Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Opini dan Narasi Liar sebagai Faktor Risiko Eskalasi Konflik Geopolitik Global

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Erje Muayis – Direktur Eksekutif Democracy Institute ruminews.id – Jakarta, 1 April 2026 – Dalam perspektif ilmu hubungan internasional dan psikologi massa, ancaman perang global bukan semata-mata berasal dari dinamika militer atau diplomasi antarnegara, melainkan juga dari proliferasi narasi liar (wild narratives) dan misinformasi yang beredar di ekosistem informasi digital. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai bentuk information disorder yang berpotensi memicu mekanisme self-fulfilling prophecy, di mana persepsi ancaman yang berlebihan justru memperburuk ketegangan nyata. Menurut kerangka teori psikologi konflik, narasi yang berlebihan tentang “Perang Dunia III yang tidak terhindarkan” atau prediksi eskalasi nuklir secara spesifik dapat menciptakan efek psikologis kolektif berupa peningkatan kecemasan massa (mass anxiety), erosi kepercayaan terhadap institusi resmi, serta polarisasi sosial yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya melemahkan kohesi masyarakat, tetapi juga mengganggu proses pengambilan keputusan rasional di tingkat negara. Dr. Rina Sari, pakar psikologi massa dari Universitas Indonesia yang juga berperan sebagai konsultan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menjelaskan: “Narasi liar ini beroperasi melalui mekanisme cognitive bias dan emotional contagion di media sosial. Ketakutan yang disebarkan secara viral dapat mengubah persepsi ancaman menjadi realitas perilaku, sehingga meningkatkan risiko eskalasi yang tidak diinginkan.” Dampak Empiris yang Teridentifikasi: Distorsi Perilaku Ekonomi dan Sosial Penyebaran narasi tentang ancaman perang global dalam waktu dekat telah memicu fluktuasi pasar komoditas strategis, termasuk kenaikan harga emas dan mata uang asing di pasar tidak resmi, serta perilaku penimbunan barang kebutuhan pokok di beberapa wilayah. Padahal, asesmen intelijen nasional belum menunjukkan indikasi eskalasi langsung yang mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Peningkatan Kerentanan terhadap Radikalisasi Kelompok ekstrem memanfaatkan narasi apocalyptic (akhir zaman) untuk memperkuat narasi perekrutan. Data BNPT mencatat lonjakan signifikan konten radikal yang mengaitkan ketegangan geopolitik dengan narasi ideologis, yang berpotensi meningkatkan risiko tindakan kekerasan domestik. Erosi Kepercayaan Epistemik (Epistemic Trust) Ketika narasi liar berulang kali bertentangan dengan bukti empiris dari sumber resmi, masyarakat mengalami trust deficit yang lebih dalam. Hal ini sesuai dengan temuan studi tentang misinformation in conflict, di mana paparan berulang terhadap informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan sikap apatis atau sinisme berlebihan terhadap narasi institusional. Dr. Irfan I. Abdullah, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, menambahkan analisis dari perspektif keamanan non-tradisional: “Dalam literatur hybrid warfare dan psychological operations (PSYOPS), narasi liar berfungsi sebagai force multiplier yang lebih efektif daripada ancaman kinetik konvensional. Ia menyerang dari dalam sistem sosial, melemahkan resiliensi nasional, dan menyulitkan respons terkoordinasi terhadap ancaman geopolitik yang sesungguhnya.” Penelitian terkini dalam bidang information warfare menunjukkan bahwa disinformasi geopolitik dapat memengaruhi opini publik melalui jalur conspiratorial mindset individu, yang lebih kuat daripada sekadar paparan media sosial semata. Efek ini semakin diperburuk oleh algoritma platform digital yang memprioritaskan konten emosional dan sensasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait, telah memperkuat strategi counter-narrative dan literasi digital berbasis bukti. Namun, tantangan utama terletak pada aspek psikologis: membangun cognitive resilience masyarakat agar mampu membedakan antara risiko geopolitik yang terukur dengan spekulasi yang tidak didukung data. Meskipun ketegangan geopolitik global merupakan variabel risiko yang objektif, narasi liar yang tidak bertanggung jawab berpotensi menjadi katalisator yang lebih berbahaya karena ia beroperasi di tingkat persepsi dan emosi kolektif. Dalam kerangka security dilemma yang diperburuk oleh information disorder, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan rasionalitas dan kepercayaan menjadi elemen krusial dalam mencegah eskalasi yang tidak perlu. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan melalui penelitian interdisipliner, literasi media kritis, dan komunikasi risiko yang transparan diperlukan untuk meredam dampak narasi liar. Sebab, dalam era perang informasi, ketepatan persepsi sering kali lebih menentukan daripada kekuatan militer semata. Masyarakat diharapkan menerapkan pendekatan skeptis yang sehat: memverifikasi sumber, memahami konteks, dan menghindari amplifikasi emosi kolektif yang dapat merusak stabilitas nasional dan global.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

