Makassar

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Beri PR Khusus RT/RW: Kelola Sampah Terbaik, Bisa Dapat Rp100 Juta & Penghargaan

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan pekerjaan rumah (PR) khusus kepada RT dan RW terpilih agar serius melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut akan menjadi indikator utama penilaian RT/RW terbaik yang berhak memperoleh penghargaan sekaligus insentif dengan nilai tinggi. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan pada kegiatan Penutupan Festival Daur Bumi dalam rangka pelaksanaan Program Makassar, Bebas Sampah 2029. Dimanan, kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (14/12/2025). Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani di hilir semata. Menurutnya, pengelolaan harus dimulai dari hulu, yakni dari lingkungan RT dan RW. “RT dan RW harus mulai menyiapkan pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya masing-masing. Ini akan menjadi indikator penilaian RT/RW terbaik, sehingga bisa mendapatkan penghargaan dan insentif yang tinggi,” tegas Appi. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan insentif besar bagi RT terbaik yang mampu menjalankan pengelolaan sampah secara konsisten dan berkelanjutan. “Minimal 20 RT terbaik akan kita berikan insentif sebesar Rp100 juta per RT dalam satu tahun,” jelas Appi. Persoalan sampah bukan lagi isu sepele yang bisa diselesaikan dari hilir semata. Pemerintah Kota Makassar kini menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT dan RW. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Munafri selaku pimpinan di kota ini, secara terbuka menantang RT dan RW terpilih untuk membuktikan keseriusannya dalam mengelola sampah secara mandiri, berkelanjutan, dan bernilai manfaat. Tantangan tersebut tidak hanya dibarengi dorongan moral, tetapi juga disertai komitmen insentif yang besar, yakni hingga Rp100 juta per RT bagi lingkungan yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Program Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mengubah sampah dari persoalan menjadi potensi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut justru akan jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan biaya besar yang harus dikeluarkan pemerintah apabila persoalan sampah tidak mampu diselesaikan sejak dari sumbernya. “Artinya, biaya-biaya yang kita keluarkan ini, kalau kita konversi dengan persoalan ketika ini tidak mampu kita selesaikan dari hulu, itu akan jauh lebih besar. Bahkan akan menjadi persoalan sosial yang sangat-sangat besar,” tuturnya. Melalui Festival Daur Bumi dan Program Makassar Bebas Sampah 2029, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, partisipatif, serta berbasis lingkungan, demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Tak hanya itu, Appi juga menantang para camat yang hadir untuk berperan aktif dalam mendukung program Makassar Bebas Sampah 2029, dengan melibatkan anak-anak muda sebagai penggerak di lapangan. “Untuk para camat yang hadir di sini, saya menantang agar harus membuat ranger-ranger (penjaga atau patroli) anak muda yang bisa langsung turun ke lapangan memantau,” imbuh Munafri. Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Dari acara ini, begitu banyak hal baru yang bisa kita terima, begitu banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Bagaimana mengelola sampah kedepannya,” katanya. “Persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah, bisa kita ubah dan jadikan sesuatu yang memberi manfaat bagi kita,” sambung Munafri. Menurutnya, langkah paling utama dalam menyelesaikan persoalan sampah adalah mengembalikan kesadaran kepada diri sendiri. Perubahan harus dimulai dari individu, kemudian diterapkan secara kolektif di lingkungan sekitar. “Yang paling utama harus dikembalikan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku ini juga harus diubah,” tegasnya. Munafri menekankan bahwa kebiasaan buruk dalam memperlakukan sampah harus segera ditinggalkan. Jika selama ini masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka pola pikir tersebut harus dibalik secara total. “Jika selama ini kita terbiasa membuang sampah di mana saja, pola pikir itu harus dibalik bahwa kita wajib membuang sampah pada tempatnya,” terangnya. “Jika kita tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka kebiasaan itu juga harus diubah menjadi sikap yang sangat peduli terhadap lingkungan sekitar,” lanjut dia, menjelaskan. Ia mengingatkan, tanpa kepedulian dan cara pandang jangka panjang, persoalan lingkungan akan berkembang menjadi masalah besar yang berdampak luas bagi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat. “Sebab, jika kita tidak berpikir jauh ke depan dan tidak ada lagi orang yang mau peduli, maka permasalahan lingkungan akan menjadi masalah yang sangat besar,” ungkap Munafri. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Makassar terus menaruh perhatian serius terhadap isu kebersihan lingkungan. Menurut Munafri, kebersihan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan. “Kebersihan lingkungan adalah dasar dan pengetahuan mendasar yang tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dengan tindakan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Festival Daur Bumi yang berlangsung dengan lancar, tertib, serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Helmy, festival ini menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga Makassar terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan pelestarian bumi. “Alhamdulillah, Festival Daur Bumi tahun ini terselenggara dengan baik, lancar, dan tertib. Antusiasme warga Makassar juga sangat luar biasa,” ujar Helmy Budiman. Festival Daur Bumi diharapkan dapat terus menjadi ruang edukasi, inspirasi, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan Makassar yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar melalui DLH berkomitmen untuk kembali menghadirkan Festival Daur Bumi pada tahun mendatang dengan konsep dan rangkaian kegiatan yang lebih menarik dan edukatif. “Festival ini akan kita hadirkan lagi tahun depan dengan acara yang lebih inovatif dan tentunya semakin melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya. Pada hari terakhir festival, lanjut Helmy, kegiatan ditutup dengan talkshow atau sharing session bersama Pandawara Group, komunitas anak muda yang dikenal aktif dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sesi tersebut, Pandawara Group berbagi pengalaman serta berbagai cara dan langkah konkret untuk menjadi generasi muda yang peduli lingkungan dan berani bergerak langsung di lapangan. “Mereka menjelaskan bagaimana cara menjadi Pandawara selanjutnya. Kita berharap, dari sini akan lahir anak-anak muda Makassar yang siap menjadi Pandawara berikutnya, menjadi agen perubahan bagi lingkungan,” tutup Helmy. Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Melinda Aksa, jajaran SKPD, para penggiat lingkungan,

