misinformasi terkait penangan bencana di Sumatera, itu karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat, penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang dan akan ditempuh. “Petugas BNPB, prajurit TNI/ Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influenser. Mereka tidak jadikan jadikan bencana dan penderitaan rakyat yang terdampak bencana sebagai objek konten dan narasi medsos”, ujar Haris. “Kami mengapresiasi Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatera. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana sebagai prioritas nasional, dengan mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana”, Haris menekankan. “Dengan demikian Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanaganan bencana Sumatera. Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional. yakni keterlibatan dan kepemimpinan langsung pemerintah pusat melalui penanganan berskala nasional serta pengucuran anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat”, lanjut Haris. Pemerintahan Prabowo Punya Komitmen Tangani Bencana Sumatera Eli Salomo Sinaga, Koordinator Warga Peduli Warga 98 Resolution Network ikut menegakan bahwa komitmen pemerintah itu dapat dilihat sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, pemerintah pusat telah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi tersebut. Presiden telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI, Polri, Basarnas, serta relawan, dengan 26.000 personel di antaranya telah diterjunkan pada pekan pertama penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto juga telah memutuskan mengalokasikan anggaran Rp. 60 triliun untuk penanganan darurat bencana di Sumatera, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, seperti pembangunan hunian warga serta perbaikan infrastruktur. “Hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana”, tegas Eli Salomo. Eli juga menambahkan bahwa Pemerintah bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, antara lain dengan mengoptimalkan komunikasi dan informasi ke publik, agar mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel. “Melalui kegiatan Warga Peduli Warga ini, kami 98 Resolution Network mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung dan bersolidaritas dalam upaya penanganan darurat bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kekompakan, semangat gotong royong, serta kesediaan untuk mengesampingkan ego kelompok dan ego sektoral menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana secara efektif”, demikian sambung Eli Salomo. Agus Teddy menutup dengan mengatakan terkait dengan situasi kebencanaan ke depan, sebagaimana telah disampaikan oleh BMKG, diharapkan potensi bencana tidak terjadi. Namun demikian, seluruh pihak diimbau untuk tetap waspada dan membangun kesiapsiagaan, guna menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (red)

Daerah, Jakarta, Pemuda

Benny Ario Minta Publik Hentikan Opini Liar soal Video Golf Kepala BGN

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemuda /

ruminews.id – Jakarta, 19 Desember 2025 – Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE), Benny Ario, meminta publik dan media untuk menghentikan penyebaran opini liar terkait video viral yang menampilkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bermain golf di kawasan Sentul, Bogor. Ia menegaskan bahwa berdasarkan data dan klarifikasi yang telah beredar, aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan charity golf atau penggalangan dana sosial. Benny Ario menyampaikan bahwa polemik yang berkembang di ruang publik saat ini lebih banyak dipicu oleh potongan video singkat tanpa konteks yang utuh, sehingga memunculkan persepsi keliru dan framing negatif terhadap pejabat negara. “Informasi yang sudah dikonfirmasi di sejumlah media menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan charity golf untuk penggalangan dana sosial, termasuk beasiswa dan bantuan kemanusiaan. Karena itu, publik perlu menghentikan opini liar yang tidak berbasis fakta,” ujar Benny Ario dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/12). Menurut Benny, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga teknokratis yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan penguatan kebijakan gizi nasional. Oleh sebab itu, kinerja pimpinan lembaga tidak dapat diukur semata-mata dari kehadiran fisik di lapangan, melainkan dari fungsi koordinasi dan kebijakan yang dijalankan secara kelembagaan. Ia juga menilai polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang utuh dan berimbang di era digital. Tanpa penjelasan yang lengkap, potongan visual mudah disalahartikan dan berkembang menjadi narasi yang tidak sesuai dengan fakta. “Persoalan ini lebih kepada aspek komunikasi publik, bukan pelanggaran etika atau kelalaian tugas. Sampai saat ini tidak ada fakta yang menunjukkan Kepala BGN mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara,” katanya. Benny mengingatkan bahwa kritik publik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus dibangun di atas verifikasi dan pemahaman konteks agar tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif, terutama di tengah situasi bencana yang membutuhkan fokus dan solidaritas bersama. “Kami mengajak masyarakat dan media untuk tetap kritis namun berimbang, serta mengedepankan fakta agar ruang publik tetap sehat dan tidak dipenuhi opini liar,” pungkas Benny Ario.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Jakarta, Nasional

Aktivis HMI Nilai Dadan Hindayana Tunjukkan Kepemimpinan Bertanggung Jawab Usai Insiden Kecelakaan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta, 17 Desember 2025 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Benny Ario, menyatakan dukungannya terhadap sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam merespons insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan operasional BGN dan menyebabkan seorang siswa menjadi korban. Menurut Benny, langkah-langkah yang ditunjukkan Dadan Hindayana mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, tidak reaktif, serta mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah situasi yang sensitif. Kami melihat Kepala BGN, Bapak Dadan Hindayana, tidak menghindar dari persoalan. Beliau bersikap terbuka, kooperatif, dan menempatkan keselamatan serta pemulihan korban sebagai perhatian utama. Sikap seperti ini patut kita back up,” ujar Benny Ario. Benny menilai bahwa dalam setiap insiden yang melibatkan institusi negara, publik tidak hanya menilai peristiwa yang terjadi, tetapi juga cara pimpinan lembaga menyikapinya. Dalam hal ini, Dadan Hindayana dinilai menunjukkan tanggung jawab moral dan institusional dengan memastikan proses hukum berjalan serta melakukan evaluasi internal. Ia menegaskan bahwa kesalahan di tingkat teknis lapangan tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pimpinan lembaga, selama pimpinan tersebut hadir, bertanggung jawab, dan mengambil langkah korektif. Yang penting bukan mencari kambing hitam, tetapi memastikan korban mendapatkan pendampingan dan keadilan, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Di titik ini, kami melihat Kepala BGN menjalankan perannya dengan baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Benny menyatakan bahwa HMI siap mengawal proses ini secara objektif dan konstruktif, serta mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana demi menjaga kepercayaan publik. Kami berdiri pada posisi kemanusiaan dan keadilan. Selama pimpinan lembaga bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, maka sudah semestinya didukung, bukan dihakimi,” tutup Benny.

