17 Mei 2026

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Logis 08 Soroti Danantara, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan Haji Indonesia di Makkah yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Anshar, proyek strategis nasional tersebut memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia. Namun hingga memasuki musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, publik belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan nyata dari proyek tersebut. “Musim haji sudah dimulai, tetapi janji pembangunan Perkampungan Haji Indonesia di Mekkah belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menghadirkan fasilitas permanen bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi,” ujar Anshar Ilo, Kamis (14/5/2026). Perkampungan Haji Indonesia direncanakan berlokasi di kawasan Thakher atau Jabal Hudaibiah, sekitar 2,5 kilometer dari Masjid al-Haram. Pada tahap awal, proyek ini disebut mencakup akuisisi hotel dengan 1.461 kamar, pembangunan 13 menara hunian, serta satu pusat perbelanjaan yang akan menunjang kebutuhan jemaah Indonesia. Anshar menilai proyek ini bukan sekadar investasi properti, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dan umrah, sekaligus menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya perjalanan ibadah. “Jika terealisasi, Perkampungan Haji akan menjadi aset nasional yang sangat bernilai. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, proyek ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” tegasnya. Logis 08 meminta Danantara menyampaikan secara terbuka perkembangan proyek, termasuk status pembebasan lahan, struktur investasi, tahapan pembangunan, dan target operasional. “Publik perlu mengetahui sejauh mana komitmen Danantara dalam menjalankan amanat Presiden. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menjadi wacana tanpa kepastian pelaksanaan,” kata Anshar. Ia juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia untuk terus mengawal realisasi proyek tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh jutaan calon jemaah Indonesia. Dan menurutnya untuk memastikan tata kelola pengelolaan proyek kampung haji perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan asistensi secara komprehensif. “Untuk memastikan pelaksaanaan proyek strategis kampung haji tersebut agar terbebas dari potensi anasir-anasir deviasi yg mengarah kepada perbuatan koruptif maka kami minta KPK dapat terlibat secara teknis untuk melakukan berbagai kajian dan asistensi menyeluruh serta inplikasi hukum terhadap proyek tersebut,” tandasnya. “Harapan umat sangat besar. Perkampungan Haji Indonesia harus menjadi legacy penting yang benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.

Enrekang, Nasional, Pemuda, Politik

Ketua KNPI Sulsel “VAS” di Undang Hadiri RAKORDA IMM Sulsel di Enrekang, Perkuat Sinergi Kepemudaan

