Ruminews.id, Yogyakarta — Pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Kota Yogyakarta, pada Jumat (17/4/2026) menjadi ruang refleksi publik atas persoalan Papua, mulai dari proyek strategis nasional (PSN), konflik agraria, eksploitasi, militerisme, imperialisme maupun kapitalisme di Tanah Papua, serta krisis lingkungan dan kemanusiaan yang mengikutinya.
Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi ini digelar oleh Social Movement Institute dan dihadiri ratusan mahasiswa, pelajar, serta aktivis pro-demokrasi dari Yogyakarta dan sekitarnya. Sejumlah narasumber ‘beken‘ turut hadir dalam diskusi, antara lain Dandhy Laksono selaku sutradara, Made Supriatma (Peneliti ISEAS), dan Dimibeu Haluk dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Film dokumenter tersebut merupakan karya kolaborasi sejumlah lembaga, termasuk Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia. Film ini mengangkat kondisi masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi proyek pembukaan hutan dalam skala besar atas nama ketahanan pangan dan energi.
Soroti Food Estate dan Deforestasi Papua
Dalam pemutaran tersebut, film “Pesta Babi” menampilkan bagaimana proyek food estate dan bioenergi mendorong pembukaan hutan hingga 2,5 juta hektare di wilayah seperti Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Proyek tersebut dinilai berdampak pada masyarakat adat seperti Suku Malind, Awyu, dan Muyu yang menggantungkan hidup pada hutan.
Dokumenter ini juga memperlihatkan keterlibatan korporasi besar serta kehadiran aparat keamanan dalam mengawal proyek tersebut, yang kemudian memunculkan konflik agraria dan tekanan terhadap masyarakat adat.
Selain aspek ekonomi dan pembangunan, film ini menghadirkan dimensi kultural melalui dokumentasi upacara adat Awon Atatbon atau pesta babi yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di Kabupaten Boven Digoel pada 2025. Upacara ini menjadi simbol relasi masyarakat adat dengan hutan sekaligus bentuk penegasan batas wilayah adat mereka.
Membuka Diskursus yang Selama Ini Dianggap Tabu
Sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, menyatakan film ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang selama ini dianggap sensitif dalam konteks Papua.
“Dengan adanya film ini, semoga kita bisa tergerak untuk berdiskusi lebih dalam tentang Papua. Hal-hal yang selama ini dianggap tabu, semoga bisa memantik kita untuk bertanya tentang peristiwa yang terjadi di sana,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa film tersebut menggabungkan berbagai isu, mulai dari lingkungan, konflik agraria, hingga militerisme untuk menunjukkan keterkaitan antar persoalan yang selama ini sering dipandang terpisah atau bahkan tidak pernah ada.
Kritik atas Militerisme dan Kebijakan Negara
Dalam diskusi, Dimibeu Haluk menyoroti kehadiran militer yang dinilai semakin masif di Tanah Papua dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil Papua. Ia juga menyinggung berbagai kasus kekerasan serta tekanan yang dialami warga di sejumlah wilayah Papua.
Sementara itu, Made Supriatma menilai film tersebut memperlihatkan persoalan struktural yang telah berlangsung lama, termasuk terkait Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
Diskusi juga menyinggung kegagalan sejumlah proyek serupa di masa lalu yang dijalankan pada era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Pemutaran film ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi karya dokumenter, tetapi juga ruang edukasi dan refleksi kritis mengenai makna pembangunan, khususnya di Papua. Peserta diskusi diajak untuk melihat kembali hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat, serta dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.
Sejumlah peserta berharap film ini dapat ditonton lebih luas oleh masyarakat Indonesia agar realitas di Papua tidak lagi terpinggirkan dalam wacana publik.
Melalui forum ini, isu Papua kembali diangkat ke ruang publik sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan aspek lingkungan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan secara bersamaan.
