Author name: Fikri Haikal

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Atas Nama Makanan Gratis, Anggaran Pendidikan Diperas

Penulis: Alif Umar Billah – Ketua Umum HPPMI MAROS KOM.PELAJAR 2026-2027 Ruminews.id – Membaca realitas hari ini di Republik Indonesia adalah menyaksikan sebuah ironi besar: dunia pendidikan sedang dinomor-duakan secara struktural. Kehadiran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Ke-8, Prabowo Subianto, alih-alih menjadi solusi, justru melahirkan ketimpangan baru yang menumbalkan masa depan intelektual bangsa. Sebagai pelajar dari Kabupaten Maros yang menyaksikan langsung betapa ringkihnya fasilitas pendidikan di daerah, kebijakan ini terasa seperti ilusi kesejahteraan yang harus dibayar mahal oleh hak dasar siswa.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Makassar Gelap, Mahasiswa Serukan Perhatian Pemerintah terhadap Beban Ekonomi Warga

Ruminews.id, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Alauddin Makassar (ALMADUN) mengangkat grand issue “Makassar Gelap” sebagai simbol keresahan masyarakat terhadap meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, serta semakin beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan warga. Dalam seruannya kepada Pemerintah Kota Makassar, mahasiswa menegaskan bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak Wali Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kenaikan biaya hidup kepada pemerintah pusat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat. Menurut pernyataan yang disampaikan ALMADUN, gerakan ini menjadi pemantik kebangkitan kembali semangat perjuangan mahasiswa di Kota Makassar. Mereka menilai aksi yang digelar bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mengawal kepentingan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan. “Dari langkah kecil yang digelorakan ALMADUN, semangat reformasi yang sempat redup mulai kembali menyala. Satu per satu BEM kampus mulai bergerak menyatukan langkah dan suara demi memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Rahim dalam keterangannya. Gerakan “Makassar Gelap” diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada warga yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Ekonomi Luwu Timur Minus, tapi Sektor Rakyat Melesat 13,87 Persen

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Jika kita membaca daftar pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026, maka mata akan langsung tertuju pada baris paling bawah. Di sanalah Luwu Timur bercokol dengan angka minus 2,31 persen, terendah di antara 24 daerah lainnya. Sebuah predikat yang secara instingtif sering langsung diartikan sebagai kemunduran total. Tapi benarkah demikian? Sebab, ketika wartawan ekonomi menggali lebih dalam ke data BPS, cerita yang muncul justru membalikkan naluri awal tersebut. Kontraksi 2,31 persen ternyata bukan karena semua sektor ambruk, tapi hampir sepenuhnya akibat kejatuhan produksi pertambangan yang selama ini menjadi tumpuan utama struktur ekonomi daerah. Sementara itu, di luar tambang, terjadi sesuatu yang luar biasa, yakni sektor non-tambang Luwu Timur tumbuh 13,87 persen secara year-on-year. Angka ini bukan sekadar positif, tapi lompatan dua digit yang jarang terjadi di tengah perlambatan nasional. Maka muncullah paradoks menarik. Di satu sisi, Luwu Timur menyandang status sebagai daerah dengan kinerja ekonomi agregat terburuk se-Sulsel. Di sisi lain, aktivitas riil masyarakat di pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, serta UMKM justru bergerak seperti mesin yang baru dinyalakan. Data BPS merinci, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang pertumbuhan fantastis hingga 24,35 persen, sementara konstruksi melesat 14,85 persen dan administrasi pemerintahan naik 44,17 persen secara triwulanan. Ini adalah potret yang tidak biasa dimana sebuah daerah yang secara matematis menjadi “juru kunci” karena bobot tambang yang sangat besar, namun secara sosiologis dan ekonomis sedang mengalami diversifikasi paling cepat se-provinsi. Dengan kata lain, ketika satu kaki (tambang) sedang terpeleset, kaki lainnya (sektor rakyat) justru berlari. Tentu, peringkat terbawah di Sulsel tetap menjadi catatan keras yang tidak bisa diabaikan. Ini mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam tidak terbarukan masih menjadi risiko sistemik. Namun, di balik angka minus dan predikat terendah tersebut, tersimpan fakta mencerahkan bahwa transformasi ekonomi sedang berlangsung nyata. Luwu Timur tidak lagi hanya mengandalkan hasil galian bumi, tapi perlahan membangun fondasi dari produktivitas warganya sendiri. Maka, membaca data secara utuh menjadi keharusan. Jangan biarkan satu angka negatif dan satu peringkat terbawah membungkam bukti ekspansi sektor riil yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Karena kemajuan sejati sebuah daerah tidak hanya diukur dari tinggi-rendahnya angka agregat sesaat, tetapi dari sekuat apa pertanian, UMKM, dan kesempatan kerja tumbuh ketika tumpuan lama mulai usang. Dan di Luwu Timur, proses itu telah dimulai dengan cara yang menggugah, di tengah predikat yang merendah.