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Nasional, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Enrekang – KNPI Sulsel menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) IMM Sulsel yang digelar di Kabupaten Enrekang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan DPC IMM dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sebagai ajang konsolidasi organisasi dan penguatan gerakan kepemudaan di daerah. RAKORDA IMM Sulsel berlangsung penuh semangat dengan mengangkat Tema : Sinergi mengokohkan gerakan. Kehadiran para kader IMM dari berbagai daerah menunjukkan soliditas organisasi dalam menjaga nilai intelektual, keislaman, dan kebangsaan di tengah dinamika zaman. ‎Ketua IMM Sulsel, Adrian Al Fatih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RAKORDA menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah gerakan IMM di Sulawesi Selatan. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi lintas organisasi kepemudaan demi menciptakan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Sementara itu, KNPI Sulsel yang diwakili oleh Muhammad Syahrul Alam menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RAKORDA IMM Sulsel. Menurutnya, IMM merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang kritis, progresif, dan berintegritas. Muhammad Syahrul Alam juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Ia berharap forum seperti ini dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial serta memperkuat persatuan pemuda di daerah. ‎Kegiatan RAKORDA IMM Sulsel di Kabupaten Enrekang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi forum koordinasi organisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar kader IMM se-Sulawesi Selatan serta memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan gerakan kepemudaan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Kapitalisme Negara Berseragam Koperasi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Ada dua pernyataan menarik yang keluar dari mulut para petinggi negara soal Koperasi Merah Putih. Pertama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut program ini sebagai upaya mengoreksi arah ekonomi yang “terlalu liberal dan kapitalis” menuju ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi. Kedua, Wakil Menteri yang sama juga pernah menyebut skema ini sebagai “kapitalisme rakyat” ala negara-negara kapitalis maju. Dua wajah dari satu entitas yang sama. Di satu sisi menjadi antitesis kapitalisme, di sisi lain justru mengimitasi logika kapitalis. Inilah paradoks Koperasi Merah Putih yang patut menjadi perhatian serius publik, sebuah proyek ekonomi kerakyatan paling masif dalam sejarah Indonesia yang, secara ironis, justru mengadopsi praktik Kapitalisme Negara. Gajah di Ruang Tamu Praktik Kapitalisme Negara adalah sistem di mana negara bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola utama alat-alat produksi namun tetap berorientasi pada laba dan persaingan pasar layaknya perusahaan swasta. Ciri-cirinya antara lain dominasi BUMN di sektor strategis, pembiayaan besar-besaran dari APBN, dan kontrol negara atas rantai pasok ekonomi. Jika diamati satu per satu, hampir seluruhnya hadir dalam desain Koperasi Merah Putih. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp83 triliun pada 2026, ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, goresan transparansi mulai luntur ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK No. 15/2026. Arah kebijakan ini mengubah skema pendanaan koperasi secara fundamental di mana aset gerai, gudang, hingga cold storage yang dibangun dari pinjaman tidak lagi menjadi milik koperasi, tapi aset pemerintah daerah atau desa. Di lain sisi, utangnya tetap ditanggung APBN melalui pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil jika koperasi tak mampu membayar. Secara sederhana, rakyat melalui pajak membangun aset yang pada akhirnya menjadi milik negara, sambil tetap menanggung risiko kredit macet. Bahkan, lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperingatkan skema ini berpotensi menjadi beban ganda bagi masyarakat jika koperasi tidak berkembang optimal, dengan risiko kredit macet yang bisa mencapai Rp85,96 triliun pada tahun keenam operasional. Logika Kapitalis Berbalut BUMN Salah satu indikasi paling kuat dari praktik Kapitalisme Negara adalah penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, sebagai pelaksana utama pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih. Logikanya sederhana, negara menggunakan badan usaha milik negara untuk menjalankan fungsi ekonomi yang idealnya jadi mandat koperasi. Ironi semakin pekat saat PT Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India pada awal 2026, di tengah lesunya industri otomotif dalam negeri yang penjualannya turun 7,2 persen sepanjang 2025. Jumlah impor ini nyaris setara total penjualan pikap domestik tahun lalu. Sebuah paradoks yang nyaring di mana negara hadir untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi hadir lewat kantong BUMN yang mengeruk devisa untuk membeli barang dari luar negeri yang menciptakan sirkuit ekonomi justru bocor ke luar. Peringatan dari Muhammadiyah Bukan tanpa kritik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang sejatinya menyambut baik program ini, memberikan peringatan keras bahwa sistem ekonomi yang terlalu lama diwarnai liberalisme dan kapitalisme telah membentuk pola pikir pengurus dan pengelola yang cenderung kapitalistik. Akibatnya, “tidak mustahil jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseroan terbatas.” Anwar juga menyoroti Himbara yang “dipaksa mengejar profit sebesar-besarnya” sehingga pembiayaan lebih banyak mengalir ke usaha besar ketimbang UMKM. Ini ironi berlapis. Sebuah program yang menamakan dirinya “antitesis kapitalisme” justru dikhawatirkan akan jatuh ke dalam kubangan yang sama oleh penggerak utamanya sendiri. Ekonom Wijayanto Samirin bahkan menyebut tanpa tiga prasyarat utama (kualitas kebijakan publik berbasis data, birokrasi profesional, dan tingkat korupsi rendah) arah Kapitalisme Negara berpotensi bergeser menjadi kapitalisme kroni, di mana manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan produktivitas justru merosot. Jembatan Emas atau Lorong Gelap? Pertanyaan besar yang harus dijawab bukanlah “apakah Koperasi Merah Putih berhasil atau gagal”, tapi “bagaimana kita mengukurnya?” Apakah dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama 2026 yang diklaim BPS sebagai dampak program ini? Atau dengan kualitas hidup petani yang selama ini bergantung pada tengkulak? Presiden sendiri mengklaim program ini memberi jaminan pasar bagi petani. Dulu hasil panen tidak terserap, kini ada kepastian. Lalu kenapa toh skema pendanaannya justru menyerupai model bisnis yang selama ini dianggap sebagai masalah? Jika koperasi ini benar-benar menjadi “sokoguru” ekonomi nasional sebagaimana cita-cita konstitusi, maka harus ada garis tegas yang membedakannya dari praktik Kapitalisme Negara yang hanya mengganti pakaian kapitalisme global dengan setelan birokrasi lokal. Tanpa garis itu, Koperasi Merah Putih bukan hanya berisiko menjadi gajah di ruang tamu yang tidak bisa diabaikan, tapi juga menjadi simbol kegagalan paling menyedihkan di mana upaya melawan sistem justru terjebak dalam sistem yang sama. Toh, seperti ironi besar seorang pejuang yang terbakar oleh api yang hendak dipadamkannya sendiri.

Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Luwu Timur di Antara Bisik-bisik dan Fakta yang Tak Terbantahkan

