Fikri Haikal, Author at ruminews

Golkar Giatkan Budaya Intelektual: Bedah Buku David Reeve Bongkar Akar Pemikiran dan Jati Diri Partai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta — Di Sekretariat DPP Partai Golkar, digelar acara Ngopi dan Diskusi Buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika”, karya David Reeve. Acara ini dihadiri para kader, tokoh partai, akademisi, dan pengamat — sebagai bagian dari upaya menggalakkan diskusi intelektual dan pemahaman mendalam mengenai sejarah serta pemikiran dasar Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji M. Sarmuji, selaku Sekjen, dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami alasan kelahiran dan orientasi awal partai. Menurut Sarmuji, Golkar pada awalnya dibentuk dari sekitar 97 organisasi fungsional non-politik — kemudian berkembang ke lebih dari 300 organisasi — sehingga karakter awal partai sangat menekankan meritokrasi, keahlian, dan kontribusi nyata (karya), bukan semata orientasi politik. “Tanpa memahami sejarah, para kader berpotensi mengalami disorientasi dalam mengambil keputusan.” — M. Sarmuji Sarmuji juga menyebut bahwa Golkar hingga kini dikenal memiliki sumber daya manusia berkualitas, dan bahwa memahami akar pemikiran partai adalah hal mendasar agar Golkar terus berada pada koridor visi pendiriannya. Sejarawan JJ Rizal JJ Rizal — sejarawan yang hadir dalam diskusi — menyatakan bahwa buku David Reeve adalah karya paling lengkap dan otoritatif tentang sejarah Golkar hingga saat ini. Rizal menegaskan bahwa akar gagasan Golkar tidak muncul secara tiba-tiba pada 1960-an atau 1970-an, tetapi sebenarnya berakar jauh ke dalam wacana kebangsaan Indonesia sejak tahun 1930-an. Perkembangan pemikiran kebangsaan, konstitusi kemerdekaan 1945, hingga dinamika politik tahun 1950-an dan 1960-an — semuanya ikut membentuk ide dasar Golkar. Dengan demikian, pemahaman terhadap sejarah tersebut — dari masa awal wacana kebangsaan hingga pascareformasi — penting agar publik dan kader Golkar memahami proses evolusi partai secara utuh. Penulis Buku David Reeve David Reeve penulis buku dalam presentasinya mengungkap bahwa minatnya meneliti Golkar muncul dari pengalamannya sejak 1969 sebagai diplomat di Indonesia. Kahadiran Golkar dalam Pemilu 1971 dengan perolehan suara besar menarik perhatian Reeve, sehingga ia membedah asal-usul dan evolusi Golkar — tidak hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai bagian dari tradisi kekaryaan dan organisasional non-politik di Indonesia. Menurut Reeve, gagasan ‘golongan karya’ sejatinya mewakili beragam elemen masyarakat — petani, buruh, guru, nelayan, pekerja — yang bersatu atas dasar karya dan kontribusi, bukan atas dasar ideologi asing atau struktur partai politik konvensional. Kader Muda Golkar Arief Rosyid Hasan Generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa harus memahami sejarah bukan sekadar sebagai konsumsi narasi, tetapi sebagai pijakan untuk membangun kesadaran politik dan budaya partisipasi yang berakar pada nilai karya, keahlian, dan kontribusi nyata. Upaya Golkar untuk mengarusutamakan budaya diskusi intelektual adalah langkah visioner dari Pimpinan Partai Golkar, menjamin bahwa partai tetap relevan, konsisten, dan berakar di akar rumput sekaligus berpikiran maju. Penutup Acara bedah buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika” bukan sekadar momen retrospeksi, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis membumikan tradisi diskusi, literasi politik, dan identitas dalam tubuh Golkar. Dengan memahami sejarah secara utuh — dari akar karya kekaryaan hingga transformasi menuju partai politik — Golkar diharapkan dapat terus berfungsi sebagai wadah karya kolektif, bukan sekadar alat politik.

