Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Nasional, Pemerintahan, Politik

Iin Nirmala Mahasiswa Kebidanan Stikes Nani Respon Mundurnya Saraswati dari DPR: Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Panutan!

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Senayan kembali bergemuruh. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, sosok perempuan muda yang selama ini menempati kursi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan: mundur dari jabatannya. Dalam video singkat di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025), Saraswati—keponakan Presiden Prabowo Subianto—menyampaikan pamit dengan nada lirih, seraya meminta maaf atas pernyataan lama yang kembali menjadi sorotan publik. Keputusan ini sontak memantik reaksi beragam. Ada yang menyayangkan, ada pula yang menganggapnya konsekuensi politik. Namun bagi sebagian kalangan muda, ini adalah kehilangan yang nyata. Salah satunya datang dari Iin Nirmala, mahasiswa kebidanan Stikes Nani. Ia menilai mundurnya Saraswati tak hanya mengurangi kekuatan Gerindra di parlemen, tetapi juga mengurangi representasi suara perempuan dan generasi muda di pusat kekuasaan. “Bagi kami kaum muda, apalagi perempuan, sosok Mbak Sara itu panutan. Beliau berani bersuara untuk hak-hak yang sering terabaikan, termasuk disabilitas, perempuan, dan generasi muda. Kehilangan beliau sama saja dengan kehilangan ruang inspirasi di DPR,” ujar Iin. Iin menambahkan, sebagai mahasiswa kebidanan, ia sering melihat bagaimana perempuan masih kerap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan penting. Kehadiran Saraswati di parlemen, katanya, menjadi semacam simbol bahwa suara perempuan bisa menembus ruang politik yang kerap didominasi laki-laki. “Seharusnya Gerindra bisa menimbang ulang keputusan ini. Bukan soal politik semata, tapi soal menjaga wajah parlemen agar tetap ramah bagi suara muda dan perempuan,” tegasnya. Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyatakan tetap menghormati keputusan Saraswati. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan yang menjadi polemik hanyalah bentuk motivasi, bukan penghinaan. Namun, mekanisme partai tetap harus berjalan. “Fraksi menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami harap masyarakat bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, publik bertanya-tanya: apakah ini adalah senjakala bagi suara muda dan perempuan di Senayan? Ataukah, justru menjadi babak baru bagi Saraswati untuk memperjuangkan idealismenya di luar gedung parlemen?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aditya Putra Asnawing Ketum Semmi Sulsel 2020-2023 merespon Saraswati Mundur dari DPR, Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Suara!

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Keheningan yang tak biasa datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, perempuan muda yang selama ini berdiri di garis depan Komisi VII DPR RI, tiba-tiba memilih untuk undur diri. Dalam sebuah video singkat yang ia unggah di Instagram, Rabu (10/9/2025), Sara menyampaikan salam perpisahan, disertai permintaan maaf atas kata-kata lama yang kembali digugat publik. Tetapi keputusannya tak berhenti di ranah pribadi. Mundurnya Sara, keponakan Presiden Prabowo Subianto, segera memantik riuh. Spekulasi berhamburan, sebagian sinis, sebagian iba, sebagian lain hanya menebar dugaan. Ketum Semmi Sulsel 2020-2023, Aditya Putra Asnawing, menyebut langkah Sara adalah kehilangan besar. Bukan hanya untuk Partai Gerindra, melainkan juga untuk wajah muda politik Indonesia. “Beliau adalah representasi anak muda dan perempuan. Suara yang menghidupkan harapan agar parlemen tidak kering dari perspektif mereka. Maka dari itu, kami meminta Fraksi Gerindra meninjau ulang pengunduran diri ini,” ucap Aditya. Aditya mengingatkan publik akan jejak yang telah ditinggalkan Sara. Ia dikenal sebagai legislator yang menaruh perhatian serius pada hak-hak penyandang disabilitas, membela ruang hidup yang setara bagi perempuan, serta memberi jalan luas bagi generasi muda untuk mengasah diri dan berani bersaing di panggung nasional. Sementara itu, Fraksi Gerindra memilih menaruh hormat pada keputusan Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan Sara di sebuah podcast yang sempat ramai dibicarakan sebenarnya bernada motivasi, bukan masalah. Namun, proses partai harus tetap berjalan. “Per hari ini, fraksi sepakat menonaktifkan beliau sambil menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami berharap publik bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, pertanyaan menggantung di udara: apakah mundurnya Saraswati akan menjadi senjakala dari suara muda, suara perempuan, dan suara disabilitas di parlemen? Ataukah, justru ini adalah awal dari panggung baru yang lebih luas, di luar gedung yang selama ini membatasi langkahnya?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua GMNI Sulsel menyayangkan Kemunduran Sara: Gerindra Kehilangan Corong Anak Muda dan Perempuan?