PB HPMT Suarakan Pembangunan Tugu Lanto Daeng Pasewang sebagai Identitas Daerah: Warisan Sejarah untuk Generasi Mendatang

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Jeneponto – Lanto Daeng Pasewang adalah salah satu tokoh penting yang lahir dari tanah Jeneponto dan pernah mengemban amanah sebagai Gubernur ketiga Sulawesi. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi, integritas kuat, serta komitmen dalam membangun daerah di tengah berbagai keterbatasan pada masanya. Ia bukan hanya bagian dari sejarah birokrasi, tetapi juga representasi dari semangat perjuangan dan pengabdian seorang putra daerah untuk tanah kelahirannya dan wilayah yang lebih luas. Pembangunan Monumen Tugu Lanto Daeng Pasewang bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya merawat ingatan kolektif dan menegaskan jati diri daerah. Sebagai tokoh besar asal Jeneponto sekaligus Gubernur ketiga Sulawesi, Lanto Daeng Pasewang bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga simbol kepemimpinan, pengabdian, dan integritas yang patut diwariskan lintas generasi. Di tengah arus zaman yang kerap melupakan akar sejarahnya, kehadiran monumen ini menjadi penanda bahwa Jeneponto memiliki figur besar yang pernah memberi arah bagi daerah dan wilayah yang lebih luas. Tugu ini bisa menjadi ruang edukasi publik tempat generasi muda belajar bahwa dari tanah sederhana, lahir pemimpin dengan gagasan besar dan dedikasi tinggi. Lebih dari itu, monumen ini juga berfungsi sebagai simbol kebanggaan daerah. Ia mengikat identitas masyarakat Jeneponto agar tidak tercerabut dari sejarahnya sendiri. Dalam konteks pembangunan, tugu tersebut dapat menjadi titik kultural sekaligus destinasi yang memperkuat nilai sosial dan potensi wisata lokal. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) menegaskan bahwa pembangunan Tugu Lanto Daeng Pasewang merupakan langkah strategis yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga berdampak pada penguatan identitas daerah. Menurutnya, Jeneponto membutuhkan simbol yang mampu menyatukan memori kolektif masyarakat sekaligus menjadi wajah kebanggaan daerah di mata publik yang lebih luas. “Lanto Daeng Pasewang adalah representasi dari keberanian, pengabdian, dan integritas. Sudah saatnya beliau dihadirkan dalam bentuk monumen yang layak, sebagai ikon daerah yang bisa dikenang sepanjang masa,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tugu tersebut nantinya tidak hanya menjadi simbol statis, tetapi harus dihidupkan sebagai ruang edukasi dan refleksi bagi generasi muda. “Kita ingin generasi hari ini dan yang akan datang tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Dari tugu ini, mereka bisa belajar bahwa dari Jeneponto pernah lahir pemimpin besar yang memberi dampak luas,” tambahnya. Lebih lanjut, PB HPMT mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa tokoh daerah. Pembangunan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran sejarah, memperkuat karakter masyarakat, serta membuka peluang pengembangan potensi wisata berbasis kearifan lokal.  

Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar – Menko Pangan Bahas Percepatan Implementasi PSEL

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, terkait percepatan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Selasa (31/03/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Pangan ini diikuti sejumlah wali kota dan bupati dari daerah yang masuk dalam daftar proyek PSEL, guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target. Munafri menyampaikan, forum yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang tengah didorong percepatannya oleh pemerintah pusat. Percepatan tersebut, lanjut Munafri, merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Makassar. Hal itu untuk menangani kedaruratan sampah, khususnya di daerah dengan timbunan di atas 1.000 ton per hari. “Barusan kita mengikuti rapat koordinasi menyangkut perkembangan dan progres PSEL yang benar-benar di-push untuk dilakukan akselerasi. Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih masif,” ujar Munafri. Pada forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pembangunan PSEL. Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi lahan di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala, yang telah tersedia. Menurutnya, pembangunan PSEL di dalam kawasan TPA Antang lebih efisien karena tidak memerlukan proses pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, lanjut Munafri, penempatan PSEL di titik di TPA Antang yang telah menjadi TPA Kota Makassar sejak dulu, juga dinilai lebih aman secara sosial karena meminimalisir dampak lingkungan terhadap wilayah baru permukiman warga. Ia menambahkan, lokasi proyek di TPA Antang berada pada zona yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas industri pendukung PSEL. Jika disepakati, Pemerintah Kota Makassar hanya perlu menuntaskan proses pembebasan lahan. Munafri berharap pembangunan PSEL di Makassar segera terealisasi sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi listrik bagi masyarakat. “Semoga ini menjadi investasi yang bermanfaat, mampu menyelesaikan persoalan sampah, sekaligus memberikan dampak positif bagi Kota Makassar dan masyarakat,” tutupnya.(*)

Gowa, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Pentingnya Bela Negara bagi ASN dan Kepala Desa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham didampingi Kepala Kesbangpol Kota Makassar Fathur Rahim menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Rindam XIV/Hasanuddin, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalisme bagi unsur ASN dan kepala desa di Sulawesi Selatan. Upacara pembukaan ini turut dihadiri, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Hengki Yuda, unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, serta para kepala desa se-Sulawesi Selatan. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis nasional di bidang pertahanan negara, khususnya dalam membangun semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan nasional di lingkungan aparatur pemerintahan. Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting dalam membentuk karakter aparatur pemerintahan yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. “Kegiatan ini bukan hanya menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menanamkan semangat bela negara, loyalitas, serta tanggung jawab kebangsaan di kalangan ASN dan kepala desa,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan, ASN sebagai unsur pelayan masyarakat harus memiliki komitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. “ASN sebagai unsur pelayan masyarakat harus memiliki semangat pengabdian, disiplin, serta komitmen kebangsaan yang kuat. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap lahir aparatur yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga tangguh dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan keutuhan bangsa,” lanjutnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai bela negara, meningkatkan soliditas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan nasional dari berbagai aspek. Pemerintah Kota Makassar juga memandang bahwa pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. “Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh program penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, karena hal ini sangat penting dalam membentuk karakter aparatur yang berintegritas, berjiwa nasionalisme, dan siap mengabdi sepenuh hati untuk masyarakat,” tambahnya. Ia pun berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh agar nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan pemerintahan serta pelayanan publik. “Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Gowa Tegaskan Disiplin ASN dan Optimalisasi Pelayanan Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menegaskan agar seluruh Aparaur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gowa mampu kembali menerapkan disiplin dan kesiapan kerja pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut diungkapkan saat dirinya memimpin Apel Besar dan Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Gowa, di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (30/3). “Apel besar ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memastikan seluruh ASN kembali bekerja dengan semangat dan komitmen yang sama, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal,” tegasnya Dirinya menyebut, masyarakat terus menuntut agar pelayanan pemerintah kembali normal bahkan lebih baik setelah libur panjang. Sehingga dirinya meminta agar ASN tidak ada yang menambah libur terlebih tanpa keterangan yang jelas. “Kami melihat kehadiran ASN memuaskan, namun terpenting tidak adalagi alasan untuk libur, karena libur, cuti dan WFA telah dilakukan, sehingga tentu akan ada sanksi dan evaluasi bagi ASN yang tanpa keterangan. Kami akan menceklis mana yang berkinerja kurang untuk dievaluasi,” jelasnya. Tak hanya itu, orang nomor satu di Gowa ini juga menyampaikan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ASN yang harus diwujudkan melalui profesionalisme, integritas, dan etika dalam bekerja. “Tantangan ke depan semakin besar. Kami minta seluruh ASN bisa terus displin, peningkatan kualitas kerja yang berorientasi hasil, menjaga kekompakan dan kolaborasi antar perangkat daerah karena kita harus hadir sebagai ASN yang profesional, responsif, dan berintegritas,” lanjut Husniah. Sementara Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Taslim menyebut akan segera melakukan pengecekan kehadiran ASN dan akan mengacu pada UU ASN terkait kedisiplinan pegawai ditambah evaluasi langsung oleh pimpinan. “Setelah kita cek, dari 1.280 jumlah ASN lingkup Kantor Bupati, terdapat 1.152 yang hadir atau sekitar 90 persen, dimana yang tidak hadir 128 orang dengan keterangan sakit, izin, cuti maupun tugas luar.,” jelasnya. Usai apel besar, Bupati Gowa bersama Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Andy Azis dan Pimpinan SKPD melakukan Halal bihalal dengan seluruh ASN Lingkup Pemkab Gowa.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Hadiri Pengajian Akbar di Bajeng, Wabup Gowa Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Warga

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menghadiri kegiatan Tabligh Akbar yang digelar Majelis Taklim Binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bajeng. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Besar Limbung, Kecamatan Bajeng, Senin (30/3). Kegiatan yang dirangkaikan dengan halal bihalal tersebut berlangsung dalam suasana religius dan penuh kebersamaan, sebagai wujud syukur sekaligus momentum mempererat tali silaturahmi antar jamaah serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wakil Bupati Gowa menyampaikan apresiasi kepada Majelis Taklim Binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bajeng atas inisiatif dan konsistensinya dalam menghadirkan kegiatan keagamaan yang mampu meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Menurutnya, kegiatan halal bihalal yang dirangkaikan dengan tabligh akbar ini menjadi sarana yang sangat positif dalam membangun semangat kebersamaan, meningkatkan keimanan, serta mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Kegiatan ini sangat menarik karena menghadirkan para ustaz dan dai yang luar biasa. Saya mengapresiasi majelis taklim binaan penyuluh agama Islam KUA Bajeng yang telah menghadirkan suasana yang membangkitkan semangat keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi sarana sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” ujar Darmawangsyah. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah anggota majelis taklim di Kecamatan Bajeng mencapai sekitar 750 orang yang secara aktif melaksanakan pengajian di setiap desa. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara majelis taklim, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Kementerian Agama merupakan bagian penting dalam membangun akhlak masyarakat serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. “Kolaborasi ini memiliki tujuan yang sama, yakni membangun akhlak masyarakat, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan ketakwaan. Peran ini tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tetapi harus dilakukan bersama masyarakat,” tambahnya. Melalui kegiatan tabligh akbar ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat terus terjalin dengan baik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gowa yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia. Sementara itu, Ketua Panitia Tabligh Akbar Sumarti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tabligh akbar ini tidak terlepas dari dukungan para pengurus majelis taklim, ibu-ibu jamaah, serta seluruh unsur masyarakat yang turut berpartisipasi aktif. “Kami bersyukur kepada seluruh pengurus, ibu-ibu majelis taklim, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita bersama,” ungkapnya. Dalam kegiatan tabligh akbar tersebut, jamaah mendapatkan tausiyah dari sejumlah dai dan penceramah, di antaranya Zein Asfar Affandi, Muhammad Nurhilal, dan Mubayyinul Haq. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Jamaris, Kepala KUA Bajeng Muh Akbar, Camat Bajeng Ahmad Rajab, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda se-Kecamatan Bajeng. *(FZ)*

Uncategorized

Ikutkan ASN Dalam Latsarmil Komcad, Bupati Talenrang Tegaskan Disiplin dan Pengabdian

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, GOWA – Sebanyak sembilan personel perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gowa turut ambil bagian dalam Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN Tahun 2026 bersama peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Bupati Gowa, Husniah Talenrang menyampaikan bahwa keikutsertaan ASN dalam Latsarmil merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai abdi negara yang harus siap dalam berbagai situasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung sistem pertahanan negara sekaligus membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas. “ASN harus memiliki kesiapsiagaan dan kedisiplinan yang kuat. Latsarmil ini menjadi ruang pembentukan mental dan karakter agar kita mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih tangguh,” ujar Talenrang saat menghadiri pembukaan Latsarmil Komcad ASN di Lapangan Upacara Rindam XIV Hasanuddin, Senin (30/3). Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan perlu diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Kehadiran Komcad ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih sigap, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami ingin peserta yang kembali dari pelatihan nantinya membawa semangat baru dalam bekerja, lebih terukur, lebih disiplin, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. “Kekuatan utama kita ada pada integritas dan komitmen melayani. Itu yang harus terus dijaga dan diperkuat,” tambah Talenrang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. “Komponen cadangan dari unsur ASN ini menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Kita ingin membangun kesiapan bersama yang terlatih dan terukur,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membentuk kesiapan dasar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat maupun situasi strategis lainnya. “Melalui Latsarmil ini, peserta dibekali kemampuan dasar yang terstruktur agar mampu berkontribusi secara optimal sebagai bagian dari komponen cadangan nasional,” jelasnya. Latsarmil ini menjadi langkah konkret dalam memastikan ASN memiliki kapasitas yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gowa, Andry Mauritz.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Serahkan LKPD 2025, Bupati Gowa Harap Kembali Raih WTP ke-14 Kalinya

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA —- Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited), kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BPK Sulsel, Senin (30/3). Penyerahan tersebut dilakukan bersama tujuh daerah lainnya, yakni Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone dan Kota Palopo. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan, penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. “Hari ini ada delapan kabupaten yang menyerahkan LKPD 2025, termasuk Kabupaten Gowa. Semoga Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, setelah penyerahan LKPD, BPK akan melakukan pemeriksaan rinci terhadap seluruh dokumen yang disampaikan. Olehnya itu, dirinya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data yang diminta tim pemeriksa. “Semoga dengan kerja sama seluruh SKPD, apa yang diharapkan oleh tim BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh tim,” tegasnya. Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir mengungkapkan laporan yang diserahkan telah disusun dengan baik sehingga tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan terinci oleh tim BPK yang dijadwalkan mulai berlangsung di Kabupaten Gowa pada 6 April mendatang. “Kami berharap dengan masuknya tim BPK, seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti tentunya dengan dukungan dan kerjasama seluruh SKPD terkait,” jelasnya. Ditempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan bahwa setelah LKPD diserahkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terinci selama dua bulan atau 60 hari. “Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan dan pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya. Olehnya dirinya berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung, mulai dari penyediaan data dan informasi, komunikasi yang efektif, hingga mendukung pemeriksa BPK dalam menjalankan tugas sesuai kode etik dan standar pemeriksaan keuangan negara. “Semoga laporan keuangan ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan meraih opini WTP,” tutupnya. (NH)

Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Jeneponto Desak Pengusutan Dugaan Mafia BBM Subsidi, Soroti Pembiaran Aparat

Tinggalkan Komentar / Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Jerigen Merajalela, Mafia BBM Menguat: HMI Jeneponto Tantang Aparat Jangan Diam! ruminews.id, Jeneponto — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto kembali menegaskan sikap keras atas maraknya dugaan praktik mafia BBM subsidi di Kabupaten Jeneponto. Fenomena pembelian BBM menggunakan jerigen dalam jumlah besar yang terjadi secara terbuka dinilai sebagai indikasi kuat adanya distribusi ilegal yang melanggar regulasi dan standar pelayanan. Aksi unjuk rasa terkait isu tersebut digelar di depan Kantor Polres Jeneponto sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak tegas. Praktik ini tidak hanya mencederai keadilan distribusi energi, tetapi juga mempertegas adanya dugaan penimbunan serta permainan terstruktur yang merugikan masyarakat kecil. Ironisnya, kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penindakan yang signifikan. Sulaeman, selaku Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Jeneponto, menyebut situasi ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam tata kelola energi di daerah. “Di tengah situasi geopolitik global yang menuntut ketahanan energi, kita justru disuguhi realitas yang memalukan. Jerigen bebas keluar-masuk, BBM subsidi diduga dipermainkan, dan aparat terkesan diam. Ini bukan lagi kelalaian, ini patut diduga pembiaran sistematis,” tegas Sulaeman sekaligus Jenderal Lapangan. Ia juga menyoroti bahwa maraknya praktik tersebut sangat mungkin melibatkan jaringan yang lebih besar. “Kalau jerigen bisa mengalir bebas dalam jumlah besar, itu tidak mungkin tanpa ada yang membuka jalan. Dugaan keterlibatan oknum tidak bisa lagi diabaikan. Ini indikasi mafia yang bekerja rapi dan terorganisir,” lanjutnya. HMI menegaskan bahwa kondisi ini telah memicu kecurigaan publik terhadap integritas penegakan hukum di daerah. “Kami datang bukan sekadar berteriak, tapi menguji: apakah hukum masih berdiri tegak, atau justru tunduk pada kepentingan mafia? Usut tuntas, jangan diam. Rakyat curiga, dan kecurigaan itu lahir dari pembiaran yang terlalu lama,” tegasnya lagi. HMI Cabang Jeneponto memastikan akan terus mengawal isu ini hingga aparat penegak hukum menunjukkan langkah nyata dalam menindak dugaan mafia BBM subsidi yang kian terang benderang di hadapan publik. Kami juga menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengawal kasus ini dan melakukan konsolidasi lanjutan, apabila aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jeneponto, terbukti abai dan tidak profesional sebagaimana peran dan fungsi kepolisian. HMI Cabang Jeneponto Yakin Usaha Sampai

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Bugis, Gender, dan Ingatan yang Mulai Pudar

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Andi Khaerul Awal ruminews.id – Di tengah perdebatan modern tentang gender yang sering terasa bising dan penuh polarisasi, masyarakat Bugis justru pernah dan masih menawarkan sebuah perspektif yang jauh lebih tenang, bahkan matang. Dalam Manusia Bugis, Christian Pelras memperlihatkan bahwa gender bukan sekadar soal tubuh biologis, melainkan bagian dari tatanan sosial dan kosmologi yang lebih luas. Bugis tidak hanya mengenal laki-laki dan perempuan, tetapi juga calabai, calalai, dan bissu. Lima kategori ini hidup berdampingan, bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai struktur yang sah. Yang menarik, penerimaan ini bukanlah bentuk “toleransi” dalam pengertian modern. Ia lebih dalam dari itu. Dalam masyarakat Bugis tradisional, keberagaman gender adalah sesuatu yang dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan dunia. Bissu, misalnya, bukan sekadar identitas gender, tetapi figur sakral yang menjembatani dunia manusia dan spiritual. Namun, jika kita menengok kondisi hari ini, ada semacam jarak yang semakin melebar antara masa lalu dan masa kini. Modernitas membawa serta logika baru, negara menginginkan klasifikasi yang rapi, agama formal menegaskan norma yang lebih kaku, dan globalisasi memperkenalkan istilah-istilah baru yang tidak selalu sejalan dengan konteks lokal. Akibatnya, identitas seperti calabai dan calalai sering kali tidak lagi dilihat sebagai bagian dari sistem budaya, melainkan sebagai “yang lain”. Sementara bissu, yang dahulu dihormati, kini berada dalam posisi yang semakin rapuh kadang dilestarikan sebagai simbol budaya, tapi kehilangan ruang sosial yang nyata. Di sini muncul pertanyaan penting. apakah yang hilang dari kita sebenarnya bukan sekadar praktik budaya, tetapi juga cara berpikir? Bugis pernah menunjukkan bahwa masyarakat bisa hidup tanpa terjebak dalam dikotomi kaku antara “laki-laki” dan “perempuan”. Mereka membuktikan bahwa identitas bisa bersifat cair tanpa harus mengancam tatanan sosial. Ironisnya, di era yang sering mengklaim diri lebih “maju”, justru ruang itu terasa menyempit. Eksistensi gender Bugis hari ini tampaknya tidak benar-benar hilang, tetapi berubah bentuk. Ia bertahan dalam negosiasi antara adat dan agama, antara tradisi dan modernitas, antara identitas lokal dan wacana global. Sebagian hadir dalam ruang-ruang budaya dan pariwisata, sebagian lain beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak selalu ramah. Tulisan ini tidak bermaksud meromantisasi masa lalu, seolah-olah semuanya ideal. Namun ada pelajaran penting yang bisa kita tarik bahwa keberagaman gender bukanlah konsep asing yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang sudah lama hidup dalam kebudayaan kita sendiri. Bugis adalah bukti bahwa Indonesia memiliki warisan pemikiran yang lebih kompleks daripada yang sering kita akui. Mungkin yang perlu kita lakukan hari ini bukan sekadar “menerima” kembali, tetapi juga mengingat ulang bahwa pernah ada cara lain untuk memahami manusia, yang lebih luas, lebih lentur, dan mungkin, lebih manusiawi.

Scroll to Top