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pendidikan

FMPP Sulsel Soroti Dokumen SPK, Unhas Tegaskan Pakta Integritas yang Beredar adalah Palsu

ruminews.id, Makassar — Riak kecil yang bermula dari selembar dokumen kini menggema di ruang publik kampus. Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) menyoroti beredarnya dokumen bertajuk Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK) yang diduga berkaitan dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. Dokumen tersebut menyebar luas dan memantik perbincangan, terlebih setelah diunggah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (BEM FKM) Unhas pada Jumat (12/12). Menanggapi hal itu, Universitas Hasanuddin akhirnya angkat suara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, dalam keterangan tertulis kepada media pada Sabtu (14/12), menegaskan bahwa dokumen yang beredar tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan. “Ini adalah klarifikasi sehubungan dengan beredarnya Pakta Integritas yang dipalsukan oleh oknum tertentu untuk mencederai nama baik Rektor Unhas,” tegas Ishaq. Dalam penjelasannya, Unhas mengurai sejumlah fakta sebagai bantahan tegas atas isu yang berkembang. Pertama, Pakta Integritas yang benar—yang disepakati Prof. Jamaluddin Jompa dengan salah satu penentu suara dalam pemilihan Rektor Unhas periode 2022–2026—sama sekali tidak menyebutkan partai politik mana pun, juga tidak mencantumkan nama individu tertentu. Kedua, isi Pakta Integritas tersebut bersifat normatif dan berlandaskan kepentingan institusional, semata-mata ditujukan untuk menjaga relasi harmonis antara Rektor terpilih dan pemerintah pusat, agar kebijakan nasional dapat disinergikan dengan kebijakan Universitas Hasanuddin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, rekam jejak Prof. Jamaluddin Jompa selama memimpin Unhas dinilai menjadi saksi bisu atas sikap kenegarawanan dan ketidakberpihakannya pada partai politik mana pun. Bahkan, menjelang suhu politik nasional yang memanas pada Pilpres 2024, Prof. JJ mengeluarkan Maklumat Rektor tertanggal 2 Februari 2024 yang berisi imbauan kepada seluruh elemen bangsa untuk menghargai perbedaan pilihan politik, menolak kampanye hitam, serta menghindari penyebaran hoaks. Keempat, sebagai tuan rumah Forum Rektor Indonesia pada 5 Februari 2024, Rektor Unhas turut menjadi konseptor lahirnya Seruan Pemilu Damai Forum Rektor Indonesia—sebuah ikhtiar kolektif para rektor untuk menjaga pemilu yang aman, damai, dan beradab, serta mendorong masyarakat menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Kelima, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye pemilu di lingkungan pendidikan, Rektor Unhas menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 36/UN.4.1/2023 dan membentuk Satuan Tugas Kampanye melalui Keputusan Rektor Nomor 11179/UN4.1/KEP/2023. Kebijakan ini, menurut Ishaq, justru menjadi penegasan bahwa Unhas memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Keenam hingga kedelapan, Unhas juga menyinggung hubungan emosional Prof. JJ dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Hubungan tersebut terjalin dalam bingkai akademik, kebangsaan, dan diplomasi budaya—mulai dari seminar internasional, orasi ilmiah pada wisuda, hingga lawatan ke Kuala Lumpur untuk memperkuat hubungan serumpun Indonesia–Malaysia. “Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa Pakta Integritas yang telah disebar ke berbagai media adalah palsu,” ujar Ishaq. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghormati seluruh tahapan pemilihan Rektor Unhas yang telah berjalan sesuai aturan. Penjaringan suara Senat Akademik, lanjutnya, telah menghasilkan keunggulan signifikan bagi Prof. Jamaluddin Jompa dengan perolehan 74 suara atau sekitar 80 persen. “Kami menghimbau agar proses pemilihan Rektor diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Wali Amanat (MWA), serta meminta semua pihak menahan diri dari provokasi dan kampanye negatif yang dapat mengusik ketenteraman kehidupan kampus,” katanya. Di tengah dinamika dan perbedaan, Unhas memilih berdiri pada satu garis: menjaga marwah akademik. “Siapa pun yang terpilih sebagai Rektor Unhas di MWA adalah yang terbaik. Kita wajib mendukung dan memberi kesempatan agar prestasi demi prestasi yang telah dicapai Prof. JJ selama periode pertama dapat dilanjutkan,” tutup Ishaq.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Festival Daur Bumi 2025, Langkah Nyata Makassar Menuju Kota Bebas Sampah 2029

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai

Daerah, Ekonomi, Makassar

Hadirkan Owner Lazuna & Polkadot, UMKM Belajar Strategi Bisnis Pemasaran

Ruminews.id – UMKM binaan Inkubator Makassar belajar strategi bisnis pemasaran dengan menghadirkan praktisi sekaligus pemilik usaha Lazuna Chicken dan Polkadot. Pelatihan dengan tema “Scale Up UMKM: Mindset Tangguh & Strategi Go Online yang Efektif” ini membahas bagaimana awal mula sebuah usaha berkembang dengan memetakan pasar. (Jumat, 12/12/2025). ‘Banyak UMKM gagal berkembang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah calon konsumen’ beber Hasdar Haedar Pemilik Lazuna Chicken. Selain itu, pelatihan juga dilanjutkan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. ‘Jika diet butuh proses, pemasaran juga seperti itu’ kutipan dari slide Aini Darmansyah pemilik Polkadot. Sebagai program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Inkubator UMKM menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. Pelatihan ini dibuka secara gratis bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kota Makassar dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Berkibar Raih Prestasi, 10 Sekolah Sabet Penghargaan Adiwiyata 2025

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kembali mendapat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Komitmen kota ini dalam mendorong pendidikan berwawasan lingkungan berbuah manis lewat Penganugerahan Adiwiyata 2025 yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, kepada 10 sekolah asal Makassar yang berhasil lolos penilaian ketat program Adiwiyata tingkat nasional. Piagam diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, didampingi para kepala sekolah penerima penghargaan, mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh pihak, mulai dari Pemerintah kota, guru, murid, hingga orang tua dalam membangun budaya peduli lingkungan di sekolah-sekolah Makassar,” ujar Achi, usai menerima penghargaan. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Makassar terus bergerak maju dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Satu sekolah berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri, sementara sembilan lainnya mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional 2025. Adapun daftar sekolah penerima penghargaan adalah sebagai berikut: Adiwiyata Mandiri 2025. UPT SPF SDN Mangkura 1, sedangkan Sekolah penerima Adiwiyata Nasional 2025 yakni SD Inpres Kassi-Kassi, SD Inpres Kelapa Tiga 1, SD Pongtiku II. Kemudian, SD Minasa Upa, SD IKIP Bara-baraya II, SD Mangkura IV, SD Mangasa, SD Komp IKIP 1, SD Sudirman III. Lebih lanjut Achi Soleman, mengungkapkan syukur atas prestasi tersebut. Ia menyebut, penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah di Makassar. “Kita bersyukur, ada 10 Sekolah, telah berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang peduli dan berbudaya lingkungan kita,” ujarnya. Secara nasional ada 258 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri dan 752 Adiwiyata Nasional. Ini menunjukkan bahwa gerakan sekolah berbudaya lingkungan terus berkembang dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya 10 sekolah yang meraih penghargaan, kami berharap ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk juga bisa masuk dalam kategori Adiwiyata Mandiri maupun Nasional,” kata Achi. Achi menegaskan bahwa capaian Adiwiyata tidak diraih secara instan. Sekolah harus menunjukkan program lingkungan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penilaian yang menjadi tolok ukur antara lain. Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Program pengolahan daur ulang, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengomposan dan pemilahan sampah Kemudian, penanaman pohon, tanaman obat, dan tanaman hias, edukasi dan pembelajaran terkait pengelolaan lingkungan, kebersihan sanitasi dan drainase sekolah, serta penghijauan serta pelestarian tanaman. Dia menemabahakan, Sekolah harus menunjukkan praktik baik yang dievaluasi secara konsisten. Pengelolaan sampah, pemilahan, pengomposan, hingga penggunaan kembali harus betul-betul berjalan. “Begitu pula sanitasi, drainase, kebersihan, dan penghijauan,” tutur mantan Kadis DP3A Kota Makassar. Menurut Achi, sepuluh sekolah yang meraih penghargaan tahun ini dapat menjadi role model bagi sekolah lainnya di Makassar dalam mengembangkan budaya peduli lingkungan. Dikatakan, bukan penghargaan yang diburu, tetapi konsistensi dalam pengelolaan dan isu lingkungan di tahun akan datang. “Bumi ini diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana mereka belajar mengelola lingkungan dengan sebaik mungkin, itulah yang utama,” jelasnya. Lanjut dia, untuk tahun ini jumlah peraih Adiwiyata di Makassar meningkat signifikan. Bahakan, tahun ini lebih banyak yang mendapatkan penghargaan. Dengan capaian ini, Kota Makassar semakin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya peduli lingkungan di sektor pendidikan serta memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan. “Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga menjadi awal yang baik untuk pengelolaan isu lingkungan di sekolah di Makassar,” tukasnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Donggala, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Studi Tiru Pengembangan UMKM: Pemkab Donggala Menyerap Ilmu di Inkubator UMKM Makassar

ruminews.id, Makassar — Di bawah langit Makassar yang masih menyisakan kesejukan pagi, rombongan Pemerintah Kabupaten Donggala melangkah memasuki Inkubator UMKM Makassar. Langkah itu bukan sekadar kunjungan formal, melainkan perjalanan mencari cahaya, cahaya pengetahuan, inspirasi, dan model pemberdayaan yang telah tumbuh subur di kota ini. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyambut rombongan tersebut dengan hangat. Andi Tenri Beda, Kabid UKM, didampingi Khairul Umam selaku Manager Inkubator Bisnis Makassar beserta jajaran tim teknis, menjadi tuan rumah yang membuka pintu diskusi dan pengalaman (Selasa, 11/12/2025). Dalam perbincangan yang mengalir teduh, Andi Tenri Beda kembali mengenang bagaimana Inkubator UMKM Makassar pertama kali dirintis sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Sebelum Inkubator ini berdiri, kami banyak belajar, banyak berkeliling, menyerap referensi dari berbagai daerah, lalu merumuskan regulasi yang kokoh,” tuturnya. Sementara itu, Khairul Umam menambahkan gambaran tentang spirit awal Inkubator UMKM: mempercepat tumbuhnya bisnis lokal yang selama ini berjalan dengan berbagai keterbatasan. “Ada banyak usaha yang tumbuh perlahan, bertahun-tahun, tapi masih tersendat di persoalan legalitas maupun kemasan,” ujarnya. Bagi Pemkab Donggala, kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja melainkan perjalanan untuk memperkaya wawasan demi memajukan pelaku usaha di daerah mereka. Patakali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Donggala, menyampaikan harapannya dengan penuh ketulusan. “Tujuan kami datang adalah bersilaturahmi, belajar, dan menjadikan Inkubator UMKM Makassar sebagai rujukan dalam upaya memberdayakan pelaku usaha di Donggala,” katanya. Studi tiru ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan Pemkab Donggala, setelah sebelumnya mereka melakukan pertemuan di kantor Dinas Koperasi Kota Makassar di Balai Kota. Dengan dialog yang terjalin dan pengalaman yang dibagikan, perjalanan itu meninggalkan jejak harapan: bahwa dari Makassar, akan tumbuh inspirasi baru yang kelak menghidupkan semangat UMKM di bumi Donggala.

Daerah, Makassar, Nasional, Politik

Tom Lembong Silaturahmi dengan Petinggi Gerakan Rakyat Sulsel, Tekankan Ekonomi UMKM dan Penguatan Literasi Digital

ruminews.id, MAKASSAR — Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM pada era Presiden Joko Widodo sekaligus Co-Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan, Tom Lembong, melakukan silaturahmi tertutup dengan jajaran pimpinan Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan, Rabu (10/12) siang. Pertemuan tersebut digelar di Restoran Ulu Juku, Jalan Ex Racing Center, dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh antusias. Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, Tom Lembong—yang dikenal sebagai tokoh Pejuang Keadilan—mengulas berbagai dinamika ekonomi nasional sembari menceritakan pengalaman pribadinya memperjuangkan nilai keadilan di ruang publik maupun dalam proses politik. Sesi diskusi berjalan hidup. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari isu posisi politik Anies Baswedan dan Tom Lembong dalam struktur Ormas maupun Partai Gerakan Rakyat, hingga arah gerakan yang tengah dibangun organisasi tersebut. Respons Tom yang lugas membuat diskusi makin cair dan produktif. Salah satu hal yang mendapat perhatian besar adalah gagasan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Tom menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam merumuskan program, agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari aspirasi warga, bukan semata dari elite birokrasi. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga akses pasar, pendampingan usaha, dan peningkatan kemampuan digital. Dalam konteks perubahan zaman, Tom menegaskan bahwa peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi, katanya, tidak bisa lagi dianggap sebagai opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar yang kian kompetitif. Di akhir pemaparannya, Tom menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha bekerja bersama mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. “Fokusnya harus pada penguatan bisnis dan ekonomi, karena di situlah manfaat paling nyata bisa dirasakan warga,” ujarnya. Sejumlah tokoh ormas Gerakan Rakyat Sulsel hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua Dewan Penasehat H. Gazali Suyuti, Bendahara Umum Irma Effendy, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, Ketua DPD GR Kabupaten Gowa A. Karim Alwie, Ketua DPD GR Maros A. Iqbal Dwi, serta sejumlah anggota dewan penasehat dan dewan pakar GR Sulsel. Tak ketinggalan fungsionaris dari Partai Gerakan Rakyat Sulsel. Tampak hadir Sekretaris DPW Partai GR Muh Zaynur Ridwan, Ketua DPD Makassar Firdaus Malie, Ketua DPD Parepare Muh. Syahrir, Ketua DPD Wajo Arman Nur Makarakka, dan Ketua DPD Luwu Sugiman Jusman. Silaturahmi ditutup dengan komitmen memperkuat kolaborasi dan konsolidasi gerakan menuju 2026, sekaligus memperdalam diskursus kebijakan publik yang berorientasi pada keberpihakan terhadap rakyat. Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan safari perdana Tom Lembong di luar Pulau Jawa yang terkait dengan ormas maupun partai Gerakan Rakyat. (*)

Daerah, Makassar, Opini, Pemuda

Vonny, Energi Baru KNPI Sulsel

ruminews.id – Video itu tiba-tiba muncul di laman media sosial saya. Rekaman tentang kegaduhan dalam pemilihan Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Riuh. Kisruh. Dikabarkan, kericuhan pecah saat Musda KNPI Sulsel berlangsung di Hotel Horison, Makassar, Senin, 8 Desember 2025. Sekilas menontonnya, saya langsung teringat pada obrolan beberapa waktu lalu ketika Vonny Amelia menyampaikan rencananya maju sebagai calon ketua. Sejak saat itu saya hanya sesekali memantau ikhtiarnya, hingga video itu viral dan atmosfer politik Sulsel kembali menunjukkan warnanya yang khas. Hangat, dinamis, dan tak jarang memanas. Pengurus DPP KNPI yang hadir pun ikut mencicipi atmosfir itu. “Bukan karena ambisi,” ucap Vonny kala itu, “tapi karena permintaan dan dorongan dari berbagai pihak.” Dia menegaskan, jika bukan karena gelombang dukungan yang datang dari banyak kalangan, ia mungkin tidak akan berpikir untuk maju. Namun dukungan itu nyata. Dari yang diam menyatakan simpati, sampai yang terang-terangan memberi restu. Salah satunya datang dari Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras. Dukungan itu bukan hanya dari internal partai. Tokoh-tokoh lintas partai, kader OKP dari berbagai kabupaten/kota, bahkan sebagian pengurus KNPI Sulsel turut menyatakan kepercayaan. Ini bukan dukungan simbolik, melainkan tanda bahwa kehadiran Vonny dipandang relevan, layak, dan dibutuhkan. Baru setelah video kegaduhan itu ramai diperbincangkan, nun jauh di Jakarta saya pun akhirnya mengetahui bahwa pemilihan ini mempertemukan “derby” dua kader muda Gerindra. Sebagai sesama kader, tentu saya bangga siapa pun yang menang. Sebab itu menunjukkan bahwa kontribusi kader Gerindra di KNPI Sulsel semakin diperhitungkan. Namun, sebagai kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR), organisasi sayap pemuda Gerindra, saya tentu berharap agar KNPI Sulsel dapat merasakan getaran semangat ketua TIDAR Sulsel yang sudah lebih dahulu membuktikan dirinya. Vonny bukan sekadar nama dalam struktur partai. Ia adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan yang bekerja dalam diam namun menciptakan dampak nyata. Mungkin banyak orang mengenalnya sebagai legislator dan Ketua TIDAR Sulsel, tetapi tidak banyak yang memahami bagaimana ia bekerja. Satu hal yang selalu saya hormati darinya adalah caranya memanfaatkan waktu. Jika sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya, sela waktu antar agenda tidak pernah dibiarkan kosong. Ada saja kementerian atau tokoh yang ingin ia datangi, ada program yang ingin ia kejar untuk dibawa pulang ke Sulsel. Saya pernah menyertainya dalam beberapa kunjungan tersebut. Semuanya dilakukan dengan kesungguhan. Apa yang membuatnya berbeda? Mungkin jawabannya ada pada latar belakangnya sebagai pramugari. Profesi yang sekilas sederhana, namun sarat pelajaran hidup. Dia belajar menenangkan orang yang panik, mendengarkan keluhan yang sunyi, dan mendahulukan keselamatan orang lain sebelum dirinya sendiri. Dari kabin pesawat, dia belajar ritme. Kapan harus tegas, kapan harus lembut. Dari ribuan penumpang yang dia layani, dia belajar empati. Pelajaran itu dia bawa ke dunia politik, bukan