Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

19 April 2026

Uncategorized

Ketua KKLR Sulsel Minta Perusahaan di Luwu Raya Ambil Peran dalam Perjuangan Provinsi

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa sudah saatnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama menikmati hasil perut bumi di Luwu Raya mengambil peran lebih nyata dalam mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Pernyataan itu disampaikan Hasbi dalam momentum Halalbihalal Wija to Luwu (WTL) 2026 yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar dalam rangka peringatan Hari Perjuangan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, di Gedung Graha Pena Makassar, Sabtu (18/4/2026). Menurut Hasbi, dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Halalbihalal tahun ini sepenuhnya didukung melalui semangat curun-curun atau gotong royong pembiayaan oleh Wija to Luwu, tanpa melibatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. “Untuk kegiatan HBH kali ini, murni curun-curun dari WTL semuanya, tidak menerima donasi dari perusahaan seperti Vale, Masmindo atau BMS dan lainnya. Ini sengaja kita lakukan, agar ke depan perusahaan-perusahaan eksploratif yang besar di Luwu Raya bisa berkontribusi lebih signifikan bagi perjuangan Provinsi Luwu Raya,” tegasnya. Ia menilai, perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama menikmati hasil perut bumi di Luwu Raya sudah saatnya memberikan feedback bagi perjuangan pembentukan Provinsi. “Kalau Luwu Raya jadi Provinsi tentu yang akan sejahtera adalah warga Luwu Raya itu sendiri, termasuk pelaku-pelaku usaha di sana. Sudah waktunya kita berkontribusi sesuai peran dan fungsi masing-masing,” tegas Hasbi. Ia menilai, keberhasilan kegiatan yang berlangsung selama lebih dari tujuh jam, sejak pukul 09.00 hingga 16.30 WITA, dengan dihadiri sekitar 500 peserta, menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Luwu Raya memiliki kemandirian dan solidaritas yang tinggi. “Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini bukti bahwa kita punya kekuatan internal. Tinggal bagaimana kita mendorong semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk ikut bertanggung jawab serta mengambil peran dalam perjuangan Provinsi Luwu Raya ini,” ujar Hasbi. Halalbihalal WTL 2026 mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya” dan dihadiri berbagai elemen, mulai dari unsur pemerintah, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan dan pemuda. Ketua panitia, Ir Ahmad Huzaen, menyebut antusiasme peserta yang bertahan dari pagi hingga sore hari mencerminkan kuatnya ikatan emosional Wija to Luwu. “Selama kegiatan berlangsung, peserta tetap bertahan dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan masyarakat Luwu Raya masih sangat kuat,” katanya. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan arah perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dalam kesempatan tersebut turut disosialisasikan Program Serbu Luwu Raya, yakni kampanye donasi publik untuk memperkuat dukungan pembiayaan perjuangan pemekaran. Naskah Akademik dan Arah Perjuangan Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya yang disusun oleh tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo kepada Ketua Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, ST., MMA. Rektor Unanda, Dr. Ir. H. Anas Boceng, M.Si, menjelaskan bahwa dokumen setebal hampir 700 halaman tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang melibatkan sekitar 20 akademisi selama empat bulan. “Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mendorong pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk membuka berbagai opsi pendekatan sesuai regulasi nasional,” jelasnya. Kegiatan juga dirangkaikan dengan diskusi tematik bertajuk “Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya” yang dipandu Udhi Syahruddin Hamun. Hadir sebagai narasumber antara lain akademisi Unhas Dr Hasrullah, Wakil Rektor IV Unanda sekaligus Koordinator Tim Penyusun Kajian Akademik Dr Abdul Rahman Nur, serta Ketua BPP DOB Luwu Raya H. Darwis Ismail. Dalam diskusi tersebut, para pembicara menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor kelautan, kehutanan, hingga energi, Luwu Raya dinilai memiliki kapasitas kuat untuk berdiri sebagai provinsi mandiri. Melalui momentum Halalbihalal WTL 2026, KKLR Sulsel tidak hanya menegaskan soliditas internal melalui semangat curun-curun, tetapi juga mengirim pesan terbuka kepada perusahaan-perusahaan besar di Luwu Raya agar turut mengambil bagian lebih aktif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. (*)