Pemuda, Pendidikan

PP HAM-LUTIM Melaksanakan Dialog Lingkungan, Soroti Dilema Hilirisasi dan Kelestarian Ekosistem

Ruminews.id, Palopo – Ditengah pesatnya laju industrialisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berbagai persoalan lingkungan turut menjadi perhatian serius, (13/6/26). Menjawab tantangan tersebut, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru menggelar Dialog Lingkungan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sekolah Advokasi, yang berlangsung di Gedung Sakotae. Mengusung tema “Menimbang Dampak Sosial-Ekologis Industrialisasi: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan”. kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus forum diskusi yang mempertemukan mahasiswa, pemangku kebijakan, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk membahas berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas industrialisasi terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur. Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kepala Departemen WALHI Sulawesi Selatan, serta akademisi. Kehadiran para narasumber diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan, tantangan pembangunan, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa asal Luwu Timur dan berbagai organisasi kemahasiswaan yang aktif mengawal isu-isu sosial dan lingkungan. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan, gagasan, serta pandangan kritis yang disampaikan selama dialog berlangsung. Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Ham Lutim Batara Guru, Rishariyadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi daerah. “Dialog lingkungan ini merupakan bagian dari rangkaian Sekolah Advokasi yang kami laksanakan. Kami ingin menghadirkan ruang yang sehat bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait berbagai persoalan yang terjadi di Luwu Timur, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen organisasi untuk terus berkontribusi dalam mengawal kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. “PP Ham Lutim Batara Guru akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa dan masyarakat Luwu Timur. Kami berkomitmen menyediakan ruang diskusi yang inklusif serta menjalankan fungsi social control terhadap berbagai kebijakan yang berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan,” tambahnya. Melalui dialog ini, PP Ham Lutim Batara Guru berharap dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua aspek yang harus berjalan beriringan demi mewujudkan masa depan Luwu Timur yang berkelanjutan.

Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda, Politik

APK Indonesia Kecam Keras Dugaan Kelalaian Pelayanan RSUD SYEKH YUSUF yang Berujung Pada Meninggalkan Bayi 2 Bulan, Siap Bawa Kasus Ini Ke Tingkat Nasional

