Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan strategis yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Paparan tersebut disampaikan orang nomor satu kota Makassar ini, saat menjadi narasumber Stadium General bertema “Creative Hub pada Kelas Progresif” yang digelar oleh HMI Cabang Makassar di Hotel Asyira Makassar, Minggu (26/10/2025). Dalam forum ilmiah tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Acara ini dihadiri pengurus HMI, kader, akademisi, dan pegiat muda dari berbagai kampus di Kota Makassar. Mengawali pemaparannya, Munafri mengatakan pemerintahan yang ia pimpin berjalan dengan prinsip kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa kondisi Kota Makassar saat ini membutuhkan kerja bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif. “Kurang lebih delapan bulan kami dilantik, kami melihat bahwa kondisi Kota Makassar belum ideal, tetapi juga tidak bisa dikatakan tidak maksimal,” kata Appi mengawali paparan materi. “Ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga ada prestasi yang harus terus dijaga. Ujungnya satu: pelayanan pemerintah harus sampai ke rakyat dan tepat sasaran,” lanjut politisi Golkar itu. Mantan Bos PSM itu mengurai, dinamika tantangan perkotaan, mulai dari tingginya arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga persoalan pemerataan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan tujuh program unggulan yang saat ini berjalan secara bertahap. Pertama, Penyambungan Jaringan PDAM. Dimana fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga akan air bersih. “PDAM dibenahi agar profesional dan tidak merugikan pelayanan publik,” tuturnya. Kedua, jaminan pelindungan Pekerja Rentan. Pemkot bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebanyak 81.000 pekerja rentan telah mendapat jaminan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini ditambah jaminan hari tua. Ketiga, Seragam Sekolah Gratis. Ini diberikan kepada siswa baru untuk meringankan beban ekonomi keluarga. “Kebijakan fokus pada pengurangan beban rumah tangga alih-alih bantuan tunai,” jelas Appi. Keempat kata dia, pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis olahraga disebut Stadion Untia. Ini tahap perkampungan syarat-sayat untuk dilakukan pembangunan, dimana pembangunan stadion dijadikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. “Stadion diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar sarana olahraga,” ungkapnya. Kelima, reformasi sistem pengelolaan Sampah. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa yang kini menampung 1.000 ton per hari. Mengembangkan pengolahan sampah terintegrasi, bank sampah, dan urban farming. Sampah ditukar dengan beras atau minyak melalui kerja sama Pemkot dan Bank Sulselbar. Keenam, Makassar Super Apps “Lontara” Mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Kini, sudah berjalan pada versi 1.0 dengan layanan aduan masyarakat. “Layanan ini berfungsi mematau kondisi dan menerima aduan semua persoalan di Makassar, serta laporan,” beber Munafri. Program ketujuh, Makassar Creative Hub. Menjadi pusat pengembangan komunitas kreatif dan digital talenta. Bhakan, terbuka gratis tanpa pungutan biaya. “Tahun ini ditambah lokasi baru, dan tahun depan Creative Hub tambahan akan dibangun di wilayah berbeda,” jelasnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda melalui program Makassar Super Creative Hub. Dalam kesempatan tersebut, Munafri menjelaskan bahwa Makassar Super Creative Hub merupakan salah satu inovasi pemerintah kota dalam menyiapkan ruang kreativitas digital, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan anak muda. “Creative Hub ini sudah berjalan dengan berbagai kegiatan, baik level lokal, nasional, maupun internasional. Banyak yang bilang terlalu eksklusif, padahal bukan. Jadwalnya yang padat sehingga pengaturannya perlu di-review,” papar Munafri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya membangun satu Creative Hub. Tahun ini akan dibangun satu lokasi tambahan dan tahun depan ditargetkan tiga Creative Hub baru di kawasan berbeda untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Karena satu tidak cukup. Kebutuhan anak muda tentang ruang kreativitas dan peningkatan skill terus bertambah. “Makassar Creative Hub ini hadir untuk upgrading skill, pengembangan komunitas, dan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya lagi. Appi menegaskan, fasilitas Creative Hub ini gratis dan inklusif, terbuka tanpa pungutan biaya. Bahkan ruang ini juga dirancang untuk ramah disabilitas. “Di MCH yang pertama di Pantai Losari, ada kafe yang dikelola sahabat difabel tuli Makassar. Ini bukti kita ingin membangun ekosistem kreatif yang inklusif,” tegasnya. Selain tujuh program unggulan tersebut, Munafri juga menegaskan komitmen untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Ia memastikan bahwa 50 persen dari total belanja daerah diarahkan untuk belanja produk lokal. “Kami ingin uang daerah berputar di masyarakat Makassar. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya. Alumni FH Unhas ini juga menyampaikan dorongan terhadap gelaran event ekonomi kreatif dan pariwisata, seperti Makassar Half Marathon yang berhasil menarik 10–12 ribu peserta dari berbagai daerah. Event-event ini, kata Munafri, akan membawa dampak ekonomi bagi UMKM dan perhotelan. Munafri menutup pemaparannya dengan mengajak kader HMI agar mengambil peran dalam pembangunan daerah. “Silakan ambil posisi. Mau jadi akademisi, entrepreneur, teknokrat, atau pelaku industri kreatif, semua terbuka. Pemerintah membuka kolaborasi seluas-luasnya,” ungkapnya. Munafri juga mengajak aktivis HMI dan generasi muda Makassar untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi ikut serta mengambil peran strategis. “Pemerintah membuka ruang kolaborasi. Mau jadi pengusaha, pekerja industri kreatif, aktivis sosial, Akademisi, semua terbuka. Tinggal dicocokkan dengan minat dan keahlian,” tegasnya. Ia menutup paparannya dengan pesan kolaborasi dan keberlanjutan pembangunan kota. Dimana, Makassar dibangun bukan oleh pemerintah sendiri. Ini butuh kebersamaan, butuh energi kolektif. “Selama semua bergerak dengan tujuan yang sama, Makassar bisa menjadi kota maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, komunitas hingga lingkungan keluarga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual, yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Minggu (25/10/2025). “Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga media harus bergerak bersama,” tegas Munafri di hadapan peserta emak-emak. Dalam paparannya, Munafri menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berbasis kasih sayang serta edukasi dini kepada anak terkait batasan pergaulan segala macam. Nilai moral, serta keberanian untuk melapor jika mengalami tindak kekerasan. Apalagi banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena lemahnya edukasi di tingkat keluarga dan minimnya keberanian anak bercerita. “Orang tua harus membangun komunikasi hangat dan ruang aman bagi anak. Menjaga anak dari pergaulan bebas,” imbuh Appi. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Makassar menjalankan berbagai layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut dijalankan secara terpadu bersama. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Serta unit penyedia layanan psikologis, hukum, dan medis. Serta fasilitas pengaduan cepat melalui aplikasi Lontara Plus dan call center 112. Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi multipihak. Dia memetakan skema kolaborasi, dimana Pemerintah Kota serta kebijakan perlindungan anak, alokasi anggaran, peran KemenPPPA, dan Supervisi. Selain itu, program perlindungan nasional, masyarakat dan komunitas Pengawasan sosial dan edukasi lingkungan. “Keterlibatan tokoh agama serta pendidikan edukasi moral dan nilai sosial. Media dan dunia usaha kampanye perlindungan anak dan dukungan CSR,” jelasnya. Pemkot Makassar juga menghadirkan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) sebagai salah satu instrumen pencegahan kekerasan di wilayah permukiman. Konsep RPRA menurut Munafri adalah menjamin hak anak bermain dan berekspresi secara aman. Dilengkapi aksesibilitas, pengawasan, dan kontrol keamanan. Terintegrasi dengan fungsi edukasi, sosial, kesehatan, dan penguatan karakter. Melibatkan komunitas dan peningkatan peran masyarakat. Program inovatif tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk di tingkat kelurahan dan Kecamatan. “Lorong ramah anak, taman tematik edukatif, car free day lorong, ruang laktasi publik, lorong bebas asap rokok,” tutur mantan bos PSM itu. Dalam kesempatan ini, Appi menampilkan data UPTD PPA Kota Makassar mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perempuan 112 kasus dan laki-laki 22 kasus. Seluruh korban telah menerima layanan bantuan berupa asesmen psikologis, pendampingan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial. Langkah preventif dan responsif Pemkot Makassar. Edukasi perlindungan anak di 15 kecamatan, sosialisasi RPRA di Kelurahan, Sekolah ramah anak dan parenting. Juga pelatihan keamanan bagi pengelola fasilitas publik, kolaborasi dengan akademisi, sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial. Sedangkan upaya responsif membuka layanan cepat UPTD PPA 24 jam. Pelaporan online melalui aplikasi Lontara Plus, Call Center Darurat 112. “Pendampingan psikologis dan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi anak korban kekerasan,” tenagnya. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang tidak hanya maju dalam infrastruktur, tetapi juga maju dalam perlindungan moral dan keselamatan anak-anak. Ia menambahkan bahwa Muslimat NU bersama jaringan organisasi perempuan dan lembaga pendidikan harus menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar, untuk memperkuat edukasi perlindungan anak hingga ke tingkat kelurahan. Appi menekankan bahwa penguatan nilai, komunikasi, dan fungsi pendidikan dalam rumah tangga merupakan benteng pertama melindungi anak dari potensi kekerasan fisik maupun psikologis. Pola penguatan rumah tangga akan menjadi elemen yang sangat kuat dalam proses pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ia mengaskan, perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang tidak bisa didelegasikan kepada satu atau dua lembaga saja. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, di tingkat akar rumput. “Tentu, tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir membuat kebijakan dan layanan perlindungan, tapi kekuatan utama tetap ada pada keluarga, lingkungan, dan komunitas yang peduli,” tegasnya. Di akhir paparan, Munafri menegaskan bahwa kegiatan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni atau seremoni wacana belaka. “Ini bukan agenda seremonial untuk sekadar berkumpul lalu selesai. Kita ingin ada aksi nyata yang berkelanjutan,” saran Munafri. “Minimal di tingkat organisasi, kami Pemerintah akan memastikan edukasi dan materi pencegahan kekerasan seksual benar-benar sampai ke masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Ruang Publik Ramah Anak bertajuk “Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual” yang digelar oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar berkolaborasi dengan TP PKK Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (26/10/2025). Munafri menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan seksual dilakukan sejak dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran sebagai benteng pertama yang harus mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. “Persoalan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tapi tanggung jawab kolektif kita semua. Pencegahan paling awal harus datang dari keluarga,” ujarnya. Ia menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual di Kota Makassar yang terjadi akibat lemahnya pengawasan lingkungan dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Wali kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti perlunya kewaspadaan orang tua terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan anak. Ia menegaskan agar para orang tua memastikan keamanan dan kredibilitas pihak yang berinteraksi dengan anak-anak, termasuk guru ngaji. “Periksa baik-baik siapa yang kita percayai mendidik anak. Jangan karena terlihat alim lalu kita lepas begitu saja. Pengawasan tetap harus ada,” katanya. Lebih jauh, Munafri menyebut akar persoalan kekerasan seksual sering kali berawal dari faktor sosial-ekonomi dan rendahnya pendidikan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketidaktahuan sering melahirkan keputusan-keputusan keliru seperti pernikahan dini, yang kemudian menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada siklus kekerasan antar generasi. “Kita harus putus mata rantai ini dengan memperkuat pendidikan dan ketahanan keluarga,” tambahnya. Munafri juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai benteng kedua setelah keluarga. Jika keluarga gagal melindungi anak, maka pemerintah wajib memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat. “Jangan sampai benteng di rumah tangga jebol, pemerintah juga jebol. Pemerintah harus hadir melalui regulasi, fasilitas, dan sistem pengaduan yang efektif,” tegasnya. Sebagai langkah konkret, ia menyebut Pemerintah Kota Makassar akan membangun klaster pengaduan di tingkat RT dan RW yang langsung terhubung dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kekerasan. Selain itu, ia juga menggagas konsep akupuntur arsitektur, pembangunan ruang terbuka di kawasan padat penduduk agar anak-anak memiliki tempat bermain dan berinteraksi yang aman. “Kita akan membeli lahan di wilayah padat minimal 200–300 meter untuk dibuatkan ruang bermain anak. Ini penting agar anak punya ruang ekspresi yang aman dan terkontrol,” jelasnya. Munafri mengapresiasi kolaborasi Muslimat NU dan TP PKK Kota Makassar dalam menyuarakan edukasi pencegahan kekerasan seksual. Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan keluarga dan perlindungan anak di tengah masyarakat. “Muslimat NU dan PKK ini adalah ujung tombak. Mereka punya jaringan luas dan pengalaman besar dalam mendampingi keluarga. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan mereka,” ujarnya. Di akhir penyampaiannya, Munafri menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan hubungan emosional dalam keluarga sebagai dasar membangun generasi yang sehat dan berkarakter.(*)