Daerah, Jakarta, Nasional, Politik

Anies Baswedan Resmi Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Tegaskan Babak Baru Gerakan Perubahan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Nasional, Politik /

ruminews.id, JAKARTA — Tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan secara resmi meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Rakyat dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta, Rabu sore (17/12/2025). Peluncuran ini menandai fase baru konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai wadah perjuangan masyarakat yang menginginkan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kehadiran Anies, yang sejak awal dikenal sebagai tokoh inspiratif Gerakan Rakyat, disambut antusias ratusan pengurus dan simpatisan dari berbagai daerah. Dengan mengucap basmalah, Anies meresmikan KTA Gerakan Rakyat yang langsung disambut tepuk tangan meriah para peserta. Dalam momentum tersebut, Anies ditetapkan sebagai anggota kehormatan perdana Gerakan Rakyat dengan nomor KTA 31.74.06.000001. Ia didampingi Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid serta Ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Rakyat Prof. Sulfikar Amir. Dalam sambutannya, Anies mengungkapkan rasa syukur atas konsistensi para pegiat perubahan yang sejak dua tahun terakhir membangun Gerakan Rakyat hingga kini memasuki tahap baru yang lebih terbuka dan inklusif. “Hari ini kita memasuki babak baru. Para pegiat perubahan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut terlibat dan berjalan bersama dalam Gerakan Rakyat,” ujar Anies. Ia menegaskan bahwa perjalanan dua tahun terakhir menjadi fondasi penting untuk melangkah ke fase berikutnya, dengan harapan besar terhadap terwujudnya Indonesia yang lebih adil, setara, sejahtera, dan berkelanjutan. Anies juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dan keterbukaan sebagai kekuatan utama gerakan. Menurutnya, Gerakan Rakyat dibangun sebagai bahtera bersama yang hanya bisa bergerak maju jika dijaga kerapian barisan, ketertiban, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. “Yang berdiri di depan hanya beberapa orang, tetapi di belakang ada begitu banyak tangan yang bekerja. Ini adalah kerja kolektif, dan itu yang harus terus kita rawat,” katanya. Usai peluncuran, Anies menyerahkan KTA Gerakan Rakyat secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pengemudi ojek daring, guru madrasah, pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga tenaga kesehatan tradisional. Penyerahan ini menjadi simbol keterbukaan Gerakan Rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menyambut peluncuran KTA tersebut sebagai momentum penting yang mempertegas posisi Gerakan Rakyat dalam peta gerakan sosial nasional. Menurut Asri, kehadiran langsung Anies Baswedan sekaligus penetapannya sebagai anggota kehormatan nomor satu merupakan penegasan bahwa Gerakan Rakyat memiliki legitimasi moral dan ideologis yang kuat. “Hari ini semuanya menjadi terang-benderang. Anies Baswedan bukan sekadar tokoh inspiratif, tetapi telah menjadi bagian nyata dari Gerakan Rakyat,” ujar Asri. Ia menilai momentum ini akan semakin memperkuat semangat kader dan simpatisan Gerakan Rakyat di daerah untuk terus bergerak menyuarakan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Asri juga mengungkapkan bahwa selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, Gerakan Rakyat saat ini tengah mempersiapkan langkah lanjutan berupa pembentukan partai politik yang akan berdiri secara terpisah dari organisasi kemasyarakatan. “Insya Allah ke depan akan lahir Partai Gerakan Rakyat. Ormas Gerakan Rakyat akan menjadi organisasi pendiri, sementara partai akan menjadi kendaraan politiknya,” pungkas Asri. (*)

Daerah, Jakarta, Nasional

Viral Ulang Tahun Anak Diberi Ferrari, H. Najmuddin Berhasil Raih Rekor MURI Pemberitaan Terbanyak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Nasional /

ruminews.id, Makassar — Perayaan ulang tahun anak H. Najmuddin yang sempat viral karena hadiah mobil mewah Ferrari kembali mencuri perhatian publik. Peristiwa tersebut resmi dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai peristiwa dengan pemberitaan media terbanyak. Informasi mengenai pencapaian tersebut disampaikan H. Najmuddin melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada hari Jumat lalu. Dalam postingan tersebut, ia mengungkapkan bahwa viralnya momen ulang tahun sang anak telah tercatat secara nasional berkat masifnya pemberitaan di berbagai media. Sejak pertama kali mencuat ke ruang publik, pemberitaan terkait perayaan tersebut menyebar luas di media online, media cetak, hingga platform media sosial. Tingginya intensitas pemberitaan inilah yang kemudian mengantarkan peristiwa tersebut meraih rekor MURI. Beragam respons publik pun mengiringi viralnya perayaan tersebut, mulai dari apresiasi hingga kritik. Meski demikian, keberhasilan meraih rekor MURI menunjukkan besarnya atensi masyarakat serta kuatnya peran media dalam membentuk arus informasi. Hingga berita ini diturunkan, isu tersebut masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Scroll to Top