Daerah, Makassar, Nasional, Politik

Tom Lembong Silaturahmi dengan Petinggi Gerakan Rakyat Sulsel, Tekankan Ekonomi UMKM dan Penguatan Literasi Digital

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM pada era Presiden Joko Widodo sekaligus Co-Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan, Tom Lembong, melakukan silaturahmi tertutup dengan jajaran pimpinan Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan, Rabu (10/12) siang. Pertemuan tersebut digelar di Restoran Ulu Juku, Jalan Ex Racing Center, dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh antusias. Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, Tom Lembong—yang dikenal sebagai tokoh Pejuang Keadilan—mengulas berbagai dinamika ekonomi nasional sembari menceritakan pengalaman pribadinya memperjuangkan nilai keadilan di ruang publik maupun dalam proses politik. Sesi diskusi berjalan hidup. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari isu posisi politik Anies Baswedan dan Tom Lembong dalam struktur Ormas maupun Partai Gerakan Rakyat, hingga arah gerakan yang tengah dibangun organisasi tersebut. Respons Tom yang lugas membuat diskusi makin cair dan produktif. Salah satu hal yang mendapat perhatian besar adalah gagasan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Tom menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam merumuskan program, agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari aspirasi warga, bukan semata dari elite birokrasi. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga akses pasar, pendampingan usaha, dan peningkatan kemampuan digital. Dalam konteks perubahan zaman, Tom menegaskan bahwa peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi, katanya, tidak bisa lagi dianggap sebagai opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar yang kian kompetitif. Di akhir pemaparannya, Tom menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha bekerja bersama mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. “Fokusnya harus pada penguatan bisnis dan ekonomi, karena di situlah manfaat paling nyata bisa dirasakan warga,” ujarnya. Sejumlah tokoh ormas Gerakan Rakyat Sulsel hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua Dewan Penasehat H. Gazali Suyuti, Bendahara Umum Irma Effendy, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, Ketua DPD GR Kabupaten Gowa A. Karim Alwie, Ketua DPD GR Maros A. Iqbal Dwi, serta sejumlah anggota dewan penasehat dan dewan pakar GR Sulsel. Tak ketinggalan fungsionaris dari Partai Gerakan Rakyat Sulsel. Tampak hadir Sekretaris DPW Partai GR Muh Zaynur Ridwan, Ketua DPD Makassar Firdaus Malie, Ketua DPD Parepare Muh. Syahrir, Ketua DPD Wajo Arman Nur Makarakka, dan Ketua DPD Luwu Sugiman Jusman. Silaturahmi ditutup dengan komitmen memperkuat kolaborasi dan konsolidasi gerakan menuju 2026, sekaligus memperdalam diskursus kebijakan publik yang berorientasi pada keberpihakan terhadap rakyat. Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan safari perdana Tom Lembong di luar Pulau Jawa yang terkait dengan ormas maupun partai Gerakan Rakyat. (*)

Pekanbaru, Pemuda

Green Innovation Week (GROW) ECO-GEDSI Riau, Green Leadership Indonesia (GLI)

Tinggalkan Komentar / Pekanbaru, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Pekanbaru, pada Selasa (9/12/2025). Sekolah Luar Biasa (SLB) Cendana Rumbai, Menyelenggarakan kegiatan penghijauan dan pendidikan lingkungan. Kegiatan ini menekankan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Tema ECO-GEDSI (Ecological-Gender Equality, Disability & Social Inclusion) menjadi panduan utama, mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam aksi lingkungan. Sebanyak puluhan bibit pohon ditanam dilingkungan sekolah dan dibagikan kepihak guru sekolah, dengan jenis yang dipilih secara khusus untuk manfaat ekologis dan edukatif, yaitu Trembesi (peneduh dan penyerap karbon tinggi), Kaliandra (penyubur tanah dan pakan lebah), serta Matoa (buah lokal yang bernilai ekonomi). Kegiatan tanam pohon ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dirancang sebagai proses pembelajaran interaktif. Para siswa, guru, dan peserta GLI terlibat langsung mulai dari penggalian lubang, penanaman, hingga penyiraman. Hal ini menciptakan pengalaman nyata yang mendidik sekaligus menyenangkan bagi siswa SLB Cendana. Kelompok GROW ECO-GEDSI Riau menegaskan, “Green Innovation Week dengan pendekatan ECO-GEDSI ini adalah wujud nyata komitmen kami bahwa gerakan lingkungan harus aksesibel dan mengikutsertakan semua kelompok. Menanam pohon secara esensi adalah menanam kesadaran, kepedulian, dan kesetaraan. Hari ini, kita menanam bukan hanya akar pohon, tetapi juga akar kepedulian yang inklusif di hati generasi muda.” “Kami mewakili keluarga besar SLB Cendana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Green Leadership Indonesia. Kegiatan ini sangat positif dan bermakna bagi anak-anak didik kami. Selain menjadikan lingkungan sekolah lebih hijau dan asri, kegiatan langsung seperti ini merupakan media pembelajaran yang sangat efektif untuk melatih motorik, mengenal alam, dan menanamkan rasa cinta lingkungan pada siswa. Kami berharap kerja sama dan kepedulian seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya.” Ujar salah satu guru SLB CENDANA Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pilot project untuk gerakan lingkungan inklusif di Riau. Pohon-pohon yang ditanam akan terus dipantau perkembangannya oleh pihak sekolah bersama team ECO-GEDSI, sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan program. Green Leadership Indonesia adalah organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan inovasi berbasis lingkungan berkelanjutan. Program GROW (Green Innovation Week) adalah platform tahunan untuk mempromosikan praktik hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip-prinsip inklusi sosial dalam setiap aksi lingkungan.

