Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB eSA Tantang Kampus: Demokrasi Bukan Formalita!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA (UKM SB Esa) menegaskan sikap kerasnya dalam dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis” yang digelar bersama Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar, Rabu (10/09) di Kampung Esa. Dialog ini menghadirkan Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM) sebagai narasumber, serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Acara ini menjadi forum konsolidasi mahasiswa seni untuk menyuarakan kegelisahan atas kondisi kampus dan demokrasi nasional yang kian terjebak dalam pragmatisme. Dalam forum, UKM SB eSA menyampaikan ultimatum moral kepada pihak kampus: berhenti memperlakukan seni sekadar pelengkap kegiatan formalitas. Seni harus menjadi ruang hidup bagi kritik mahasiswa, bukan dibungkam atau dipoles sebagai hiburan seremonial. “Kampus tanpa ruang kritis bukan lagi rumah ilmu, tapi pabrik birokrasi. Seni bukan pajangan, ia adalah bahasa perlawanan. Jika kampus tidak memberi ruang, mahasiswa akan merebutnya,” tegas perwakilan UKM SB Esa. Gunawan Hatmin menekankan bahwa seni adalah medium filsafat dan refleksi sosial yang menjaga daya kritis mahasiswa. Sementara Tawakkal Mahmud mengingatkan agar mahasiswa tidak larut dalam pragmatisme politik kampus, melainkan terus berperan sebagai motor demokrasi substansial. Kegiatan tidak berhenti pada ruang dialog. Pasca-diskusi, acara dilanjutkan dengan pementasan seni dari para pekerja seni kampus. Pertunjukan meliputi *teater, seni rupa, musik, sastra, hingga musikalisasi puisi* yang menggugah, menyuarakan keresahan generasi muda, dan sekaligus menghidupkan imajinasi demokrasi. Pementasan ini menjadi bukti nyata bahwa seni di kampus bukan hanya retorika, tetapi praktik nyata perlawanan kultural. Dengan slogan “Seni Lawan Tirani”, UKM SB eSA bersama PSK Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang kritis dan menyalakan kembali nurani demokrasi di tengah kampus yang semakin birokratis. Dialog dan pementasan ini menjadi momentum penting bahwa mahasiswa seni tidak hanya mencipta karya, tetapi juga merawat kebebasan berpikir sebagai fondasi demokrasi.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB Esa Gandeng Pekerja Seni Kampus Makassar Gelar Dialog: Kampus dan Imaji Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

Makassar, 10 September 2025 – Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya (UKM SB) Esa bekerja sama dengan komunitas Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar sukses menggelar dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis”, yang berlangsung di Kampung Esa, Rabu (10/09). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM), serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Dalam paparannya, Gunawan Hatmin menekankan bahwa kampus seharusnya tidak hanya menjadi ruang akademik formal, tetapi juga arena dialektika ide yang menjaga nalar kritis mahasiswa. Menurutnya, seni merupakan medium reflektif untuk menghidupkan imajinasi demokrasi yang tengah menghadapi tantangan serius. Sementara itu, Tawakkal Mahmud menyoroti realitas demokrasi Indonesia yang semakin pragmatis dan sarat kepentingan elit. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan komunitas seni dalam membuka ruang alternatif bagi kritik dan partisipasi publik, terutama menghadapi fenomena yang ia sebut sebagai “reset demokrasi”. Kegiatan dialog ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pekerja seni kampus dengan gerakan mahasiswa dalam merawat tradisi intelektual yang kritis, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan mengusung slogan “Seni Lawan Tirani”, acara ini tidak hanya menghadirkan diskusi mendalam, tetapi juga menegaskan komitmen pekerja seni muda untuk menghadirkan karya dan ruang kebudayaan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi. “Kolaborasi UKM SB Esa dan PSK Makassar adalah bentuk ikhtiar menghadirkan kampus yang hidup, berjiwa kritis, serta mampu menjembatani gagasan demokrasi dengan ekspresi seni,” ujar panitia pelaksana dalam keterangannya. Dialog ini diharapkan menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas, di mana seni tidak sekadar ekspresi estetis, tetapi juga menjadi instrumen kebudayaan untuk memperkuat demokrasi dan melawan segala bentuk hegemoni.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah. Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal. “Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito. Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban. Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya. Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan. “Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Dua Menteri Kabinet Prabowo–Gibran Apresiasi Gebrakan Layanan Publik Pemkot Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran. Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmrn pelayanan publik kepala masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC. Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online. Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar. Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu. “Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya. Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil. “Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya. Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya. Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar. Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan. “Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya. “Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya. Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar. Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. “Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya. Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot. Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar. Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya. “Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya. “Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya. Sedangkan, Wakil Wali Kota