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

KKLR Sulsel Jadikan Halalbihalal Ajang Konsolidasi Pemekaran Luwu Raya

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Momentum Halal Bihalal Wija to Luwu (WTL) yang digelar Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan tahun ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Lebih dari itu, forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat arah perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar sebagai rangkaian peringatan Hari Perjuangan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 itu berlangsung di Gedung Graha Pena Makassar, dengan mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya.” Sekitar 500 peserta dari berbagai elemen hadir, mulai dari unsur pemerintah, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa. Ketua panitia, Ir Ahmad Huzaen, menyebut tingginya partisipasi sebagai cerminan kuatnya solidaritas masyarakat Luwu Raya. “Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan ikatan emosional masyarakat Luwu Raya masih sangat terjaga,” ujarnya. Sementara itu Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan kembali kekuatan yang selama ini tersebar. Menurutnya, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari tokoh masyarakat hingga kalangan akademisi dan pemerintah. “Kita ingin merajut kembali energi yang terurai, memperkuat kebersamaan, dan membangun sinergi untuk tujuan besar bersama, mempercepat terwujudnya Provinsi Luwu Raya,” tegasnya. Hasbi juga mengapresiasi kontribusi diaspora Luwu Raya dalam mendukung kegiatan Halalbihalal kali ini. Dia mengungkapkan, kegiatan ini terlaksana dengan sistem ‘curun-curun’ para Wija to Luwu, istilah yang menggambarkan spirit gotong-royong dalam menyumbangkan dana. “Untuk kegiatan HBH kali ini, murni curun-curun dari WTL semuanya, tidak menerima donasi dari Vale, Masmindo atau BMS seperti biasa. Harapannya agar perusahaan-perusahan besar ini nantinya bisa memberi kontribusi yang jauh lebih besar untuk perjuangan Provinsi Luwu Raya,” ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin. Dukungan terhadap perjuangan tersebut juga datang dari sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat yang hadir. Mereka menilai aspirasi pembentukan provinsi harus terus diperjuangkan dengan pendekatan yang terukur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pada momentum ini juga disosialisasikan Program Serbu Luwu Raya, yakni sebuah kampanye donasi publik untuk menghimpun dana perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Naskah Akademik Luwu Raya Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penyerahan naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya yang disusun oleh tim dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo kepada Ketua Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, ST., MMA. Rektor Unanda, Dr. Ir. H. Anas Boceng, M.Si, mengatakan bahwa dokumen setebal hampir 700 halaman tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang melibatkan sekitar 20 akademisi selama empat bulan. Kajian itu mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari potensi sumber daya, landasan hukum, hingga peluang pembentukan provinsi melalui pendekatan kebijakan nasional. “Dokumen ini membuka ruang alternatif, tidak hanya melalui pendekatan administratif konvensional, tetapi juga strategi nasional sesuai regulasi,” katanya. Diskusi Tematik Yang tak kalah menarik karena momentum Halalbihalal WTL ini juga diisi dengan diskusi tematik bertajuk “Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya” dipandu Wakil Sekjen BPP KKLR, Udhi Syahruddin Hamun. Tampil sebagai narasumber antara lain akademisi Unhas Dr Hasrullah, Wakil Rektor IV Unanda sekaligus Koordinator Tim Penyusun Kajian Akademik Provinsi Luwu Raya Dr Abdul Rahman Nur, serta Ketua BPP DOB Luwu Raya, H. Darwis Ismail, ST., MMA. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah mengantongi sejumlah dukungan penting, termasuk rekomendasi dari pemerintah daerah dan DPRD di wilayah terkait. Para pembicara sepakat, pembentukan provinsi baru bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor kelautan, kehutanan, hingga energi, Luwu Raya dinilai memiliki kapasitas kuat untuk berdiri sebagai provinsi mandiri. Melalui momentum ini, KKLR Sulsel berharap konsolidasi yang terbangun dapat menjadi pijakan kuat dalam mengakselerasi langkah-langkah strategis menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai

Pemerintah Euforia, Jeritan Warga Pakokko Terabaikan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai /

Penulis: Randi – Mahasiswa Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Sinjai – ‎Di saat pemerintah kerap menampilkan capaian pembangunan infrastruktur sebagai simbol kemajuan, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi yang menyakitkan. Khususnya daerah kami Dusun Pakokko, kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Masyarakatnya masih harus diperhadapkan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Lubang-lubang menganga,  dan batu yang berserakan sisa bekas jalan beton yang sudah rusak menutupi badan jalan, kondisi tersebut nyaris tak layak dikatakan jalan Itu kemudian menjadi bagian dari keseharian Masyarakat Dusun Pakokko yang menciptakan dilematis warga untuk mengakses jalan tersebut. Euforia pembangunan yang dijanjikan pemerintah seringkali hanya sekedar kata-kata belaka yang dijadikan alat penenang bagi masyarakat yang sudah muak terhadap kondisi jalan yang tak kunjung di realisasikan . Sementara itu, Jalan yang seharusnya menjadi penghubung kehidupan justru berubah menjadi penghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bagi pelajar, perjalanan menuju sekolah menjadi langkah yang penuh perjuangan, dan bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, kondisi jalan yang buruk bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Lebih menyakitkan lagi, kondisi ini sudah berlangsung kurung waktu 9 Tahun Lamanya tanpa penanganan serius. Janji perbaikan kerap terdengar saat masa kampanye, namun perlahan menghilang setelah kekuasaan diraih. Kondisi ini berpotensi memaksa masyaratkat untuk menjustifikasi bahwa Pemerintah gagal dalam menjalankan fungsinya dengan bersembunyi di balik janji-janji politik. ‎ ‎Melalu Suara kecil ini harapan besar saya kepada pemerintah Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, agar segera mengambil langkah nyata dan responsif terkait apa yang kemudian menjadi keluhan warga Dusun Pakokkko mengenai akses jalan yang tidak layak serta melakukan tindakan konkret dan di atensi sebagaimana Mestinya. ‎

Scroll to Top