Daerah, Makassar, Opini, Pemuda

Vonny, Energi Baru KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Video itu tiba-tiba muncul di laman media sosial saya. Rekaman tentang kegaduhan dalam pemilihan Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Riuh. Kisruh. Dikabarkan, kericuhan pecah saat Musda KNPI Sulsel berlangsung di Hotel Horison, Makassar, Senin, 8 Desember 2025. Sekilas menontonnya, saya langsung teringat pada obrolan beberapa waktu lalu ketika Vonny Amelia menyampaikan rencananya maju sebagai calon ketua. Sejak saat itu saya hanya sesekali memantau ikhtiarnya, hingga video itu viral dan atmosfer politik Sulsel kembali menunjukkan warnanya yang khas. Hangat, dinamis, dan tak jarang memanas. Pengurus DPP KNPI yang hadir pun ikut mencicipi atmosfir itu. “Bukan karena ambisi,” ucap Vonny kala itu, “tapi karena permintaan dan dorongan dari berbagai pihak.” Dia menegaskan, jika bukan karena gelombang dukungan yang datang dari banyak kalangan, ia mungkin tidak akan berpikir untuk maju. Namun dukungan itu nyata. Dari yang diam menyatakan simpati, sampai yang terang-terangan memberi restu. Salah satunya datang dari Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras. Dukungan itu bukan hanya dari internal partai. Tokoh-tokoh lintas partai, kader OKP dari berbagai kabupaten/kota, bahkan sebagian pengurus KNPI Sulsel turut menyatakan kepercayaan. Ini bukan dukungan simbolik, melainkan tanda bahwa kehadiran Vonny dipandang relevan, layak, dan dibutuhkan. Baru setelah video kegaduhan itu ramai diperbincangkan, nun jauh di Jakarta saya pun akhirnya mengetahui bahwa pemilihan ini mempertemukan “derby” dua kader muda Gerindra. Sebagai sesama kader, tentu saya bangga siapa pun yang menang. Sebab itu menunjukkan bahwa kontribusi kader Gerindra di KNPI Sulsel semakin diperhitungkan. Namun, sebagai kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR), organisasi sayap pemuda Gerindra, saya tentu berharap agar KNPI Sulsel dapat merasakan getaran semangat ketua TIDAR Sulsel yang sudah lebih dahulu membuktikan dirinya. Vonny bukan sekadar nama dalam struktur partai. Ia adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan yang bekerja dalam diam namun menciptakan dampak nyata. Mungkin banyak orang mengenalnya sebagai legislator dan Ketua TIDAR Sulsel, tetapi tidak banyak yang memahami bagaimana ia bekerja. Satu hal yang selalu saya hormati darinya adalah caranya memanfaatkan waktu. Jika sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya, sela waktu antar agenda tidak pernah dibiarkan kosong. Ada saja kementerian atau tokoh yang ingin ia datangi, ada program yang ingin ia kejar untuk dibawa pulang ke Sulsel. Saya pernah menyertainya dalam beberapa kunjungan tersebut. Semuanya dilakukan dengan kesungguhan. Apa yang membuatnya berbeda? Mungkin jawabannya ada pada latar belakangnya sebagai pramugari. Profesi yang sekilas sederhana, namun sarat pelajaran hidup. Dia belajar menenangkan orang yang panik, mendengarkan keluhan yang sunyi, dan mendahulukan keselamatan orang lain sebelum dirinya sendiri. Dari kabin pesawat, dia belajar ritme. Kapan harus tegas, kapan harus lembut. Dari ribuan penumpang yang dia layani, dia belajar empati. Pelajaran itu dia bawa ke dunia politik, bukan untuk tampil, tetapi untuk hadir. Saya tahu tidak sedikit anak muda TIDAR Sulsel yang dia bantu secara ekonomi agar bangkit dan mandiri. Ketika banyak politisi muda memburu sorotan