Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Daerah, Hukum, Kriminal, Makassar, Pemerintahan

Privatisasi Laut di Tanjung Bunga, SHGB Diduga Langgar Aturan.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id- Makassar, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan laut Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, memicu polemik serius. SHGB yang diterbitkan untuk Dillah Group pada 2015 ini dinilai melanggar aturan tata ruang dan memicu potensi privatisasi ruang publik. Aktivis bahari, Andi Januar Jaury Dharwis, mengungkapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejatinya diperuntukkan untuk kawasan daratan. Namun, kawasan tersebut saat itu masih berupa wilayah perairan dan aktivitas reklamasi telah berlangsung sebelum ada izin resmi. “Penerbitan SHGB ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tata ruang wilayah. Ini adalah pelanggaran serius,” ujar Januar, Senin (27/1). Sedangkan, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Selatan baru menetapkan kawasan tersebut sebagai daratan pada 2022. Artinya, aktivitas reklamasi sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, reklamasi tanpa izin juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang sempadan pantai, yang melindungi fungsi ekologis ruang laut. Penerbitan SHGB di kawasan laut ini dinilai sebagai langkah awal privatisasi ruang publik melalui reklamasi. Akibatnya, akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, terhadap sumber daya laut bisa terhalang. “Jika reklamasi dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, ini akan merusak ekosistem dan memarjinalkan masyarakat pesisir,” tegas Januar. Januar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BPN Makassar untuk segera meninjau ulang SHGB tersebut. Ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel memeriksa izin pemanfaatan ruang laut yang diajukan pemegang sertifikat. Ruang laut hingga 12 mil dari garis pantai adalah aset publik yang diatur oleh pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Penerbitan SHGB di ruang laut bertentangan dengan asas keberlanjutan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007,” ungkapnya. Langkah reklamasi di kawasan pesisir harus diawasi ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat pesisir. “Pemprov harus segera bertindak tegas agar ruang laut tetap menjadi milik publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial,” tutup Januar.

Hukum, Kriminal, Pemerintahan

Heboh 23 Hektar Sertifikat HGB di Laut Makassar, BADKO HMI SULSEL Bongkar Dugaan Mafia!

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Pemerintahan /

ruminews.id- Makassar, – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSEL) mendesak APH segera bergerak mengusut adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut Makassar. Melalui Ketua Bidang Lingkungan Hidup BADKO HMI SULSEL, Ahmad Muzawir menyatakan jika sertifikat tersebut diduga telah terhit sejak 2015, hal itu mirip dengan isu pagar laut di Tangerang. Menurutnya mengutip dari keterangan Menteri ATR/BPD dan Menteri KKP maka laut bukanlah objek yang dapat diterbitkan sertifikat, sehingga ia menduga adajya mafia yang bermain terutama dalam perencanaan lahan laut yang akan direklamasi. “Kami kira hal itu harus menjadi perhatian serius, SHGB yang diterbitkan di Laut Makassar itu tidak main-main, ada sekitar 23 Hektar” ujarnya. Menurut Muzawir, Laut dapat dimanfaatkan dengan mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sehingga objek laut sesuai peraturan perundang-undangan bukan merupakan pbjek yang dapat diterbitkan Sertifikat, sehingga ia mengindikasikan adanya permufakatan jahat di tubuh pengusaha dan dinas terkait. Iapun berkomitmen akan mengunvestigasi secara serius dan melakukan langkah pengawalan untuk menindak oknum yang bermain dalam penerbitan HGB di atas laut tersebut. “BPN Makassar selaku yang mengeluarkan sertifikat dalam beberapa keterangan tidak mau mengungkapkan siapa pemiliknya, tapi kita sudah mengantongi itu, kami akan dorong pengungkapan mafia atas terbutnya HGB diatas laut tersebut” ujarnya. “Dalam waktu dekat jika kajian akademik terkait hal tersebut telah rampung maka BADKO HMI SULSEL akan melakukan langkah-langkah untuk menindak hal itu” jelasnya.

Daerah, Pemerintahan

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi Dorong Pemerintah Daerah Alokasikan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mendesak pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, investasi pada gizi anak-anak merupakan langkah penting untuk mencetak generasi emas Indonesia pada tahun 2045. “Jika kita serius ingin mencetak generasi emas pada tahun 2045, seharusnya kita tidak ragu untuk menggunakan APBD,” ujar Kahfi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (22/01/2025). Kahfi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan generasi bangsa. “Untuk apa PAD besar kalau tidak dapat berkontribusi untuk kemajuan anak-anak bangsa ini,” tambah politisi Fraksi PAN tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas data prevalensi balita stunting di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara. Kahfi menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan kondisi nyata yang membutuhkan perhatian serius. “Data itu tidak pernah bohong. Indonesia hari ini berada di urutan teratas angka stuntingnya di Asia Tenggara, sehingga ini perlu jadi tanggung jawab bersama kita,” ungkapnya. Kahfi juga mendorong agar program MBG dijadikan gerakan nasional, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan gizi anak-anak secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program ini hanya dapat dicapai jika kedua pihak bekerja sama dengan baik. “Terkait MBG ini, seharusnya disikapi bukan hanya sebagai program nasional, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah satu kesatuan yang harus bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya menciptakan generasi emas pada tahun 2045 tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan gizi yang memadai bagi anak-anak sejak dini. “Mimpi kita generasi emas 2045 itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa support dan dukungan gizi yang cukup pada hari ini,” tegas legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut. Pernyataan Kahfi ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak-anak sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa.

Pemerintahan

Presiden Prabowo Tegaskan Penyusunan Anggaran Harus Fokus pada Efisiensi dan Penghematan

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan /

ruminews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran negara, dengan mengutamakan pemotongan pada sektor-sektor yang tidak esensial. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir dari laman https://www.setneg.go.id, Rabu, 22 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus memiliki kriteria yang jelas. Kriteria pertama adalah menciptakan lapangan kerja, diikuti dengan peningkatan produktivitas yang dapat diukur dengan kuantifikasi devisa yang dihasilkan dan dihemat. Selain itu, anggaran juga harus diarahkan pada swasembada pangan dan energi. Presiden menambahkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam, dengan sasaran swasembada pangan yang diperkirakan dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026. “Dengan niat baik dan kerja keras, kita dapat mencapai hasil yang cepat,” ujar Presiden. Dalam hal anggaran, Presiden juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Sebagai bagian dari upaya penghematan, anggaran untuk acara-acara seremoni dan perjalanan dinas akan dipotong secara signifikan. “Perayaan sejarah atau ulang tahun sebaiknya dilakukan secara sederhana, cukup di kantor dengan jumlah peserta terbatas, dan perjalanan dinas akan dipangkas untuk menghemat anggaran,” tegas Presiden. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya loyalitas dalam penyusunan anggaran dan mengapresiasi tingkat ketelitian tim keuangan yang telah melakukan pemeriksaan anggaran secara rinci. Ia menginstruksikan agar seluruh menteri dan kepala badan untuk patuh terhadap kebijakan penghematan yang telah ditetapkan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran negara dapat lebih fokus pada sektor-sektor yang mendukung kemajuan Indonesia dan mengurangi pemborosan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Pemerintahan, Politik

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,4 Triliun ke KPK

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total mencapai Rp 5,4 triliun. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan dari Situs https://elhkpn.kpk.go.id pada 21 Januari 2025, harta kekayaan ini mencakup berbagai aset, mulai dari properti di Jakarta Selatan hingga koleksi kendaraan mewah. Total kekayaan mencakup: – Tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar, dengan rincian properti di Jakarta Selatan, seperti tanah seluas 3.630 m² di daerah elit. – Kendaraan mewah, termasuk mobil Bentley Continental GT dan Lexus, bernilai total Rp 19,4 miliar. – Surat berharga senilai Rp 5,07 triliun dan kas sebesar Rp 67 miliar. Dengan total kekayaan ini, Widiyanti mengalahkan menteri lainnya, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal harta kekayaan.

Daerah, Pemerintahan

Plh Sekda Makassar Ajak Warga Aktif di Musrenbang Panakukang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Makassar– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Panakukang digelar di Hotel Maxone, Rabu (22/01/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, yang mengajak masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam pembangunan kota. Menurut Andi Yasir, kontribusi warga tidak hanya cukup dengan hadir di Musrenbang, tapi juga bisa dilakukan lewat hal-hal sederhana. “Misalnya, menjaga kebersihan saluran air di rumah masing-masing agar tidak banjir. Langkah kecil seperti ini sangat berdampak besar,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan warga untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar menjadi prioritas pembangunan. “Dengan sinergi, kebutuhan masyarakat bisa ditangani lebih efektif,” tambahnya. Acara ini melibatkan berbagai elemen, seperti Ketua Forum LPM, perwakilan RT/RW, dan kelompok masyarakat lainnya. Musrenbang menjadi tempat untuk menyampaikan ide dan menyepakati rencana pembangunan sesuai kebutuhan wilayah. Andi Yasir menutup dengan harapan agar semua pihak terus berkontribusi demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. “Semua orang bisa jadi bagian dari solusi untuk membangun Makassar yang lebih maju,” katanya.

Daerah, Pemerintahan

Ketua DPRD Hadiri Musrenbang kecamatan Manggala 2025, Tekankan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Manggala untuk tahun 2025 resmi dibuka pada Selasa, 21 Januari di Max One Hotel dan Resort. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar, tokoh masyarakat, anggota DPRD dari Dapil 4,SKPD, dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan di Kecamatan Manggala. Asisten III Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga dan selaras dengan visi misi pemerintah kota. Camat Manggala menyampaikan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya. Sebagai kawasan permukiman yang terus berkembang, Kecamatan Manggala menghadapi masalah seperti kemacetan, minimnya fasilitas umum, dan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan bahwa Musrenbang adalah momen penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. “Musrenbang adalah momentum penting untuk mendengarkan aspirasi warga. Saya berharap hasilnya bisa menjadi dasar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Manggala,” ujarnya. Camat Manggala mengapresiasi kehadiran dan dukungan Ketua DPRD Kota Makassar dalam Musrenbang kali ini. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik. Beberapa fokus utama dalam Musrenbang ini adalah: – Peningkatan infrastruktur jalan dan drainase untuk mengurangi Banjir. – Pengembangan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. – penguatan Program Pemberdayaan UMKM. – Menciptakan kawasan hijau yang nyaman dan ramah lingkungan. Hasil Musrenbang ini diharapkan menjadi pijakan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang lebih terarah. Dengan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama, Kecamatan Manggala diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Daerah, Pemerintahan, Politik

Transisi Pemerintahan Gowa : Adnan Purichta dan Husniah Talenrang Gelar Coffee Morning Bersama Pejabat Pemkab

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, bersama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih, Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin, mengadakan coffee morning dengan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Senin (20/1/2025). Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari persiapan transisi pemerintahan, sekaligus mempererat komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan yang sedang berjalan dengan kepemimpinan baru. Acara ini juga dihadiri Ketua Partai Demokrat Gowa, Risma Kadir Nyampa. Dalam sambutannya, Husniah Talenrang menegaskan pentingnya kelancaran proses transisi agar pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien. Ia juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program yang telah berjalan baik di Kabupaten Gowa. “Semoga coffee morning ini menjadi wadah efektif untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara pimpinan dan jajaran SKPD. Suasana santai ini memungkinkan kita berdialog secara terbuka dan tulus,” ujar Husniah. Husniah juga mengajak seluruh pejabat Pemkab Gowa dan masyarakat untuk bersinergi dalam mendukung visi-misi pembangunan daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gowa. Dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk mempersiapkan pemerintahan baru yang akan segera bertugas.

Daerah, Pemerintahan

Penjabat Gubernur Sulsel Pimpin Rakor Swasembada Pangan, Targetkan Sulsel Jadi Nomor Satu

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, Memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Republik Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (19/1/2025). Rakor yang berlangsung lebih dari dua jam ini membahas pengawalan swasembada pangan di Sulsel, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Prof. Fadjry Djufry menekankan pentingnya koordinasi antara BSIP dan seluruh Satuan Kerja (Satgas) Swasembada Pangan di 24 kabupaten/kota Sulsel untuk mencapai target swasembada pangan. “Semua pihak harus satu komando untuk mengurus Satgas Swasembada Pangan, khususnya di Sulawesi Selatan,” ujar Prof. Fadjry dalam rapat tersebut. Ia juga menargetkan Sulawesi Selatan sebagai daerah terdepan dalam swasembada pangan, dengan menyediakan lahan pertanian terbesar di Indonesia. “Kami ingin Sulawesi Selatan menjadi nomor satu dalam swasembada pangan,” tegasnya. Prof. Fadjry menjelaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Sulsel sendiri menargetkan pengembangan padi gogo di lahan seluas 5.496,44 hektare, selain jagung dan komoditas lainnya. “Kunci keberhasilan adalah koordinasi, termasuk dengan seluruh bupati dan wali kota di Sulsel,” tambahnya. Hasil rapat ini akan disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Sulsel untuk mempercepat realisasi target tanam padi serta optimalisasi lahan rawa dan non-rawa, termasuk cetak sawah tahun 2025. “Saya selaku penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Sulsel akan terus berkoordinasi dengan penanggung jawab di kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Gowa, Kesehatan, Pemerintahan

Program Mahasantri Gowa Dapat Apresiasi Nasional, Husniah Talenrang Siap Melanjutkan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan, Pemerintahan /

Ruminews.id – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, bersama Bupati Gowa terpilih di Pilkada 2024, Sitti Husniah Talenrang, meninjau pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Bontonompo dan Lembaga Pendidikan Mahasantri (LPM) di Kecamatan Bajeng pada Kamis (16/1/2025). Sebelumnya, pada Minggu lalu, Adnan juga mengajak Husniah meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kecamatan Sombaopu, Gowa. Pembangunan RS Pratama di Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu program prioritas pada periode kedua kepemimpinan Adnan Purichta Ichsan bersama Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni. Sementara itu, pembangunan Lembaga Pendidikan Mahasantri menjadi implementasi dari Program Pendidikan Kabupaten Gowa yang bertujuan menciptakan satu desa/kelurahan satu sarjana dan satu desa/kelurahan satu hafiz. Adnan menyampaikan, program Mahasantri yang bekerja sama dengan UIN Alauddin ini merupakan satu-satunya di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa penghargaan Dwija Praja Nugraha, yang diserahkan pada HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Komitmen Melanjutkan Program Berkelanjutan Bupati Gowa Terpilih, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa yang telah dirintis oleh Adnan dan Abd Rauf Malaganni, termasuk RS Pratama dan Program Mahasantri. “RS ini nantinya akan menjadi kebanggaan Kabupaten Gowa. Memang RSUD Syekh Yusuf tidak mampu melayani seluruh pasien, sehingga kehadiran RS Pratama ini akan membantu mencover kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bontonompo dan sekitarnya,” kata Husniah. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gowa. “Mohon dukungan dan kerja samanya untuk melanjutkan program-program yang ada. Saya yakin RS ini akan bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Program Mahasantri, agar harapan menciptakan satu dusun satu hafiz Quran dapat terwujud,” harapnya. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Adnan turut didampingi Kapolres Gowa, AKBP RTS Simanjuntak; Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, drg. Abdul Haris Usman; serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Taufik Mursad.

Scroll to Top