Nasional

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Politik sebagai Ruang Pengasuhan Kekuasaan: Prof. Armin Gurat Kesadaran Kritis Kader HMI di LK2 Nasional Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Sore Hingga Malam di Hotel LaMacca terasa berwibawa namun hangat. Udara ruangan bercampur aroma kopi yang mengepul pelan, menjadi saksi bagi para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai daerah yang duduk berjejer rapi, menyimak dengan penuh perhatian. Di tengah suasana tertib, tenteram, dan penuh keakraban, tersaji satu sesi yang paling ditunggu: pemaparan Prof. Armin dengan tema “Politik sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan.” Dengan suara yang tenang namun penuh daya, Prof. Armin membuka materinya dengan perenungan tajam: “Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ruang tempat kepemimpinan diasuh, diuji, dan dimaknai.” Ucapan itu bergema lembut, namun menghunjam dalam ke benak setiap peserta. Dalam pandangan sang profesor, politik seharusnya diasuh oleh kepemimpinan profektif, kepemimpinan yang mampu melihat jauh ke depan, menuntun arah perubahan, dan membangun tatanan sosial dengan visi kemanusiaan yang luas. “Politik yang sehat,” lanjutnya, “adalah politik yang memberi ruang bagi nalar, bukan sekadar nafsu kuasa. Sebab tanpa politik, kita tak akan pernah punya alat untuk memperbaiki demokrasi.” Para peserta menunduk sesaat, mencatat kalimat-kalimat yang terasa seperti wejangan panjang dari seorang guru bangsa. Di ruang yang terang tapi lembut itu, politik tidak lagi terdengar kotor atau menakutkan; ia tampil sebagai jalan pengabdian, jalan untuk memperbaiki sistem, menata keadilan, dan menghidupkan kembali cita luhur bernegara. Prof. Armin kemudian memperkaya wacana dengan menyinggung dua konsep besar dalam filsafat politik: libertarian dan komunitarian. “Kaum libertarian,” ujarnya, “melihat kebebasan individu sebagai hak tertinggi bahwa manusia bebas menentukan hidupnya sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain.” Sementara itu, komunitarian justru memandang manusia sebagai bagian dari komunitas, bahwa kebebasan tidak berarti apa-apa tanpa tanggung jawab sosial dan nilai kebersamaan. “Di antara dua kutub itulah,” sambungnya, “politik harus menemukan keseimbangannya, bagaimana kebebasan pribadi tidak meniadakan kepentingan publik, dan bagaimana solidaritas sosial tidak mematikan hak individu.” Suasana forum terasa hidup, namun damai. Peserta LK2 tampak khusyuk menyimak, sesekali tersenyum atau mengangguk, seolah memahami bahwa yang dibicarakan bukan sekadar teori, melainkan cermin dari realitas bangsa yang tengah mereka hidupi. Tidak ada kegaduhan, tidak ada ketegangan; hanya dialog yang jujur dan intelektual yang hangat, dibalut rasa saling menghargai. Ketika sesi tanya jawab dibuka, tangan-tangan terangkat dengan sopan. Pertanyaan mengalir, dan Prof. Armin menjawab dengan sabar kadang diselingi tawa ringan yang memecah keheningan. Di tengah forum yang damai itu, politik tampak begitu manusiawi; ia menjadi bahasa tentang bagaimana manusia mengatur hidup bersama dengan akal sehat dan hati nurani. Menjelang akhir, Prof. Armin menutup dengan kalimat yang disambut tepuk tangan panjang: “Politik adalah seni memanusiakan kekuasaan. Dan demokrasi hanya akan hidup jika kita memiliki pemimpin yang mau belajar, bukan sekadar berkuasa.” Malam di Hotel LaMacca pun menorehkan kesan mendalam. Dalam forum yang tertib, tenteram, dan akrab, para kader muda HMI seolah mendapatkan napas baru: bahwa politik, sejatinya, bukan medan kotor, melainkan ladang pengabdian tempat idealisme diuji, dan keadilan diperjuangkan dengan nurani yang jernih.

Nasional

Kawendra Lukistian: Kejujuran Produk Aqua Harus Dipertanggungjawabkan!