kamera, Vonny justru sibuk mengetuk pintu pemerintah pusat lewat jejaringnya di TIDAR. Ketika yang lain bicara soal program dalam pidato, dia mengusahakannya langsung. Baginya, kepemimpinan bukan soal berdiri paling depan, tetapi tentang siapa yang paling dulu membela mereka yang tertinggal. Di tengah kesibukan politik, dia tak melupakan pengembangan diri di bidang akademik. Dia kini tengah melanjutkan pendidikan doktoral di salah satu universitas besar di Makassar. Dia sepertinya menyadari bahwa kekuasaan hanya bermakna jika dibarengi ilmu pengetahuan, dan ilmu hanya berdaya jika dipersembahkan kembali untuk masyarakat. Melihat ikhtiyarnya untuk meneruskan dukungan dari berbagai pihak agar dirinya mendorong kemajuan pemuda Sulsel melalui KNPI, saya teringat satu ungkapan yang pernah ia ucapkan. Pendek, puitis, tetapi menyimpan kedalaman makna. “Saya perintis, bukan pewaris,” katanya. Ungkapan itu bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah prinsip yang membedakan seorang pemimpin yang datang membawa kerja dengan mereka yang hanya datang membawa nama. Menjadi perintis berarti siap membuka jalan baru, menanggung risiko, menembus belukar tantangan, dan menanam fondasi bagi masa depan yang mungkin tidak akan dia nikmati sepenuhnya. Dan dari cara dia bergerak selama ini, saya melihat ungkapan itu bukan metafora, melainkan cermin dari langkah-langkahnya. Kedekatannya dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Umum PP TIDAR, juga tentu menarik untuk diketengahkan. Hubungan keduanya sesungguhnya melampaui urusan politik belaka. Hubungan itu tumbuh dari kesamaan visi bahwa pemuda, khususnya perempuan, harus diberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya ruang untuk tampil. Itulah mengapa ketika mendengar Vonny ingin meneruskan dukungan dan amanah agar dirinya maju sebagai Calon Ketua KNPI Sulsel 2025-2028 kali ini, maka keponakan Presiden Republik Indonesia itu pun memberi lampu hijau. “Vonny adalah pemimpin muda yang bekerja dengan hati, mampu merangkul banyak kalangan, dan memiliki visi kuat mengenai masa depan pemuda Sulsel. Kami di TIDAR melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan inovatif,” ujar Rahayu Saraswati dalam rilis resminya ke Tribun-Timur.com. Vonny sosok yang punya energi banyak menggeluti bidang sosial keorganisasian. Masih ada berbagai organisasi yang dia geluti. Selain aktif di parlemen dan TIDAR, Vonny, misalnya, juga menjabat sebagai Sekretaris PORDASI Sulsel. Kiprahnya di PORDASI, sebuah organisasi yang menyatukan olahraga, tradisi, dan pembinaan karakter, menunjukkan bahwa kepeduliannya tidak berhenti pada politik, tetapi meluas pada budaya, olahraga, dan pendidikan generasi muda. Pemilihan ketua KNPI Sulsel ini kiranya bukan sekadar menentukan siapa yang duduk di kursi ketua. Ini tentang arah gerak pemuda Sulsel. Tentang apakah organisasi ini akan kembali terjebak dalam riuh yang sama, atau bergerak menuju masa depan yang lebih tertata. Dan bagi saya, Vonny memiliki rekam jejak, keberanian, jejaring, dan nilai kepemimpinan yang dibutuhkan KNPI Sulsel hari ini. Sebab kadang, organisasi tidak membutuhkan sosok yang paling keras berbicara, melainkan sosok yang paling sungguh-sungguh bekerja. Dan bila pemuda KNPI Sulsel ingin kembali berdiri tegap, mereka membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar tampak memimpin, tetapi benar-benar menggerakkan. Vonny Amelia memberi harapan itu. (*)

