Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Reshuffle Sri Mulyani Antara Tekhnokrasi dan Geopolitik.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru. Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar. Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar. Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah. Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru. Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik. Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”? [Erwin]

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Opini

DARI ISU BUBARKAN DPR KE RESHUFFLE KABINET: DEMOKRASI DALAM PANGGUNG REKAYASA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Indonesia tengah berada dalam pusaran krisis politik yang kian dalam. Beberapa pekan yang lalu, kita menyaksikan ledakan amarah rakyat yang tumpah ke jalan-jalan. Isu “bubarkan DPR” bergema dari berbagai daerah, menyulut aksi protes masif yang kemudian berujung pada bentrokan, kerusuhan, bahkan jatuhnya korban jiwa. Gambar-gambar jalanan yang penuh asap gas air mata, teriakan massa, hingga tubuh-tubuh yang tergeletak menjadi saksi betapa seriusnya krisis legitimasi politik yang tengah kita hadapi. Namun, anehnya, hanya dalam hitungan hari, peristiwa besar itu seperti ditelan bumi. Media arus utama yang sebelumnya gencar menayangkan potret kerusuhan kini beralih fokus. Narasi protes rakyat perlahan menghilang dari halaman depan dan layar televisi. Agenda baru yang lebih “aman” dan “elegan” muncul menggantikannya: reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kini, sorotan media lebih sibuk memperdebatkan siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan bagaimana wajah baru kabinet akan mengubah arah kebijakan pemerintahan. Sebuah pergeseran drastis terjadi. Isu besar yang menelan korban jiwa, yang seharusnya memicu refleksi serius tentang nasib demokrasi, justru tenggelam di bawah gemerlap panggung politik elit. Peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari bagaimana kuasa media dan rekayasa sosial bekerja dalam politik kontemporer Indonesia. *Noam Chomsky: Media sebagai Alat Manufacturing Consent* Noam Chomsky, intelektual Amerika yang dikenal dengan kritik tajamnya terhadap politik dan media, memperkenalkan konsep manufacturing consent—pembuatan konsensus. Bagi Chomsky, media tidaklah netral. Media berfungsi sebagai alat propaganda yang digunakan oleh elite politik dan ekonomi untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam kerangka ini, apa yang ditampilkan media ke publik bukanlah gambaran realitas yang utuh, melainkan realitas yang sudah dipilah, diedit, dan dikemas. Media menentukan apa yang penting untuk diberitakan (what to think about) dan bagaimana sesuatu diberitakan (how to think about it). Dengan kata lain, media membentuk persepsi kita tentang dunia, bukan sekadar menyampaikannya. Jika kita melihat situasi Indonesia hari ini, teori Chomsky menemukan relevansinya. Isu “bubarkan DPR” yang sepekan lalu memanas mendadak direduksi. Media berhenti menyoroti korban jiwa, berhenti membicarakan akar masalah, dan berhenti memberi ruang bagi aspirasi rakyat yang marah. Narasi yang sebelumnya mengisi ruang publik kini tergantikan oleh isu reshuffle kabinet. Publik pun digiring untuk menganggap bahwa yang lebih penting adalah wajah baru pemerintahan, bukan darah rakyat yang tumpah di jalanan. Apa yang semula tampak sebagai krisis serius demokrasi, kini hanya menjadi catatan pinggir dalam ingatan kolektif. Inilah kuasa media: mereka mampu mengalihkan perhatian publik, membelokkan kesadaran massa, dan menenggelamkan isu-isu yang mengancam legitimasi elite. Seolah-olah, tragedi politik yang terjadi hanyalah angin lalu, digantikan dengan euforia baru yang dikendalikan dari pusat kekuasaan. *Jalaluddin Rakhmat: Rekayasa Sosial melalui Komunikasi* Jika Chomsky memberi kita perspektif tentang bagaimana media membentuk konsensus, maka Jalaluddin Rakhmat—cendekiawan komunikasi Indonesia—menawarkan pemahaman tentang bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Bagi Jalaluddin, komunikasi bukan hanya sarana tukar informasi, tetapi juga instrumen untuk mengubah cara berpikir, perilaku, bahkan kesadaran sosial masyarakat. Melalui bahasa yang dipilih, simbol yang ditampilkan, dan pengulangan pesan, kesadaran publik dapat diarahkan. Dalam konteks politik hari ini, rekayasa sosial terlihat jelas. Setelah kerusuhan merebak akibat isu “bubarkan DPR”, media beralih menampilkan wajah Presiden tersenyum saat melantik menteri baru. Tayangan televisi menggambarkan optimisme, stabilitas, dan harapan akan perubahan. Publik pun digiring untuk percaya bahwa inilah yang lebih penting: pemerintah yang solid dan stabil, bukan kerusuhan yang “hanya ulah segelintir orang.” Simbol dan narasi bekerja dengan halus. Gambar para menteri baru bersalaman dengan presiden, analisis politikus yang penuh optimisme, hingga headline yang menggambarkan “arah baru kabinet”—semua itu adalah bagian dari rekayasa sosial untuk menanamkan keyakinan bahwa demokrasi Indonesia baik-baik saja. Luka rakyat yang baru saja terjadi dipaksa tenggelam dalam pusaran narasi stabilitas. Rekayasa sosial semacam ini berbahaya. Ia membuat rakyat cepat melupakan, kehilangan daya kritis, dan mudah diarahkan pada isu-isu yang diciptakan oleh elite. Ketika rakyat terjebak dalam siklus lupa dan euforia, elite semakin leluasa memainkan panggung politik tanpa perlu takut dengan akuntabilitas publik. Jika kita rangkai pandangan Chomsky dan Jalaluddin, kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh: media dan elite politik berkolaborasi dalam menciptakan kesadaran palsu. Media membentuk konsensus, sementara komunikasi politik merekayasa perilaku sosial. Hasilnya adalah ilusi demokrasi. Demokrasi yang seharusnya berarti kekuasaan rakyat, kini hanya menjadi formalitas. Rakyat hanya “dilibatkan” saat pemilu, sementara kesehariannya diisi dengan tontonan politik yang sudah diatur skenarionya. Ketika rakyat melawan dan turun ke jalan, mereka cepat distigmatisasi sebagai “perusuh”. Dan ketika korban jiwa jatuh, narasi itu segera ditutup dengan agenda baru yang lebih ramah bagi elite. *Luka yang Tertutup, Masalah yang Tidak Selesai* Yang lebih mengkhawatirkan dari semua ini adalah: dengan cepatnya isu besar tenggelam, luka rakyat yang sebenarnya tidak pernah sembuh. Korban jiwa dari kerusuhan bukan sekadar angka, melainkan manusia dengan keluarga, dengan harapan, dengan masa depan yang terenggut. Ketika media mengalihkan sorotan, kita diajak melupakan mereka. Padahal, setiap tetes darah yang tumpah adalah tanda kegagalan demokrasi. Setiap nyawa yang melayang adalah bukti bahwa sistem representasi kita sedang sakit parah. Dan ketika luka itu ditutup begitu cepat dengan narasi baru, masalahnya tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya ditunda, disapu ke bawah karpet, menunggu saat untuk meledak kembali dengan intensitas yang lebih besar. Situasi politik Indonesia hari ini mengajarkan kita betapa rapuhnya demokrasi tanpa media yang independen dan tanpa komunikasi politik yang jujur. Dengan kuasa media ala Chomsky, rakyat diarahkan untuk melupakan isu-isu yang mengancam legitimasi elite. Dengan rekayasa sosial ala Jalaluddin, rakyat dipersuasi untuk percaya pada narasi stabilitas, meski realitasnya penuh luka. Kita sedang hidup dalam demokrasi yang hanya tampak di permukaan, tetapi di dalamnya kosong. Demokrasi yang lebih mirip ilusi: rakyat bersuara, tetapi suaranya dibungkam oleh framing media; rakyat berkorban, tetapi pengorbanannya ditutup oleh narasi stabilitas; rakyat menuntut perubahan, tetapi dijawab dengan drama reshuffle yang tak menyentuh akar masalah. Pertanyaannya kini: apakah rakyat akan terus membiarkan diri direkayasa, ataukah kesadaran kritis akan lahir untuk merebut kembali panggung demokrasi? Sebab selama rakyat masih menjadi penonton, elite akan terus menulis naskahnya, media akan terus menyebarkannya, dan demokrasi akan tetap menjadi bayangan indah dari jauh, tetapi rapuh di dalam.