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur pada 2026, publik tengah dihadapkan pada dua hal yang kontras. Di satu sisi, beredar isu negatif yang coba digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan arah pembangunan saat ini, di sisi lain, sebuah data resmi dari BPS yang justru menunjukkan lompatan luar biasa. Isu negatif biasanya mudah menyebar karena emosi. Tapi fakta, terutama fakta statistik, punya cara sendiri untuk berbicara. Dan fakta terbaru tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur layak kita baca dengan kepala dingin. 77,28. Itu angka IPM Luwu Timur tahun 2025. Bukan sekadar naik dari tahun sebelumnya (76,44). Dengan angka ini, Luwu Timur resmi menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi keempat di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, sekaligus tertinggi pertama di antara 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Sebuah posisi yang biasanya diduduki oleh kota-kota besar seperti Makassar, Palopo, atau Parepare. Pertanyaan yang sebaiknya diajukan bukanlah “Apakah ini layak dibanggakan?” Tentu layak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: “Apa yang dilakukan pemerintah daerah sehingga bisa mencapai ini, sementara daerah lain relatif statis?” Angka yang Lahir dari Kerja Nyata di Lapangan. IPM tidak bohong karena dibangun dari empat komponen yang langsung menyentuh keseharian warga mulai dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Namun yang paling penting adalah angka-angka ini bukan sekadar hasil tabulasi statistik, tapi lahir dari kebijakan-kebijakan konkret di lapangan. Di sektor kesehatan, Pemkab Luwu Timur menggratiskan biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin di Makassar. Biaya layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung APBD. Selain itu, pemerintah membangun Laboratorium Kesehatan senilai Rp13,42 miliar di Malili, memperkuat layanan kesehatan masyarakat di pusat dan pelosok. Tidak hanya itu, tim Public Safety Center (PSC) 119 resmi dikukuhkan pada September 2025, siap memberi layanan darurat kesehatan 24 jam. Hasilnya? Usia harapan hidup warga Luwu Timur kini 74,86 tahun. Artinya, bayi yang lahir hari ini memiliki peluang lebih panjang untuk hidup sehat. Di sektor pendidikan, pemerintah menggandeng berbagai perguruan tinggi. Kerja sama dengan UMI Makassar, USIM Malaysia, serta UMB Palopo diteken untuk pendirian sekolah berbakat dan peningkatan mutu pendidikan. Ada juga program pelatihan alat berat di PT Luwu Timur Skill Center yang langsung menjawab kebutuhan industri dan mencegah ketergantungan pada tenaga kerja asing. Selain itu, program “Tiga Kartu Sakti” yang terdiri dari Kartu Luwu Timur Pintar, Kartu Luwu Timur Sehat, dan Kartu Lansia terus dimatangkan. Sepanjang 2025, sebanyak 9.878 mahasiswa telah menerima beasiswa dan 16.253 siswa mendapatkan seragam sekolah gratis. Di sektor kesehatan, layanan dimanfaatkan oleh 422.183 pasien, sementara 2.808 lansia menerima perhatian khusus melalui kartu lansia yang menjadikan Lutim sebagai satu-satunya daerah di Sulsel dengan kebijakan seperti itu. Untuk menyambut gelombang investasi asing, Pemda tak tinggal diam. Program Mandalish (Kursus Intensif Bahasa Mandarin dan Inggris) digulirkan untuk membekali generasi muda dengan kemampuan bahasa asing. Tujuannya sederhana, agar anak-anak lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, siap berperan sebagai penerjemah dan pendamping bagi para investor yang masuk. Di tingkat desa, program PANDU JUARA diluncurkan pada Desember 2025, menjadikan desa sebagai motor pembangunan dengan 33 desa dari 11 kecamatan dijadikan pilot project. Harapan lama sekolah pun menembus 13,38 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa naik jadi 9,04 tahun. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, angka kemiskinan terus ditekan. Dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga 5 persen pada periode 2025–2030 dengan estimasi jumlah penduduk miskin sekitar 21 ribu jiwa. Pengeluaran riil per kapita mencapai 14,38 juta rupiah per tahun, naik lebih dari setengah miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Siapa di Balik Semua Ini? Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Nama Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, memegang kendali pemerintahan periode 2025–2030. Ia menjabat sejak 20 Februari 2025 bersama wakilnya, Hj. Puspawati Husler, setelah mengalahkan petahana dalam Pilkada 2024. Ibas-Puspa dikenal sebagai sosok sederhana, berjiwa sosial, dan terus berbaur dengan masyarakat Luwu Timur. Kepemimpinan mereka tidak banyak gaya, tetapi di balik layar, mereka mendorong kolaborasi lintas sektor. Mereka meneken kerja sama dengan berbagai universitas, melantik pejabat yang menekankan pelayanan publik, serta mengawal langsung pembangunan laboratorium kesehatan dan pusat pelatihan SDM. Yang paling jarang mereka lakukan, berdebat di publik. Sebaliknya, mereka memilih fakta sebagai pembelaannya. Menimbang Isu Negatif di Timbangan Fakta Lalu, dari mana datangnya isu negatif yang katanya “marak” belakangan ini? Tanpa bermaksud mengabaikan keluhan yang mungkin sah, perlu dicatat bahwa di setiap daerah yang sedang bertumbuh pesat, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Bisa karena proyek infrastruktur mengubah lanskap, bisa karena perubahan kebijakan yang tidak menguntungkan kelompok tertentu. Itu wajar dalam dinamika pembangunan. Tapi yang tidak wajar adalah jika isu-isu itu sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi fakta bahwa mayoritas warga justru merasakan perbaikan. Karena pada akhirnya, rakyat punya alat ukur sendiri yakni apakah anak mereka bisa sekolah lebih lama, apakah mereka bisa berobat dengan lebih mudah, apakah pendapatan mereka naik, apakah ada puskesmas yang buka 24 jam, apakah ada pelatihan kerja yang mereka ikuti secara gratis. Jika ketiga jawabannya adalah “ya”, maka isu negatif mana pun hanya akan menjadi angin lalu. Yang Bisa Dipetik untuk HUT 2026 Perayaan ulang tahun daerah seharusnya bukan ajang pamer semata. Tapi momentum untuk bertanya: “Apakah kita lebih baik dari tahun lalu?” Untuk Luwu Timur, jawabannya jelas, iya. Dalam hal kesehatan, iya. Dalam hal pendidikan, iya. Dalam hal ekonomi rakyat, iya. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya, boleh saja tidak sempurna. Mungkin ada proyek yang molor, mungkin ada layanan yang masih berantakan. Tapi dalam urusan membangun manusia, data menunjukkan mereka berada di jalur yang benar. Dan ini bukan hanya prestasi satu orang. Ini adalah hasil kerja para guru di SD terpencil yang kini dapat akses pelatihan dan buku baru, perawat di puskesmas rawat inap yang kini punya alat kesehatan lebih lengkap, petugas posyandu yang rutin turun ke desa-desa terpencil, serta para ibu yang tidak perlu khawatir lagi jika anaknya dirujuk ke Makassar karena biayanya digratiskan. Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pembangunan adalah gerakan kolektif. Penutup: Optimisme yang Beralasan Optimisme tanpa data adalah omong kosong. Tapi optimisme