Daerah, Gowa

Skandal Dana JKN di RS Syekh Yusuf Gowa: Ketika Kesehatan Rakyat Dikorupsi, Hukum Seolah Tak Bernyali

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id, Gowa — Dana untuk rakyat, yang seharusnya menjamin akses kesehatan warga miskin, justru dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elite birokrasi rumah sakit. RSUD Syekh Yusuf, simbol layanan kesehatan milik daerah, kini tercoreng oleh dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai lebih dari Rp3,3 miliar. Dan yang paling tragis: direktur rumah sakit sendiri jadi tersangka utama. Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, publik bertanya: mengapa baru sekarang? Dimana taring kejaksaan selama ini? Penyidikan sudah berjalan sejak 2023, tapi penetapan tersangka baru diumumkan saat tekanan publik mulai menguat. Ketua DPC GMNI Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa, menyebut kasus ini sebagai wajah bobroknya birokrasi kesehatan. “Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan. Saat rakyat antre berobat, mereka justru sibuk mengatur aliran dana JKN,” tegasnya. Khaliq mendesak Pemda, Bupati, dan DPRD Gowa tidak tutup mata. Ia menyebut ini sebagai momentum untuk “membongkar budaya busuk di balik meja rumah sakit”. GMNI Gowa juga menuntut agar Kejari Gowa benar-benar menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat, bukan tunduk pada tekanan elite. “Kalau hukum lumpuh saat rakyat dizalimi, lalu untuk siapa hukum itu hidup?” tutupnya tajam. Kini masyarakat menunggu: akankah kasus ini dituntaskan hingga ke akar, atau hanya berhenti pada pengorbanan tiga nama, sementara aktor besar lainnya tetap duduk manis?

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Nahkoda Baru Kementerian Keuangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus. Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal. Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru. Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.

Daerah, Hukum & Kriminal, Pare-pare, Uncategorized

Alumni STIEM Bongaya Desak Hukuman Berat untuk Pelaku Pembunuhan Suriani Tahir

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Pare-pare, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sejumlah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) Bongaya mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap Suriani Tahir, pegawai PT Hino Kumala Parepare, dijatuhi hukuman maksimal. Sigit Sugiarto, mewakili para alumni, menyebut peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama terkait keamanan pekerja perempuan di ruang kerja. Apalagi, insiden tragis itu terjadi di dalam kantor perusahaan tempat korban bekerja. “Kasus ini menjadi catatan kelam soal minimnya jaminan keselamatan karyawan, khususnya perempuan. PT Hino Kumala sebagai korporasi juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Sugiarto yang juga merupakan Ketua Sapma PP Kab Gowa. Ia menambahkan, pekerja seharusnya memperoleh rasa aman saat berada di kantor, bukan justru menjadi korban tindak kekerasan. “Kami berharap aparat kepolisian segera menuntaskan berkas perkara pelaku, sekaligus menekan perusahaan agar tidak lepas tangan,” tegasnya. Diketahui, Suriani Tahir, yang juga merupakan alumni STIEM Bongaya, ditemukan tewas pada Jumat (29/8/2025) dini hari di kantor PT Hino Kumala, Jalan HM Arsyad, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Watan Soreang, Kota Parepare. Kasat Reskrim Polres Parepare, Muh Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial KA sudah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas setelah ditikam karena melawan saat hendak diperkosa. Sementara itu, pihak PT Hino Kumala belum banyak memberikan komentar. General Manager PT Hino Kumala, Jhony Tanaka, hanya meminta agar konfirmasi langsung diarahkan ke Kepala Cabang Parepare. “Silakan ditanyakan ke kepala cabang di Parepare. Saya sendiri berkantor di Makassar,” kata Jhony singkat.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

HMI dalam Cita Indonesia Emas 2045 ‎Ketua Umum HMI Cabang Pangkep Ikuti Advance Training LK III HMI Badko Kalimantan Selatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pendidikan /

ruminews.id – ‎Pangkep, 4 September 2025 – Muhammad Fadly, resmi mengikuti forum Advance Training (LK III) yang digelar HMI Badan Koordinasi Kalimantan Selatan sejak 31 Agustus hingga 07 September 2025. Forum ini menjadi salah satu jenjang tertinggi dalam perkaderan formal HMI yang dirancang untuk membentuk kader unggul, kritis, dan memiliki wawasan kepemimpinan strategis. ‎ ‎Dalam keterangannya, Fadly menegaskan bahwa partisipasi HMI dalam forum seperti ini adalah bentuk komitmen organisasi untuk ikut menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, seratus tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum perwujudan cita kolektif bangsa: menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, berdaya saing global, namun tetap berkarakter kebangsaan dan berkeadaban. ‎ ‎“Indonesia Emas bukan sekadar jargon pembangunan. Ia adalah proyek peradaban yang membutuhkan SDM unggul, kritis, dan berintegritas. HMI melalui perkaderan formal seperti LK III meneguhkan perannya untuk memastikan bahwa generasi muda Islam dan bangsa ini siap menjawab tantangan global,” ujar Fadly. ‎ ‎Lebih jauh, ia menyoroti fenomena bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2040. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas bila dikelola dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda. Namun, tanpa perencanaan yang matang, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, dan melemahnya daya saing bangsa. ‎ ‎Fadly menegaskan, di sinilah peran HMI menjadi relevan. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, HMI telah memiliki nilai dasar perjuangan (NDP) yang menjadi pedoman kader untuk mengintegrasikan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Hal ini membuat HMI selalu hadir sebagai bagian dari civil society yang mampu mengawal pembangunan nasional sekaligus menjaga arah moral bangsa. ‎ ‎“Advance Training bukan hanya forum diskusi intelektual, tapi juga ruang kaderisasi kepemimpinan transformasional. Kami ingin melahirkan kader yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga mampu bertindak strategis untuk membawa perubahan nyata di masyarakat,” tambahnya. ‎ ‎Kegiatan LK III ini menghadirkan berbagai materi strategis mulai dari geopolitik, ekonomi global, peran civil society, hingga penguatan ideologi kebangsaan. Para peserta dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merumuskan gagasan strategis yang dapat diterapkan di level lokal maupun nasional. ‎ ‎Dengan partisipasi Ketua Umum HMI Cabang Pangkep dalam forum ini, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran baru dan rekomendasi strategis bagi bangsa. HMI menegaskan kesiapannya untuk terus menjadi garda depan dalam mencetak generasi unggul, berdaya saing global, serta berintegritas moral demi mewujudkan cita Indonesia Emas 2045. ‎

Daerah, Soppeng

HMI Soppeng Gelar Aksi, Sebut di Soppeng Banyak Masalah, Akan Ada Aksi Lanjutan?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Soppeng /

ruminews.id, SOPPENG – Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Soppeng menggelar aksi demonstrasi serentak di dua lokasi strategis di Kabupaten Soppeng, yakni di depan Mapolres Soppeng dan Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Senin (01/09). Demonstrasi tersebut disambut Pimpinan DPRD Soppeng, H. A. Muhammad Farid Kaswadi (Ketua), Naspiding (Wakil Ketua I), dan Muhammad Taufan (Wakil Ketua II). Juga hadir menemui massa Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, H. Salahuddin, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, dan Dandim 1423/Soppeng, Letkol RH Manurung. Nursandi selaku jendral Lapangan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap situasi kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan. Dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi bangsa saat ini membutuhkan keberanian semua elemen masyarakat untuk bersuara dan mendesak perubahan nyata, terutama dari para wakil rakyat. “Melihat kondisi kebangsaan hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami menuntut DPRD Kabupaten Soppeng agar menyampaikan aspirasi kami ke pusat, dalam hal ini ke DPR RI,” tegas Nursandi. Adapun lima poin utama tuntutan aksi adalah sebagai berikut: Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR Meski beberapa ketua partai telah menyatakan penolakan secara lisan, massa menuntut penolakan tersebut ditegaskan dalam bentuk hukum yang mengikat. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut massa, pengesahan RUU ini penting untuk memberi efek jera terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Menuntut transparansi anggaran DPR, kami menilai pengelolaan anggaran DPR masih tertutup dan rawan penyalahgunaan. Merevisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), Revisi dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Menuntut pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan dan hentikan kekerasan terhadap massa aksi. HMI Cabang Soppeng juga mendesak pihak kepolisian melalui Polres Soppeng segera mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan yang diduga menjadi korban kekerasan. Selain itu, mereka meminta pihak kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap peserta aksi di seluruh Indonesia. Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan, aksi ditutup dengan doa bersama dan salat ghaib untuk seluruh korban yang gugur dalam berbagai aksi demonstrasi di tanah air. Terakhir, Nursandi menuturkan bahwa akan melakukan aksi lanjutan dengan isu masalah daerah yang ada di Kabupaten Soppeng. “Kami melihat banyak permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Soppeng, segera kami akan lakukan konsolidasi untuk menuntut Pemda menyelesaikan beragam masalah yang ada, semoga tidak ada tindakan represif terhadap kami jika mencoba membuka beragam kasus yang ada di daerah,” tutupnya. (*)

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Putera Mahkota Kerajaan Gowa bersama Koalisi OKP Se Kab Gowa : Dialog Adalah Jalan Terbaik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id – Gowa, 2 September 2025 – Putera Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaeng Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, mengundang Koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Gowa dalam agenda silaturahmi dan dialog kebangsaan. Pertemuan ini berlangsung setelah Putera Mahkota menerima laporan dari pasukan Tubarani mengenai adanya wacana aksi besar di wilayah Gowa. Sebagai langkah antisipasi, ia mengajak sejumlah pimpinan OKP untuk duduk bersama, berdiskusi, sekaligus mempererat komunikasi demi menjaga stabilitas daerah. Koalisi OKP yang hadir antara lain IMM, SAPMA PP, Pemuda Katolik, PMKRI, HMI Cabang Gowa Raya, GMNI, GPM, dan PMII. Dalam sambutannya, Putera Mahkota menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung kedamaian dan menjaga keharmonisan sosial. “Saya menghargai setiap bentuk penyampaian aspirasi karena itu dijamin undang-undang. Namun saya juga berharap agar pemuda dan mahasiswa di Gowa menyuarakan pendapat secara damai, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjaga martabat daerah ini sebagai tanah yang mulia dan bersejarah,” ujarnya. Dialog ini juga menjadi ajang pembahasan persoalan sosial dan kebijakan publik yang tengah berkembang. Putera Mahkota mengingatkan bahwa pemuda adalah agen perubahan sehingga harus dilibatkan dalam proses demokrasi, tetapi dengan tetap mengutamakan persatuan. “Sebagai pewaris tahta Kerajaan Gowa, saya meyakini peran generasi muda sangat menentukan arah bangsa. Karena itu, saya berpesan agar gerakan mahasiswa maupun OKP tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit,” tambahnya. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden penjarahan dan provokasi destruktif yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan melukai masyarakat dan merusak kohesi sosial. “Saya mengutuk segala bentuk penjarahan dan provokasi destruktif. Mari kita tolak cara-cara yang dapat merusak persaudaraan dan merugikan rakyat sendiri,” tegasnya. Di akhir pertemuan, Putera Mahkota bersama perwakilan OKP sepakat untuk mengutamakan komunikasi, langkah persuasif, dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kondusivitas Gowa. “Dialog adalah jalan terbaik. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merawat demokrasi, menjaga kehormatan daerah, dan memperkuat persatuan bangsa,” tutupnya.

Scroll to Top