Ekonomi, Opini, Uncategorized

Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Sedikit Drama, Banyak Makna Sri Mulyani lengser. Bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocor APBN—tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu IMF, terlalu World Bank. Dan mungkin, terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Ia tak banyak bicara. Tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomatik. Ia membawa sinyal pergeseran poros dunia. Babak Baru: Indonesia Tak Lagi di Samping Meja, Tapi Di Tengah Meja Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global mirip tamu VIP dalam pesta IMFdihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan “confidence investor”, beliau menjaga citra kita di mata Barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang, Eropa terengah-engah, dan IMF kehilangan pamor di negara-negara Selatan. Di sisi lain, BRICS+ tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupee, bahkan real Brazil, mulai berbicara dengan bahasa baru: kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat itu. Dan ia memilih. Pemecatan Bernuansa Geopolitik Tak ada penguasa yang mengganti menteri seberat Sri Mulyani tanpa alasan besar. Publik hanya melihat reshuffle. Tapi orang dalam tahu: ini adalah “reset fiskal”. Dan itu butuh backup strategis dari dua raksasa dunia—China dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, bisa jadi Prabowo memberi isyarat: “Saya ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya?” Dan jawaban mereka mungkin sederhana: “Silakan. Kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu ‘penjaga gerbang IMF’ itu.” Momen Kudeta Ekonomi Pemecatan Sri Mulyani bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia: Dari austerity ke sovereign spending, Dari defisit ketat ke investasi masif, Dari Barat ke Timur. Dan kita akan menyaksikan: Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari China mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru mungkin lahir tapi kali ini bukan dari Harvard Club, melainkan dari sekolah kader Beijing dan pabrik baja Vladivostok. Yang Pergi Bukan Musuh, Yang Datang Bukan Malaikat Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapa pun yang mengerti sejarah tahu: ada masanya ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) memikirkan hal serupa: kemandirian. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama itu bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Dan tindakan pertama itu: mencopot simbol rezim fiskal lama. Sri Mulyani, pamit. Epilog Selamat datang di Indonesia versi 2025. Tempat di mana geopolitik menentukan fiskal, dan pertemuan bilateral bisa mengganti Menteri Keuangan. Kita ucapkan salam hormat untuk Bu Ani, dan sekaligus: Selamat datang “Soemitronomic”