Nasional, Opini, Pemuda, Politik

Membaca Arsitektur Politik Penundaan Musda Golkar Sulsel

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si – Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Makassar – Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulawesi Selatan yang kini memasuki bulan ketujuh terus memantik diskusi hangat. Langkah strategis ini dipandang bukan sekadar hambatan teknis di daerah, melainkan bagian dari penataan organisasi pasca-transisi kepemimpinan di tingkat pusat. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si, memberikan pandangan akademisnya mengenai dinamika tersebut. “Musda Golkar Sulsel yang molor bukan sekadar jeda waktu untuk merajut kedamaian internal, melainkan sebuah arsitektur politik yang sengaja didesain. Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,” ungkap Dr. M. Syaiful. Indikasi penguatan penyelarasan vertikal ini semakin terlihat setelah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, menuntaskan rangkaian konsolidasi di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) dan segera bertolak ke Jakarta untuk melaporkan peta kekuatan daerah. Penyelarasan Frekuensi Politik dan Harmonisasi Faksi Dalam perspektif manajemen organisasi, Dr. M. Syaiful menilai ruang waktu yang tercipta akibat penundaan ini memberikan kesempatan bagi seluruh faksi di Sulawesi Selatan untuk melakukan pengendapan ego sektoral. Tanpa jadwal yang terburu-buru, para figur potensial di daerah memiliki waktu lebih untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Kondisi ini meminimalisir potensi gesekan terbuka yang destruktif di tingkat akar rumput. Dengan redanya polarisasi di daerah, DPP memiliki ruang yang ideal untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang tidak hanya kuat di Sulsel, tetapi juga memiliki loyalitas penuh terhadap visi besar pusat. Target Aklamasi sebagai Simbol Soliditas Total Target pelaksanaan Musda secara aklamasi di 38 provinsi yang dicanangkan oleh DPP Golkar dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi kepemimpinan nasional. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung suara utama Partai Golkar di Indonesia Timur, menjadi pilar penting dalam pembuktian soliditas ini. Skenario aklamasi lewat penundaan yang terukur ini dipandang sebagai proses alignment (penyelarasan). Siapa pun figur yang nantinya disepakati memimpin Golkar Sulsel dipastikan akan lahir dengan legitimasi ganda: mendapat penerimaan di tingkat DPD II kabupaten/kota sekaligus mengantongi kepercayaan penuh dari Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan struktur partai di daerah bertindak sebagai mesin pemenang yang efektif dan patuh pada satu garis kebijakan nasional. Optimalisasi Struktur Lewat Masa Transisi Plt Selama masa penundaan ini, keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) berfungsi sebagai jembatan transisi yang mengamankan jalannya roda organisasi agar tetap berada dalam koridor kebijakan pusat. Struktur DPD II di 24 kabupaten/kota dikondisikan untuk tetap fokus pada kerja-kerja elektoral tanpa terdistraksi oleh dinamika kontestasi lokal yang prematur pasca-mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan. Mengulur waktu secara taktis ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk mengunci komitmen kolektif di daerah. Hasilnya, saat ketua definitif terpilih nanti, seluruh infrastruktur partai di Sulsel sudah dalam posisi siap gerak untuk mengamankan arah politik nasional dan peta koalisi besar menuju Pemilu 2029. Kesimpulan: Menatap Kesiapan Pemilu 2029 Dr. M. Syaiful menambahkan bahwa ketepatan momentum penentuan ketua definitif pasca-konsolidasi nasional ini akan menjadi modal berharga bagi Golkar Sulsel. Desain strategis dari pusat ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: efektivitas pergerakan. Dengan selesainya penataan di tingkat pusat, pengurus definitif Golkar Sulsel yang lahir dari rahim Musda XI nanti akan langsung bekerja dengan cetak biru (blueprint) yang jelas. Kejelasan garis kebijakan tunggal ini diyakini akan mempercepat akselerasi mesin partai di daerah dalam mempersiapkan infrastruktur politik jangka panjang secara lebih solid, terarah, dan kokoh menuju Pemilu 2029.

