Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Febri Tiring Siap Pimpin GMKI Makassar: Usung Visi Restorasi dan Jadikan GMKI Rumah Bagi Semua Mahasiswa Kristen

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 8 Oktober 2025 — Pemilihan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar periode 2025–2026 kian memanas menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang. Salah satu kandidat paling diperhitungkan, Febri Tiring, menyatakan keyakinannya akan memenangkan kontestasi ini dan siap memimpin GMKI Cabang Makassar dengan arah yang progresif dan inklusif. Febri Tiring dikenal luas sebagai sosok yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Rekam jejaknya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dialogis, serta memiliki visi pelayanan yang kuat terhadap mahasiswa Kristen di Kota Makassar. Keyakinan akan kemenangan Febri juga ditegaskan oleh Juari Bilolo, Ketua Tim Pemenangan, dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa malam (7/10). “Saya yakin Febri Tiring bisa memenangkan kontestasi ini. Dia adalah figur yang telah teruji di berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal kampus. Yang paling penting, Febri punya semangat pelayanan dan visi besar untuk menjadikan GMKI sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa Kristen di Kota Makassar,”ujar Juari. “Dalam waktu dekat ini, kita akan kumpulkan pimpinan komisariat-komisariat yang sudah menyatakan dukungannya kepada Febri Tiring untuk memperkuat konsolidasi,” tambah Juari Bilolo. Febri Tiring mengusung visi besar dengan tagline “Restorasi”, yang mencerminkan niatnya untuk memperbaharui dan menguatkan GMKI Cabang Makassar. Visi tersebut meliputi: “GMKI sebagai Rumah Bersama: Progresif dalam Pemikiran, Inklusif dalam Pelayanan, dan Berdampak dalam Tindakan.” Ia menekankan pentingnya mengembalikan semangat kekaderan yang merangkul, memperkuat kerja-kerja advokasi sosial, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen gereja, masyarakat, dan kampus. Febri juga berkomitmen menjadikan GMKI Makassar lebih responsif terhadap isu-isu mahasiswa dan kebangsaan yang berkembang saat ini. “GMKI harus mampu menjadi ruang yang aman dan nyaman serta mampu mengembangkan kemampuan kadernya dan menjadikan GMKI sebagai tempat bertumbuh, berpelayanan, serta berdampak kepada masyarakat seperti tripanji GMKI: tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Inilah nantinya yang akan kita pedomani,” ungkap Febri dalam salah satu konsolidasi bersama kader. Dukungan terhadap Febri terus mengalir dari berbagai komisariat dan tokoh-tokoh senior organisasi. Banyak yang menilai Febri memiliki keseimbangan antara kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan yang dibutuhkan dalam memimpin GMKI di tengah tantangan zaman. Konfercab GMKI Makassar 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Oktober diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah cabang. Namun, dengan dukungan kuat dan visi yang jelas, langkah Febri Tiring menuju kursi Ketua Cabang tampaknya semakin solid. “Ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini soal masa depan organisasi. Dan saya percaya, Febri adalah jawaban untuk masa depan itu,” tutup Juari Bilolo penuh keyakinan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Pemkot Makassar dan Unibos Luncurkan Eco Circular Hub