Ruminews.id, GOWA — Aliansi Pemuda dan Keadilan (APK) Indonesia mengecam keras dugaan kelalaian pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang diduga berujung pada meninggalnya seorang bayi berusia dua bulan, Muhammad Attar, saat menjalani perawatan dan menunggu proses rujukan ke rumah sakit lain. Koordinator Bidang Riset dan Pengkajian Data APK Indonesia, Zulfikar, menilai peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Apabila fakta-fakta yang disampaikan keluarga korban terbukti benar, maka terdapat indikasi kuat kegagalan pelayanan kesehatan yang harus segera diusut dan dipertanggungjawabkan. “Masa iya seorang bayi yang sudah dalam kondisi kritis harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian penanganan dan rujukan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut nyawa manusia. Kami mengecam keras dugaan pelayanan yang tidak bertanggung jawab di RSUD Syekh Yusuf,” tegas Zulfikar. Menurutnya, dugaan lambannya respons tenaga medis, minimnya pemantauan terhadap pasien kritis, proses rujukan yang berlarut-larut, hingga buruknya pelayanan pasca meninggalnya pasien menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan kesehatan yang wajib menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa. “Kalau rumah sakit tidak memiliki kemampuan menangani kondisi pasien tertentu, maka sistem rujukan harus berjalan cepat, profesional, dan berpihak pada keselamatan pasien. Jangan sampai nyawa masyarakat menjadi korban akibat lambannya birokrasi dan buruknya koordinasi pelayanan kesehatan,” lanjutnya. APK Indonesia mendesak Bupati Gowa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Syekh Yusuf. “Audit rumah sakit ini secara menyeluruh. Evaluasi manajemen, evaluasi standar pelayanan, evaluasi sistem rujukan, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti lalai. Jangan memaksakan pelayanan publik berjalan apabila keselamatan pasien tidak mampu dijamin dengan baik,” ujar Zulfikar. APK Indonesia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang selama ini beredar terkait pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Oleh karena itu, kasus meninggalnya Muhammad Attar tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. “Kami menduga persoalan pelayanan di RSUD Syekh Yusuf bukan pertama kali terjadi. Sudah terlalu banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap persoalan ini. Jangan tunggu ada korban berikutnya baru bergerak,” katanya. Atas peristiwa tersebut, APK Indonesia mendesak: Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kelalaian pelayanan terhadap korban. Audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola RSUD Syekh Yusuf. Transparansi seluruh dokumen pelayanan dan proses rujukan yang berkaitan dengan penanganan korban sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian. Evaluasi total terhadap manajemen dan kualitas pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Lebih lanjut, APK Indonesia menegaskan bahwa apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dan pihak berwenang, maka organisasi tersebut akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. “Kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Gowa agar tidak menganggap remeh kasus ini. Jika tidak ada langkah tegas, tidak ada audit yang transparan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap dugaan kelalaian ini, maka APK Indonesia akan membawa persoalan ini ke ranah konsolidasi nasional.” “Kami akan akan membawa ke rana konsolidasi nasional membangun jaringan organisasi, elemen masyarakat sipil, aktivis kesehatan, serta berbagai kekuatan gerakan mahasiswa dan kepemudaan di berbagai daerah untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Nyawa seorang bayi telah hilang. Tidak boleh ada pembiaran. Harus ada pertanggungjawaban dan pembenahan nyata agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” tutup Zulfikar. Aliansi Pemuda dan Keadilan (APK) Indonesia  

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

DPP Gerakan Organisir Anak Nusantara Kecam Penolakan BEM UI terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Organisir Anak Nusantara, Martho Zaini Warat, mengeluarkan pernyataan tegas menentang dan mengutuk keras sikap serta tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, Martho Zaini Warat menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak memahami kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, serta mengabaikan landasan hukum yang jelas yang melindungi hak atas gizi dan kesejahteraan rakyat. “Kami mengutuk keras tuntutan BEM UI yang menolak program MBG. Perlu disadari, secara umum masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang sering disebut daerah 3T seperti Papua, Maluku, dan wilayah lainnya, sangat membutuhkan program ini. Jika program ini ditiadakan, justru yang paling dirugikan adalah masyarakat kurang mampu dan anak-anak bangsa yang tinggal di daerah terpencil,” tegasnya. Landasan Hukum dan Undang-Undang Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14: Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 3: Pangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. “Program ini bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban negara memenuhi hak dasar warga negara. Secara hukum, negara berkewajiban memastikan tidak ada anak yang kekurangan gizi, terutama di daerah yang aksesnya masih sulit,” tambah Martho. Dukungan Penuh Terhadap Program Martho juga menyampaikan aspirasi dari seluruh anggotanya yang berasal dari berbagai pelosok nusantara. “Kami para anak pesisir dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia Timur yang tergabung dalam Gerakan Organisir Anak Nusantara, dengan tegas berdiri bersama Bapak Presiden untuk mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis. Program ini menjadi harapan nyata agar anak-anak kami dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju sejajar dengan anak-anak di daerah lain,” tegasnya. Gerakan Organisir Anak Nusantara berharap seluruh elemen masyarakat dapat melihat manfaat nyata dan landasan hukum yang kuat dari program ini, demi pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh pelosok negeri.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Menyikapi Kondisi Bangsa, Ketua HMPS Sosiologi Agama Andi Saldi Serukan Energi “Reformasi Jilid 2”