Ekonomi, Infotainment, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Negarawan dengan kualitasnya: Ketika Intelektualitas Dipanggil Dunia, dan Kekuasaan Tersandung Logika Dolar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Infotainment, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: F.H Kalindra – Penggiat Literasi ruminews.id – Di tengah riuh pemberitaan nasional beberapa hari terakhir, publik seperti disuguhkan dua wajah kepemimpinan yang kontras. Pada satu sisi, ada sosok yang sedang membawa gagasan Indonesia ke panggung global, pada sisi lain ada pemimpin negara yang justru melontarkan logika ekonomi yang memantik perdebatan di ruang publik. Di Riyadh, Arab Saudi, nama Anies Baswedan kembali muncul dalam forum internasional. Melalui unggahan media sosialnya, Anies mengabarkan keterlibatannya dalam Riyadh Competitiveness Forum (RCF) sebagai bagian dari Dewan Penasihat Royal Commission for Riyadh City (RCRC). Dalam forum tersebut, Jakarta disebut menjadi salah satu contoh transformasi transportasi publik terintegrasi yang dijadikan tolok ukur pembelajaran bagi Riyadh. Ini bukan sekadar perjalanan luar negeri biasa, melainkan pengakuan bahwa pengalaman tata kota Indonesia memiliki nilai di mata dunia. Narasi Anies di Riyadh menyiratkan satu hal penting: diplomasi intelektual. Ketika seorang tokoh Indonesia diminta berbagi pengalaman pembangunan kota kepada negara lain, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan nama pribadi semata, tetapi martabat pengetahuan bangsa. Ada kebanggaan ketika Indonesia hadir bukan sebagai murid, tetapi sebagai rujukan. Namun pada saat yang hampir bersamaan, perhatian publik juga tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus kisaran Rp17 ribuan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu khawatir selama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih tersenyum, bahkan melontarkan pernyataan bahwa masyarakat desa “tidak pakai dolar.” Pernyataan itu memang tampak dimaksudkan untuk menenangkan publik di tengah kekhawatiran ekonomi. Namun, problemnya terletak pada pesan yang ditangkap masyarakat: seolah pelemahan rupiah bukan sesuatu yang signifikan bagi kehidupan rakyat kecil. Padahal, dalam realitas ekonomi modern, rakyat desa justru menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap efek domino melemahnya rupiah. Masyarakat desa mungkin tidak memegang dolar di dompet mereka, tetapi harga kebutuhan hidup mereka diam-diam dipengaruhi dolar setiap hari. Petani membeli pupuk yang sebagian bahan bakunya impor. Nelayan bergantung pada solar dan mesin kapal yang komponennya terhubung pada harga global. Pedagang kecil menjual mi instan yang berbahan baku gandum impor. Pengrajin di desa menggunakan bahan baku, alat, atau ongkos logistik yang terpengaruh kurs dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat, harga barang naik, dan pada akhirnya inflasi menjalar hingga ke warung-warung kecil di pelosok kampung. Dengan kata lain, rakyat desa memang tidak bertransaksi memakai dolar, tetapi mereka hidup dalam ekonomi yang dipengaruhi dolar. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah bukan sekadar angka di layar Bloomberg atau perdebatan elite di Jakarta. Dampaknya nyata: harga pangan bisa naik, biaya produksi membengkak, ongkos transportasi meningkat, hingga daya beli masyarakat melemah. Bahkan ketika pemerintah menahan harga melalui subsidi, tekanan fiskal negara ikut bertambah. Karena itu, seorang presiden idealnya tidak hanya menenangkan, tetapi juga menunjukkan empati ekonomi dan sensitivitas bahasa. Dalam situasi sulit, publik membutuhkan pemimpin yang menjelaskan realitas dengan jujur: bahwa tantangan memang ada, tetapi pemerintah punya langkah konkret menghadapinya. Menenangkan rakyat penting, tetapi jangan sampai ketenangan berubah menjadi kesan meremehkan persoalan. Di titik inilah publik membandingkan dua narasi besar: satu figur sedang berbicara di forum internasional tentang daya saing kota masa depan, sementara figur lain menghadapi tantangan ekonomi domestik dengan pernyataan yang dianggap sebagian masyarakat terlalu simplistis. Tentu, membangun negara tidak bisa hanya diukur dari pidato luar negeri atau satu potongan pernyataan di dalam negeri. Namun sejarah selalu mencatat bagaimana seorang negarawan berbicara pada saat genting. Karena kepemimpinan bukan sekadar tentang jabatan, melainkan kemampuan membaca keresahan rakyat dan menerjemahkannya menjadi keyakinan tanpa mengecilkan akal sehat masyarakat. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat di panggung internasional, tetapi juga tajam memahami denyut ekonomi rakyat hingga ke desa-desa terpencil. Sebab bagi warga kampung, harga beras, pupuk, minyak goreng, dan ongkos hidup jauh lebih nyata daripada sekadar candaan tentang kurs dolar. kualitas kenegarawanan seperti apa yang sesungguhnya sedang dibutuhkan Indonesia?

Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Inflasi Rupiah: Geliat MBG di Kampus, Sibuk Urus Isi Perut, Bukan Isi Pikiran