Daerah, Makassar, Pemuda

Sinergi Pemuda Sulsel: Vonny Ameliani Suardi Jadi Tamu Kehormatan di Musda Pemuda LIRA

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, hadir sebagai tamu kehormatan dalam Musyawarah Daerah DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang. Kehadiran Vonny merupakan bentuk penghargaan terhadap undangan resmi yang disampaikan oleh Pengurus Pemuda LIRA Sulsel sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Vonny menegaskan bahwa KNPI Sulsel ke depan akan dibangun dengan prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan penguatan jaringan pemuda lintas organisasi. Ia menekankan bahwa pemuda perlu bersatu di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. “Sinergi adalah kunci. Tidak ada organisasi yang bisa bergerak sendiri. Saya berterima kasih kepada Pemuda LIRA Sulsel atas undangannya. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi bagi pemuda di Sulawesi Selatan semakin terbuka dan harus terus kita rawat,” ujar Vonny. Pemuda LIRA Tegaskan Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda yang Sah Dalam forum Musda tersebut, Pengurus DPW Pemuda LIRA Sulsel turut memberikan pernyataan tegas bahwa Musda XVI KNPI Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 8–9 Desember 2025 adalah Musda sah dan memiliki legitimasi penuh. Hal ini didasarkan pada kehadiran unsur DPP KNPI serta dukungan suara mayoritas OKP dan DPD II yang memenuhi syarat quorum sebagaimana mekanisme organisasi KNPI. Pengurus Pemuda LIRA menilai bahwa proses Musda Horison berlangsung tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi, sehingga keputusan aklamasi terhadap Vonny Ameliani Suardi memiliki dasar yang kuat. “Pemuda LIRA Sulsel menegaskan bahwa Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda resmi yang memenuhi seluruh unsur legalitas organisasi. Karena itu, hasilnya sah, termasuk terpilihnya Ketua KNPI Sulsel,” tegas perwakilan Pemuda LIRA dalam forum. Momentum Awal Kolaborasi Pemuda Sulsel Musda Pemuda LIRA Sulsel menjadi ruang penting untuk memperkuat konsolidasi antarorganisasi pemuda. Kehadiran Vonny sebagai Ketua KNPI Sulsel terpilih memberikan sinyal positif bahwa hubungan antara KNPI dan Pemuda LIRA akan berjalan erat ke depan. Forum ini ditutup dengan semangat persatuan, komitmen kolaborasi, dan harapan bahwa kepemimpinan baru KNPI dapat menjadi energi baru bagi gerakan kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Survei Indonesia Negara aman, Democracy Institute Sebut Keberhasilan Perangkat Negara Menjaga Stabilitas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Democracy Institute bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), para Aktivis Pro Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menggelar diskusi publik di Cerita Cafe, Tebet Jakarta Selatan bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?”. Kegiatan ini digelar sebagai respons kritis terhadap hasil Global Safety Report 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia. Fahmi Ismail Direktur Riset Democracy Institute menegaskan bahwa keamanan yang dirasakan publik merupakan indikator penting keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara. “Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti nyata bahwa negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut kita apresiasi sebagai capaian bersama,” ujarnya. Lanjutnya Fahmi Mengatakan “Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Indonesia berada pada level tinggi, mencerminkan stabilitas nasional yang terjaga serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat keamanan dan penegak hukum. Democracy Institute menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras Polri, TNI, serta seluruh elemen negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Perwakilan YLBHI Zainal Arifin menyoroti bahwa dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan struktural, represi terhadap pembela HAM, serta ketidakadilan hukum bagi masyarakat kecil, yang bertentangan dengan narasi besar Indonesia sebagai negara aman. “sejatinya karena Riset Gallup telah menyampaikan demikian Pemerintah harus segera menyesuaikan diri dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dan pro terhadap HAM karena apapun itu negara kita sedang disorot oleh media asing terkait dengan HAM”Lanjut Zainal Arifin Sementara itu, Aktivis Pro HAM Zulkifli Kall Halang menekankan bahwa indikator keamanan global sering kali mengabaikan dimensi ketakutan warga terhadap aparat, ancaman kriminalisasi, serta penyempitan ruang sipil, terutama terhadap mahasiswa, buruh, petani, dan jurnalis. lanjutnya Zulkifli mengatakan bahwa Survei yg di rilis oleh Gallup Global Safety Report perlu menjadi satu pijakan bahwa Negara yang kita cintai ini masih menjadi harapan hidup bagi Warga Negara Asing karena tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain yang soal tingkat keamanan hidup,tutupnya” Afan Ari Kartika Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menambahkan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal definisi keamanan yang berkeadilan, bukan sekadar stabilitas semu. “Negara aman bukan hanya soal minim konflik terbuka, tetapi bagaimana negara hadir menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” ujarnya. Melalui forum ini, para penyelenggara menegaskan bahwa hasil riset internasional tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan keamanan dan HAM di dalam negeri. Democracy Institute, YLBHI, Aktivis Pro HAM, dan Cendekia Muda Nusantara berkomitmen untuk terus mendorong demokrasi yang substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial.