Ruminews.id, MAKASSAR — Gelombang keresahan terhadap arah masa depan bangsa kian hari kian tak terbendung. Menanggapi situasi sosial, politik, dan kemasyarakatan yang dinilai mengalami kemunduran, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sosiologi Agama, Andi Saldi, mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Ia menyerukan perlunya refleksi total dan kebangkitan gerakan moral mahasiswa yang ia sebut sebagai energi “Reformasi Jilid 2”. Menurut Andi Saldi, peran sosiologi bukan sekadar membaca angka atau tren sosial di atas kertas, melainkan peka terhadap ketimpangan nyata yang sedang dirasakan masyarakat bawah. Kesengsaraan rakyat, pelemahan institusi demokrasi, serta tatanan hukum yang dinilai tebang pilih menjadi pemantik utama mengapa narasi gerakan ini harus kembali digaungkan. “Reformasi 1998 adalah sejarah besar, tetapi sejarah tidak boleh berhenti menjadi catatan usang di perpustakaan. Hari ini, ketika keadilan sosial makin menjauh dan ruang-ruang publik dipersempit, kita sedang menyaksikan urgensi dari lahirnya Reformasi Jilid 2. Ini bukan sekadar tentang pergantian kekuasaan, melainkan reformasi moral, kultural, dan struktural demi menyelamatkan hak-hak rakyat,” ujar Andi Saldi dalam orasinya di hadapan pengurus dan kader HMPS. Andi Saldi menegaskan bahwa mahasiswa Sosiologi Agama memiliki tanggung jawab ganda. Sebagai akademisi sekaligus agen perubahan, mereka dituntut membedah fenomena ini melalui pisau analisis sosiologis, sekaligus mengawal nurani kemanusiaan agar tidak padam oleh pragmatisme politik. Narasi “Reformasi Jilid 2” yang dibawa oleh HMPS Sosiologi Agama ini menitikberatkan pada tiga tuntutan moral (Tritura Modern): Kembalikan Kedaulatan Hukum: Menolak segala bentuk politisasi hukum yang mencederai keadilan publik. Atasi Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Mendesak kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, bukan segelintir oligarki. Rawat Kebebasan Berpendapat: Menjamin ruang kritis bagi mahasiswa dan masyarakat sipil tanpa bayang-bayang intimidasi. Menutup pernyataannya, Andi Saldi mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk meleburkan ego sektoral dan merapatkan barisan. “Gerakan ini adalah panggilan sejarah. Kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan mengkristal menjadi kewajaran. Jika satu struktur sosial runtuh karena moralitas yang rapuh, maka mahasiswa adalah semen yang akan membangun kembali fondasi keadilan itu,” pungkasnya optimis.

Pemerintahan, Pemuda

Mahasiswa Turun ke Jalan, ALMADUN Desak Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat Sulsel