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Razak Usman – Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa ruminews.id – Di tengah inflasi rupiah yang terus menekan daya beli masyarakat, kampus perlahan mengalami pergeseran orientasi. Universitas yang dahulu dibayangkan sebagai ruang dialektika dan laboratorium peradaban, kini mulai bergerak menjadi ruang logistik sosial. Mahasiswa tidak lagi sepenuhnya disibukkan oleh pencarian ilmu dan pergulatan gagasan, melainkan oleh kecemasan bertahan hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kos, transportasi, hingga tekanan ekonomi keluarga membuat banyak mahasiswa hidup dalam logika survival. Pikiran yang semestinya dipenuhi diskursus ilmiah dan kritik sosial justru habis untuk memastikan makan esok hari. Dalam situasi seperti ini, inflasi tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi telah menjelma menjadi krisis epistemik, krisis cara berpikir. Fenomena geliat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus menjadi simbol paling nyata dari perubahan itu. Negara mulai membawa dapur masuk ke universitas. Perguruan tinggi didorong menjadi bagian dari rantai distribusi pangan nasional melalui pembangunan dapur MBG dan skema pelayanan gizi berbasis kampus. Secara administratif mungkin terlihat progresif, tetapi secara filosofis menyimpan pertanyaan mendasar, apakah kampus masih fokus membangun kesadaran intelektual, atau mulai sibuk mengurus isi perut semata? Tidak ada yang salah dengan pemenuhan gizi. Bangsa yang lapar memang sulit berpikir jernih. Namun masalah muncul ketika orientasi kampus perlahan bergeser dari pusat produksi gagasan menjadi operator teknokrasi negara. Kampus akhirnya tampak sibuk memastikan mahasiswa kenyang secara biologis, tetapi lalai memastikan mereka kenyang secara intelektual. Khususnya di Sulawesi Selatan, kampus semestinya tidak terjebak dalam rutinitas pragmatis dan administratif. Perguruan tinggi harus kembali menjadi pintu solusi keummatan dan kebangsaan. Sebab problem daerah hari ini jauh lebih besar daripada sekadar urusan konsumsi pangan. Minimnya edukasi publik, lemahnya kontrol akademik terhadap arah pembangunan daerah, ketimpangan pendidikan, eksploitasi sumber daya, redupnya daya saing generasi muda, hingga matinya tradisi intelektual adalah problem besar yang membutuhkan keberanian kampus untuk hadir sebagai kekuatan moral dan ilmiah. Ironisnya, tradisi diskusi di banyak kampus mulai redup. Perpustakaan kehilangan gairah, ruang baca sepi, sementara budaya pragmatis tumbuh subur. Mahasiswa lebih akrab dengan proposal kegiatan dibanding literatur pemikiran. Aktivisme kehilangan basis intelektualnya, dan akademik kehilangan keberpihakan sosialnya. Kampus akhirnya seperti mercusuar yang lampunya masih menyala, tetapi kehilangan arah cahaya. Ia tampak hidup secara fisik, namun redup secara ideologis. Padahal Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang sebagai rahim gerakan dan intelektualisme. Dari tanah ini lahir ulama, pemikir, teknokrat, dan aktivis yang menjadikan kampus sebagai arena pergulatan ide dan keberanian moral. Kini, semangat itu perlahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan budaya instan. Menjelang Hari Kebangkitan Nasional dan momentum Reformasi Mei, situasi ini seharusnya menjadi bahan refleksi besar bagi dunia kampus. Sebab sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah lahir dari generasi yang sibuk menenangkan perutnya sendiri, tetapi dari generasi yang gelisah melihat ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Kebangkitan nasional lahir dari kesadaran intelektual, sementara reformasi 1998 lahir dari keberanian moral mahasiswa melawan kemapanan kekuasaan. Hari ini ancamannya memang tidak selalu berbentuk represi terbuka, tetapi hadir lebih halus melalui pragmatisme, ketergantungan ekonomi, budaya instan, dan matinya tradisi berpikir kritis. Kampus perlahan diarahkan menjadi ruang yang tertib secara administratif, tetapi steril dari keberanian intelektual. Mahasiswa didorong menjadi generasi adaptif terhadap sistem, bukan generasi yang mampu mengoreksi arah sistem itu sendiri. Nurcholish Madjid pernah mengingatkan bahwa intelektual sejati bukan hanya manusia terdidik, tetapi manusia yang memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ketika kampus terlalu sibuk mengurus proyek dan terlalu dekat dengan pragmatisme kekuasaan, maka daya kritisnya perlahan mati. Secara filosofis, bangsa yang terlalu sibuk mengurus isi perut tanpa membangun isi pikiran akan mudah diarahkan. Sebab manusia yang lapar secara intelektual lebih mudah tunduk dibanding manusia yang kenyang kesadarannya. Penjajahan modern tidak selalu hadir dengan senjata, kadang ia datang melalui pembiasaan berpikir dangkal dan matinya keberanian intelektual. Karena itu, HMI memandang kampus bukan sekadar tempat mencetak tenaga kerja, melainkan ruang lahirnya insan akademis pencipta, pengabdi, yang bernapas Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Hari ini tugas mahasiswa bukan hanya bertahan hidup, tetapi menjaga api kesadaran agar kampus tidak berubah menjadi sekadar dapur besar tanpa gagasan. Sebab bangsa besar tidak lahir hanya dari perut yang kenyang, tetapi dari pikiran yang merdeka. Yakin Usaha Sampai