Daerah, Makassar, Opini, Pemuda

Ketika Perempuan Mengambil Ruang: Wajah Aksi Hari Anti Korupsi dari Perspektif Perempuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Aksi demo siang tadi memperingati Hari Anti Korupsi itu memberikan vibes yang campur aduk: panas, bising, tapi juga penuh energi yang membuat kita mampu menyampaikan aspirasi. Dari kacamata perempuan moment itu bukan sekadar turun ke jalan akan tatapi sebagai cara untuk menyampaikan statement lantang: “Kami ada, kami sadar, dan kami tidak akan diam.” Bayangkan di tengah hiruk-pikuk massa banyak perempuan yang berdiri di barisan depan dengan sigap untuk menyampaikan aspirasinya yang terkadang hanya dianggap suara-suara kecil yang tidak perlu di dengar. Mereka menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan pelengkap tapi penggerak. Sebagai perempuan rasanya aksi tadi punya bobot emosional lebih dalam. Korupsi bukan isu abstrak akan tetapi sesuatu yang memberikan dampak real: pelayanan publik kacau, akses pendidikan dan kesehatan makin timpang. Jadi teriak tuntutan itu bukan cuma slogan itu jeritan masa depan yang perlu didengarkan. Di tengah kerumunan terlihat jelas bagaimana perempuan makin pede mengambil ruang. Orasi dengan suara bergetar tapi tegas. Kalau ada yang bilang perempuan tidak cocok untuk turun aksi, mungkin mereka tidak melihat aksi tadi siang dan ingin lupa dengan apa yang terjadi di negara kita. Aksi Hari Anti Korupsi tadi adalah reminder keras: suara perempuan itu bukan bonus, tapi kebutuhan. Karena kalau mau negara yang bersih dan masa depan yang tidak membuat generasi depan garuk-garuk kepala harus ada perspektif yang sensitif, kritis, dan tidak memilih untuk bungkam dan hari ini perempuan telah membuktikan hal itu.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda

Vonny Ameliani Suardi Menang Telak: Musda KNPI XVI Sulsel Tetapkan Aklamasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Horison Makassar berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Vonny Ameliani Suardi. Vonny resmi terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel setelah memperoleh dukungan mayoritas mutlak dari peserta Musda. Dalam proses penjaringan dukungan, Vonny mengantongi 48 dukungan OKP serta 20 dukungan DPD II KNPI kabupaten/kota dari total 59 OKP dan 24 DPD II yang memiliki hak suara. Perolehan ini tidak hanya melewati ambang 50+1, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mayoritas elemen kepemudaan Sulawesi Selatan menyatukan pilihan pada sosok Vonny Ameliani Suardi. Dengan komposisi dukungan yang sangat dominan, forum Musda kemudian menetapkan Vonny terpilih secara aklamasi, tanpa adanya calon penantang lain yang mampu menandingi kekuatan dukungan tersebut. Keputusan aklamasi ini menegaskan soliditas elemen OKP dan DPD II dalam mendorong kepemimpinan baru yang dianggap mampu membawa perubahan dan konsolidasi pemuda Sulsel. Musda XVI KNPI Sulsel turut dihadiri perwakilan DPP KNPI Pusat, khususnya Razikin Jurait, Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus unsur pimpinan sidang. Kehadiran Razikin memastikan proses Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi dan memperkuat legitimasi hasil yang telah ditetapkan. Kemenangan aklamasi ini menandai babak baru kepemimpinan KNPI Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi dan harapan besar terhadap kepemimpinan Vonny Ameliani Suardi telah mengakar sejak awal proses Musda.

Daerah, Gowa, Nasional, Opini

Hari Anti Korupsi ; Menegakkan Hakikat Hukum dalam Dugaan Penyimpangan Agraria dan Penyalahgunaan Kewenangan (Pungli)