Ruminews.id – Makassar, 11 Juni 2026 – Suara sirene kendaraan, lampu-lampu jalan yang menerangi malam, dan deretan kendaraan yang perlahan melambat di kawasan Pertigaan Jalan Sultan Alauddin menjadi saksi hadirnya aksi yang digelar oleh ALMADUN (Aliansi Mahasiswa Alauddin). Mengusung grand isu “Sulawesi Selatan Menjerit”, mahasiswa turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Aksi yang berlangsung pada malam hari tersebut sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas dan penutupan sementara sebagian ruas jalan. Namun bagi massa aksi, kemacetan yang terjadi malam itu hanyalah gambaran kecil dari kemacetan yang lebih besar, yakni tersendatnya kesejahteraan rakyat di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam orasinya, Rahim, penggerak ALMADUN, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan yang dirasakan masyarakat terhadap tingginya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, melemahnya daya beli, serta ketimpangan antara besarnya potensi daerah dengan kesejahteraan yang dirasakan rakyat. “Malam ini mungkin ada yang terganggu karena jalan sempat ditutup. Namun kami ingin bertanya kepada para pengambil kebijakan, apakah mereka pernah terganggu melihat rakyat yang setiap hari harus memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya? Jalan ini hanya tertutup sementara, tetapi akses rakyat menuju kesejahteraan seperti tertutup bertahun-tahun.” Menurut Rahim, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Berbagai sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri, hingga peluang pengembangan minyak dan gas bumi menjadi kekuatan yang seharusnya mampu menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat. Namun, menurutnya, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Di saat berbagai pihak berbicara tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, masyarakat justru berhadapan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi dari waktu ke waktu. “Rakyat tidak hidup dari grafik pertumbuhan ekonomi. Rakyat tidak mengisi dapurnya dengan angka statistik. Yangmereka rasakan adalah harga beras yang naik, biaya transportasi yang bertambah, kebutuhan pendidikan yang semakin mahal, dan daya beli yang semakin melemah. Di sinilah letak persoalannya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan rakyat hanya akan menjadi angka yang kehilangan makna.” Rahim juga menyoroti besarnya peluang migas dan sumber daya alam lainnya di Sulawesi Selatan yang hingga kini masih menjadi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. “Kita sering mendengar bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar. Kita mendengar tentang investasi, proyek strategis, dan peluang migas. Tetapi pertanyaannya sederhana: sudah sejauh mana semua itu berdampak pada kehidupan masyarakat biasa? Jangan sampai daerah ini kaya akan sumber daya, tetapi rakyatnya tetap sibuk menghitung pengeluaran untuk bertahan hidup.” Dalam suasana aksi yang penuh semangat, massa ALMADUN membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah lebih serius mengendalikan harga kebutuhan pokok, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Rahim menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menyuarakan kepentingan rakyat. Menurutnya, diam di tengah ketidakadilan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat. “Jika rakyat menjerit dan mahasiswa memilih diam, maka kampus kehilangan fungsinya sebagai ruang perjuangan. Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak tenggelam di balik pidato-pidato seremonial dan laporan-laporan keberhasilan yang tidak selalu sejalan dengan kenyataan.” Ia juga menyampaikan sindiran terhadap para elite yang kerap berbicara mengenai kemajuan daerah tanpa melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. “Terkadang yang tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan rakyat adalah narasi keberhasilan. Yang semakin tinggi bukan hanya harga kebutuhan pokok, tetapi juga jarak antara rakyat dan para pengambil keputusan. Ketika rakyat mengeluh, mereka diberi data. Ketika rakyat meminta solusi, mereka diberi janji. Ketika rakyat menuntut kesejahteraan, mereka diminta bersabar.” Bagi ALMADUN, aksi “Sulawesi Selatan Menjerit” bukan sekadar agenda demonstrasi, melainkan peringatan bahwa pembangunan harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. “Kami tidak sedang melawan pembangunan. Kami justru mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kesejahteraan rakyat adalah keberhasilan yang semu. Sulawesi Selatan tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memastikan bahwa setiap potensi yang ada benar-benar kembali kepada rakyat. Karena ukuran kemajuan suatu daerah bukan seberapa banyak proyek yang dibangun, melainkan seberapa banyak rakyat yang dapat hidup dengan layak.”

