Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, Gowa – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri ceramah dan doa bersama mengenang aktivis kemanusiaan sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis yang digelar di Masjid Al Istiqomah, Citraland Celebes, Kabupaten Gowa, Selasa (4/11/2025). Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin, serta ratusan jamaah dan rekan sejawat almarhum. Doa bersama dipimpin oleh Ustadz Das’ad Latif dan Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, yang menyampaikan pesan keteladanan dan semangat amal jariyah. Dalam momen tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya almarhum di Tanah Suci Mekkah saat menjalankan ibadah umrah, usai menunaikan misi kemanusiaan di Palestina. “Almarhum adalah sosok yang bukan hanya mengabdikan diri di dunia medis, tetapi juga memberikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Kota Makassar kehilangan figur teladan yang sangat berdedikasi,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menambahkan, semangat dan kepedulian almarhum harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya tenaga kesehatan di Makassar, untuk terus melayani masyarakat dengan ketulusan. “Nilai kemanusiaan yang beliau tinggalkan adalah warisan moral yang akan terus hidup di tengah kita,” tambahnya. Dikenal sebagai dokter urologi sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis juga menjabat sebagai Direktur RS Unhas dan aktif memimpin organisasi relawan seperti Mahtan dan Kreki Sulsel. Semasa hidupnya, ia dikenal luas sebagai pribadi rendah hati, pekerja keras, dan selalu hadir di garis depan dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Acara ditutup dengan doa bersama dan ungkapan belasungkawa dari berbagai kalangan yang hadir.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter. Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana. Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar. Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri. Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya. Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat. “Hari ini kami melihat ini lokasi, untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Munafri. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut. Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya. Selain itu, Pemerintah kota akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya. “Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya. Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai. “Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya. Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan. Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026. “Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi kembali mendapat panggung di tingkat nasional. Lewat inovasi unggulannya, Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), Pemkot Makassar kembali unjuk gigi dengan mengikuti ajang Top Digital Awards 2025, salah satu inovasi di bidang transformasi digital pemerintahan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung memaparkan keunggulan dan dampak nyata aplikasi Makassar Super Apps tersebut dalam sesi wawancara penjurian tingkat nasional yang digelar oleh IT Works secara virtual, Senin (3/11/2025) petang. Dari Balai Kota Makassar, Munafri didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Aplikasi LONTARA+, kini menjadi andalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi teknologi dan pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kota digital yang smart citu dan inklusif. Dalam paparannya, Wali Kota Munafri menjelaskan bahwa LONTARA+ merupakan inovasi hasil penyatuan berbagai sistem digital yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. “Kami membangun sebuah sistem online atau aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi yang ada sebelumnya di Pemerintah Kota Makassar, yang kami satukan ke dalam satu platform bernama LONTARA,” ujarnya, dihadapan para juri. Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa penamaan LONTARA memiliki makna historis dan filosofis yang dalam. Bahwa dalam sejarah lokal, nama Lontara adalah aksara atau huruf Makassar yang telah digunakan sejak abad ke-16 dan masih hidup di tengah masyarakat Makassar hingga kini. “Karena itu, kami memberi nama aplikasi ini sebagai Makassar Super Apps LONTARA+, yang menyatukan 358 aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri di tiap SKPD,” jelas Munafri. Dengan semangat kolaborasi dan transformasi digital yang berkelanjutan, Pemkot Makassar terus berupaya menjadikan LONTARA+ bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol hadirnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan dekat dengan warganya. Melalui satu aplikasi terpadu, Pemkot Makassar berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat sistem kontrol pembangunan daerah. “Kami berharap aplikasi ini bisa memberikan segala macam kemudahan untuk mengakses dan mengontrol proses pembangunan di Kota Makassar,” imbuh, politisi Golkar itu. Sebelumnya juga, inovasi andalan Pemkot Makassar LONTARA+ ini, Berkibar di panggung CNN Indonesia Award 2025 di Jakarta, sebuah apresiasi atas dedikasinya membawa Makassar menuju kota yang cerdas, inovatif, dan penuh harmoni. Cakupan Layanan nya mengintegrasikan di SKPD-Pemkot Makassar menjadi satu aplikasi terpadu. Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengaduan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, hingga rencana integrasi pembelian tiket stadion dan informasi publik secara real time. Lebih dari sekadar aplikasi, LONTARA+ adalah simbol perubahan, cerminan semangat kolaborasi dan harmoni dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, bebas dari birokrasi berbelit, dan benar-benar berpihak kepada warga. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan bahwa, pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui berbagai tahap hingga diperkenalkan ke publik. Pada tahap awal, fokus pengembangan diarahkan pada fitur aduan masyarakat, yang menjadi prioritas utama karena menyangkut interaksi langsung antara pemerintah dan warga. “Fitur aduan ini menjadi titik awal yang kami ukur secara detail. Sebelum ada aplikasi ini, kami tidak mampu menghitung secara pasti berapa banyak aduan yang masuk, yang sudah ditindaklanjuti, yang masih proses, atau yang tertunda,” jelasnya. Sebagai pembuktian pada program unggulan online ini. Munafri menyajikan data dari aduan masyarakat untuk ditindak lanjut oleh Pemerintah Kota Makassar, lewat SKPD masing-masing. Sejak dilaunching Juli lalu, maka berdasarkan data periode Juli hingga Oktober 2025, tercatat 820 aduan yang masuk dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 746 aduan telah ditindaklanjuti, 71 masih dalam proses, dan 3 aduan ditangguhkan. “Hal-hal seperti inilah yang kami butuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam setiap persoalan masyarakat,” beber mantan Bos PSM itu. Pemkot