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Opini / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, 9 Desember 2025 – Dalam perspektif hakikat hukum (the essence of law), tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan ketertiban, kepastian, dan keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika terdapat indikasi penyimpangan dalam proses administrasi agraria mulai dari pungutan yang tidak berdasar hukum, penggunaan kwitansi hibah untuk memuluskan proses pertanahan, hingga penerbitan sertifikat program PTSL yang tidak memenuhi asas legalitas, maka relasi antara rakyat dan negara berada pada titik rapuh. Situasi ini menimbulkan “cacat yuridis yang bersifat substantif” karena tindakan administratif disandarkan pada dokumen yang tidak memiliki relevansi hukum dalam skema PTSL. Lebih jauh, dalam kacamata ilmu hukum administrasi negara, pungutan yang dilakukan di luar ketentuan merupakan tindakan detournement de pouvoir, penyimpangan tujuan kewenangan. Jika pungutan tersebut dilakukan secara “suka rela” oleh masyarakat, hal itu tetap tidak memiliki daya pembenar (non-exculpatory), sebab perbuatan melawan hukum dalam konteks jabatan tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generali, yakni aturan khusus tentang tindak pidana korupsi mengesampingkan alasan pembenar umum. Dengan demikian, dalih suka rela tidak menghapuskan unsur pidana, sekaligus tidak memutus pertanggungjawaban seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aspek lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah praktik pengambilan barang bukti tanpa dasar perintah pengadilan. Tindakan semacam itu menyalahi asas due process of law serta melanggar prinsip proper legal authority, yang dalam hukum pidana acara merupakan rambu mutlak. Ketika barang bukti diambil tanpa prosedur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan berpotensi masuk dalam domain tindak pidana korupsi melalui ketentuan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat atau negara sebagaimana konsep dalam maladministration dan penegakan kode etik aparatur. Dalam konteks agraria, rangkaian penyimpangan administratif hingga pidana seperti ini menunjukkan adanya kerusakan struktural dalam tata kelola. Jika praktik demikian dibiarkan, maka negara gagal menjalankan fungsi penguasaan negara atas tanah (right of controlling by the state) yang menuntut keadilan distributif. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan agraria bukan sekadar tindakan represif terhadap oknum, tetapi upaya mengembalikan marwah hukum agraria nasional agar sesuai dengan tujuan sosial tanah dalam UUPA. Dari sudut pandang lembaga whistleblower, pengawasan publik terhadap dugaan penyimpangan menjadi bagian dari penegakan check and balances. Ketika hukum kehilangan daya korektif di internal birokrasi, maka suara publik, kontrol moral, dan tekanan sosial menjadi instrumen penting untuk mengembalikan hukum kepada hakikatnya: melindungi, bukan melukai; menjamin kepastian, bukan menciptakan ketidakpastian; dan menegakkan keadilan, bukan memperjualbelikannya. Selamat Hari Anti Korupsi

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Titik Terang Pasar Butung, Pemkot–Kejati Sepakat Ambil Alih Sebelum 2026

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo akhirnya menemui titik terang. Polemik panjang terkait pengelolaan pasar yang selama bertahun-tahun dikuasai pihak ketiga dan merugikan pedagang membuat Pemkot Makassar terus mencari jalan keluar. Kini, langkah strategis diambil, pengelolaan Pasar Butung akan dikembalikan kepada pemerintah sebelum memasuki tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen mengembalikan aset daerah dan menata ulang pusat ekonomi kota. Titik terang tersebut terlihat saat Wali Kota Munafri Arifuddin bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, bersama jajaran Kejati di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini membahas langsung persoalan hukum dan pengelolaan yang melilit Pasar Butung. Hadir mendampingi Wali Kota, jajaran Pemkot antara lain Kepala Inspektorat, Kepala BPKD, Kepala Dinas Pertanahan, Direksi PD Pasar Makassar Raya, serta Camat Wajo. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, penyampaian bahwa sangat berterima kasih atas dukungan dan support dari Kejati dan jajaran perihal pengambilan aset, ia sangat berharap bersama Kejati dan Kejari dapat mengawal pengambilan aset Pasar Butung. “Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kami tidak lagi merasa sendiri mengambil aset pasar Butung,” ujar Munafri. Ia melanjutkan bahwa persoalan aset menjadi salah satu fokus utama Pemkot Makassar. Pemerintah kota telah menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri (PN) dan menunjuk Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi upaya tersebut. “Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya langkah-langkah yang akan kita rumuskan ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya. Wali Kota berlatar politisi itu menambahkan, persoalan paling kompleks dalam pengelolaan Pasar Butung, yakni masalah pendataan pedagang. Menurutnya, hingga kini Pemkot tidak memiliki gambaran jelas mengenai siapa pengelola lapak dan siapa yang menentukan area tertentu dapat dijadikan tempat berjualan. “Kami harap lewat tim gabungan bisa mendapatkan data lengkap tentang para pedagang ini, karena kami juga harus melindungi mereka. Jangan sampai mereka sudah membayar, tapi kemudian mereka tidak bisa berjualan,” tambah Appi. Setelah pertemuan ini, Pemkot akan langsung melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah teknis bersama Kejari Makassar untuk memastikan proses pengambilalihan berjalan sesuai aturan. Munafri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya, untuk menertibkan dan mengembalikan aset-aset pemerintah daerah. “Bersama Kajati dan Kajari, kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar, agar bisa kembali dan dikelola oleh pemerintah,” harap Politisi Golkar itu. “Ada beberapa aset yang menjadi konsen kita. Insya Allah dengan kolaborasi yang baik dan kerja sama seluruh pihak, apa yang menjadi hak negara akan kembali ke negara melalui Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh aparat, termasuk kejaksaan dan kepolisian,” sambung dia. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu, juga menyinggung kondisi Pasar Butung yang sebenarnya pernah berhasil dikuasai oleh Pemkot. Sehingga ia menegaskan siap melaksanakan seluruh arahan dan bekerja bersama seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan sesuai ketentuan. Ia pun menyampaikan permohonan kepada Kajati karena masih ada beberapa persoalan lain terkait aset yang perlu dikomunikasikan, termasuk kondisi aset-aset daerah yang setiap tahun terus berkurang. Dijelaskan bahwa banyak aset Pemkot berada dalam posisi tercatat namun tidak terdaftar secara resmi. Kondisi ini membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memindahtangankan aset, bahkan hingga hilangnya sejumlah kantor lurah dan sekolah dasar dalam berbagai situasi. “Jadi, dari hasil pertemuan kami Pemkot Makassar menyampaikan harapan besar agar koordinasi bersama Kajati dan seluruh jajaran dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan Pasar Butung ke pengelolaan pemerintah, sebelum 2026,” tegasnya. Wali Kota kembali menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Tinggi dalam upaya pengembalian aset daerah. Langkah ini sejalan dengan komitmen pasangan MULIA yang meyakini bahwa Pasar Butung harus kembali kepada pemerintah agar dapat dikembangkan menjadi pusat grosir terbesar dan paling vital di Kota Makassar. Saat kampanye tahun 2024 lalu, Appi telah memaparkan serangkaian rencana revitalisasi untuk menghidupkan kembali pasar yang pernah menjadi ikon ekonomi Makassar tersebut. Ketika itu, Appi disambut hangat oleh pedagang Pasar Butung, yang menaruh harapan besar pada perubahan pengelolaan Bak gayung bersambut, upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mengambil alih kembali aset Pasar Butung mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pihak Kajati Sulsel dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti masalah Pasar Butung melalui pembentukan tim khusus. Mereka berharap seluruh data yang dimiliki Pemkot dapat dikombinasikan dengan data Kejaksaan agar langkah tegas dapat diambil. Kasus Pasar Butung dapat menjadi pintu masuk untuk memastikan pengembalian aset-aset lain yang selama ini dikuasai pihak luar. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, telah bersepakat untuk menuntaskan seluruh persoalan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan Pasar Butung. “Kami di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Makassar sudah bersepakat bahwa masalah Pasar Butung ini harus segera diakhiri dengan tuntas,” ujarnya. “Mengapa? Karena ini menyangkut aset Pemerintah Kota, dan juga menyangkut kepastian hukum terkait pengelolaan,” lanjut dia secara tegas. Dia menjelaskan bahwa secara hukum, perkara terkait Pasar Butung telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan inkrah tersebut mencakup dua poin utama, yaitu eksekusi badan terhadap terpidana serta eksekusi pembayaran uang pengganti. Saat ini Kejaksaan sedang melakukan penelusuran terhadap aset milik terpidana. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng sejumlah institusi negara, termasuk PPATK dan BPKP, demi memastikan seluruh aliran dan keberadaan aset dapat dideteksi. “Jika aset sudah didapat, kami akan segera melakukan eksekusi dan pelelangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” tuturnya. Namun Didik menegaskan bahwa persoalan terbesar saat ini tidak hanya pada aspek pidana, melainkan juga terkait penguasaan fisik dan pengelolaan Pasar Butung yang hingga kini masih dikuasai pihak lain. Pihak Kejaksaan, kata Didik, telah beberapa kali berkomunikasi dengan Wali Kota Makassar, termasuk melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Pemkot Makassar. Dalam pertemuan bersama Pemkot Makassar, mendapat hasil langkah-langkah teknis mulai dirumuskan untuk memastikan pengamanan dan pengambilalihan aset. “Kami akan segera merumuskan langkah-langkah penyitaan dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kota. Secara teknis nanti Kajari Makassar dan Kasi Pidsus akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan jajarannya,” ungkap Didik. Kejaksaan akan meminta seluruh data terkait perjanjian kerja sama, dokumen kepemilikan, dan surat-surat terkait dari Pemkot Makassar. Menurutnya, penyitaan perlu dilakukan segera agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum, terutama karena perjanjian antara Pemkot dengan pihak pengelola sebelumnya

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal