Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Festival Daur Bumi 2025, Langkah Nyata Makassar Menuju Kota Bebas Sampah 2029

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai

Opini, Pemerintahan

Demokrasi Digital: Ketika Warganet Lebih Berkuasa daripada Wakil Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Tidak ada yang lebih lucu sekaligus lebih mengkhawatirkan dari kenyataan bahwa di era sekarang, seorang warganet dengan akun anonim bisa menggerakkan negara lebih cepat daripada lembaga legislatif yang dibayar untuk bekerja penuh waktu. Kita hidup di zaman ketika parlemen sedang rapat, tetapi keputusan publik justru diambil di kolom komentar Instagram. Demokrasi memang berasal dari kata demos (rakyat) tetapi siapa sangka rakyat masa kini hadir bukan di ruang sidang, melainkan di timeline? Fenomena ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana pemerintah atau aparat sering bergerak hanya setelah sebuah konten viral. Sudah berulang kali terjadi, misalnya kasus pungli di sebuah pelabuhan yang bertahun-tahun dikeluhkan sopir, namun baru dibersihkan total setelah rekaman warganet menyebar di TikTok. Atau kasus bullying di sekolah yang sebenarnya diketahui lingkungan sekitar, tetapi baru ditindak serius setelah video beredar luas dan mengguncang emosi publik. Bahkan banyak persoalan pelayanan publik, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga kantor desa, baru mendapat perhatian setelah unggahan seseorang ditonton jutaan kali. Dahulu laporan resmi bisa berbulan-bulan menunggu proses, sekarang video 20 detik bisa membuat satu dinas melakukan jumpa pers sebelum jam makan siang. Inilah bentuk baru dari “parlemen bayangan”, yaitu warganet. Mereka bukan kumpulan orang yang duduk di kursi empuk, tetapi kumpulan jempol yang bergerak cepat, emosional, dan tidak jarang impulsif. Ketika sebuah isu mencuat, pemerintah pun bergeser dari pola kerja yang berorientasi jangka panjang menuju pola kerja pemadam kebakaran. Kebijakan negara sering terlihat bukan sebagai hasil perencanaan matang, melainkan sebagai reaksi panik terhadap keributan digital. Yang tadinya perdebatan kebijakan, berubah menjadi lomba siapa yang paling cepat meredam viralitas. Namun menariknya, kekuasaan warganet hanya wajah depan dari kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya adalah algoritma. Ia adalah aktor tak terlihat yang menentukan mana isu besar dan mana isu remeh yang tiba-tiba menjadi penting. Kita bisa melihat bagaimana drama selebriti dapat mengalahkan pembahasan RUU penting, atau bagaimana perdebatan sepele mampu mengubur isu serius seperti kerusakan hutan atau konflik agraria. Ini bukan karena publik tidak peduli, tetapi karena algoritma lebih suka memancing amarah dan keterkejutan ketimbang menyediakan ruang refleksi. Alhasil, politik kita sering bergerak mengikuti apa yang memancing sentimen, bukan apa yang membutuhkan perhatian. Contoh-contoh lain makin menguatkan gambaran ini. Jalan rusak di daerah tertentu baru diperbaiki setelah seorang warganet mengunggah video sambil marah-marah dan tagarnya trending. Kasus kekerasan tertentu baru ditangani cepat setelah publik secara masif memberi tekanan lewat Twitter. Bahkan beberapa kementerian pernah membatalkan atau meninjau ulang aturan hanya dalam hitungan jam setelah trending negatif, seolah-olah suara terbanyak bukan lagi berasal dari pemilu, tetapi dari kolom komentar. Namun tentu saja, tak semua ini buruk. Tekanan warganet kadang menjadi alat pengawasan yang lebih efektif dibanding mekanisme formal. Banyak ketidakadilan baru terungkap karena media sosial menyorotinya. Banyak korban baru mendapat keadilan karena publik berdiri di belakang mereka. Namun, kekuatan yang besar selalu membawa risiko yang besar pula. Ketika negara berjalan bukan berdasarkan prioritas strategis, tetapi berdasarkan siklus viralitas, maka arah kita ditentukan oleh emosi pekanan, bukan visi jangka panjang. Di sinilah inti persoalannya. Demokrasi tetap membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, lembaga yang berfungsi, dan kebijakan yang disusun dengan nalar. Warganet boleh bersuara, marah, mendesak, bahkan menertawakan kekuasaan karena itu bagian dari dinamika sehat dalam negara demokratis. Namun negara tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh trending topic. Masa depan bangsa terlalu penting untuk ditentukan oleh algoritma yang tidak pernah ikut pemilu. Yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar ruang publik yang lebih ramai, tetapi ruang publik yang lebih jernih. Kita memerlukan keberanian baru, berupa keberanian untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk memilah mana isu yang sekadar viral dan mana yang sungguh penting. Tanpa kemampuan itu, demokrasi akan tetap hidup, tetapi hidup sebagai demokrasi yang gelisah, diombang-ambingkan bukan oleh kebijaksanaan, melainkan oleh badai komentar yang datang dan pergi. Dan jika kita ingin demokrasi tetap sehat, kita harus mulai membangun kesadaran kolektif bahwa suara yang keras tidak selalu benar, dan perhatian yang besar tidak selalu menunjukkan prioritas. Sebab dalam dunia yang dipenuhi keributan digital, tugas utama warga negara adalah menjaga kejernihan. Hanya dengan kejernihan itulah kita bisa memastikan bahwa kekuatan warganet menjadi berkah bagi demokrasi, bukan jebakan yang membuat negara selalu berlari mengikuti ritme trending. [Erwin]

Daerah, Parigi Moutong

Darurat Pangan Parimo: Tambang Hancurkan Sawah dan Abaikan LP2B

Tinggalkan Komentar / Daerah, Parigi Moutong /

ruminews.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tengah menghadapi krisis agraria yang dipicu oleh aktivitas pertambangan, di mana masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya, menolak keras eksploitasi demi mempertahankan tanah, air, dan sumber penghidupan mereka. Penolakan ini bahkan telah memakan korban jiwa saat penyampaian aspirasi, seperti yang terjadi pada salah satu pemuda yang berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, beberapa tahun lalu. Konflik ini secara langsung mengancam kedaulatan pangan regional yang ditopang oleh pertanian, sektor ekonomi utama Parimo, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Parigi Moutong secara historis merupakan daerah penopang utama ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, dengan realisasi produksi padi mencapai 313 ribu ton pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir (2023-2025), dampak terberat terlihat dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari air irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sawah di wilayah Kecamatan Kasimbar dan sekitarnya terancam gagal panen dengan potensi kerugian mencapai 6.000 hektare, dan sekitar 80 hektare lahan di wilayah Kayuboko/Olaya menjadi tidak produktif. Menyikapi darurat lingkungan dan pangan ini, Aswandi, pemuda dari Kecamatan Kasimbar yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Makassar, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin tambang yang merusak dan fokus pada rehabilitasi agroekologi, memprioritaskan perlindungan mutlak lahan pertanian di atas kepentingan ekstraktif. Maka dalam hal ini, Pemda harus mengambil langkah tegas dengan segera mencabut izin tambang yang merusak dan menertibkan tambang ilegal (PETI) untuk menghentikan pencemaran air dan lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum dan tata ruang mutlak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda

Refleksi Akhir Tahun Kabinet Merah Putih: Krisis Legitimasi Rakyat hingga Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda /

Ruminews.id – Memasuki penghujung tahun, kinerja Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait merosotnya legitimasi rakyat akibat serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Kesenjangan antara kehendak publik dan arah kebijakan pemerintah semakin melebar, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan ekologis hingga berbagai keputusan strategis yang lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ancaman krisis ekologi yang semakin nyata, banjir dimana-mana, polusi, dan degradasi lingkungan hidup yanf sangat mencekam bagi masyarakat adat.  sementara pemerintah belum menunjukkan langkah transformatif yang memadai untuk menghadapinya. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, menandai krisis legitimasi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi genting tersebut, percepatan reformasi hukum di lingkungan aparat penegak hukum menjadi urgensi yang tak bisa ditunda. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif merupakan fondasi legitimasi sebuah pemerintahan yang demokratis. Reformasi Polri pun perlu dipacu dengan agenda perubahan substansial, baik dari aspek profesionalitas, integritas, maupun perspektif kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis. Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat pemberdayaan pemuda sebagai modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa investasi besar pada pendidikan, kepemimpinan, teknologi, dan ekosistem kreativitas pemuda, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Hingga pada akhirnya narasinya Indonesia emas berubah menjadi indonesia Cemas. Di sisi lain, gagasan pembaruan konstitusi juga perlu menjadi agenda nasional. Ditengah krisis ekologi yang semakin menguat dan berdampak signifikan terhadap hajat hidup rakyat, penulis mendorong Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dengan menambahkan frasa “pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan” pada Pasal 28H ayat (1). Penegasan konstitusional ini penting sebagai bentuk penyempurnaan UUD 1945 agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis masa kini. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis ke dalam konstitusi, negara memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tunduk pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan legitimasi negara di mata publik sekaligus menciptakan arah pembangunan yang lebih visioner dan bertanggung jawab. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penulis menawarkan tiga rekomendasi gagasan strategis. Pertama, pemerintah perlu mendorong gagasan Green Democracy Sultan Baktiar Najamudin dalam setiap proses pembuatan kebijakan di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi hijau memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Kedua, Indonesia perlu memajukan gagasan Green Diplomacy sebagai fondasi baru dalam kerja sama luar negeri. Di tengah krisis iklim global, diplomasi berbasis keberlanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekologis di kawasan dan dunia. Ketiga, agenda percepatan reformasi Polri harus memasukkan gagasan Green Policing Herry Heryawan sebagai prioritas utama, sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif ekologis yang kuat dalam mencegah dan menindak kejahatan lingkungan. Refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah pembangunan nasional. Tanpa reformasi yang berani, terukur, dan berorientasi ekologis, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis legitimasi dan krisis lingkungan yang saling memperparah. Tahun baru harus dibuka dengan komitmen baru agar komitmen tersebut untuk memperkuat demokrasi hijau, diplomasi hijau, penegakan hukum hijau, dan konstitusi hijau sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Hadirkan Owner Lazuna & Polkadot, UMKM Belajar Strategi Bisnis Pemasaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

Ruminews.id – UMKM binaan Inkubator Makassar belajar strategi bisnis pemasaran dengan menghadirkan praktisi sekaligus pemilik usaha Lazuna Chicken dan Polkadot. Pelatihan dengan tema “Scale Up UMKM: Mindset Tangguh & Strategi Go Online yang Efektif” ini membahas bagaimana awal mula sebuah usaha berkembang dengan memetakan pasar. (Jumat, 12/12/2025). ‘Banyak UMKM gagal berkembang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah calon konsumen’ beber Hasdar Haedar Pemilik Lazuna Chicken. Selain itu, pelatihan juga dilanjutkan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. ‘Jika diet butuh proses, pemasaran juga seperti itu’ kutipan dari slide Aini Darmansyah pemilik Polkadot. Sebagai program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Inkubator UMKM menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. Pelatihan ini dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kota Makassar dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Opini

LKIII BADKO HMI PAPUA BARAT – PAPUA BARAT DAYA: Raja Ampat, Geo-Politik Pasifik dan Peran Kader HMI Dalam Menentukan Arah Indonesia

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Raja Ampat adalah lebih dari sebuah tempat. Ia sebuah metafora yang hidup. Dalam palet birunya yang memukau, tersembunyi sebuah paradoks, bisa menjadi pusat dari segala sesuatu yang disebut keanekaragaman hayati, sekaligus pinggiran dari peta-peta geopolitik yang digambar dengan tinta besi. Indonesia bukan sekadar tempat apa lagi sebatas nama, melainkan sebuah pertanyaan terbuka yang diteriakkan ombak kepada angin Pasifik. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik bukanlah pemisah. Mereka adalah penghubung dalam teori Archipelagic Mahan. Yang menghubungkan lalu lalang kapal-kapal perang dan kapal-kapal niaga. Tak hanya konsep geografis namun menjadi sebuah arena sekaligus penghubung. Sebuah theatre—tempat di mana Amerika Serikat, dengan segala forward presencenya, bercakap-cakap dalam bahasa aliansi. Tempat di mana Tiongkok menulis narasi baru investasi dan sabuk maritim. Di peta yang besar ini, Raja Ampat adalah sebuah titik yang kecil namun bernyali. Keindahannya yang memikat adalah daya tarik tersendiri, sekaligus kerentanannya. Konservasi bahari berkelindan dengan keamanan maritim. Drone bawah air peneliti mungkin berenang di perairan yang sama dengan mata-mata asing. Ini bukan lagi soal siapa yang memiliki apa, tetapi siapa yang dapat mempengaruhi. Dan pengaruh itu adalah bayangan yang jatuh dari kapal induk yang berlayar jauh di utara. Namun, ada sebuah krisis yang lebih sunyi, yang tak terdengar oleh radar. Permukaan air laut yang naik beberapa sentimeter setiap tahunnya adalah sebuah deklarasi perang yang lambat dan tak bersuara terhadap pulau-pulau. Bagi dunia, ini adalah isu iklim. Bagi masyarakat pesisir Papua, ini adalah soal hilangnya tonggak sejarah, erosi ingatan kolektif yang ditandai oleh pohon dan batu. Di sini, di garis depan perubahan iklim, geopolitik berwajah tampak cemas. Maka, mempercakapkan kedaulatan tak lagi cukup. Yang harus diperjuangkan adalah “ketahanan” (resilience)—ketahanan ekologis, ketahanan pangan, ketahanan budaya. Inilah esensi sebenarnya dari Wawasan Nusantara di abad ke-21. Tidak sekadar menegaskan batas, tetapi memperkuat isi dari dalam. Masyarakat kita sering terjebak dalam sebuah ilusi dikotomis, globalis versus lokalisme. Seolah harus memilih antara membuka diri sampai tenggelam atau mengunci pintu rapat-rapat. Padahal, masa depan terletak justru pada kemampuan menjadi “glokal” dalam arti berpikir setajam mata elang yang melihat seluruh panorama, namun bertindak selincah cendrawasih yang hanya hidup di hutan asli Papua. Kita harus menjadi tuan rumah yang percaya diri di pesta global, sembari terus merawat kebun sendiri yang berisi umbi-umbian tradisional, bukan hanya tanaman hias untuk dijual. Di sinilah sebuah organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan relevansinya yang baru. Sejarah mencatatnya sebagai “kawah candradimuka” bagi calon-calon pemimpin bangsa. Namun, kepemimpinan macam apa yang dibutuhkan hari ini? Pertama, kader HMI harus menjadi penerjemah yang piawai. Menerjemahkan bahasa hukum laut internasional yang rumit menjadi bahasa gerakan masyarakat adat. Menerjemahkan laporan ilmiah tentang acidifikasi laut menjadi program aksi nyata di kampung-kampung. Mereka mesti menjadi jembatan antara diskusi high-level di Jakarta atau New York dengan realitas sehari-hari di Waisai. Peran ini menuntut kecerdasan yang tidak hanya teknis, tetapi juga emosional, simbolis dan kultural. Kedua, mereka harus menjadi arsitek kesetaraan. Kesetaraan yang pertama adalah antara pengetahuan barat dan kearifan timur. Ilmu pengelolaan laut modern harus didialogkan dengan sasi laut, hukum adat yang mengatur pantang panen. Kesetaraan yang kedua, dan tak kalah penting, adalah gender. Membangun masa depan bangsa mustahil dilakukan dengan hanya setengah tenaga dan setengah perspektif. Kader HMI, dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, memiliki tanggung jawab moral harga mati untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi memimpin—mulai dari diskusi hingga eksekusi di lapangan. Akhir kata, kita kembali ke laut. Ada sebuah perahu nelayan yang sedang diperbaiki di pantai. Papan-papannya berasal dari pepohonan yang akarnya menghunjam di tanah Papua. Talinya terbuat dari serat alam yang dipintal oleh tangan yang tabah. Perahu itu adalah sebuah dunia kecil, lokal dalam materialnya, namun global dalam semangatnya untuk mengarungi samudera yang tak berbatas. Mungkin itulah perumpaan yang tepat untuk kader HMI hari ini. Menjadi perahu yang kokoh karena asal-usulnya, kemudian berani karena tujuannya. Masa depan bangsa tidak ditulis di atas air yang bergejolak, melainkan di dalam hati nurani dan pikiran para anak muda yang sanggup merenungi Raja Ampat bukan sekadar sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai cermin untuk melihat jati diri kita yang paling dalam di tengah pusaran ketegangan global. Kita berharap, yang terjadi kemudian bukanlah pragmatisme sempit, tetapi sikap tegas organisasi.

Daerah, Soppeng

KPU Soppeng Gencarkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Kelompok Rentan Desa Lompulle Jadi Sasaran Utama

Tinggalkan Komentar / Daerah, Soppeng /

ruminews.id, Soppeng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas demokrasi melalui program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Kali ini, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih difokuskan pada segmen Kelompok Rentan di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Kegiatan penting ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Lompulle, dengan tujuan utama memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses informasi yang memadai dan pemahaman yang setara mengenai hak-hak politik mereka. Acara dibuka tepat waktu dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Lompulle. Sekretaris Desa Lompulle, Usman, A.Md dalam sambutannya menegaskan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif KPU. Beliau juga memberikan arahan substantif mengenai pentingnya memelihara kehidupan demokrasi di tingkat lingkungan desa, serta bagaimana partisipasi aktif dapat mendorong pembangunan desa yang lebih baik. Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari strategi KPU Soppeng untuk mempersiapkan pemilih menghadapi pemilu di masa mendatang. “Pendidikan pemilih adalah investasi jangka panjang kita. Kami fokus menyasar Kelompok Rentan di Desa Lompulle agar hak pilih mereka tidak terabaikan. Tujuan kami adalah mewujudkan pemilih yang cerdas, mandiri, dan berpartisipasi penuh,” ujar Bapak Risal. Beliau juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Lompulle, khususnya kepada Bapak Kepala Desa A. Amri, yang telah memfasilitasi dan menyediakan Aula Kantor Desa sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi ini, menunjukkan sinergi positif antara KPU dan pemerintah desa. Sebagai penanggung jawab program, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM), Bapak Lanyala Soewarno, secara langsung memimpin jalannya kegiatan. Beliau memoderatori sesi diskusi dan memastikan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Bapak Lanyala Soewarno menyampaikan bahwa Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Desa Lompulle ini berfokus pada pendekatan humanis. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk transfer informasi, tapi untuk mendengar langsung kendala dan aspirasi Kelompok Rentan. Partisipasi mereka sangat krusial, dan kami berkomitmen membuat proses pemilu lebih inklusif bagi setiap individu di Soppeng,” tegasnya. Sesi materi utama diisi oleh Ibu Endra Erawati, mantan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng, yang bertindak sebagai Narasumber. Materi yang disajikan berfokus pada penguatan pemahaman dasar kepemiluan diantaranya ; 1. Hak Pilih sebagai Warga Negara: Penjelasan mendasar mengenai hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. 2. ⁠Partisipasi Pemilih, Terkhusus Pemilih Rentan: Strategi dan langkah praktis untuk meningkatkan partisipasi, serta regulasi yang melindungi hak-hak Kelompok Rentan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 3. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB): Edukasi mengenai pentingnya memastikan nama terdaftar dalam Data Pemilih dan prosedur pelaporan jika ada ketidaksesuaian data. Pentingnya pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus dan peran aktif masyarakat dalam pengecekan status kependudukan dan daftar pemilih. 4. Mekanisme Pencoblosan: Simulasi dan penjelasan rinci mengenai prosedur mencoblos yang benar, mulai dari menerima surat suara hingga memasukkannya ke kotak suara, dengan penekanan pada kemudahan akses bagi pemilih rentan. 5. Gambaran Sederhana Pemilu dan Pemilihan: Penjelasan ringkas mengenai tahapan umum dalam Pemilu (Presiden dan Legislatif) dan Pemilihan (Kepala Daerah) untuk memberikan pemahaman kontekstual kepada peserta. 6. Asas dan Prinsip Pemilu: Pemaparan mengenai enam asas Pemilu (Luber Jurdil) dan bagaimana implementasinya harus menjamin keadilan bagi seluruh pemilih. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Sekretariat KPU Soppeng, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Hadir mendampingi adalah Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ibu Sitti Rahmawati, dan Kasubag Teknis dan Hukum, Ibu Murtina, beserta seluruh staf KPU Kabupaten Soppeng yang bertugas memastikan kelancaran teknis dan administrasi acara. Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang antusias dari masyarakat, menandakan tingginya minat warga Desa Lompulle terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Berkibar Raih Prestasi, 10 Sekolah Sabet Penghargaan Adiwiyata 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kembali mendapat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Komitmen kota ini dalam mendorong pendidikan berwawasan lingkungan berbuah manis lewat Penganugerahan Adiwiyata 2025 yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, kepada 10 sekolah asal Makassar yang berhasil lolos penilaian ketat program Adiwiyata tingkat nasional. Piagam diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, didampingi para kepala sekolah penerima penghargaan, mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh pihak, mulai dari Pemerintah kota, guru, murid, hingga orang tua dalam membangun budaya peduli lingkungan di sekolah-sekolah Makassar,” ujar Achi, usai menerima penghargaan. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Makassar terus bergerak maju dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Satu sekolah berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri, sementara sembilan lainnya mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional 2025. Adapun daftar sekolah penerima penghargaan adalah sebagai berikut: Adiwiyata Mandiri 2025. UPT SPF SDN Mangkura 1, sedangkan Sekolah penerima Adiwiyata Nasional 2025 yakni SD Inpres Kassi-Kassi, SD Inpres Kelapa Tiga 1, SD Pongtiku II. Kemudian, SD Minasa Upa, SD IKIP Bara-baraya II, SD Mangkura IV, SD Mangasa, SD Komp IKIP 1, SD Sudirman III. Lebih lanjut Achi Soleman, mengungkapkan syukur atas prestasi tersebut. Ia menyebut, penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah di Makassar. “Kita bersyukur, ada 10 Sekolah, telah berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang peduli dan berbudaya lingkungan kita,” ujarnya. Secara nasional ada 258 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri dan 752 Adiwiyata Nasional. Ini menunjukkan bahwa gerakan sekolah berbudaya lingkungan terus berkembang dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya 10 sekolah yang meraih penghargaan, kami berharap ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk juga bisa masuk dalam kategori Adiwiyata Mandiri maupun Nasional,” kata Achi. Achi menegaskan bahwa capaian Adiwiyata tidak diraih secara instan. Sekolah harus menunjukkan program lingkungan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penilaian yang menjadi tolok ukur antara lain. Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Program pengolahan daur ulang, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengomposan dan pemilahan sampah Kemudian, penanaman pohon, tanaman obat, dan tanaman hias, edukasi dan pembelajaran terkait pengelolaan lingkungan, kebersihan sanitasi dan drainase sekolah, serta penghijauan serta pelestarian tanaman. Dia menemabahakan, Sekolah harus menunjukkan praktik baik yang dievaluasi secara konsisten. Pengelolaan sampah, pemilahan, pengomposan, hingga penggunaan kembali harus betul-betul berjalan. “Begitu pula sanitasi, drainase, kebersihan, dan penghijauan,” tutur mantan Kadis DP3A Kota Makassar. Menurut Achi, sepuluh sekolah yang meraih penghargaan tahun ini dapat menjadi role model bagi sekolah lainnya di Makassar dalam mengembangkan budaya peduli lingkungan. Dikatakan, bukan penghargaan yang diburu, tetapi konsistensi dalam pengelolaan dan isu lingkungan di tahun akan datang. “Bumi ini diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana mereka belajar mengelola lingkungan dengan sebaik mungkin, itulah yang utama,” jelasnya. Lanjut dia, untuk tahun ini jumlah peraih Adiwiyata di Makassar meningkat signifikan. Bahakan, tahun ini lebih banyak yang mendapatkan penghargaan. Dengan capaian ini, Kota Makassar semakin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya peduli lingkungan di sektor pendidikan serta memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan. “Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga menjadi awal yang baik untuk pengelolaan isu lingkungan di sekolah di Makassar,” tukasnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Donggala, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Studi Tiru Pengembangan UMKM: Pemkab Donggala Menyerap Ilmu di Inkubator UMKM Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Donggala, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar — Di bawah langit Makassar yang masih menyisakan kesejukan pagi, rombongan Pemerintah Kabupaten Donggala melangkah memasuki Inkubator UMKM Makassar. Langkah itu bukan sekadar kunjungan formal, melainkan perjalanan mencari cahaya, cahaya pengetahuan, inspirasi, dan model pemberdayaan yang telah tumbuh subur di kota ini. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyambut rombongan tersebut dengan hangat. Andi Tenri Beda, Kabid UKM, didampingi Khairul Umam selaku Manager Inkubator Bisnis Makassar beserta jajaran tim teknis, menjadi tuan rumah yang membuka pintu diskusi dan pengalaman (Selasa, 11/12/2025). Dalam perbincangan yang mengalir teduh, Andi Tenri Beda kembali mengenang bagaimana Inkubator UMKM Makassar pertama kali dirintis sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Sebelum Inkubator ini berdiri, kami banyak belajar, banyak berkeliling, menyerap referensi dari berbagai daerah, lalu merumuskan regulasi yang kokoh,” tuturnya. Sementara itu, Khairul Umam menambahkan gambaran tentang spirit awal Inkubator UMKM: mempercepat tumbuhnya bisnis lokal yang selama ini berjalan dengan berbagai keterbatasan. “Ada banyak usaha yang tumbuh perlahan, bertahun-tahun, tapi masih tersendat di persoalan legalitas maupun kemasan,” ujarnya. Bagi Pemkab Donggala, kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja melainkan perjalanan untuk memperkaya wawasan demi memajukan pelaku usaha di daerah mereka. Patakali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Donggala, menyampaikan harapannya dengan penuh ketulusan. “Tujuan kami datang adalah bersilaturahmi, belajar, dan menjadikan Inkubator UMKM Makassar sebagai rujukan dalam upaya memberdayakan pelaku usaha di Donggala,” katanya. Studi tiru ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan Pemkab Donggala, setelah sebelumnya mereka melakukan pertemuan di kantor Dinas Koperasi Kota Makassar di Balai Kota. Dengan dialog yang terjalin dan pengalaman yang dibagikan, perjalanan itu meninggalkan jejak harapan: bahwa dari Makassar, akan tumbuh inspirasi baru yang kelak menghidupkan semangat UMKM di bumi Donggala.

Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar

Guru PPPK di Polewali Mandar Mengeluhkan Dugaan Manipulasi SPMT yang Menghambat Pembayaran Gaji

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Polewali Mandar, Sulawesi Barat — Sejumlah guru PPPK di Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan keluhan terkait belum dibayarkannya gaji mereka sejak mulai bertugas. Para guru menyebut adanya dugaan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dirubah secara sepihak, sehingga berpotensi menghambat proses penggajian. Sejumlah guru menyatakan bahwa meskipun mereka telah mulai bekerja sejak tanggal yang tercantum dalam kontrak, SPMT yang menjadi dasar administrasi pembayaran gaji terjadi perubahan, atau penerbitannya berubah-ubah tanpa penjelasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya “permainan” dalam pengelolaan dokumen, yang berdampak langsung pada tertundanya hak-hak guru. “Kami sudah mengajar, sudah menjalankan tugas, tetapi gaji belum turun karena SPMT kami katanya belum diproses. Kami merasa ada kejanggalan. Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami dipenuhi,” ujar salah satu guru PPPK yang enggan disebutkan namanya. Para guru PPPK meminta pemerintah daerah untuk: 1. Memberikan klarifikasi resmi mengenai perubahan tanggal SPMT. 2. Menjamin transparansi proses administrasi PPPK, termasuk verifikasi SPMT, SK Pengangkatan, dan proses entry ke sistem keuangan. 3. Segera membayarkan seluruh tunggakan gaji tanpa menunda hak-hak guru lebih lama. 4. Menghindari praktik administrasi yang merugikan pegawai, terutama tenaga pendidik yang telah bekerja sesuai ketentuan. Para guru berharap pemerintah daerah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kelalaian atau penyimpangan administrasi.

Scroll to Top