ruminews.id – Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menanggapi soal temuan bahwa sumber air produk Aqua di Subang diduga berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim perusahaan selama ini. Menurut Kawendra, temuan tersebut menyangkut hak dasar konsumen atas kejujuran informasi. Ia menilai, perusahaan sebesar Danone-Aqua seharusnya menjunjung tinggi transparansi dalam menyampaikan asal-usul produknya kepada masyarakat. “Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, adalah persoalan serius,” tegas Kawendra dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025). Kawendra menambahkan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu turun langsung untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil. “Saya selaku anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra meminta BPKN mendalami hal tersebut, dan bila terbukti ada pelanggaran, kami harap bisa langsung tindakan tegas,” ujarnya. Politisi muda itu juga menekankan pentingnya integritas dalam praktik bisnis, terutama bagi perusahaan besar yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis. Sekali publik kehilangan kepercayaan, akan sangat sulit untuk memulihkannya,” kata Kawendra menegaskan. Persoalan ini mencuat setelah, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak di pabrik Aqua di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat sidak di pabrik Aqua Subang ia menemukan bahwa air yang digunakan berasal dari sumur bor dalam (deep well), bukan dari mata air alami sebagaimana digambarkan dalam iklan. Sumber : Gerindra.id

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan, Uncategorized

Membaca Tubuh dan Tenaga: Sri Wulandari Bedah Relasi Eksploitasi Ganda dalam Kapitalisme dan Gender di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam di Hotel LaMacca terasa hening namun berdenyut oleh semangat pengetahuan. Dalam ruangan berbalut hijau identitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), para kader dari berbagai daerah berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menandai satu babak penting dalam perjalanan intelektual mereka. Malam itu, suasana forum yang tertib, tenteram, dan penuh keakraban menjadi saksi hadirnya sosok pemateri yang menggugah kesadaran: Sri Wulandari, dengan tema “Kapitalisme dan Gender: Relasi Eksploitasi Ganda dalam Sistem Produksi dan Reproduksi.” Dengan tutur yang tenang namun penuh daya renung, Sri membuka materinya dengan kalimat sederhana namun tajam, “Gender bukanlah properti individu, ia adalah proses sosial yang hidup bergerak, berubah, dan bekerja dalam ruang kehidupan manusia.” Kata-katanya meluncur seperti aliran sungai yang menghapus kabut kebingungan di benak peserta. Ia menguraikan bahwa pengalaman gender tidaklah tunggal, melainkan berlapis-lapis, berubah sesuai usia, status sosial, dan konteks hidup. Dalam sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas, perempuan dan kelompok rentan lainnya seringkali menjadi korban dari eksploitasi ganda baik dalam sistem produksi ekonomi maupun reproduksi sosial di ranah domestik. “Patriarki,” ujar Sri dengan nada lembut namun menusuk, “tidak hanya hidup di rumah tangga, tapi juga di tempat kerja, di ruang politik, bahkan di dalam pikiran kita sendiri.” Forum seketika menjadi ruang refleksi. Para peserta, baik laki-laki maupun perempuan, tampak larut dalam pemahaman baru tentang relasi sosial yang selama ini tersembunyi di balik norma dan kebiasaan. Suasana yang tertib dan khusyukmembuat setiap kalimat pemateri menggema dalam kesadaran kolektif. Sri kemudian mengaitkan gagasan gender dengan kapitalisme, menyebut bahwa kapitalisme bukanlah sekadar sistem, melainkan sesuatu yang “dikerjakan dan dihidupi manusia setiap hari.” Dalam relasi ini, tubuh perempuan menjadi bagian dari rantai kerja yang tak pernah terlihat dari dapur rumah tangga hingga pabrik, dari ruang kelas hingga ruang reproduksi sosial. “Kapitalisme,” ujarnya, “berdiri di atas kerja yang tak dibayar dan tenaga yang tak diakui.” Suasana