ruminews.id, BALI — Suasana hangat dan haru menyelimuti jamuan makan malam bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan Paskibraka Kota Makassar 2025 di Jimbara, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari studi wisata pada rangkaian Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 2025 di Bali, yang berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperkuat kedisiplinan dan wawasan kebangsaan, tetapi juga memperluas pengetahuan tentang budaya, kepemimpinan, dan nilai-nilai persatuan bangsa. Dalam suasana akrab dan penuh semangat, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan pesan mendalam kepada para anggota Paskibraka, generasi muda pilihan yang menjadi kebanggaan Kota Makassar. “Adik-adik semua adalah generasi emas, kebanggaan kita semua. Jaga semangat, jaga disiplin, dan teruslah belajar. Saya percaya, dari kalian akan lahir pemimpin masa depan yang membawa nama baik Makassar, bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga di panggung nasional bahkan internasional,” tutur Aliyah Mustika Ilham penuh haru. Momen penuh kehangatan itu berlangsung pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, ketika Aliyah Mustika Ilham turut menyanyikan lagu “Kemesraan” ciptaan Franky Sahilatua. Lagu itu kemudian disambung dengan “Indonesia Jaya”, yang membangkitkan semangat kebangsaan seluruh peserta. Tanpa diduga, para anggota Paskibraka membalas dengan lagu “Terima Kasih Ibu”, menciptakan suasana haru dan penuh kebersamaan. Tawa, semangat, dan rasa bangga menyatu dalam satu momen yang begitu berkesan. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim, serta Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Andi Muh. Yassir. Malam kebersamaan itu menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan dapat tumbuh melalui keakraban dan rasa kekeluargaan. Sebuah momen berharga yang meneguhkan keyakinan bahwa dari Paskibraka akan lahir generasi berkarakter, berintegritas, dan siap memimpin bangsa di masa depan.

ruminews.id, MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak warga menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan umat. Ajakan itu ia sampaikan saat melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Al-Muawanah RRI, Jalan Riburane, Jumat (24/10/2025). Kegiatan yang dirangkaikan dengan coffee morning bersama jamaah dan masyarakat sekitar di Warkop Azzahrah RRI ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemerintah Kota Makassar setiap Jumat. Turut hadir jajaran Pemerintah Kota mulai dari Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, sejumlah kepala SKPD, Camat Ujung Pandang dan Camat Mariso. Selain itu, hadir Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, menyambut Munafri bersama sejumlah pegawai RRI. Para jamaah juga mendapat siraman rohani dari Ustaz Icuk Sugiarto Rifai yang mengisi tausiah subuh. Momentum ini, menurut Munafri, tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga ruang untuk menghidupkan peran masjid sebagai pusat aktivitas umat. “Masjid seharusnya bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan sosial, tempat kajian keagamaan, dan tempat anak-anak belajar baca tulis Al-Qur’an,” ujar Munafri. Ia menilai, dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan, masyarakat dapat membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungannya. Munafri juga berharap setiap pengurus masjid di Makassar dapat aktif menggerakkan kegiatan yang memberi manfaat luas bagi warga sekitar. Selain mengajak masyarakat menghidupkan fungsi masjid, pada kesempatan yang Munafri juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah Kota, kata dia, bersama Satgas Kebersihan dan Satgas Drainase terus melakukan pembersihan saluran air serta mengangkat sedimen di sejumlah wilayah rawan genangan melalui gerakan Jumat Bersih setiap pekan. “Kita berharap musim hujan tahun ini tidak separah sebelumnya. Kami terus intervensi langsung di wilayah-wilayah, memperhatikan saluran pembuangan yang tertutup akibat pembangunan atau bangunan liar,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Munafri meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air dan drainase yang menjadi jalur utama aliran hujan. Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala RRI Makassar, Anom Andadari, serta seluruh jamaah atas sinergi dan dukungan terhadap kegiatan Pemkot Makassar. “Terima kasih kepada Ibu Kepala RRI Makassar atas kebersamaannya. Insyaallah Kota Makassar ini menjadi kota yang penuh berkah bagi kita semua,” ujarnya. Untuk diketahui, Program salat subuh berjamaah dan coffee morning ini menjadi bagian dari rutinitas mingguan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Dikemas sebagai kesatuan program Gerakan Jumat Bersih, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu di beberapa wilayah. Hasil kerja sama Pemerintah Kota dengan BAZNAS Kota Makassar. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar di sejumlah kecamatan di Makassar dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat setempat yang ikut bergotong royong. Munafri berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat kota.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10). Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya. “Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10). Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time. “Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya. Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator. Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim. “Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya. “Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya. Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)