Bulukumba, Daerah, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda

Hasil Labfor Sudah Non Identik, Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Kepala Dusun di Benteng Malewang Kembali Jadi Sorotan

Ruminews.id, Bulukumba – Penanganan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dusun di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang saat ini ditangani oleh Unit Tahbang Polres Bulukumba, kembali menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat. Sorotan muncul setelah beredarnya informasi bahwa dokumen yang menjadi objek perkara sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dan menghasilkan kesimpulan non identik. Namun, di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, dokumen tersebut dikabarkan akan kembali diperiksa ke laboratorium forensik untuk kedua kalinya. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Sebagian warga menilai bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik merupakan salah satu alat bukti ilmiah yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses penegakan hukum. “Kalau memang sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan non identik, tentu masyarakat ingin mengetahui alasan dan dasar hukum mengapa harus dilakukan pemeriksaan ulang. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah adanya laporan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dusun pada sejumlah dokumen administrasi yang diduga digunakan dalam proses tertentu di lingkungan pemerintahan desa. Hingga saat ini, Unit Tahbang Polres Bulukumba masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Masyarakat berharap proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejumlah tokoh masyarakat juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan yang terbuka terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk mengenai alasan dilakukannya pemeriksaan laboratorium forensik ulang. Masyarakat Desa Benteng Malewang berharap Polres Bulukumba dapat menuntaskan perkara ini secara transparan dan berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Kasus ini dinilai penting untuk mendapatkan kepastian hukum mengingat menyangkut dugaan pemalsuan dokumen yang berpotensi mempengaruhi administrasi pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik sesuai fakta yang terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sumber: Heri syam – Penanggung Jawab Masyarakat Benteng Malewang bersatu

Bulukumba, Daerah, Pemerintahan, Pemuda

Semmi Cabang Bulukumba Menolak Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes

Ruminews.id – Mencermati kondisi perekonomian nasional saat ini yang semakin memprihatinkan, khususnya dengan nilai tukar Rupiah yang menembus angka Rp 17.994 per Dolar AS perhari ini, kami menilai bahwa keberlanjutan kondisi ini akan memicu inflasi di seluruh daerah di Indonesia. Dampak yang tak terelakkan adalah kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan pokok masyarakat. Serta kami Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa masyarakat desa tidak terdampak langsung oleh fluktuasi nilai Dolar, kami menegaskan bahwa argumentasi tersebut kurang tepat. Meski transaksi di desa menggunakan Rupiah, seluruh sistem ekspor-impor dan rantai pasok barang kebutuhan masyarakat tetap bergantung pada Dolar AS. Tekanan inflasi yang diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar akan tetap dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk segera mengevaluasi program-program yang membebani anggaran negara secara signifikan. Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan serta Koperasi Merah Putih (KOPDES), serta kami menyoroti indikasi keuntungan berlebih pada tiap unit dapur penyedia. Pemerintah harus segera melakukan audit dan pemeriksaan ketat di setiap dapur MBG guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran. Kami, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bulukumba, merasa prihatin atas arah masa depan bangsa di tengah kebijakan yang dinilai tidak populis. Program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) dianggap membebani APBN sehingga berdampak negatif pada sektor lain, seperti 39 pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejumlah daerah. Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan program-program yang bersifat pemaksaan jika dampaknya merugikan stabilitas fiskal. Kemudian ketika kita melihat kondisi Dapur MBG saat ini program yang begitu membebani APBN, serta ketika kita sampaikan apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat saat ini lebih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang luas. Dengan memiliki pekerjaan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka. Selain itu, kami juga menyoroti efektivitas program MBG yang dipertanyakan, menyusul adanya beberapa kasus keracunan makanan di lapangan. Pemerintah harus segera bertindak tegas dengan memeriksa seluruh dapur MBG di Indonesia. Kami menduga program ini telah menjadi ladang bisnis bagi oknum pejabat yang bersembunyi di balik nama pihak lain sebagai pemilik dapur. Hal ini hanya akan memperlebar kesenjangan sosial, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Kami dari serikat mahasiswa muslimin indonesia dengan tegas menolak kehadiran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KOPDES) yang membebani Negara. Sumber: Andika Pratama – Ketua Semmi Cabang Bulukumba

Scroll to Top