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Sinjai

Penjara Tanpa Dinding: Menatap Birokrasi dan Alienasi Kafka dalam Realitas Kita

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Sinjai / Fikri Haikal

Penulis : M. Agusman – Sekretaris Umum HMI Cab. Sinjai ruminews.id, Sinjai – Dunia modern sering kali membanggakan diri dengan efisiensi dan rasionalitasnya. Namun, seratus tahun setelah kepergian Franz Kafka, potret dunia yang ia lukiskan justru terasa kian nyata di sekitar kita. Lewat mahakaryanya, Kafka tidak sekadar menulis fiksi, ia melakukan otopsi terhadap patologi sosial yang kita sebut sebagai birokrasi dan alienasi. Birokrasi sebagai Labirin Absurd Dalam novel The Trial, tokoh Josef K. ditangkap dan diadili tanpa pernah tahu apa kesalahannya. Di Indonesia, “Kafkaesque” ini termanifestasi dalam wajah birokrasi yang berbelit di mana aturan sering kali tumpang tindih dan prosedur menjadi lebih suci daripada solusi. Kita melihatnya dalam kasus-kasus pelayanan publik di mana warga dipaksa menjadi “bola pingpong” antar instansi. Fenomena “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah” adalah bentuk konkret dari kritik Kafka: bahwa birokrasi telah bertransformasi menjadi kekuatan metafisika yang tak berwajah. Keadilan bukan lagi tujuan utama, melainkan sekadar “kelengkapan administrasi” yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang memegang stempel kekuasaan. Secara sosiologis, ini adalah perwujudan Iron Cage (Sangkar Besi) Max Weber, di mana rasionalitas administratif justru melahirkan irasionalitas yang mencekik rakyat kecil. Alienasi: Manusia dalam Skema Algoritma Kritik Kafka mencapai puncaknya dalam The Metamorphosis. Transformasi Gregor Samsa menjadi serangga raksasa adalah metafora paling pedas tentang alienasi manusia sebagai alat produksi. Di era kekinian, kita melihat “Gregor Samsa modern” pada para pekerja ekonomi gig atau buruh pabrik yang teralienasi oleh target dan algoritma. Ketika seorang kurir atau pengemudi ojek daring harus bekerja belasan jam demi mengejar “poin” tanpa jaminan kesehatan yang layak, mereka sedang mengalami apa yang dialami Gregor. Mereka teralienasi dari fungsi kemanusiaannya dan tereduksi menjadi sekadar titik di peta digital. Begitu mereka sakit atau mesinnya rusak, sistem segera mengabaikannya. Kafka mengajarkan kita bahwa di mata sistem yang dingin, individu hanyalah angka statistik yang bisa digantikan kapan saja. Bahaya Kepatuhan Buta Banyak kritikus menuduh pemikiran Kafka bersifat defaitis atau menyerah. Namun, kepasrahan tokoh-tokoh Kafka sebenarnya adalah sebuah “satir peringatan” bagi masyarakat kita. Kematian Josef K. yang tragis “seperti seekor anjing” adalah sindiran bagi mereka yang menerima ketidakadilan sistemik tanpa perlawanan, hanya karena mereka terlalu takut atau terlalu patuh pada hierarki. Di tengah isu korupsi yang kerap bersembunyi di balik “prosedur yang sah” atau kebijakan yang merugikan publik namun “sesuai aturan” dalam hal ini contohnya sjaa proyek Maling Berkedok Gizi, Kafka menantang kita untuk berani menggugat. Ia memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi kemanusiaan bukanlah kehancuran fisik, melainkan hilangnya agensi manusia di hadapan struktur birokrasi yang tidak berperasaan Kafka melebarkan Kritik Membaca Kafka di Indonesia hari ini adalah upaya untuk bercermin. Selama sistem lebih berharga daripada nyawa, dan prosedur lebih disembah daripada kebenaran, maka kita semua sebenarnya sedang hidup di dalam labirin Kafkaesque. Sudah saatnya kita berhenti menjadi “serangga” yang patuh pada absurditas dan mulai merebut kembali hak kita untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar objek administrasi.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Ilusi “Rakyat Desa” di Tengah Badai Dolar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai / Fikri Haikal

Penulis : M. Agusman – Sekretaris Umum HMI Cab. Sinjai ruminews.id, Sinjai -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “Rakyat di desa enggak pakai dolar kok” saat merespons pelemahan Rupiah adalah bentuk pengabaian realitas yang akut. Kalimat tersebut bukan sekadar penyederhanaan masalah (oversimplification), melainkan sebuah blunder komunikasi yang mengisolasi istana dari penderitaan riil masyarakat bawah. Di tengah kurs Rupiah yang kian terpuruk, retorika populis semacam ini justru memperlihatkan kepasrahan struktural yang dibungkus dengan narasi ketenangan palsu. Mengatakan rakyat desa tidak terpengaruh dolar hanya karena mereka bertransaksi menggunakan Rupiah di pasar tradisional adalah sesat logika ekonomi. Di era globalisasi yang saling mengunci ini, Dolar AS tidak perlu hadir dalam bentuk fisik di saku celana petani untuk bisa memiskinkan mereka. Dolar bekerja dalam senyap melalui harga pupuk non-subsidi yang melambung, harga pakan ternak yang mencekik peternak ayam kampung, hingga harga sebungkus mi instan yang terus naik di warung kelontong pelosok daerah. Ketika pemerintah berlindung di balik narasi “keamanan pangan dan energi,” mereka lupa bahwa ketahanan pangan kita hari ini masih ditopang oleh tiang-tiang impor yang rapuh. Petani kita di desa adalah konsumen dari rantai pasok global. Menafikan peran dolar dalam hajat hidup mereka sama saja dengan menutup mata pada kenyataan bahwa daya beli masyarakat pedesaan sedang digilas oleh inflasi yang diimpor (imported inflation). Kritik Bung Hatta: Desa Sebagai Tameng Retorika Penguasa Jika kita menarik garis sejarah ke belakang dan menghadapkan pernyataan Presiden dengan para pemikir ekonomi besar masa lalu, retorika “rakyat desa tidak pakai dolar” ini akan runtuh seketika di hadapan argumen mereka: Bung Hatta adalah tokoh yang meletakkan dasar ekonomi kerakyatan dan sangat membela kedaulatan desa. Namun, Hatta bukanlah seorang isolasionis yang naif. Dalam pemikirannya mengenai ekonomi domestik, Hatta selalu menekankan pentingnya daya beli dan produksi riil. Jika Bung Hatta melihat situasi hari ini, ia akan mengkritik tajam karena pemerintah gagal melindungi struktur produksi petani lokal dari guncangan eksternal. Hatta akan mengingatkan bahwa membiarkan Rupiah melemah sama saja dengan membiarkan kekayaan riil hasil keringat rakyat desa menyusut nilainya demi membayar ongkos ketergantungan negara pada bahan baku luar negeri. Bagi Hatta, desa harus berdaya, bukan dijadikan tameng retorika atas ketidakmampuan pemerintah mengelola makroekonomi. Menggugat Pasifisme Negara Lewat Kacamata Keynes dan Adam Smith Keynes adalah arsitek ekonomi yang memahami betul bagaimana psikologi pasar dan kebijakan pemerintah saling berkelindan. Keynes terkenal dengan teorinya bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati jika pemerintah pasif saat krisis. Keynes akan mengidentifikasi pernyataan “rakyat desa tidak pakai dolar” sebagai bentuk ketidakpahaman atas jalur transmisi moneter. Keynes berargumen bahwa uang adalah jembatan antara masa kini dan masa depan. Ketika nilai tukar domestik hancur, aggregate demand (permintaan agregat) di seluruh lapisan masyarakat termasuk desa akan ikut merosot karena distorsi harga. Keynes akan mengkritik keras sikap menggampangkan ini sebagai kegagalan negara dalam mengintervensi pasar untuk melindungi stabilitas ekonomi makro. Bahkan Adam Smith (Bapak Ekonomi Kapitalis), sang pencetus teori pasar bebas melalui The Wealth of Nations, memiliki pandangan kritis yang relevan. Smith menekankan bahwa kemakmuran suatu bangsa diukur dari kemampuan masyarakatnya (termasuk kelas pekerja terendah) untuk menjangkau kebutuhan hidup sehari-hari. Smith pernah menulis bahwa tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia jika sebagian besar anggotanya miskin dan melarat. Ketika dolar menguat dan harga barang naik, mekanisme pasar secara otomatis menindas mereka yang miskin. Smith akan mengkritik tajam elite penguasa yang menganggap remeh gejolak mata uang, karena bagi Smith, stabilitas nilai tukar dan keterjangkauan harga barang adalah indikator utama apakah sebuah sistem ekonomi bekerja untuk rakyat atau hanya untuk segelintir elite. Berhentilah Meninabobokan Rakyat Rakyat Indonesia, baik yang berada di pusat kota maupun di pelosok desa, hari ini sudah jauh lebih cerdas. Mereka mungkin tidak memegang lembaran Dolar Amerika, tetapi mereka merasakan dampak langsungnya setiap kali mereka mengisi bensin, membeli pupuk, atau membayar biaya sekolah anak mereka. Menghibur rakyat dengan kalimat “enggak pakai dolar kok” bukan lagi taktik penenangan yang efektif, melainkan sebuah penghinaan terhadap kecerdasan publik. Sudah saatnya istana keluar dari menara gading retorika populis. Kini saatnya bekerja keras menstabilkan nilai tukar, memotong rantai pemburu rente impor, serta memperkuat fundamental ekonomi domestik yang protektif terhadap rakyat kecil. Karena pada akhirnya, kelaparan dan kemiskinan di tingkat desa tidak akan bisa dikenyangkan hanya dengan retorika politik. (Cat: jika didalam opini ini pendalaman ekonomi tidak di jelaskan secara lugas. Disebabkan kekurangan pemahaman ekonomi oleh penulis. Namun, sedikit nya ini adalah jerih payah untuk memahami ekonomi serta sikap resah dan geram terhadap steatment pemimpin, bangsa yang tercinta ini. Silahkan berikan saran dan komentar)