Opini

DEVIL’S ADVOCATE’ ARIEF BUDIMANTA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – KAMI merawat kelompok kecil dalam grup WhatsApp bentukan Almarhum Ichan Loulembah, seorang sahabat yang berjasa besar menjalin pertemanan yang terus meluas, yang dimulai dari grup WA, Blackberry (dan yahoogroups di era sebelumnya). Arief Budimanta adalah anggota aktif di grup selusinan orang itu. Sering juga kami berkumpul, kebanyakan di rumah Tatat Rahmi Utami, sebuah simpul yang merekat kami semua. Tak jarang kami kedatangan “bintang tamu” yang menyegarkan acara dengan gosip-gosip politik mereka, atau penjelasan kenapa suatu kebijakan diambil, jika bintang tamu itu kebetulan menduduki jabatan tertentu. Pada acara meriung di rumah “Mami Tatat” di Jakarta Selatan itulah Arief hampir tak pernah absen. Diam-diam kami berkomitmen untuk menjadikan kelompok kecil ini persaudaraan yang hangat, melampaui sekadar perkawanan. Dan karena ini pula jika Arief atau anggota lain terpaksa absen, ia akan sungguh-sungguh memohon maaf atas ketidakhadirannya. Kehadiran Arief selalu kami tunggu. Sebab ia hampir tak pernah datang dengan tangan kosong — tidak seperti saya — tapi selalu beserta menu andalan dan favorit kami semua: jengkol balado istimewa, buatan Pradha Sony, isterinya yang terkadang ikut serta. (Tapi tanpa kehadirannya pun Arief tak jarang menenteng jengkol titipan Sony). Tentu saja bukan hanya jengkol balado itu yang kami tunggu dari kehadiran Arief, tapi terutama ide dan info-info ekonomi nasional dan politik. Ia adalah orang yang tepat untuk diharapkan tentang hal itu. Dalam seperempat abad terakhir ia selalu dekat dengan pusat kekuasaan. Mula-mula di lingkungan PDI Perjuangan — ia dekat dengan Ibu Megawati, Pak Taufiq Kiemas dan Puan Maharani. Lalu ia menduduki macam-macam jabatan di seputar penasihat kebijakan ekonomi. Ia pernah bekerja di tingkat teras Kementerian Keuangan, di Komite Ekonomi Nasional, staf khusus Presiden bidang ekonomi, dan entah apalagi. Ia alumnus IPB, kampus tempat ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) — dari pendapa besar inilah kami semua dijalin oleh Ichan, praktis para alumni dari semua kampus besar-kecil di seluruh Indonesia. HMI, dengan caranya sendiri, memang turut mengukuhkan keindonesiaan. *** Partisipasi Arief di grup WA sering tak menyenangkan. Untuk hampir semua diskusi, ia tampil sebagai “good guy”, selalu mementahkan kritik-kritik keras para anggota lain tentang kebijakan negara, tentang perilaku tak patut pejabat tinggi, dsb. Kami semua sering heran dan jengkel dengan tendensi moderasinya; pada gayanya yang sering “sok bijak” dalam melunakkan kritik politik peserta yang kadang memang terasa terlalu keras. Kadang kami bimbang untuk mengkualifikasi sikapnya: apakah opininya itu murni sesuai keyakinannya, atau ia sengaja berperan sebagai “devil’s advocate” untuk memancing argumen-argumen yang lebih baik (atau lebih “panas”). Ataukah itu caranya mengingatkan bahwa duduk perkaranya bukanlah seperti yang dipotret oleh peserta lain — dengan kata lain: itu cara dia menyatakan bahwa kami semua cuma “sok tahu” tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pengambil keputusan. Hal yang menambah kejengkelan: ia tak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, melalui postingan WA. Hanya dalam “temu darat” ia ada kalanya mengisahkan cerita balik-layar yang melatari suatu kebijakan. Rupanya ia memegang teguh etika jabatan; tak gampang membocorkan sesuatu, bahkan kepada lingkaran sehabatnya sendiri. Mungkin juga karena ia sendiri punya kritik terhadap suatu kebijakan, tapi tak mungkin ia ungkapkan demi menjaga esprit de corps. Sebab bagaimanapun ia adalah bagian dari lingkaran itu. Menyatakan hal sebaliknya akan terkesan ia “cuci tangan” terhadap kebijakan yang kami anggap buruk. Tapi kami semua tahu: di lubuk hatinya yang terdalam ia memendam keprihatinan besar tentang Indonesia dan masa depannya. Ia berusaha mematahkan prospek suram dengan menjaga spirit positifnya sebagai intelektual yang berada di lingkungan pengambil kebijakan ekonomi. Kami tahu hal ini dari percakapan-percakapan personal yang intensif, biasanya di larut malam. Terhadap perkembangan situasi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, misalnya, ia, menurut dokter jantungnya, tampak jelas “stres dan banyak pikiran” — terlihat dari kondisi pembuluh darahnya. *** Tampaknya ia sering merasa hanya menjadi sekrup kecil dalam proses pengambilan kebijakan negara, padahal ia ingin berperan lebih besar — dengan bekal grand theory “ekonomi konstitusi” yang ia coba kembangkan (untuk membedakannya dari “ekonomi Pancasila” yang gagal mekar, atau “ekonomi kerakyatan” yang hanya tersisa slogannya, atau “ekonomi gotong-royong”, yang tak pernah berhasil dibangun landasan teorinya yang kokoh). Ketika praktik-praktik ekonomi dilihatnya semakin jauh dari semangat “ekonomi konstitusi”, ia tampaknya kelelahan sebagai pemikir, dan mungkin merasa ia sebaiknya berjalan memutar, bukan lagi mengandalkan jalur negara untuk mewujudkan gagasan besarnya itu. Kepada sahabatnya ia menyatakan ingin fokus mengembangkan perekonomian di lingkungan Muhammadiyah (ia sejak beberapa tahun lalu menjabat Ketua Majelis Ekonomi persyarikatan itu). Belum sebulan silam ia menggelar simposium untuk mempromosikan konsep ekonomi “Al Maun”, sebuah surah pendek Quran yang dijadikan battle cry oleh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Ia berusaha membangun rumusan akademis tentang pokok-pokok pemikiran ekonomi Muhammadiyah berdasarkan prinsip itu, ide yang telah terbukti mampu membuat Muhammadiyah menjadi ormas raksasa yang kaya. Ia juga ingin mengabdikan diri untuk ikut membimbing Generasi-Z, mungkin dengan sejumlah metode baru yang sudah cukup ia pelajari; suatu isyarat bahwa ia merasa tak banyak yang bisa diharapkan dari generasinya dan generasi di bawahnya. Mungkin ia yakin kemajuan Indonesia hanya bisa disandarkan pada generasi terbaru itu, generasi ketiga anak laki-lakinya. Tekad mulia itu terhalang dengan cara yang sangat getir. Jumat lewat tengah malam, atau Sabtu dini hari sekali, ia terdiam dalam usia 57 di sebuah rumah sakit. Saya terkesiap mendengar kabarnya, tersesak dengan mata berkaca-kaca; sebab sampai dua hari sebelumnya ia normal belaka seperti biasa. Ia kadang memang mengeluhkan berat badannya, tapi dengan wajah yang selalu ceria dan segar, dengan kemeja lengan panjangnya yang selalu sangat putih, dan dengan saling ledek yang kocak setiap kami berjumpa, saya tak pernah menangkap sedikit pun indikasi negatif kesehatannya. Dan saya tidak sanggup mengantar ke rumahnya yang terakhir. Kematian sahabat adalah hal yang paling saya benci. Saya tidak bisa menyaksikannya masuk suatu liang yang tak memungkinkannya keluar lagi selama-lamanya. Arief Budimanta Sebayang, terima kasih atas pengabdianmu hingga detik terakhir hidupmu. Terima kasih atas persahabatan tiga dasawarsa yang hangat dan produktif. Saya hanya bisa menangisi kepergianmu yang terlalu cepat. *** *Selamat Jalan Kakanda Arief*

Opini

HMI dan Stigma “Ancaman” di Kampus

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di banyak kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seolah menjelma monster. Bukan monster nyata, tapi monster imajiner yang hidup di kepala sebagian petinggi kampus. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada narasi yang diperdengarkan dengan nada serius: “Hati-hati, jangan ikut HMI. Mereka itu suka mendoktrin, suka bikin ribut, bahaya untuk masa depanmu.” Lucu sekali melihat bagaimana sebagian kampus memperlakukan HMI. Seolah-olah organisasi mahasiswa ini adalah hantu gentayangan yang siap meneror ruang akademik. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada “bisikan suci” dari petinggi kampus: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin, nanti kamu jadi rusuh, nanti kamu tersesat.” Ironisnya, kalimat semacam ini justru lebih mirip doktrin daripada apa yang dituduhkan kepada HMI. Ironinya, kalimat itu sendiri adalah sebuah doktrin. Jadi, siapa sebenarnya yang suka mendoktrin? Kampus seharusnya menjadi tempat pikiran bebas berkecambah, tapi justru terjebak dalam paranoia. Mereka ingin mahasiswa yang cerdas—asal tidak terlalu kritis. Mereka ingin mahasiswa yang aktif—asal tidak melawan arus. Mereka ingin mahasiswa mengenal organisasi—asal bukan organisasi yang berani bicara. Singkatnya, mereka ingin mencetak generasi yes man yang sopan, lugu, dan siap diatur tanpa banyak tanya. Mengapa kampus begitu panik? Apakah gedung-gedung tinggi itu akan roboh hanya karena beberapa mahasiswa belajar berpikir kritis bersama HMI? Ataukah para petinggi kampus khawatir kursi empuk mereka goyang jika terlalu banyak mahasiswa berani bertanya “kenapa” dan “untuk siapa” kebijakan diambil? Padahal, sejarah HMI tidak bisa dihapus begitu saja dengan stigma murahan. HMI lahir di masa pergulatan identitas bangsa, tumbuh bersama semangat melawan ketidakadilan, dan banyak melahirkan tokoh nasional, melahirkan intelektual, politisi, dan tokoh bangsa. Tapi apa yang diingat kampus? Bukan intelektualitas atau kontribusinya, melainkan label: ribut, keras kepala, pengganggu stabilitas. Stabilitas kata itu terdengar indah. Tapi stabilitas seperti apa yang mereka maksud? Stabilitas kampus yang tenang, steril, tanpa kritik, di mana mahasiswa hanya jadi penghuni kelas yang mengejar IPK lalu pulang dengan selamat? Jika itu yang dimaksud, maka kampus tidak lebih dari pabrik ijazah, bukan ruang intelektual. kampus yang seharusnya jadi ruang paling bebas untuk berpikir, justru alergi terhadap kebebasan itu sendiri. Mereka ingin mahasiswa kritis di atas kertas, tapi jinak di lapangan. Mereka mengajarkan demokrasi di kelas, lalu mengebiri praktik demokrasi di halaman kampus. Bayangkan betapa rapuhnya otoritas kampus jika hanya dengan sekelompok mahasiswa ber-HMI, mereka sudah merasa terancam. Apakah kursi jabatan itu selemah itu, sehingga kritik mahasiswa bisa membuatnya oleng? Ataukah sebenarnya bukan HMI yang berbahaya, melainkan nurani mahasiswa yang bisa hidup kembali ketika bertemu ruang kaderisasi? kampus sering menuduh HMI suka mendoktrin, padahal mereka sendiri mendoktrin mahasiswa baru dengan larangan sepihak. Kampus menuduh HMI berbahaya, padahal yang berbahaya justru sikap kampus yang anti-pikiran bebas. Kampus menuduh HMI mencuci otak, padahal mereka sendiri yang berusaha membatasi akal sehat dengan ketakutan. Kampus bicara demokrasi di kelas, tapi mencekik demokrasi di halaman. Mereka mengajarkan mahasiswa untuk kritis, tapi menutup pintu ketika kritik diarahkan pada kebijakan kampus. Mereka menuntut mahasiswa jadi agen perubahan, tapi panik ketika mahasiswa benar-benar bergerak. Bukankah ini ironi terbesar pendidikan tinggi kita? Stigma terhadap HMI di kampus biasanya berakar dari dua hal. Pertama, ketakutan struktural: bahwa HMI bisa melahirkan mahasiswa yang berani bersuara, mengkritik, dan tidak tunduk sepenuhnya pada narasi resmi kampus. Kedua, trauma historis: gesekan antara aktivis HMI dengan birokrasi kampus atau pemerintah di masa lalu, yang akhirnya diwariskan dalam bentuk larangan halus kepada generasi berikutnya. Sebenarnya yang ditakuti bukanlah HMI sebagai organisasi, melainkan ide yang hidup di dalamnya: keberanian untuk bertanya, keberanian untuk bersuara, keberanian untuk melawan kemapanan yang tidak adil. Itulah yang dianggap ancaman—bukan untuk mahasiswa, tapi untuk kenyamanan birokrasi kampus. Jika kampus benar-benar percaya pada intelektualitas, mereka seharusnya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mencoba, menilai, dan menentukan sendiri apakah HMI cocok bagi mereka. Melarang HMI hanya menunjukkan satu hal: kampus tidak percaya pada mahasiswa. Mereka menganggap mahasiswa terlalu naif, terlalu bodoh untuk memilih jalannya sendiri. Dan di sinilah letak tragedinya: kampus yang seharusnya melahirkan pemikir bebas justru melahirkan paranoia. Paranoia yang diwariskan dari generasi birokrat lama ke birokrat baru, sampai akhirnya menjadi semacam takhayul institusional. Bahwa HMI itu hantu. Bahwa organisasi mahasiswa itu penyakit. Bahwa kebebasan berpikir itu ancaman. Padahal, jika kita jujur, HMI tidak pernah menjadi hantu. Yang berhantu itu adalah rasa takut kampus pada suara kritis. Rasa takut yang terlalu lama dipelihara, hingga kampus lupa bahwa mengekang mahasiswa justru lebih berbahaya: melahirkan generasi yang tidak percaya diri, tidak berani bersuara, dan hanya jadi penonton di tengah perubahan bangsa. Maka, ketika petinggi kampus berkata: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin,” mahasiswa seharusnya tersenyum. Sebab pada saat itu, mereka sedang menyaksikan ironi telanjang: bahwa kampus yang mengaku rumah intelektual, ternyata bisa lebih dogmatis daripada organisasi yang mereka tuduh.

Opini, Pendidikan

Kampus Megah, Intelektualitas yang Rapuh

Tinggalkan Komentar / Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Di tengah kota Makassar, berdiri sebuah kampus megah. Pilar-pilarnya menjulang, arsitekturnya gagah, catnya berkilau. Namun di dalamnya, segala yang bernama kebebasan, intelektualitas, dan keberanian justru merapuh. Di balik kemegahan bangunan, ada kehampaan: belajar hanya soal absen, organisasi dicurigai, diskusi ditakuti, suara mahasiswa dibungkam. Kampus, yang seharusnya menjadi rahim peradaban dan ladang subur bagi lahirnya gagasan, perlahan menjelma penjara yang membungkam. Ruang organisasi dibatasi, diskusi dan kajian intelektual dihapus seolah menjadi virus yang menakutkan. Akademia kehilangan denyutnya, hanya tersisa rutinitas kaku bernama absen dan presentasi kelompok yang miskin esensi. Ironisnya, organisasi yang seharusnya menjadi lidah perlawanan justru kehilangan orientasi. Mereka bagai perahu tanpa kompas, terombang-ambing dalam arus birokrasi kampus, lupa bahwa sejarah mahasiswa adalah sejarah keberanian melawan ketidakadilan. Sementara itu, mahasiswa lain larut dalam apatisme: lebih nyaman menjadi penonton daripada pelaku, lebih rela menjadi angka dalam presensi daripada suara yang menuntut perubahan. Lebih parah lagi, tenaga pengajar yang seharusnya menyalakan api pengetahuan justru banyak yang hadir tanpa ruh. Alih-alih menginspirasi dan menyalakan api intelektual, banyak yang hanya hadir sebagai pengisi waktu, mengulang slide lama, menjejali mahasiswa dengan formalitas, seakan kuliah hanya rutinitas administratif, bukan proses pencerahan. Pendidikan akhirnya kehilangan makna, tinggal kulit tanpa isi, sekadar prosedur administratif menuju ijazah. Inilah wajah kampus kita hari ini: represif pada gerakan, kaku pada organisasi, kerdil pada kebebasan. Megah di bangunan, rapuh di pemikiran. Juga membunuh jiwa bangsa. Sebab, dari ruang-ruang diskusi yang dibungkam itulah seharusnya lahir pemikiran kritis, dari organisasi yang dipersempit itulah terbentuk kepemimpinan yang visioner. Jika semua itu dihapuskan, maka kampus hanya akan melahirkan generasi yang patuh, bukan generasi yang berpikir; generasi yang tunduk, bukan generasi yang berani. Pertanyaannya sederhana: Apakah kita rela kampus menjadi pabrik gelar tanpa jiwa? Apakah kita akan terus diam ketika ruang belajar, ruang berorganisasi, dan ruang berpikir kita dilucuti? Jika mahasiswa diam, maka sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang kalah sebelum berjuang.

Opini

Prabowo vs Jokowi: Pertarungan Senyap

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Jika menengok ke susunan kabinet Prabowo–Gibran, aroma “lanjutan” pemerintahan Jokowi cukup terasa. Lebih dari enam belas menteri lama kembali masuk jajaran, termasuk nama-nama penting seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia. Mereka adalah figur-figur yang lahir dan besar dalam orbit Jokowi. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi menjaga stabilitas, karena menggeser terlalu banyak orang lama tentu berisiko menimbulkan kegaduhan politik. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kesinambungan pengaruh, seolah-olah Prabowo hanya meneruskan mesin lama, bukan membentuk mesin barunya sendiri. Satu hal yang kemudian ramai dibicarakan publik adalah mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, secara konstitusi, mencopot dan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Artinya, tanpa perlu izin siapa pun, Prabowo bisa melakukannya kapan saja. Namun faktanya, sampai hari ini Kapolri masih tetap duduk nyaman, bahkan mendampingi presiden dalam berbagai agenda kenegaraan. Dari situ muncul opini bahwa Prabowo tampak “tersandera” oleh kekuatan politik lawannya, terutama jaringan kekuasaan yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir. Dalam konteks ini, Kapolri menjadi figur paling simbolis. Listyo Sigit adalah “warisan” Jokowi yg dipilih langsung oleh mantan presiden itu pada 2021. Hubungannya dengan Jokowi dikenal dekat, dan sebagian analis menilai Polri di bawah kendalinya masih lebih condong pada kepentingan politik lama. Pertanyaan publik pun sederhana, jika Prabowo benar-benar ingin menegaskan kemandirian, mengapa ia tidak segera mencopot Kapolri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mencopot Kapolri terlalu cepat bisa dibaca sebagai langkah frontal yang mengundang perlawanan dari berbagai kubu, termasuk partai-partai yang masih bernaung di bawah pengaruh Jokowi. Di internal Polri sendiri belum terlihat jelas sosok jenderal yang murni loyal kepada Prabowo, sehingga pergantian tanpa calon pengganti yang solid justru bisa menimbulkan instabilitas. Belum lagi faktor Gibran sebagai wakil presiden, putra Jokowi, yang membuat setiap langkah terkait Kapolri menjadi sangat sensitif. Dari sinilah muncul kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas. Ia mungkin memilih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat, tetapi di mata publik, ketidakmampuan mengganti Kapolri menghadirkan gambaran seorang presiden yang masih dibatasi ruang geraknya. Polri pun tampak masih tunduk pada kepentingan lama, dan selama Listyo masih menjabat, bayang-bayang Jokowi seakan hadir di ruang kerja Prabowo. Tentu saja, semua ini hanyalah opini bebas yang lahir dari pembacaan atas dinamika politik mutakhir. Bisa benar, bisa juga keliru. Tetapi setidaknya, opini ini layak diperhitungkan, karena menunjukkan betapa kompleksnya pertarungan kekuasaan di balik layar. Prabowo mungkin bukan sepenuhnya lemah, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya merdeka. Ada kompromi, ada kalkulasi, ada warisan kekuasaan yang masih membatasi langkahnya. Pertanyaan sesungguhnya kini bukan lagi apakah ia mampu mengganti Kapolri, melainkan kapan dan sejauh mana ia berani melakukannya.

Opini

Di Tengah Gelombang, Persatuan Harus Jadi Pelabuhan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – ‎Makassar, 2 September 2025, Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian publik. Seketika penulis memberi perhatian bahwa aksi massa adalah hak konstitusional rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa aspirasi yang lahir dari nurani tidak boleh kehilangan arah dari tujuan sejatinya: memperjuangkan kebenaran dan keadilan. ‎ ‎Tragedi di Tengah Aspirasi ‎ ‎Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil berlangsung di sejumlah titik strategis Makassar: mulai dari Flyover, kawasan Jalan Urip Sumoharjo, hingga depan Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar. Tuntutan utama yang digaungkan adalah pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI serta desakan agar pemerintah lebih serius mendengarkan suara rakyat. ‎ ‎Namun, dinamika tersebut berubah menjadi tragedi. Gedung DPRD Makassar terbakar, puluhan kendaraan hangus, infrastruktur pemerintahan rusak, dan sejumlah orang menjadi korban. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di tingkat nasional sekaligus menjadi peringatan bahwa ruang demokrasi harus dijaga agar tetap aman, damai, dan konstruktif. ‎ ‎Seruan Moral: Demokrasi Harus Dirawat ‎ ‎Menanggapi situasi tersebut, penulis menegaskan pentingnya kejernihan sikap dalam berdemonstrasi. Demo itu hak rakyat yang sah, bagian dari denyut demokrasi kita. Tetapi ketika aspirasi bergeser dari tujuannya, ia justru merusak nilai demokrasi itu sendiri. ‎ ‎Bagi saya, demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan kritik, tetapi juga tentang merawat ruang bersama agar tidak tercerai-berai oleh kepentingan sesaat. Aspirasi rakyat, menurutnya, harus menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan, bukan alasan untuk menambah luka sosial. ‎ ‎ Persatuan Adalah Jalan, Bukan Polarisasi ‎ ‎Saya menutup pesan ini dengan ajakan untuk kembali menempatkan persatuan sebagai pelabuhan di tengah gelombang perbedaan. ‎ ‎’Bangsa ini akan kuat bila mampu mendengar satu sama lain. Demokrasi tidak diukur dari siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling tulus mendengar. Aspirasi rakyat harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa, bukan bara yang membakar persaudaraan.’ ‎ ‎Ini menjadi pengingat bahwa di tengah gejolak politik dan sosial, bangsa ini membutuhkan kedewasaan kolektif untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup, sehat, dan bermartabat. Persatuan bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik menjadi jembatan menuju kebaikan bersama, bukan jurang perpecahan. ‎

Scroll to Top