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Langkah mengejutkan datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, resmi menyatakan mundur dari kursinya sebagai wakil rakyat periode 2024–2029. Keputusan itu ia sampaikan dengan nada lirih dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025). Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyertakan permintaan maaf, menyinggung kembali ucapan lamanya pada Februari 2025 yang sempat memantik kontroversi. Namun, mundurnya Sara—begitu ia akrab disapa—tak sekadar ditanggapi sebagai pilihan pribadi. Gelombang suara publik justru melahirkan spekulasi, dugaan, hingga penilaian yang berlapis-lapis. Di balik itu, terselip suara dari Sulawesi Selatan. Sarman Alamsyah Ketua Umum GMNI Sulsel, menilai keputusan Sara justru menjadi kerugian besar bagi Partai Gerindra, juga bagi generasi muda dan kaum perempuan yang selama ini ia wakili. “Bagi kami, Mbak Saraswati tetap dibutuhkan di parlemen. Ia adalah corong anak muda dan perempuan, suara yang selama ini berani melawan arus. Karenanya, pengunduran diri ini perlu ditinjau ulang oleh Fraksi Gerindra,” ujar Sarman tegas. Sarman menilai, Sara adalah korban dari framing buruk yang ditebar oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Padahal, jejak perjuangannya di Senayan tak bisa dihapus begitu saja. Ia tercatat sebagai sosok yang gigih memperjuangkan lahirnya undang-undang yang ramah bagi penyandang disabilitas, bersuara lantang untuk hak-hak perempuan, serta membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk menyalakan mimpinya dan tumbuh dengan gagah di panggung nasional. “Kerja-kerja yang dilakukan Mbak Saraswati begitu nyata. Ia hadir bersama kami, khususnya GMNI Sulsel, bukan sekadar simbol. Desember 2024, kehadiran beliau adalah bukti kepeduliannya membangun sinergi dengan anak muda bangsa ini,” tambah Sarman. Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati langkah yang diambil Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pengunduran diri itu sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan Sara dalam podcast yang sempat menjadi sorotan, sebenarnya dimaksudkan untuk memberi semangat pada perempuan agar terlibat dalam ruang ekonomi kreatif. “Kami melihat kontennya baik-baik saja, bahkan inspiratif. Namun, keputusan itu tetap kami hormati. Per hari ini, fraksi telah menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai,” ujar Bambang. Kini, jejak langkah Sara di parlemen mungkin terhenti, tapi gema perjuangannya masih menyisakan pertanyaan: akankah suara muda, suara perempuan, dan suara kaum disabilitas kehilangan salah satu pembelanya? Atau justru pengunduran diri ini menjadi pintu bagi babak baru yang lebih luas bagi seorang Rahayu Saraswati?

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB eSA Tantang Kampus: Demokrasi Bukan Formalita!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA (UKM SB Esa) menegaskan sikap kerasnya dalam dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis” yang digelar bersama Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar, Rabu (10/09) di Kampung Esa. Dialog ini menghadirkan Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM) sebagai narasumber, serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Acara ini menjadi forum konsolidasi mahasiswa seni untuk menyuarakan kegelisahan atas kondisi kampus dan demokrasi nasional yang kian terjebak dalam pragmatisme. Dalam forum, UKM SB eSA menyampaikan ultimatum moral kepada pihak kampus: berhenti memperlakukan seni sekadar pelengkap kegiatan formalitas. Seni harus menjadi ruang hidup bagi kritik mahasiswa, bukan dibungkam atau dipoles sebagai hiburan seremonial. “Kampus tanpa ruang kritis bukan lagi rumah ilmu, tapi pabrik birokrasi. Seni bukan pajangan, ia adalah bahasa perlawanan. Jika kampus tidak memberi ruang, mahasiswa akan merebutnya,” tegas perwakilan UKM SB Esa. Gunawan Hatmin menekankan bahwa seni adalah medium filsafat dan refleksi sosial yang menjaga daya kritis mahasiswa. Sementara Tawakkal Mahmud mengingatkan agar mahasiswa tidak larut dalam pragmatisme politik kampus, melainkan terus berperan sebagai motor demokrasi substansial. Kegiatan tidak berhenti pada ruang dialog. Pasca-diskusi, acara dilanjutkan dengan pementasan seni dari para pekerja seni kampus. Pertunjukan meliputi *teater, seni rupa, musik, sastra, hingga musikalisasi puisi* yang menggugah, menyuarakan keresahan generasi muda, dan sekaligus menghidupkan imajinasi demokrasi. Pementasan ini menjadi bukti nyata bahwa seni di kampus bukan hanya retorika, tetapi praktik nyata perlawanan kultural. Dengan slogan “Seni Lawan Tirani”, UKM SB eSA bersama PSK Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang kritis dan menyalakan kembali nurani demokrasi di tengah kampus yang semakin birokratis. Dialog dan pementasan ini menjadi momentum penting bahwa mahasiswa seni tidak hanya mencipta karya, tetapi juga merawat kebebasan berpikir sebagai fondasi demokrasi.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB Esa Gandeng Pekerja Seni Kampus Makassar Gelar Dialog: Kampus dan Imaji Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