Makassar, Nasional, Tekhnologi

DPW PERJOSI Sulsel Perkuat Solidaritas Organisasi Lewat Rapat Internal Kepengurusan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Tekhnologi / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERJOSI Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi kepengurusan dalam rangka melengkapi dan menyusun kembali struktur organisasi DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, Sabtu (16/05/2026), bertempat di Sekretariat DPW PERJOSI. Rapat internal tersebut dilaksanakan berdasarkan Undangan Rapat Nomor: 001/DPW-PERJOSI/V/2026 dan berlangsung mulai pukul 12.30 WIB hingga selesai. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan antar pengurus yang hadir. Dalam jalannya rapat, Fikri Haikal selaku Wakil Sekretaris II dipercaya menjadi moderator sekaligus notulen rapat. Sementara itu, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, Muh Ali Sakti A.Md., C.LA-D yang akrab disapa Kanda Ali. Adapun agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi penyusunan kembali struktural kepengurusan DPW PERJOSI, penempatan anggota pada masing-masing Wakil Ketua Bidang, serta pembahasan visi dan misi PERJOSI. Rapat yang dihadiri sejumlah pengurus DPW PERJOSI Sulawesi Selatan itu menghasilkan berbagai ide dan gagasan positif demi kemajuan organisasi. Salah satu usulan yang mendapat perhatian datang dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Bung Rudi Taga, yang mengusulkan agar PERJOSI mengadakan pelatihan jurnalistik guna meningkatkan kompetensi para jurnalis agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengikuti perkembangan dunia media siber saat ini. Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas mengenai kontribusi keanggotaan tahunan bagi setiap anggota sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung jalannya roda organisasi. Tidak hanya membahas struktur kepengurusan, rapat juga menyoroti agenda lanjutan organisasi, di antaranya persiapan pelaksanaan pengukuhan kepengurusan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, mulai dari penentuan tempat, waktu, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Para pengurus juga membahas pembentukan kepanitiaan serta penyusunan proposal kegiatan guna mendukung suksesnya agenda pengukuhan mendatang. Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Para peserta aktif menyampaikan pandangan serta masukan demi membangun PERJOSI menjadi organisasi jurnalistik yang solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Rapat kemudian ditutup dengan rangkaian kebersamaan bersama Ketua Umum PERJOSI, Salim Djati Mamma yang akrab disapa Bung Salim. Momentum tersebut menjadi simbol kekompakan dan semangat persatuan seluruh pengurus dalam membesarkan PERJOSI di Sulawesi Selatan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini