Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

DPRD Kota Makassar

Anggota DPRD Makassar Ramai-ramai Melayat ke Rumah Duka Almarhum Ruslan Mahmud

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

Ruminews – Makassar – Para legislator DPRD Kota Makassar ramai-ramai melayat ke kediaman almarhum Ruslan Mahmud di Kompleks Chrysant Jl Pandang Raya Kecamatan Panakkukang, Sabtu (19/4/2025). Mereka datang untuk memberikan penghormatan sekaligus mengirim doa untuk Ruslan Mahmud. Suasana haru menyelimuti rumah duka, isak tangis keluarga dan pelayat tak henti bersahutan. Kawasan rumah duka juga sudah dipenuhi karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa. Kepergian Ruslan Mahmud membuat rekannya di DPRD Makassar kaget. Bagaimana tidak, Ruslan masih aktif berkantor beberapa hari sebelumnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar tersebut juga sempat melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta pada pekan lalu. Momen penerbangan terakhirnya sebagai anggota dewan diabadikan dalam unggahan instagram pribadi Ruslan.

Politik

Andi Iwan Aras, Tinjau Proyek Penanggulangan Banjir Kota Manado

Tinggalkan Komentar / Politik /

ruminews.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama tim melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III Tahap IV di Sulawesi Utara, Rabu (16/4/2025). Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di pusat Kota Manado dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, serta perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut. Tahap IV proyek MORR III ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 2,6 kilometer dan dua jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94 miliar. Andi Iwan menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata DPR RI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. “Kami datang langsung untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana. Proyek ini penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan mengurangi kemacetan di pusat kota,” ujarnya. Secara keseluruhan, proyek MORR III memiliki panjang 11,3 kilometer. Tahap I hingga III telah selesai dibangun, sementara Tahap IV merupakan kelanjutan yang akan menghubungkan kawasan Kalasey hingga Winangun. Nantinya, kendaraan dari arah Amurang, Minahasa Selatan, menuju Minahasa Utara atau Bitung tidak lagi harus melewati pusat Kota Manado. Namun, proyek ini masih menghadapi kendala, terutama terkait pembebasan lahan. Hingga kini, dari total panjang proyek, baru sekitar 4,9 kilometer lahan yang berhasil dibebaskan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Gubernur Yulius Selvanus Komaling menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh kendala, baik teknis maupun non-teknis, dapat segera diselesaikan,” ujarnya. Komisi V DPR RI berharap proyek MORR III Tahap IV dapat rampung tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di Kota Manado.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung Evaluasi Laskar Pelangi

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews – Makassar – Pemerintah Kota Makassar kini tengah disorot usai munculnya temuan puluhan pegawai fiktif dalam struktur Laskar Pelangi tingkat SD dan SMP. Temuan ini mendorong DPRD Makassar, khususnya Komisi A, untuk segera mengambil langkah pengawasan dan pembenahan. Dikonfirmasi Rabu (16/4/2025), Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya evaluasi menyeluruh yang diinisiasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Djufri. Evaluasi ini menyasar ke seluruh pegawai Laskar Pelangi yang tersebar di berbagai satuan pendidikan dasar. Sebanyak 52 orang pegawai diduga tidak pernah menjalankan tugasnya, padahal tercatat secara administratif. Menanggapi hal tersebut, Andi Makmur menyampaikan rasa prihatinnya dan menyebut kejadian itu sebagai bentuk “kebocoran SKPD” yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Dalam keterangannya pada Rabu, 16 April 2025, Andi Makmur menekankan pentingnya pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh terhadap data kepegawaian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta menjaga integritas birokrasi. Sebagai langkah konkret, Komisi A DPRD Makassar telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan verifikasi ulang terhadap pegawai Laskar Pelangi yang ada di bawah kewenangannya masing-masing. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Andi Bukti Djufri, membeberkan bahwa temuan ini berasal dari laporan internal yang dikumpulkan oleh Kasubag Kepegawaian Disdik Makassar. Laporan tersebut mengungkap adanya pegawai yang tak pernah hadir namun tetap menerima Surat Keputusan (SK).

Hukum & Kriminal, Takalar

Babak Baru Korupsi Irigasi Kelompok P3A-TGAI Takalar, Kejaksaan Dalami Modus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Negara

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Takalar /

ruminews.id, Takalar- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar, memasuki babak baru dugaan korupsi irigasi sejumlah kelompok P3A-TGAI kabupaten Takalar dengan memanggil Pelapor, pada Rabu (16/04/2025) di ruangan pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Takalar. Langkah ini menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti atas dugaan korupsi pada puluhan proyek irigasi kelompok P3A-TGAI di kabupaten Takalar yang nilainya mencapai puluhan miliyar rupiah. Koordinator AMTPK kabupaten Takalar yang juga sebagai Pelapor dugaan korupsi tersebut, Takhifal Mursalin dikonfirmasi oleh awak media membenarkan jika ada panggilan dari Pidsus Kejari Takalar dan ia mengapresiasi atas keseriusan kejaksaan Negeri kabupaten Takalar mengungkap kasus irigasi tersebut. “Benar, tadi ada giat bersama Kejaksaan Takalar dalam hal ini Kasi Pidsus. Pihak Kejaksaan bagian pidana khusus mengonfirmasi pelaporan kami, dan kami tentu mendukung dan mengapresiasi bahwa kasus (irigasi) P3A-TGAI akan berlanjut ke tahap berikutnya”, kata Salim. Saat ditanya mengenai isi pembicaraan bersama pihak seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri kabupaten Takalar, Koordinator AMTPK Takalar mengungkapkan pentingnya koordinasi bersama sebab kelompok masyarakat juga mampi ikut andil menungkap kasus-kasus korupsi yang ada di desa, ia mencontohkan dugaan korupsi irigasi P3A-TGAI berawal dari respons masyarakat petani yang tidak dapat asas memanfaat dari irigasi tersebut, dan tidak sesuai harapan swasembada pangan pemerintah. “Pembicaraan kami soal komitmen pemberantasan korupsi, bahwa kejaksaan Takalar ingin mengungkap kasus (Irigasi P3A-TGAI) tersebut, dan peran masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Toh Proyek irigasi P3A-TGAI ini pun disuarakan oleh masyarakat petani yang tidak dapat memanfaatkan irigasi itu. Jumlahnya puluhan irigasi, nilai milyaran rupiah. Irigasi P3A yang kuat dugaan indikasi korupsinya ini sangat merugikan masyarakat pertanian dan cita-cita swasembada pangan pemerintah”, ungkap Salim Eks Ketua PB Hipermata Takalar. Tidak hanya itu, AMTPK Takalar juga mendorong Kejaksaan Takalar untuk terus mendalami peran konsolidator proyek dan para pimpinan kelompok irigasi P3A-TGAI, ia menduga modus operandi proyek tersebut hampir persis dengan proyek Talud di kepulauan Tanakeke yang telah menjerat dua tersangka dan terus dikembangkan kasusnya. “Yang terpenting, kasus-kasus korupsi di Takalar mampu dituntaskan. Tidak hanya kaki tangan yang dikorbankan (dipenjarakan), namun juga mampu menjerat pelaku utama. Pada laporan awal kami sudah gambarkan modus korupsinya. Bahwa memang penting mendalami modus operandi irigasi P3A ini, sejak awal kami duga bahwa ada orang besar yang terlibat di dalam kasus ini. Dan masyarakat mesti tau, bahwa proyek irigasi kelompok P3A yang kami laporkan dan Talud di Tanakeke yang sudah menjerat 2 tersangka adalah proyek aspirasi yang sama (konsolidatornya)”, terang Salim. Dengan perkembangan terbaru ini, publik menantikan transparansi hasil proses hukum penyalahgunaan anggaran negara tersebut, termasuk siapa pihak yang bertanggungjawab dan ditetapkan tersangka nantinya.

Makassar, Politik

Pemuda Harus Adaptif dan Solutif, Tegas Legislator Budi Hastuti

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa, khususnya di tingkat daerah, sangat bergantung pada peran aktif dan produktif para pemuda. Pernyataan tersebut disampaikan saat Budi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan tersebut, legislator dari Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya peran pemuda yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di era modern. Selain itu, pemuda juga diharapkan menjadi agen perubahan dengan menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial. “Pemuda harus adaptif, kreatif, mampu bersaing, dan hadir memberikan solusi di tengah masyarakat,” ujar Budi dengan tegas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan potensi kepemudaan di Kota Makassar.

Makassar, Politik

DPRD Makassar Dorong Stadion Untia Jadi Kawasan Multifungsi, Usulkan Lintasan Drag Race

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Pembangunan stadion di wilayah Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, masuk dalam daftar proyek prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Makassar, yang berharap stadion tersebut dapat memiliki fungsi ganda. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) bahwa stadion Untia sebaiknya dilengkapi dengan lintasan drag race di akses jalan masuknya. Usulan ini disampaikannya sebagai bentuk aspirasi dari para pecinta otomotif di Kota Makassar. “Dalam rapat monev kemarin, saya secara pribadi mewakili rekan-rekan pecinta otomotif meminta kepada Dispora agar menyampaikan masukan kepada Wali Kota. Kami berharap akses jalan menuju stadion juga bisa difungsikan sebagai lintasan drag race,” jelas Ari, Rabu (16/4/2025). Menurut legislator dari Partai Nasdem ini, pembangunan lintasan drag race tidak membutuhkan anggaran besar maupun perencanaan kompleks. Lintasan tersebut hanya perlu berupa jalan lurus dengan panjang sekitar 500 meter, yang dinilai sudah cukup untuk pelaksanaan balapan motor maupun mobil. “Drag race itu hanya butuh jalan lurus. Tidak perlu pembangunan rumit atau mahal. Cukup pengaspalan sepanjang 500 meter,” ungkapnya kepada Rumi News. Ari, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, menambahkan bahwa keberadaan sirkuit drag race sangat dinantikan komunitas otomotif Makassar. Ia menyoroti fakta bahwa selama ini berbagai event balap lebih sering digelar di sirkuit milik TNI AU di Maros. “Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, rasanya kurang pantas kalau setiap ada event balap, Makassar harus numpang di Maros. Padahal peminat otomotif di kota ini sangat besar,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa dari sisi ukuran, panjang stadion yang direncanakan sekitar 200 meter (termasuk lapangan dan podium) masih memungkinkan untuk dibuatkan lintasan drag race secara terintegrasi di akses masuk stadion.

Daerah, Gowa, Politik

Husniah Talenrang Silaturahmi ke Pinrang, Disambut Hangat oleh Bupati Andi Iwan: Pulang Kampung Penuh Makna

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik /

ruminews.id, PINRANG – Momen penuh kehangatan dan makna terjadi pada Selasa malam, 15 April 2025, saat Bupati Gowa, Husniah Talenrang, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kabupaten Pinrang. Dalam kunjungan tersebut, Husniah disambut langsung oleh Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, di Rumah Jabatan Bupati sekitar pukul 20.00 WITA. Tak sekadar agenda formal, kunjungan ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus bentuk sinergi antardaerah di Sulawesi Selatan. Bupati Husniah menyebut kunjungan ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas wilayah. “Ini bukan hanya sekadar kunjungan, tapi bentuk sinergi dan semangat kebersamaan untuk membangun daerah kita bersama,” ujar Husniah saat di tanya media. Yang membuat kunjungan ini lebih istimewa, Husniah juga mengungkap bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari Addatuang Sawitto, salah satu entitas adat bersejarah di Pinrang. Maka, kunjungan ke Pinrang pun menjadi seperti pulang kampung bagi Bupati Husniah. Setelah bersua dengan Bupati Pinrang, rombongan Bupati Gowa melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan Sawitto di Kompleks Saoraja, kediaman Soerajae Addatuang Sawitto. Tempat ini dikenal sebagai pusat budaya yang sarat nilai sejarah dan kearifan lokal. Kegiatan silaturahmi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara dua kepala daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen Bupati Husniah Talenrang dalam menjaga warisan budaya dan membangun harmoni di antara daerah bertetangga. Silaturahmi penuh makna ini menjadi pengingat bahwa kekuatan daerah terletak pada akar budaya dan jalinan persaudaraan yang terus terjaga.

Makassar, Pertanian

HPSMI Sulawesi Selatan Siap Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Rakerwil 2025