Makassar, 10 September 2025 – Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya (UKM SB) Esa bekerja sama dengan komunitas Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar sukses menggelar dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis”, yang berlangsung di Kampung Esa, Rabu (10/09). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM), serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Dalam paparannya, Gunawan Hatmin menekankan bahwa kampus seharusnya tidak hanya menjadi ruang akademik formal, tetapi juga arena dialektika ide yang menjaga nalar kritis mahasiswa. Menurutnya, seni merupakan medium reflektif untuk menghidupkan imajinasi demokrasi yang tengah menghadapi tantangan serius. Sementara itu, Tawakkal Mahmud menyoroti realitas demokrasi Indonesia yang semakin pragmatis dan sarat kepentingan elit. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan komunitas seni dalam membuka ruang alternatif bagi kritik dan partisipasi publik, terutama menghadapi fenomena yang ia sebut sebagai “reset demokrasi”. Kegiatan dialog ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pekerja seni kampus dengan gerakan mahasiswa dalam merawat tradisi intelektual yang kritis, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan mengusung slogan “Seni Lawan Tirani”, acara ini tidak hanya menghadirkan diskusi mendalam, tetapi juga menegaskan komitmen pekerja seni muda untuk menghadirkan karya dan ruang kebudayaan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi. “Kolaborasi UKM SB Esa dan PSK Makassar adalah bentuk ikhtiar menghadirkan kampus yang hidup, berjiwa kritis, serta mampu menjembatani gagasan demokrasi dengan ekspresi seni,” ujar panitia pelaksana dalam keterangannya. Dialog ini diharapkan menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas, di mana seni tidak sekadar ekspresi estetis, tetapi juga menjadi instrumen kebudayaan untuk memperkuat demokrasi dan melawan segala bentuk hegemoni.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah. Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal. “Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito. Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban. Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya. Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan. “Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Dua Menteri Kabinet Prabowo–Gibran Apresiasi Gebrakan Layanan Publik Pemkot Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran. Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmrn pelayanan publik kepala masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC. Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online. Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar. Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu. “Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya. Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil. “Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya. Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya. Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar. Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan. “Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya. “Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya. Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar. Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. “Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya. Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot. Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar. Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya. “Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya. “Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya. Sedangkan, Wakil Wali Kota

Hukum & Kriminal, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Ekonomi, Jakarta, Nasional

Ketum DPP IKA ISMEI: Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilainya membawa harapan baru.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta, 10 September 2025 – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) periode 2025–2030 resmi dilantik di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/9). Organisasi alumni yang baru terbentuk pada Maret 2025 ini mengusung tema besar “Indonesianomic: Wujudkan Pasal 33 UUD 1945.” Ketua Umum DPP IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran IKA ISMEI lahir dari semangat aktivisme mahasiswa yang pernah berjuang di bawah panji ISMEI. Kini, semangat tersebut diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. “Kehadiran IKA ISMEI bukan hanya simbolik, tetapi harus memberi manfaat dan substansi. Kita lahir dari rahim aktivisme mahasiswa, dan kini saatnya ikut berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya membawa harapan baru melalui program-program ekonomi yang menyentuh masyarakat luas. Ia menekankan bahwa IKA ISMEI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya menyampaikan kritik konstruktif, tetapi juga menawarkan solusi nyata yang berpihak kepada rakyat. Visi Indonesianomic Dalam arah barunya, DPP IKA ISMEI memperkenalkan visi Indonesianomic yang ditopang oleh empat pilar utama: Ketahanan pangan – memperkuat sektor pangan agar Indonesia berdaulat dan mandiri. Kedaulatan energi – mendorong terwujudnya swasembada energi nasional. UMKM naik kelas – membantu usaha kecil berkembang agar mampu bersaing di level nasional maupun global. Penguatan pendidikan – meningkatkan kapasitas generasi muda agar memiliki daya saing unggul. Bahtiar menegaskan, keempat pilar tersebut bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan solusi strategis atas tantangan bangsa di tengah dinamika ekonomi global. Rangkaian Acara Pelantikan DPP IKA ISMEI 2025–2030 turut dirangkaikan dengan Talkshow IKA ISMEI yang membahas isu-isu strategis seperti transisi energi dan hilirisasi mineral, swasembada pangan dan stabilitas harga, serta penguatan UMKM sebagai motor ekonomi inklusif dan berdaya saing global. Selepas talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP IKA ISMEI untuk merumuskan program kerja kepengurusan baru. Forum ini diharapkan menghasilkan roadmap konkret bagi kontribusi alumni terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tonggak Baru Dengan dukungan penuh berbagai pihak, termasuk Arkara Group sebagai sponsor utama, pengukuhan ini menandai tonggak baru perjalanan IKA ISMEI. Organisasi ini bertekad memperluas kiprah alumni, memperkuat jejaring, sekaligus mengawal amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaulat.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Reshuffle Sri Mulyani Antara Tekhnokrasi dan Geopolitik.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru. Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar. Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar. Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah. Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru. Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik. Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”? [Erwin]

Scroll to Top