forum kian hidup ketika sesi dialog dibuka. Peserta mengajukan pertanyaan dengan semangat kritis, sementara Sri menjawab dengan kesabaran dan empati. Tidak ada perdebatan keras; hanya pertukaran makna yang menumbuhkan kesadaran baru. Tatapan-tatapan yang semula penuh tanya kini berubah menjadi pancaran tekad untuk memahami perjuangan sosial dari sisi yang lebih manusiawi. Menjelang akhir sesi, Sri menutup dengan kalimat yang meresap ke dalam ruang:“Jalan pembebasan sosial tidak hanya tentang menggulingkan struktur ekonomi, tetapi juga membebaskan cara kita memandang tubuh, kerja, dan martabat manusia. Sebab pembebasan sejati lahir ketika keadilan tumbuh di antara relasi yang setara.” Tepuk tangan mengalun lembut, disertai senyum dan kehangatan antar peserta. Malam di Hotel LaMacca pun menjadi lebih dari sekadar forum pelatihan, ia menjelma menjadi ruang pembebasan pikiran, tempat kader HMI belajar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana manusia saling memahami dalam kemanusiaannya yang paling dalam. Dan di ruangan yang tenteram itu, terpatri satu kesadaran baru: bahwa perjuangan sosial tidak akan pernah utuh tanpa keadilan gender, tanpa keberanian melihat bahwa tubuh, kerja, dan cinta pun bisa menjadi medan pembebasan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dari Kampus untuk Rakyat: Ir. Anwar Mattawape Ajak Kader HMI Menemukan Jalan Pembebasan Sosial di Tengah Arus Kapital

ruminews.id, Makassar — Suasana malam di Hotel LaMacca terasa tenang namun berdenyut oleh semangat intelektual yang hidup. Di ruangan itu, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menyalakan api kesadaran yang tak pernah padam. Malam itu, mereka menyimak dengan penuh perhatian materi yang dibawakan oleh Ir. Anwar Mattawape, ST. MBA. bertajuk “Dari Kampus Untuk Rakyat: Mahasiswa, Sociopreneurship, dan Jalan Pembebasan Sosial.” Dengan gaya tutur yang hangat namun bernas, Anwar membuka sesi dengan refleksi tajam tentang nasib para aktivis setelah meninggalkan kampus. “Banyak dari mereka,” ujarnya pelan, “yang kehilangan arah ketika dunia kampus tertinggal di belakang. Idealismenya tinggi, tetapi tidak memiliki kemandirian ekonomi untuk menegakkan perjuangan.” Suasana ruangan seketika hening, seolah setiap kalimatnya menyentuh sisi paling dalam dari perjalanan para peserta. Ia melanjutkan, bahwa aktivisme tanpa kemandirian ekonomi sering berhenti pada wacana. Semangat yang dahulu bergelora di ruang-ruang diskusi kampus, kerap redup di hadapan kerasnya realitas hidup. “Kita butuh aktivis yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan,” tegasnya, “tetapi juga mampu membangun basis ekonomi yang mandiri, aktivis yang tidak bergantung pada kekuasaan, melainkan berdiri di atas kakinya sendiri.” Dalam paparan yang penuh semangat, Anwar memperkenalkan konsep sociopreneurship sebagai jalan pembebasan sosial. Menurutnya, dunia usaha tidak semestinya menjadi antitesis dari idealisme, melainkan instrumen untuk memperluas kebermanfaatan sosial. “Kapital hari ini telah menjadi faktor dominan yang membentuk arah politik, pendidikan, dan bahkan nilai sosial. Maka jalan pembebasan harus dimulai dengan merebut kembali kendali atas ekonomi,” ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Forum malam itu berjalan tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta duduk rapi, sebagian sibuk mencatat, sebagian lain menatap dengan mata berbinar, mata yang memantulkan semangat baru untuk berdiri di atas kesadaran dan kemandirian. Tidak ada kebisingan, hanya percakapan yang dalam dan jujur antara pemateri dan kader muda yang tengah menata arah perjuangannya. Ketika sesi dialog dibuka, pertanyaan-pertanyaan mengalir dari berbagai sisi ruangan. Diskusi berkembang hangat, diselimuti senyum dan tawa kecil yang akrab. Namun di balik kehangatan itu, mengalir pula kesadaran yang serius: bahwa idealisme mahasiswa tidak boleh berhenti pada kata, tetapi harus berbuah pada karya yang menyejahterakan. Menutup sesi, Anwar menyampaikan pesan yang melekat di benak setiap peserta:“Jadilah aktivis yang mampu menciptakan perubahan tanpa menunggu izin dari siapa pun. Bangun kemandirianmu, sebab dari situ lahir kebebasan sejati.” Tepuk tangan panjang menggema di ruangan itu. Malam di Hotel LaMacca menjadi saksi lahirnya semangat baru bahwa perjuangan sosial tidak hanya milik mereka yang berorasi di jalan, tetapi juga mereka yang berani berinovasi di tengah masyarakat. Di ruang yang tertib dan penuh keakraban itu, kader-kader muda HMI menemukan kembali makna perjuangan: bahwa dari kampus, mereka tidak hanya membawa gelar, tetapi juga tanggung jawab untuk memerdekakan rakyat melalui kemandirian, kreativitas, dan keberanian untuk berdiri di atas nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Di Bayang-Bayang Oligarki: Fajar., M.Si Gugat Arah Demokrasi dan Hukum Indonesia di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam balutan suasana malam yang hangat di Hotel LaMacca, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur dari berbagai penjuru negeri berkumpul dalam satu ruang, menyatukan semangat dan nalar kritis dalam kegiatan Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional. Di tengah ketertiban forum yang tenang dan penuh keakraban, hadir seorang pemateri yang menggetarkan kesadaran: Fajar., M.Si, dengan tema yang menggugah nalar kebangsaan, “Oligarki, Demokrasi, dan Sistem Hukum di Indonesia.” Cahaya lampu hotel yang lembut memantul di wajah-wajah muda yang menyimak dengan khidmat. Fajar memulai paparannya dengan nada yang tenang, namun setiap kalimatnya mengalir tajam seperti pisau intelektual yang mengiris lapisan kenyataan. “Reformasi,” ujarnya, “telah memunculkan dirinya dengan gemilang, tetapi di balik gegap gempitanya, banyak pejabat yang kini menduduki kursi kekuasaan justru lupa menunaikan janji reformasi itu sendiri.” Ia berbicara tentang oligarki bayangan kekuatan ekonomi dan politik yang terus membayangi sistem demokrasi di negeri ini. Dengan bahasa yang jernih namun sarat makna, Fajar mengurai bagaimana kekuasaan sering berputar di lingkaran yang sama, dikuasai oleh segelintir elit yang piawai memanfaatkan hukum sebagai alat legitimasi, bukan keadilan. “Kita hidup,” katanya, “di zaman ketika hukum tak lagi berdiri tegak sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai benteng bagi mereka yang punya kuasa dan modal.” Suasana forum tetap tertib, tenteram, dan hangat. Para peserta menatap penuh perhatian, mencatat setiap gagasan yang meluncur dari pemateri. Beberapa di antaranya mengangguk pelan, seolah menemukan cermin dari kegelisahan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Ketika sesi diskusi dibuka, suasana berubah menjadi perbincangan yang hidup namun beretika, dialog antara kegelisahan dan harapan. Fajar dengan sabar menanggapi setiap pertanyaan. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi penuh ketegasan moral. Ia mengingatkan bahwa untuk menegakkan demokrasi sejati, generasi muda harus berani berdiri di bayang-bayang oligarki, bukan untuk tunduk, melainkan untuk mengkritik, melawan, dan melampauinya dengan kekuatan pengetahuan dan moralitas. “Demokrasi,” tuturnya lirih namun tegas, “tidak akan berarti jika rakyat hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan. Dan hukum tidak akan adil jika ia hanya berpihak kepada yang kuat.” Tepuk tangan pelan namun dalam menggema memenuhi ruangan. Para peserta masih bertahan di kursi mereka, enggan beranjak, seolah malam itu belum selesai memberi pelajaran. Dalam keheningan yang lembut, wajah-wajah muda itu menyimpan satu tekad: bahwa kader HMI harus menjadi bagian dari sejarah yang menyalakan kembali api reformasi—bukan sekadar slogan, tetapi gerak nyata melawan ketimpangan. Malam di Hotel LaMacca pun menorehkan jejaknya. Di antara cahaya lampu, tawa kecil, dan diskusi hangat yang belum usai, tersimpan kesadaran baru: bahwa perjuangan menegakkan demokrasi bukan soal kekuasaan, melainkan soal keberanian menjaga nurani di tengah bayang-bayang oligarki.

Daerah, Makassar, Nasional

Membongkar Relasi Produksi Spiritual: Asman Abdullah Kritik Agama sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang hening namun penuh getar kesadaran, Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menjadi panggung bagi pertemuan gagasan besar dan renungan mendalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, para peserta duduk berjejer dengan raut serius namun bersahabat. Di depan mereka, Asman Abdullah tampil sebagai pemateri dengan tajuk yang menggugah: “Agama Sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme: Kritik atas Relasi Produksi Spiritual” Dengan nada suara yang tenang namun mengandung daya kritis yang tajam, Asman membuka paparannya tentang bagaimana agama, dalam sejarah dan praksis sosialnya, kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan dan kapital. “Agama,” ujarnya, “tidak hanya hidup dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam ruang sosial dan simbolik. Ia membangun solidaritas, memberi makna, namun juga kadang tanpa kita sadari menjadi instrumen yang meneguhkan dominasi.” Para peserta menyimak dengan saksama, ketika Asman menelusuri perjalanan panjang bagaimana agama beroperasi sebagai sistem solidaritas sosial, namun di sisi lain dapat bertransformasi menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas tatanan yang timpang. Ia mengutip Karl Marx dengan lembut namun tajam: “Agama adalah candu bagi rakyat,” bukan untuk menolak spiritualitas, melainkan untuk mengingatkan betapa mudahnya makna suci tereduksi menjadi alat kekuasaan. Dalam penjelasan yang mengalir seperti sungai pengetahuan, Asman memperluas wacana hingga pada ranah kapitalisme global. Ia menyebut pandangan Slavoj Žižek tentang bagaimana agama dan ideologi dapat beroperasi dalam ruang simbolik membangun habitus yang, tanpa disadari, memperkuat dominasi kelas dan melanggengkan relasi produksi yang tidak adil. “Di era kapitalisme global,” ujar Asman, “agama tak lagi sekadar tempat bersandar bagi yang lelah. Ia juga menjadi bagian dari produksi makna sebuah industri simbolik yang mengabdi pada logika pasar, menjual ketenangan seperti menjual komoditas.” Suasana forum tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia tampak larut dalam perbincangan serius namun hangat. Tak ada benturan ego, hanya pertukaran gagasan yang jernih dan penuh hormat. Tatapan yang tajam bertemu senyum yang ramah, seolah seluruh ruang bersepakat: bahwa kritik terhadap agama bukanlah penghujatan, melainkan usaha mengembalikan kesucian maknanya kepada nurani kemanusiaan. Menjelang akhir sesi, Asman menutup dengan kalimat reflektif yang menggantung di udara: “Agama tidak salah, manusia yang menafsirkannya demi kepentinganlah yang membuatnya terjebak dalam logika kapital. Maka tugas kita adalah membebaskan spiritualitas dari pasar, dan menjadikannya kekuatan moral untuk melawan ketimpangan.” Tepuk tangan pelan namun panjang mengiringi akhir pertemuan itu. Di wajah-wajah peserta tampak campuran antara renungan dan kebanggaan bahwa sore itu mereka tak hanya belajar tentang teori, tapi juga tentang keberanian berpikir. Malam di Makassar Timur pun menorehkan kisahnya sendiri: kisah tentang ruang intelektual yang damai, di mana agama, kapitalisme, dan kemanusiaan bersinggungan dalam percakapan yang jujur dan penuh cinta pada kebenaran.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Menembus Dialektika Sejarah: Afrizal As-Siddiq Bakar Semangat Kader HMI di Intermediate Training LK2 Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang dipenuhi aroma intelektualitas dan semangat pergerakan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur kembali menorehkan catatan penting melalui kegiatan Intermediate Training (LK2). Forum tingkat Nasional ini menjadi wadah penyemaian kesadaran dan pendalaman nilai perjuangan bagi para kader muda yang haus akan pengetahuan dan pembaruan pemikiran. Salah satu momen yang paling menyedot perhatian peserta adalah saat Afrizal As-Siddiq, seorang pemikir muda yang dikenal tajam dan berwawasan historis, membawakan materi bertajuk “Materialisme Dialektis dan Perubahan Sosial: Dialektika Relasi Produksi dan Superstruktur” Dengan tutur yang mengalir namun sarat makna, Afrizal mengajak para peserta menyelami kembali hakikat manusia dalam sejarahnya bahwa manusia bukan sekadar penonton perubahan, tetapi pelaku yang mesti membuktikan kebenaran melalui kenyataan dan kekuatan tindakannya. “Materialisme,” ujarnya dengan tenang namun tegas, “adalah dasar pemahaman tentang kenyataan hidup manusia, sementara dialektika adalah denyut perubahan itu sendiri pertemuan antara gagasan dan kenyataan yang saling meneguhkan.” Ia menambahkan bahwa dalam pandangan Marxis, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, namun di tangan generasi muda, dialektika sejarah dapat dimaknai sebagai ruang pembuktian: bahwa kesadaran tak berhenti di kepala, melainkan hidup di tindakan. Suasana forum berlangsung tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta menyimak dengan khidmat, sesekali mengajukan pertanyaan dengan nada ingin tahu yang tinggi. Tak ada hiruk-pikuk yang mengganggu, hanya percakapan ide yang berlapis makna. Sorot mata peserta mencerminkan semangat yang menyala sebuah tanda bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diresapi sebagai bagian dari kesadaran diri seorang kader HMI. Di penghujung sesi, Afrizal menutup dengan kalimat yang menggetarkan ruang: “Sejarah bukanlah catatan masa lalu. Ia adalah arus yang terus mengalir, dan kita manusia adalah perahunya. Maka berlayarlah dengan kesadaran, agar arahmu tak ditentukan oleh ombak, tetapi oleh kemauanmu sendiri.” Kegiatan Intermediate Training LK2 HMI Cabang Makassar Timur pun menjadi lebih dari sekadar pelatihan, ia menjelma menjadi ruang dialektika yang hidup, tempat ide dan kenyataan bertemu dalam kehangatan intelektual dan semangat persaudaraan yang tulus.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Membedah Kapitalisme dalam Dunia Kampus: Fatwa Faturachmat Guncang Wawasan Kader HMI di Intermediate Training LK2 Nasional Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Di bawah naungan semangat keilmuan dan ideologi hijau hitam yang terus menyala, HMI Cabang Makassar Timur kembali menggelar Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional, sebuah forum kaderisasi yang tak sekadar melahirkan pemimpin, tetapi juga perenung zaman. Di ruang pelatihan yang tenang, di mana kesadaran dan keakraban berpadu menjadi satu, para peserta menyimak dengan penuh perhatian ketika Fatwa Faturachmat naik ke mimbar, membawa materi bertajuk “Pendidikan dalam Sistem Kapitalisme: Alat Emansipasi atau Mekanisme Dominan”.” Dengan gaya tutur yang tenang namun menggugah, Fatwa membuka pemaparannya dengan menelusuri akar sejarah kapitalisme dan neoliberalisme dua wajah baru dari ide tentang kebebasan individu yang kini merasuki sendi-sendi pendidikan tinggi. Ia menegaskan bahwa di balik jargon efisiensi, otonomi kampus, dan kompetisi global, tersembunyi bayangan panjang pasar yang mulai menakar ilmu pengetahuan dengan ukuran laba dan investasi. “Neoliberalisme,” ujar Fatwa dengan pandangan menembus barisan peserta, “telah menjadikan pendidikan bukan lagi ruang pembebasan, melainkan komoditas. Ia menjual mimpi, membungkusnya dengan ijazah, lalu menawarkannya kepada mereka yang mampu membeli.” Forum pun hening. Kalimat-kalimatnya mengalir seperti pisau yang mengiris kesadaran. Ia melanjutkan dengan mengaitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pintu masuk dominasi kapital di sektor pendidikan. Menurutnya, sejak masa Orde Baru ketika pada tahun 1967 muncul nama PT Freeport sebagai simbol keterikatan ekonomi Indonesia dengan kekuatan modal asing, bayang-bayang neoliberalisme mulai menjalar ke segala lini, termasuk pendidikan tinggi. Suasana tertib, tenteram, dan penuh keakraban menjadi ciri khas forum tersebut. Para peserta, yang datang dari berbagai cabang HMI di seluruh Indonesia, larut dalam dialog