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kota hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas bersama Universitas Bosowa (Unibos) sebagai wujud sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Peluncuran resmi MEC Hub berlangsung di Gedung Lestari 45 Universitas Bosowa, Selasa (7/10/2025), dan dirangkaikan dengan Pembekalan KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang mengusung tema pengabdian masyarakat di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Aulia Arsyad, serta Ketua Pokja 4 PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari. Turut hadir pula Rektor Universitas Bosowa beserta jajaran pimpinan, serta Direktur Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Unibos, Syahrul Sariman, disertai perwakilan camat dan lurah dari wilayah yang menjadi pilot project MEC Hub. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa peluncuran MEC Hub menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kota Makassar menuju kota berdaya sirkular, di mana pengelolaan sampah bukan lagi beban, tetapi sumber daya yang bernilai ekonomi dan sosial. “Kita ingin menghadirkan perubahan pola pikir masyarakat. Bahwa sampah bukan sekadar limbah yang dibuang, tetapi bisa menjadi bagian dari siklus ekonomi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Munafri. “Dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, kita yakin Makassar dapat menjadi model kota sirkular di Indonesia,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, dalam pemaparannya menjelaskan kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Makassar. ” Kita menargetkan pengurangan sampah secara signifikan hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Makassar Zero Waste,” ujarnya. Menurutnya, kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat ini menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan. “Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama, terutama dalam sistem pemilahan sampah di sumber dan penguatan fasilitas pengolahan di tingkat kelurahan,” jelas Helmy. Ia menambahkan, MEC Hub diharapkan menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, dan inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular di Makassar. Dengan peluncuran MEC Hub, Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Bosowa sepakat untuk membangun ekosistem yang mendukung transisi menuju kota berdaya sirkular, di mana seluruh aspek pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga melahirkan inovasi sosial dan ekonomi baru bagi warga Makassar. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kota berkelanjutan hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen bergerak bersama. Makassar Eco Circular Hub menjadi awal dari langkah panjang kita menjaga bumi, mulai dari kota kita sendiri,” tukasnya. Adapun paparan dari Marini Ambo Wellang, anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, menyampaikan konsep dasar Makassar Eco Circular Hub. Menurutnya, MEC Hub merupakan wadah sinergi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama: edukasi, inovasi, dan pemberdayaan komunitas. “MEC Hub bukan hanya tempat belajar dan berinovasi, tapi juga ruang bertumbuhnya gerakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi lewat pengelolaan sampah. Di sini, semua pihak berkolaborasi—mulai dari pemerintah, akademisi, sektor usaha, hingga kelompok masyarakat,” ujar Marini. Dalam implementasinya, camat berperan sebagai koordinator edukasi dan pelatihan petugas kebersihan, lurah serta RT/RW bertugas memetakan sumber dan potensi sampah di wilayah masing-masing, sementara kelompok masyarakat mengelola Bank Sampah Unit (BSU) dan mengembangkan produk daur ulang serta inovasi upcycle. “Sektor HORECA (hotel, restoran, dan kafe) juga dilibatkan secara aktif dalam reduksi limbah makanan, dengan kewajiban melakukan pemilahan sampah di sumber untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang di MEC Hub,” jelasnya. Sebagai tahap awal, Makassar Eco Circular Hub akan diterapkan di empat lokasi percontohan, yaitu. Pertama, Kelurahan Untia, melibatkan kelompok swadaya masyarakat binaan DLH. Kedua, Kelurahan Panambungan, yang akan mengoptimalkan potensi pengelolaan organik rumah tangga. Ketiga, Kelurahan Baru, memanfaatkan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang telah beroperasi aktif di kawasan tersebut. Keempat, Kelurahan Paropo, bekerja sama dengan Urban Agrofarm, pengelola fasilitas maggot swasta yang mampu mengolah hingga 5 ton sampah makanan per hari. “Keempat wilayah ini akan menjadi model percontohan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Makassar,” terangnya. Sedangkan, Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof. Dr. Batara Surya, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) merupakan wujud nyata kontribusi dunia kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Batara Surya menilai bahwa KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program MEC Hub merupakan bentuk sinergi strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab tantangan lingkungan perkotaan. “Mahasiswa Unibos hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menjadi bagian dari solusi. Berada di masyarakat adalah ujian sejati, di situlah mahasiswa akan dilihat, apakah mampu beradaptasi dan memberi dampak,” ujar Prof. Batara. Ia menambahkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebatas pelaku edukasi lingkungan, tetapi juga agen perubahan yang membantu mempercepat transformasi sosial menuju budaya hidup berkelanjutan. Peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) sendiri merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Universitas Bosowa, sebagai langkah nyata menuju pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, inovatif, dan bernilai ekonomi. “Melalui MEC Hub, mahasiswa KKN Tematik Unibos akan ditempatkan di empat lokasi pilot project, yaitu Kelurahan Untia, Panambungan, Baru, dan Paropo, guna mendampingi masyarakat dalam edukasi pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta inovasi daur ulang berbasis komunitas,” ungkapnya. Melalui peluncuran Makassar Eco Circular Hub, Pemerintah Kota Makassar bersama Unibos menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang cerdas, partisipatif, dan bernilai ekonomi. ” Kami berharap gerakan ini menumbuhkan kesadaran lingkungan di tingkat warga dan menjadi katalis bagi lahirnya generasi muda yang peduli terhadap keberlanjutan kota,” harapnya.

Berau, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Pertanian

Gerakan Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II, Wujud Sinergi Ketahanan Pangan di Kampung Gunung Sari

Tinggalkan Komentar / Berau, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Pertanian /

ruminews.id – Gunung Sari, 8 Oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme. Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya. Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Pangkep, Uncategorized

Bupati Pangkep, Yusran Hadiri Sosialisasi IEPK BPKP SULSEL, Dukung Budaya Antikorupsi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Uncategorized /

ruminews.id – PANGKEP – Bupati Kab. Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) Hadiri Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa (7/10/2025). Sosialisasi IEPK, bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pencegahan dan penanganan korupsi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama dengan beberapa kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan bahwa melalui penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi ini. “BPKP mendorong pemda untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian korupsi secara baik dan efektif untuk mencegah potensi terjadinya masalah hukum dan BPKP selalu siap bekerja sama dengan pemda, inspektorat, serta seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian intern guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di Kabupaten Pangkep,” ujarnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar, yang juga turut hadir mendampingi Bupati Pangkep, menjelaskan bahwa bupati menghadiri sosialisasi IEPK di BPKP sekaligus penandatanganan rencana aksi pencapaian Level 3 IEPK Pangkep. “Ini merupakan salah satu tools atau instrumen untuk mencegah dan mengendalikan korupsi di pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Hal ini menunjukkan keseriusan Bupati Pangkep dalam melakukan pengendalian korupsi di Kabupaten Pangkep,” ujarnya dalam wawancara bersama Pangkep TV Penulis: Febrian

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

HMI Cabang Pangkep Pertanyakan Transparansi Anggaran , DIPA 2025 Pangkep Belum Terpublikasi Lengkap

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, PANGKEP — Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti keterbukaan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan penelusuran, Kabupaten Pangkep tercatat menerima alokasi anggaran pusat sekitar Rp1,21 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana itu merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diserahkan Kementerian Keuangan kepada seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Namun hingga awal Oktober ini, rincian DIPA 2025 Pangkep—termasuk daftar satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, jenis kegiatan, serta alokasi per sektor—belum tersedia secara terbuka di laman resmi pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan. Padahal, menurut Pasal 9 dan 11 UU KIP, badan publik wajib menyediakan dan memperbarui informasi anggaran secara berkala, termasuk rencana, realisasi, serta hasil kegiatan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Ketiadaan data rinci ini dinilai menjadi kekurangan transparansi anggaran, karena masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas arah penggunaan dana pusat di daerah. Publik juga kesulitan menilai sejauh mana dana tersebut mendukung prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa dokumen anggaran daerah yang diunggah di situs pangkepkab.go.id hanya memuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) lingkup pemerintah daerah, tanpa keterkaitan langsung dengan DIPA pusat. Kondisi ini menciptakan celah informasi antara dana pusat dan pelaksanaannya di tingkat kabupaten. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai keterbukaan anggaran merupakan hak publik yang harus dijamin undang-undang. Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi vertikal di Pangkep agar lebih transparan dalam mempublikasikan data anggaran pusat. “Masyarakat berhak tahu berapa dana pusat yang masuk ke Pangkep dan digunakan untuk apa saja. Transparansi ini penting agar pengawasan publik berjalan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegas Fadli, Selasa (7/10/2025). Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan ruang digital untuk membuka akses informasi, termasuk menautkan dokumen DIPA pusat yang relevan dengan DPA daerah agar sinkron dan mudah dipantau publik. Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan disebut sebagai lembaga yang berwenang mempublikasikan petikan DIPA per kabupaten. Sementara itu, PPID Kabupaten Pangkep juga memiliki peran strategis dalam menyediakan salinan DIPA atau mengarahkan masyarakat untuk mengakses data anggaran yang bersumber dari pusat. Tanpa keterbukaan yang memadai, publik sulit melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana pusat di daerah. Padahal, semangat transparansi anggaran merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Ajak PT SMI Kolaborasi Bangun Stadion dan Dorong Infrastruktur Prioritas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka ruang kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar. Hal itu disampaikan Munafri saat menerima kunjungan silaturahmi PT SNI yang datang untuk memperkenalkan sekaligus penjajakan potensi dukungan bagi proyek prioritas Pemkot Makassar. Senin (6/10/2025). Munafri menekankan pentingnya menghadirkan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Animo sepak bola di Makassar sangat tinggi. Kita ingin menghadirkan stadion yang bisa menjadi pusat aktivitas olahraga sekaligus ikon baru kota,” jelasnya. Salah satunya, lanjut Munafri, pembangunan stadion representatif yang menjadi aspirasi besar masyarakat pencinta sepak bola di Makassar dan kawasan Indonesia Timur. “Kita butuh training center agar Makassar benar-benar menjadi hub olahraga, bukan hanya bagi Sulawesi Selatan, tapi juga Indonesia Timur,” ungkapnya. Munafri mencontohkan bagaimana Bali sering menjadi tujuan atlet dunia untuk berlatih ketika negara mereka sedang mengalami musim dingin. Hal serupa, menurutnya, bisa diwujudkan di Makassar khusus di Kawasan Indonesia Timur. Munafri menegaskan, peluang kolaborasi dalam program ini penting untuk ditangkap, sebab Makassar memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan olahraga. “Kita ingin Makassar menjadi hub,” tegasnya. Selain stadion, Munafri juga memaparkan upaya mendorong pembangunan convention hall berkapasitas ribuan orang untuk mendukung event-event nasional maupun internasional di Makassar. Ia juga bercerita soal program prioritas pemerintah pada pengelolaan sampah rumah tangga dari hulu ke hilir yang berorientasi pada ekonomi sirkular. Terkait rencana pembangunan stadion, Kepala Divisi Pembiayaan Sektor Publik 1 Erdian Dharmaputra, membuka peluang untuk mendukung dalam hal tahap perencanaan hingga pendampingan aspek lingkungan dan sosial. “Kami siap berdiskusi lebih lanjut dengan Pemkot Makassar untuk menyiapkan project stadion ini, termasuk dalam dukungan pendanaan,” tambahnya. Melanjutkan, selain itu sejumlah peluang kolaborasi PT SMI lainnya seperti dapat memberikan fasilitas pendanaan berupa pinjaman daerah yang memungkinkan percepatan realisasi proyek strategis.(*)

Bone, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan

Macca, Warani, Makkiade’: Ruh Bugis dalam Tudang Sipulung DPK KEPMI Bone Latenriruwa

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Bone, 3-5 Oktober 2025 Pengurus DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA PRIODE 2025/2026 Menyelenggarakan kegiatan Tudang Sipulung, Dengan berbagai ucapan ajakan dari berbagai pejabat diantaranya, Bupati maros, Wakil bupati bone, serta internal kampus, Rektor UIN Alauddin Makassar, Tudang Sipulung bukan hanya kebiasaan duduk bersama, melainkan tatanan berpikir dan berjiwa. Ia adalah panggung tempat nilai, ilmu, dan kejujuran diuji; tempat manusia belajar menjadi bijak, bukan sekadar pandai. Tudang Sipulung menjadi wadah di mana suara banyak kepala melebur menjadi satu hati — “mappakaraja sitinaja, mappatettong siaddampeng”, berdiskusi dengan tertib, berdiri dalam keseimbangan. Dalam budaya Bugis, setiap keputusan yang baik lahir dari musyawarah yang beradab, karena kebenaran tidak dimiliki oleh satu orang, melainkan disepakati oleh banyak hati. Nilai “sipakatau, sipakalebbi, sipakainge” menemukan maknanya di sini saling memanusiakan, memuliakan, dan mengingatkan dalam satu lingkaran kejujuran. Namun, ruh Tudang Sipulung tidak akan hidup tanpa tiga tiang utama falsafah Bugis: Macca na warani nennia makkiade’ — cerdas, berani, dan beradab. Sekaligus yang menjadi tema di kegiatan tudang sipulung yang diselenggarakan oleh pengurus DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA PREODE 2025/2026 Macca adalah kecerdasan yang mengakar pada kebijaksanaan. Ia bukan hanya tahu banyak, tetapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dalam Tudang Sipulung, macca berarti membuka ruang berpikir yang jernih, menimbang dengan logika, dan memutuskan dengan hati. Warani adalah keberanian yang tidak lahir dari amarah, tetapi dari kejujuran. Ia adalah kekuatan untuk berkata benar meski melawan arus, kekuatan untuk menegakkan marwah tanpa melukai. Di dalam kepemimpinan, warani adalah jiwa yang menolak tunduk pada ketakutan dan kepentingan sesaat. Dan Makkiade’ — adab — adalah cahaya yang menuntun dua nilai sebelumnya. Sebab tanpa adab, kecerdasan bisa menipu, dan keberanian bisa melukai. Makkiade’ menjadikan setiap langkah manusia Bugis memiliki etika, memiliki rasa, memiliki hormat. Dalam setiap Tudang Sipulung, makkiade’ menjelma menjadi kesantunan dalam tutur, kesopanan dalam sikap, dan keikhlasan dalam niat. Kini, nilai-nilai itu pula yang menjadi harapan besar Pengurus DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA Periode 2025/2026. Bahwa lembaga ini tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi menjadi ruang Tudang Sipulung modern — tempat ide disatukan, gagasan dikembangkan, dan nurani diuji bersama. Bahwa setiap langkah organisasi harus dilandasi oleh macca, agar arah perjuangan tidak buta; digerakkan oleh warani, agar berani menyuarakan kebenaran dan keadilan; serta dijaga oleh makkiade’, agar marwah lembaga tetap terhormat di tengah tantangan zaman. Harapan besar itu sederhana namun mulia: Bahwa di tangan generasi ini, DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA bukan hanya menjadi organisasi mahasiswa, tetapi penjaga marwah, warisan, dan nilai Bugis yang berjiwa macca, warani, dan makkiade’. Karena sesungguhnya, Tudang Sipulung bukan hanya tradisi ia adalah cermin kepemimpinan. Dan di cermin itu, generasi Latenriruwa kini sedang belajar: “Berpikir dengan kecerdasan, bertindak dengan keberanian, dan memimpin dengan adab.”

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Fenomena Kanda Karca: Belajar dari Senior untuk Melihat Dunia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Fenomena kanda karca di lingkungan mahasiswa tidak sekadar menjadi bahan parodi, tetapi juga refleksi kritis terhadap relasi junior dan senior dalam organisasi. Jika pada masa lalu senior dipandang sebagai pencerah dan pembimbing, kini sebagian mahasiswa menilai keberadaannya justru cenderung menghadirkan pola doktrinasi. Junior diarahkan untuk tunduk, bukan untuk tumbuh dalam kebebasan berpikir. Padahal, peran senior semestinya lebih dari sekadar pendorong. Senior harus menjadi pembawa perubahan agen transformasi yang mampu menghadirkan arah baru, membuka ruang dialog egaliter, serta menyalakan semangat pembaruan di tubuh organisasi. Ukuran keberhasilan seorang senior tidak lagi terletak pada seberapa besar ia dihormati, tetapi pada seberapa nyata kontribusi dan perubahan yang diwariskannya. Kritik melalui kanda karca sesungguhnya menjadi pengingat agar organisasi tidak terjebak pada feodalisme lama. Ada senior yang hanya menuntut pengakuan, namun ada pula yang diam-diam menopang gerak organisasi dengan dedikasi. Junior dituntut bijak menilai, agar kelak ketika menjadi senior, tidak mengulang kesalahan yang sama. Organisasi mahasiswa hanya akan tetap relevan apabila relasi lintas generasi dijaga dengan sehat: senior hadir sebagai pembawa perubahan, junior sebagai pembelajar kritis, dan keduanya berjalan bersama menatap dunia lebih luas. Dengan cara inilah organisasi bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai ruang pengabdian dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Daerah, Pendidikan

Suara dari Pedalaman: Guru SDN 2 Moleono Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tunjangan Daerah Terpencil

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan /

Ruminews.id, Sulawesi Tengah – Dari tepi sungai dan jalur setapak di pinggiran hutan, suara harapan datang dari para guru di SDN 2 Moleono. Mereka bukan hanya mengajar, tapi juga berjuang menembus medan berat setiap hari demi memastikan anak-anak di pelosok tetap mendapatkan haknya atas pendidikan. Untuk sampai ke sekolah, para guru harus menyusuri sungai selama hampir 1 jam, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 30 menit melewati jalan berlumpur dan rimbunnya hutan. Namun di balik dedikasi itu, ada kegelisahan yang mereka rasakan: sekolah mereka tidak termasuk penerima tunjangan daerah terpencil, hanya karena secara administratif desa tempat mereka berada tidak dikategorikan sebagai wilayah terpencil. Padahal, secara geografis dan aksesibilitas, SDN 2 Moleono jauh dari kemudahan. Kondisi alam menjadi tantangan harian, namun semangat pengabdian tak pernah surut. “Kami tidak meminta lebih, hanya berharap pemerintah bisa melihat kenyataan di lapangan. Tolong kebijakan ini jangan hanya melihat peta administratif, tapi lihat letak geografis sekolah, lihat bagaimana perjuangan guru-guru yang mengajar di tempat seperti kami,” ungkap salah satu guru dengan nada haru. Para guru berharap pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dapat meninjau ulang aturan penentuan tunjangan daerah terpencil atau khusus agar lebih berkeadilan dan berpihak kepada mereka yang benar-benar menghadapi kesulitan geografis. “Kami mengabdi bukan karena kemewahan, tapi karena panggilan hati. Namun, penghargaan dari negara sangat berarti bagi kami untuk terus bertahan dan mengabdi di pelosok negeri,” tambahnya. Harapan ini mewakili banyak sekolah di berbagai pelosok Indonesia yang menghadapi situasi serupa. Mereka berharap kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak kepada realitas di lapangan dapat segera diwujudkan, agar keadilan dan pemerataan pendidikan benar-benar terasa hingga ke tepian negeri.

Scroll to Top