Makassar akan terus mengembangkan meliputi layanan pariwisata, kependudukan, kesehatan, kebencanaan, pendidikan, hingga transportasi. Semua akan dibangun secara berkelanjutan setiap tahun. Apalagi, pengembang Makassar Apps ini berawal dari hasil beberapa kali FGD (Focus Group Discussion) yang kami lakukan. “Dari hasil itu, kami mengetahui bahwa kebutuhan utama masyarakat adalah adanya saluran aduan yang cepat direspons pemerintah,” ungkapnya. Kini, aplikasi LONTARA+ telah masuk ke versi 2.0, setelah sebelumnya diluncurkan versi awal 1.0. Melalui versi terbaru ini, Pemkot Makassar telah mampu menerima umpan balik (feedback) masyarakat secara langsung, yang otomatis diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Proses ini memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Kota. Persoalan di masyarakat bisa direspons lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih terukur. Aplikasi ini juga memperkuat transparansi, keamanan data, dan mencegah potensi pungutan liar maupun kebijakan sepihak yang tidak akuntabel. Lebih jauh, ia menekankan bahwa LONTARA+ menjadi langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih dan efisien. “Kami berharap aplikasi ini mampu mendorong akuntabilitas yang baik dan mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik,” harap Ketua Golkar Makassar ini. Appi juga memastikan bahwa pengembangan aplikasi LONTARA+ akan terus dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. “Pada tahun mendatang nanti, LONTARA+ akan menjadi satu super apps yang benar-benar menyatukan seluruh layanan publik Kota Makassar dalam satu genggaman,” pungkasnya. Diketahui, ajang TOP Digital Awards 2025 kembali digelar sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan korporasi di seluruh Indonesia yang dinilai berhasil mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan kualitas layanan publik. Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan oleh Majalah IT Works, bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan lembaga konsultan teknologi digital, serta didukung oleh para pakar dari Dewan TIK Nasional, Aptikom, Aspekindo, Infocom, dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi ternama. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah penghargaan, tetapi juga ruang pembelajaran bersama bagi seluruh instansi untuk terus memperkuat efektivitas dan kualitas transformasi digital di institusinya masing-masing. Karena kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada instansi maupun perusahaan yang sukses dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong inovasi dan peningkatan layanan. Kedua, menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran, agar seluruh peserta dapat terus mengembangkan strategi digital yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sesi wawancara penjurian berlangsung selama kurang lebih 75 menit, terbagi dalam tiga tahap, yakni presentasi inovasi digital, pendalaman oleh dewan juri, serta penilaian nilai tambah yang memuat pandangan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Penjurian ini dimonitor secara virtual melalui Zoom Meeting dan direkam secara internal melalui kanal YouTube private channel, khusus untuk kepentingan evaluasi dan penilaian dewan juri. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir jajaran dewan juri

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam menata pasar tradisional sekaligus menjaga kepastian hukum atas aset daerah. Salah satunya melalui langkah proaktif mencari solusi atas polemik lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo, yang hingga kini masih berstatus sengketa. Pasar seluas 4 hektare yang berlokasi di Kelurahan Pannampu tersebut menjadi perhatian serius Pemkot, setelah adanya gugatan terkait kepemilikan lahan. Untuk itu, Wali Kota Munafri turun langsung memimpin pembahasan bersama Direksi PD Pasar, Camat Tallo, dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset, di Balai Kota Makassar, Senin (3/11/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan solusi atas polemik kepemilikan lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo. “Persoalan yang telah berlangsung lama ini, maka pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas aset daerah,” ujar Munafri. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak, sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pengelola pasar agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik Munafri menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. “Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kami terus mencari solusi untuk memberikan kepastian hukum atas aset di kota ini,” jelasnya. Ia mengakui, persoalan lahan Pasar Pannampu tersebut berpotensi menimbulkan tarik-ulur kepentingan, jika tidak ditangani secara objektif dan melibatkan pihak penengah yang kredibel. “Saya pikir kalau ini dibiarkan, kita akan berada dalam posisi perdebatan yang tidak akan berujung,” tutur politisi Golkar itu. “Karena itu, saya minta nanti tim Pemerintah Kota secara lengkap untuk duduk bersama dengan pihak yang mengaku pemilik lahan, dengan menghadirkan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai penengah,” tambah Appi. Langkah tersebut, kata Munafri, menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga agar proses penyelesaian berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Munafri menegaskan, tidak punya kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Ini tanah atas nama negara, jadi semua proses harus kita jalankan secara terbuka. Langkah mediasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian sengketa aset daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pasar Pannampu. Ia menambahkan, jika nantinya persoalan lahan tersebut memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka Pemerintah Kota Makassar siap mengikuti proses tersebut. “Kalau memang harus sampai di pengadilan, ya kita iyakan. Karena siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan tiga lembaga itu,” ungkapnya. “Jadi, perlu keterlibatan pihak BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian yang akan memberikan pandangan dan memastikan prosesnya benar,” tutur Munafri. Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan aset semata, tetapi juga menyentuh nasib para pedagang dan warga yang menggantungkan hidupnya di Pasar Pannampu. “Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam pasar itu, ada yang sedang berjuang membiayai anak sekolahnya. Itu sebabnya, penyelesaiannya harus kita pikirkan baik-baik, agar tidak merugikan mereka,” tegas Appi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak ingin mengambil langkah sepihak sebelum seluruh pihak duduk bersama dan mendapatkan kejelasan hukum yang pasti. “Saya tidak punya hak untuk putiskan ini. Karena itu, nanti kita atur waktu untuk duduk bersama dengan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar keputusan yang diambil bisa disepakati semua pihak,” pungkasnya.