yang hangat dan penuh kesadaran kritis. Tidak ada perdebatan yang kaku; yang ada hanyalah pertukaran pikiran yang hidup, penuh semangat untuk memahami akar persoalan bangsa. Fatwa menutup sesinya dengan refleksi yang menggugah: “Jika kapitalisme telah menanamkan modalnya di tubuh pendidikan, maka tugas kita bukan menolak belajar, tetapi merebut kembali maknanya. Sebab ilmu bukan barang dagangania adalah jalan pembebasan.” Tepuk tangan panjang pun pecah di ruangan itu. Di wajah para kader muda HMI terpancar keyakinan baru: bahwa perjuangan mereka bukan hanya di jalan politik atau sosial, tetapi juga di ruang kelas dan ruang pikir melawan logika pasar yang berusaha menaklukkan makna ilmu. Intermediate Training LK2 Nasional HMI Cabang Makassar Timur malam itu menjadi saksi lahirnya kesadaran baru. Di tengah ketertiban dan kehangatan forum, kader-kader muda belajar bahwa melawan kapitalisme bukan hanya soal menolak sistem, tetapi tentang menjaga agar ilmu tetap berpihak pada kemanusiaan.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pendidikan

Ketika Kapitalisme Menyentuh Kemanusiaan: Refleksi Hangat Muh Ifan Fadhillah di Forum LK2 HMI Makassar Timur

ruminews.id – Ruang itu tenang, namun berdenyut dengan semangat yang hidup. Di antara cahaya lampu yang jatuh lembut di meja-meja kayu, para peserta Intermediate Training (LK 2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk berjejer, menyimak setiap kata yang mengalir dari pemateri Muh Ifan Fadhillah, S.E., M.Si. Malam itu, topik yang diangkat bukan perkara ringan. Ia berbicara tentang Kapitalisme dan Krisis Multidimensional: Relasi Kapitalisme dalam Berbagai Sektor, sebuah gagasan yang menyingkap wajah sistem ekonomi bukan hanya dari sisi pasar dan angka, tetapi dari denyut sosial, budaya, dan kemanusiaan yang lebih dalam. “Kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi,” ujar Muh Ifan dengan suara tenang namun tajam. “Ia telah menjelma menjadi cara berpikir, bahkan cara kita memandang kehidupan sehari-hari.” Forum terasa hidup. Peserta tak sekadar mendengar; mereka seolah menelusuri setiap makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimatnya. Di antara udara malam yang hangat, pikiran-pikiran muda itu bergolak menyelami konsep tentang kerja reproduksi sosial yang tak terlihat, kerja-kerja domestik yang diam tapi menopang dunia. Muh Ifan memaparkan bagaimana ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sering kali disederhanakan menjadi sekadar angka statistik, padahal di baliknya ada wajah-wajah manusia, ada cerita perjuangan, ada lapar yang tak hanya di perut tetapi juga di hati. Ia menyentuh sisi lain kapitalisme, kematian akibat kerja, krisis iklim, hingga pendidikan dan ketimpangan kesempatan sebagai kepingan dari satu mozaik besar: bagaimana sistem global ini membentuk dan kadang merampas kemanusiaan. Suasana forum semakin syahdu ketika peserta mulai berdialog. Tak ada hiruk-pikuk, hanya tatapan serius yang sesekali melembut ketika pemateri tersenyum. Ada kehangatan intelektual yang romantis, sebuah rasa cinta terhadap ilmu dan kesadaran. Setiap pertanyaan lahir dari kegelisahan, setiap jawaban menjadi penuntun yang menenangkan. Dalam ruangan itu, kapitalisme tidak lagi dibicarakan sebagai teori kaku, melainkan sebagai realitas yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dari dapur rumah tangga hingga ruang kelas, dari pabrik hingga meja diskusi malam itu, semua menjadi cermin refleksi. Saat sesi berakhir, tepuk tangan menggema lembut. Para peserta masih enggan beranjak, seolah percakapan tadi belum selesai karena sesungguhnya, diskusi tentang kemanusiaan memang tak akan pernah benar-benar usai. Malam di Makassar Timur itu menjadi saksi: bahwa belajar bisa begitu hangat, romantis, dan sarat makna ketika ilmu dan kesadaran berpadu dalam satu ruang, dalam satu semangat, dalam satu cita: membangun manusia yang peka terhadap realitas dan cinta pada keadilan.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Scroll to Top