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pertanian /

ruminews.id, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI)* Sulawesi Selatan akan mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dijadwalkan berlangsung pada 16-17 April 2025 di Gedung Science Techno Park (STP) / Micro Finance Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini mengusung tema “HPSMI Bersinergi Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Ketahanan Nasional” sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan petani demi ketahanan pangan daerah maupun nasional. Rakerwil tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional HPSMI yang sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada November 2023. Lewat forum ini, HPSMI Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi petani, nelayan, dan peternak agar lebih mandiri serta sejahtera melalui kemitraan antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Selain agenda pelantikan pengurus DPC se-Sulawesi Selatan, Rakerwil ini juga akan difokuskan pada konsolidasi internal dan penyusunan program kerja DPW HPSMI Sulsel periode 2022-2027. Kegiatan ini akan melibatkan 136 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus DPW, DPC, narasumber, tamu undangan, hingga panitia pelaksana. Adapun tujuan utama dari forum ini meliputi pengukuhan kepengurusan tingkat kabupaten, perumusan program kerja baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, penguatan koordinasi internal, serta pengembangan kemitraan antar lembaga di lingkungan DPW dan DPC. Forum ini juga akan merumuskan rekomendasi organisasi baik untuk internal maupun eksternal, serta direncanakan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis di sektor akademik, bisnis, dan pemerintahan. Rangkaian acara Rakerwil akan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, pemutaran dokumenter sejarah HPSMI, mini pameran produk hasil petani, serta sesi diskusi panel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Koperasi, dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Diskusi panel ini akan membahas berbagai program daerah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan hingga tahun 2029. Selain itu, akan ada sesi khusus yang membahas mekanisme pembiayaan pertanian yang melibatkan lembaga perbankan, BAZNAS, dan peluang kemitraan bersama perusahaan-perusahaan seperti PT. Semen Bosowa, PT. Semen Tonasa, dan PT. NSA. Tak hanya melibatkan pemerintah dan pelaku bisnis, akademisi dari Universitas Hasanuddin juga akan turut ambil bagian dalam forum ini, di antaranya melalui pemaparan topik pengelolaan limbah berkonsep Zero Waste serta pemanfaatan rempah-rempah sebagai sumber pengobatan alami. Di hari kedua, forum akan berlanjut dengan sidang pleno untuk membahas, merumuskan, dan menetapkan hasil akhir program kerja dan rekomendasi organisasi. Sejak berdiri pada tahun 2022, HPSMI Sulawesi Selatan telah berperan aktif dalam mendorong kemandirian petani, nelayan, dan peternak yang selama ini dihadapkan pada tantangan rendahnya produktivitas, keterbatasan akses teknologi, dan fluktuasi harga. Dengan sumber daya yang besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, HPSMI berharap Rakerwil 2025 akan merumuskan program yang konkret dan solutif dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui kerjasama lintas sektor yang solid, HPSMI yakin bahwa Sulawesi Selatan bisa menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung Penuh Program Seragam Gratis dari Pemkot

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar berencana meluncurkan program seragam sekolah gratis bagi pelajar, sebagai salah satu upaya mendukung pendidikan yang inklusif dan merata. Menyambut program tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap langkah tersebut. Program ini merupakan bagian dari janji politik pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, yang dikenal dengan tagline kampanye “MULIA”. Rencananya, kebijakan ini akan mulai dijalankan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. “Kami mendorong agar seluruh tahapan dan persiapan program ini dapat dipercepat oleh pemerintah kota. Harapannya, manfaat dari kebijakan ini dapat segera dirasakan oleh para siswa,” ujar Andi Suharmika kepada awak media. Politisi yang akrab disapa Mika ini menambahkan bahwa rencana pemberian seragam gratis akan masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bagian dari arah pembangunan sektor pendidikan di Makassar. Di sisi lain, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan program tersebut. Ia menuturkan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Makassar, khususnya menjelang tahun ajaran baru. “Program ini adalah bagian dari visi kami dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya akan segera kami eksekusi,” ujar Munafri saat memimpin apel pagi dan acara Halalbihalal jajaran Pemkot Makassar di Lapangan Karebosi, Selasa (8/4/2025). Dengan adanya dukungan legislatif dan komitmen eksekutif, peluncuran program seragam sekolah gratis ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar

Hotel Gammara Makassar Diduga Beroperasi 10 Tahun Tanpa Sertifikat Laik Fungsi, DPRD Geram

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti dugaan pelanggaran serius yang dilakukan manajemen Hotel Gammara, salah satu hotel berbintang di kota ini. Hotel tersebut diduga telah beroperasi hampir satu dekade tanpa mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen wajib untuk memastikan kelayakan dan keamanan bangunan.   Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ), mengungkapkan hal ini setelah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Ia menyebut, tidak adanya SLF menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar, yang seharusnya bertanggung jawab dalam penerbitan dan pengawasan dokumen tersebut.   “SLF itu bukan sekadar formalitas. Itu bukti apakah bangunan aman digunakan. Kenapa dibiarkan beroperasi 10 tahun tanpa itu?” tegas RTQ, Senin (14/4/2025).   Politisi PPP itu juga mengaku telah meminta agar hotel disegel hingga manajemen memenuhi kewajiban administrasi sesuai aturan. Namun, menurutnya, permintaan itu belum ditindaklanjuti oleh OPD terkait.   “Ini menyangkut keselamatan tamu. Kalau terjadi kebakaran atau bencana, siapa bertanggung jawab?” tambahnya.   Ia mendesak Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Tata Ruang, agar segera mengambil langkah tegas. Keberadaan gedung tanpa SLF dinilai sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi membahayakan keselamatan publik.   Apa Itu SLF? Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah dokumen yang menyatakan bahwa bangunan gedung telah selesai dibangun dan layak dipergunakan sesuai fungsinya. Tanpa SLF, operasional bangunan bertingkat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Scroll to Top