Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Kesehatan, Nasional

Ketum DPP AMII mendesak Presiden Prabowo Subianto Mengevaluasi Progam MBG, Bila Perlu di bubarkan Program MBG di Ganti Dengan Sekolah Gratis.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional /

ruminews.id – Ketua Umum DPP AMII Angkatan Muda Islam Indonesia M Fajar Priaditama yang biasa di Sapa Bung Fajar Mengungkapkan Bahwa sejak Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden Progam Makan Bergizi Gratis ini malah menciptakan Gizi Buruk Bagi Peserta Didik Sekolah yang ada di Indonesia. Ironinya hal ini malah di gembar gemborkan menjadi Program Unggulan yang mampu menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat. Kami anggap ini ada Pembodohan Publik. Hari ini semakin banyak dan Terkuak semua dengan Ditemukannya 5.000 Dapur MBG Fiktif Lalu ada juga Peserta Didik 5.361 Anak di seluruh Indonesia Keracunan yang terbaru ini ada di Garut Jawa Barat Sekitar 365 Anak Sekolah Keracunan Ini semakin memperjelas ungkapan kami tadi Program ini adalah Program yang akan menciptakan Gizi Buruk Bagi anak Indonesia yang tadinya diharapkan dengan adanya Program MBG ini Peserta Didik Mampu berfikir Cepat Tepat dan Mencerdaskan Justru ini malah menimbulkan masalah baru bagi Bangsa Dan Negara ini. Kami Tegas saja Mendesak Kepada Presiden Prabowo Subianto Membubarkan BGN Badan Gizi Nasional Sebagai Pelaksananya Makan Bergizi Gratis Tak lupa juga sebagain besar Dapur Dapur MBG ini adalah Investornya Pejabat DPR, DPRD ini semakit terang benderang bahwasanya MBG itu Yang mendapatkan Gizi Gizi Terbaik adalah Investor itu yaitu DPR Dan DPRD dan anak anak Indonesia hanya mendapatkan Gizi Buruknya saja. Belom lagi Ketidak Sesuaian Penggunaan Anggaran Pengelolaan Makanan yang seharusnya Tp 10.000 menjadi Rp8.000 Ini menjadi insiden buruk bagi Nsgara ini parah maruk yang Kenyang dengan Gizi Gizi terbaik hanyalah Investornya yang sebagian besar sekilar 80% itu milik Pejabat di DPR dan DPRD. Sekali lagi kami mendesak agar Badan Gizi Nasional Dibubarkan saja karena tidak berdampak besar terhadap realisasi Programnya semua fiktif dan Bodong. Dan Di Ganti dengan Program Pendidikan Gratis untuk anak anak Indonesia dimulai dari TK SD SMP SMK sampai dengan Perguruan Tinggi kasih semua Alokasi Anggaran Peruntukan yang tadinya di BGN ke Kementrian Pendidikan Dan Kementrian Dikti dan Juga Kementrian Agama selaku Homebest Sekolah Sanawiyah. Kami yakin dengan adanya gebrakan ini Indonesia Akan Cerah dan Siap menghadapi Bonus Demografi di 2045 Ujar Fajar Ketum DPP AMII

Nasional, Opini, Pemerintahan

“BBM Langka, Kepercayaan Pun Hilang: Potret Rapuhnya Tata Kelola Energi Indonesia”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Di negeri yang setiap harinya bergerak dengan deru mesin, kelangkaan bahan bakar adalah isyarat getir tentang rapuhnya nadi pasokan energi. Januari – Februari 2025 pernah menjadi panggung awal kegelisahan itu: SPBU Shell dan BP – AKR kehabisan stok, meninggalkan bayangan antrian dan keluh-kesah pelanggan yang terhenti di tengah jalan. Kala itu, alasan yang digemakan sederhana rantai pasok tersendat, distribusi terhenti sesaat. Namun, siapa sangka gema yang sama kini kembali hadir, lebih lantang, lebih melelahkan. Sebulan terakhir, wajah – wajah resah kembali menumpuk di pompa bensin. BBM nonsubsidi kembali langka, seolah negeri ini tidak belajar dari riwayat yang baru saja tercatat. Ironisnya, keresahan publik tidak berhenti di sana. SPBU Pertamina, sebagai penyangga utama, menjadi lautan antrean. Mesin – mesin kendaraan berbaris layaknya kerumunan peziarah yang sabar menunggu giliran. Namun kesabaran itu perlahan tergerus oleh waktu kerja yang hilang, oleh keterlambatan yang kian merayap. Aplikasi yang digadang sebagai modernisasi justru menjadi belenggu baru. Barcode yang harus dipindai, nomor plat yang mesti diinput, menit-menit yang seharusnya efisien kini berubah menjadi jarum jam yang menyiksa. Apa artinya teknologi jika justru mengulur langkah rakyat yang terburu mengejar penghidupan? Modernitas, dalam wajahnya yang kaku, ternyata tak jarang melupakan denyut kesederhanaan yang paling dibutuhkan: kelancaran. Namun luka yang menganga tidak berhenti pada antrean atau tersendatnya pasokan. Tahun lalu, publik diguncang oleh terbongkarnya praktik pengoplosan besar-besaran di lingkup Pertamina Pertalite yang dicampur dan disulap menjadi Pertamax. Bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap bangsa. Kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah itu adalah darah yang mengalir deras keluar dari nadi perekonomian, meninggalkan rakyat dengan tangki kosong sementara segelintir orang menyalakan obor kekayaan dari hasil manipulasi. Kelangkaan BBM hari ini, jika ditilik lebih dalam, hanyalah wajah terbaru dari drama panjang pengelolaan energi yang rapuh, dipenuhi kelalaian, dan dinodai kerakusan. Apa arti janji manajemen energi yang kokoh, bila di satu sisi rakyat harus berdesakan dalam antrean, sementara di sisi lain negara dijarah dari dalam? Barangkali, yang hilang bukan hanya bensin dalam tangki, melainkan juga rasa percaya pada janji-janji pengelolaan energi yang mestinya lebih tangguh dan bersih. Negeri yang besar tak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi yang menggerogoti dari dalam. Sebab, pada setiap liter BBM yang tertahan atau dioplos di sanalah tergantung denyut kehidupan jutaan rakyatnya. Di titik inilah pertanyaan mendesak tak bisa lagi dihindari: di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana keberanian direksi Pertamina untuk membersihkan rumahnya sendiri? Dan mengapa setiap kali rakyat dipaksa antre dan menanggung derita, para elite yang duduk di kursi kekuasaan hanya sibuk dengan narasi pembenaran? Negeri sebesar Indonesia tidak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi di tubuh perusahaan energi negara. Jika pemerintah dan direksi Pertamina terus menutup mata, maka setiap liter BBM yang tertahan di antrean akan berubah menjadi simbol pengkhianatan: bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di urutan terakhir, sementara kerakusan elit terus dipelihara di balik layar.

Nasional, Olahraga, Pemerintahan, Politik

Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora: Energi Baru untuk Pemuda dan Olahraga Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – 17 September 25, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025). Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (8/9/2025) lalu, sehingga posisi Menpora sempat kosong selama satu pekan yang lalu. Pelantikan ini berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” Ujar Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 17/09/2025 Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya. Setelah itu, para menteri yang baru saja dilantik bersamaan menandatangani berita acara satu per satu. Acara pelantikanpun kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden RI dan para Menteri Kabinet Merah Putih yang sempat hadir. Sebelumnya, Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2019. Erick juga punya pengalaman panjang di dunia olahraga, salah satunya dengan menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Selain Erick Thohir, Presiden Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta sejumlah pejabat lainnya. Penulis: Randi. M

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Dari Sekjen ISMEI, Kini Didapuk Jadi Sekjen Kementerian ESDM Prof. Ahmad Erani Yustika

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Jakarta, 16 September 2025, – Perombakan pejabat tinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membawa kejutan besar. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Surat Keputusan Presiden yang menetapkan sejumlah nama baru, termasuk untuk posisi strategis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM. Yang mengejutkan, jabatan Sekjen yang biasanya diisi pejabat karier internal Kementerian ESDM, kini dipercayakan kepada sosok dari luar kementerian: Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika. Prof. Erani bukan hanya seorang akademisi, melainkan juga aktivis dari Sekjen ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) pada masa mudanya, dan saat ini menjadi Dewan Pakar Ikatan Alumni ISMEI (IKA ISMEI). Rekam jejak panjangnya dalam dunia gerakan mahasiswa, akademisi, hingga birokrasi membuat kehadirannya diyakini bisa membawa warna baru bagi kebijakan energi nasional. Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini memiliki pengalaman luas, antara lain: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT (2015–2017) Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendes PDTT (2017–2018) Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Ekonomi (2017–2018) Selain itu, saat ini ia juga dipercaya sebagai Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo. Adapun SK Presiden tertanggal 10 September 2025 itu juga menetapkan dua perombakan lain, yaitu: Jisman P. Hutajulu digantikan sebagai Dirjen Ketenagalistrikan dan dipindah menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM. Irjen Pol. Yudhiawan ditetapkan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, menggantikan Letjen TNI (Purn.) Bambang Suswantono. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum merilis keterangan resmi terkait waktu pelantikan. Namun, masuknya Prof. Ahmad Erani Yustika, aktivis ISMEI yang kini menjabat Sekjen ESDM, menandai babak baru keterlibatan tokoh gerakan mahasiswa ekonomi dalam panggung kebijakan strategis energi nasional.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Representasi Perempuan di Parlemen Turun Imbas Mundurnya Saraswati: Suara Sekum Kohati PB HMI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id, Jakarta – Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu adanya keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Hal tersebut menuai kontroversi dan perbincangan di sudut-sudat cafe serta memantik para aktivis perempuan untuk berkomentar, salah satunya dari Dri Fia Yulanda (Sekretaris Umum Kohati PB HMI). Yola sapaanya, menyampaikan, menyayangkan dan rasa keprihatinannya atas keputusan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai Anggota DPR RI F-Gerindra, karena hal ini menandai mulai berkurangnya sosok figur perempuan muda yang selama ini membawa semangat pembaruan di parlemen. “Apalagi Saraswati tidak hanya berkiprah di parlemen, akan tetapi Rahayu Saraswati pun dikenal dengan rekam jejak prestasi sangat membanggakan. Pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029,” ujar Yola. Diluar dari politik bahkan aktif dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui organisasi Saraswati Learning Center, yang fokus pada pendidikan inklusif bagi anak-anak difabel. Perempuan ini juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra serta berperan dalam berbagai forum nasional maupun internasional yang menyoroti isu kesetaraan gender dan partisipasi generasi muda, ungkap Yola. “Keputusan Saraswati tersebut dinilai sebagai kehilangan besar bagi representasi perempuan yang sangat progresif di parlemen, sebab selama ini ia mampu menghadirkan energi segar, responsivitas, dan kedekatan dengan aspirasi rakyat kecil,” ucap yola. Lebih lanjut, Yola menilai, bahwa Saraswati adalah sosok perempuan yang merepresentasikan aktivis muda berkapasitas intelektual mumpuni, dekat dengan kalangan organisasi kepemudaan, serta menghadirkan gagasan otentik bagi generasi muda. Apalagi dengan adanya kemunduran ini tanda berkurangnya keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan terwakilinya kepentingan-kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan sehingga sangat disayangkan. Seharusnya, Saraswati dapat terus mengupayakan dan menyuarakan aspirasi-aspirasi anak muda dan perempuan dengan tetap bertahan di parlemen sehingga tetap menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. Maka dari itu, dia mengajak seluruh perempuan untuk mengembangkan potensinya sebagai generasi penerus bangsa dan harus berani mengambil alih ruang-ruang strategis sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan seterusnya meningkat demi masa depan bangsa, tutup Yola.

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Ulvi Trisna Damayanti, Mahasiswi Keperawatan Gigi, menyuarakan kegelisahannya atas mundurnya Saraswati dari kursi parlemen.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – “Keputusan itu,” ucap Ulvi lirih, “seperti angin yang tiba-tiba mencabut satu-satunya lentera yang selama ini menyala bagi kaum muda dan perempuan di Senayan.” Menurutnya, sosok Saraswati bukan hanya sekadar wakil rakyat, melainkan wajah dari semangat baru—yang mampu menautkan harapan generasi muda, perempuan, dan terutama mereka yang berada di lingkar kerentanan, termasuk kaum disabilitas. Setiap langkah Saraswati di parlemen, tambah Ulvi, selalu mengandung denyut kepedulian dan keberpihakan yang nyata. “Maka, sungguh disayangkan bila kursi itu dibiarkan kosong dari representasi perempuan muda. Suara yang mestinya mengalir deras dari sana kini seakan terhenti,” tuturnya. Ulvi pun mengajak Partai Gerindra untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Baginya, rekam jejak dan kiprah Saraswati adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia masih sangat dibutuhkan. “Gerindra jangan sampai menutup mata dari perjuangan yang telah menyalakan obor bagi banyak hati. Kehilangan beliau bukan hanya kehilangan bagi partai, tetapi kehilangan bagi bangsa,” pungkasnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua Umum HMI Badko Sulsel Menyayangkan Mundurnya Rahayu Saraswati : Gerindra dan DPR RI Kehilangn Figur Muda Progresif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025. Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat. “Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan. “DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik. “Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas. Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan. “Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya. Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik. Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif. “Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Iin Nirmala Mahasiswa Kebidanan Stikes Nani Respon Mundurnya Saraswati dari DPR: Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Panutan!

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Senayan kembali bergemuruh. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, sosok perempuan muda yang selama ini menempati kursi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan: mundur dari jabatannya. Dalam video singkat di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025), Saraswati—keponakan Presiden Prabowo Subianto—menyampaikan pamit dengan nada lirih, seraya meminta maaf atas pernyataan lama yang kembali menjadi sorotan publik. Keputusan ini sontak memantik reaksi beragam. Ada yang menyayangkan, ada pula yang menganggapnya konsekuensi politik. Namun bagi sebagian kalangan muda, ini adalah kehilangan yang nyata. Salah satunya datang dari Iin Nirmala, mahasiswa kebidanan Stikes Nani. Ia menilai mundurnya Saraswati tak hanya mengurangi kekuatan Gerindra di parlemen, tetapi juga mengurangi representasi suara perempuan dan generasi muda di pusat kekuasaan. “Bagi kami kaum muda, apalagi perempuan, sosok Mbak Sara itu panutan. Beliau berani bersuara untuk hak-hak yang sering terabaikan, termasuk disabilitas, perempuan, dan generasi muda. Kehilangan beliau sama saja dengan kehilangan ruang inspirasi di DPR,” ujar Iin. Iin menambahkan, sebagai mahasiswa kebidanan, ia sering melihat bagaimana perempuan masih kerap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan penting. Kehadiran Saraswati di parlemen, katanya, menjadi semacam simbol bahwa suara perempuan bisa menembus ruang politik yang kerap didominasi laki-laki. “Seharusnya Gerindra bisa menimbang ulang keputusan ini. Bukan soal politik semata, tapi soal menjaga wajah parlemen agar tetap ramah bagi suara muda dan perempuan,” tegasnya. Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyatakan tetap menghormati keputusan Saraswati. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan yang menjadi polemik hanyalah bentuk motivasi, bukan penghinaan. Namun, mekanisme partai tetap harus berjalan. “Fraksi menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami harap masyarakat bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, publik bertanya-tanya: apakah ini adalah senjakala bagi suara muda dan perempuan di Senayan? Ataukah, justru menjadi babak baru bagi Saraswati untuk memperjuangkan idealismenya di luar gedung parlemen?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aditya Putra Asnawing Ketum Semmi Sulsel 2020-2023 merespon Saraswati Mundur dari DPR, Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Suara!

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Keheningan yang tak biasa datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, perempuan muda yang selama ini berdiri di garis depan Komisi VII DPR RI, tiba-tiba memilih untuk undur diri. Dalam sebuah video singkat yang ia unggah di Instagram, Rabu (10/9/2025), Sara menyampaikan salam perpisahan, disertai permintaan maaf atas kata-kata lama yang kembali digugat publik. Tetapi keputusannya tak berhenti di ranah pribadi. Mundurnya Sara, keponakan Presiden Prabowo Subianto, segera memantik riuh. Spekulasi berhamburan, sebagian sinis, sebagian iba, sebagian lain hanya menebar dugaan. Ketum Semmi Sulsel 2020-2023, Aditya Putra Asnawing, menyebut langkah Sara adalah kehilangan besar. Bukan hanya untuk Partai Gerindra, melainkan juga untuk wajah muda politik Indonesia. “Beliau adalah representasi anak muda dan perempuan. Suara yang menghidupkan harapan agar parlemen tidak kering dari perspektif mereka. Maka dari itu, kami meminta Fraksi Gerindra meninjau ulang pengunduran diri ini,” ucap Aditya. Aditya mengingatkan publik akan jejak yang telah ditinggalkan Sara. Ia dikenal sebagai legislator yang menaruh perhatian serius pada hak-hak penyandang disabilitas, membela ruang hidup yang setara bagi perempuan, serta memberi jalan luas bagi generasi muda untuk mengasah diri dan berani bersaing di panggung nasional. Sementara itu, Fraksi Gerindra memilih menaruh hormat pada keputusan Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan Sara di sebuah podcast yang sempat ramai dibicarakan sebenarnya bernada motivasi, bukan masalah. Namun, proses partai harus tetap berjalan. “Per hari ini, fraksi sepakat menonaktifkan beliau sambil menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami berharap publik bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, pertanyaan menggantung di udara: apakah mundurnya Saraswati akan menjadi senjakala dari suara muda, suara perempuan, dan suara disabilitas di parlemen? Ataukah, justru ini adalah awal dari panggung baru yang lebih luas, di luar gedung yang selama ini membatasi langkahnya?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua GMNI Sulsel menyayangkan Kemunduran Sara: Gerindra Kehilangan Corong Anak Muda dan Perempuan?

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Langkah mengejutkan datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, resmi menyatakan mundur dari kursinya sebagai wakil rakyat periode 2024–2029. Keputusan itu ia sampaikan dengan nada lirih dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025). Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyertakan permintaan maaf, menyinggung kembali ucapan lamanya pada Februari 2025 yang sempat memantik kontroversi. Namun, mundurnya Sara—begitu ia akrab disapa—tak sekadar ditanggapi sebagai pilihan pribadi. Gelombang suara publik justru melahirkan spekulasi, dugaan, hingga penilaian yang berlapis-lapis. Di balik itu, terselip suara dari Sulawesi Selatan. Sarman Alamsyah Ketua Umum GMNI Sulsel, menilai keputusan Sara justru menjadi kerugian besar bagi Partai Gerindra, juga bagi generasi muda dan kaum perempuan yang selama ini ia wakili. “Bagi kami, Mbak Saraswati tetap dibutuhkan di parlemen. Ia adalah corong anak muda dan perempuan, suara yang selama ini berani melawan arus. Karenanya, pengunduran diri ini perlu ditinjau ulang oleh Fraksi Gerindra,” ujar Sarman tegas. Sarman menilai, Sara adalah korban dari framing buruk yang ditebar oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Padahal, jejak perjuangannya di Senayan tak bisa dihapus begitu saja. Ia tercatat sebagai sosok yang gigih memperjuangkan lahirnya undang-undang yang ramah bagi penyandang disabilitas, bersuara lantang untuk hak-hak perempuan, serta membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk menyalakan mimpinya dan tumbuh dengan gagah di panggung nasional. “Kerja-kerja yang dilakukan Mbak Saraswati begitu nyata. Ia hadir bersama kami, khususnya GMNI Sulsel, bukan sekadar simbol. Desember 2024, kehadiran beliau adalah bukti kepeduliannya membangun sinergi dengan anak muda bangsa ini,” tambah Sarman. Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati langkah yang diambil Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pengunduran diri itu sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan Sara dalam podcast yang sempat menjadi sorotan, sebenarnya dimaksudkan untuk memberi semangat pada perempuan agar terlibat dalam ruang ekonomi kreatif. “Kami melihat kontennya baik-baik saja, bahkan inspiratif. Namun, keputusan itu tetap kami hormati. Per hari ini, fraksi telah menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai,” ujar Bambang. Kini, jejak langkah Sara di parlemen mungkin terhenti, tapi gema perjuangannya masih menyisakan pertanyaan: akankah suara muda, suara perempuan, dan suara kaum disabilitas kehilangan salah satu pembelanya? Atau justru pengunduran diri ini menjadi pintu bagi babak baru yang lebih luas bagi seorang Rahayu Saraswati?

Scroll to Top