untuk tampil, tetapi untuk hadir. Saya tahu tidak sedikit anak muda TIDAR Sulsel yang dia bantu secara ekonomi agar bangkit dan mandiri. Ketika banyak politisi muda memburu sorotan kamera, Vonny justru sibuk mengetuk pintu pemerintah pusat lewat jejaringnya di TIDAR. Ketika yang lain bicara soal program dalam pidato, dia mengusahakannya langsung. Baginya, kepemimpinan bukan soal berdiri paling depan, tetapi tentang siapa yang paling dulu membela mereka yang tertinggal. Di tengah kesibukan politik, dia tak melupakan pengembangan diri di bidang akademik. Dia kini tengah melanjutkan pendidikan doktoral di salah satu universitas besar di Makassar. Dia sepertinya menyadari bahwa kekuasaan hanya bermakna jika dibarengi ilmu pengetahuan, dan ilmu hanya berdaya jika dipersembahkan kembali untuk masyarakat. Melihat ikhtiyarnya untuk meneruskan dukungan dari berbagai pihak agar dirinya mendorong kemajuan pemuda Sulsel melalui KNPI, saya teringat satu ungkapan yang pernah ia ucapkan. Pendek, puitis, tetapi menyimpan kedalaman makna. “Saya perintis, bukan pewaris,” katanya. Ungkapan itu bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah prinsip yang membedakan seorang pemimpin yang datang membawa kerja dengan mereka yang hanya datang membawa nama. Menjadi perintis berarti siap membuka jalan baru, menanggung risiko, menembus belukar tantangan, dan menanam fondasi bagi masa depan yang mungkin tidak akan dia nikmati sepenuhnya. Dan dari cara dia bergerak selama ini, saya melihat ungkapan itu bukan metafora, melainkan cermin dari langkah-langkahnya. Kedekatannya dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Umum PP TIDAR, juga tentu menarik untuk diketengahkan. Hubungan keduanya sesungguhnya melampaui urusan politik belaka. Hubungan itu tumbuh dari kesamaan visi bahwa pemuda, khususnya perempuan, harus diberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya ruang untuk tampil. Itulah mengapa ketika mendengar Vonny ingin meneruskan dukungan dan amanah agar dirinya maju sebagai Calon Ketua KNPI Sulsel 2025-2028 kali ini, maka keponakan Presiden Republik Indonesia itu pun memberi lampu hijau. “Vonny adalah pemimpin muda yang bekerja dengan hati, mampu merangkul banyak kalangan, dan memiliki visi kuat mengenai masa depan pemuda Sulsel. Kami di TIDAR melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan inovatif,” ujar Rahayu Saraswati dalam rilis resminya ke Tribun-Timur.com. Vonny sosok yang punya energi banyak menggeluti bidang sosial keorganisasian. Masih ada berbagai organisasi yang dia geluti. Selain aktif di parlemen dan TIDAR, Vonny, misalnya, juga menjabat sebagai Sekretaris PORDASI Sulsel. Kiprahnya di PORDASI, sebuah organisasi yang menyatukan olahraga, tradisi, dan pembinaan karakter, menunjukkan bahwa kepeduliannya tidak berhenti pada politik, tetapi meluas pada budaya, olahraga, dan pendidikan generasi muda. Pemilihan ketua KNPI Sulsel ini kiranya bukan sekadar menentukan siapa yang duduk di kursi ketua. Ini tentang arah gerak pemuda Sulsel. Tentang apakah organisasi ini akan kembali terjebak dalam riuh yang sama, atau bergerak menuju masa depan yang lebih tertata. Dan bagi saya, Vonny memiliki rekam jejak, keberanian, jejaring, dan nilai kepemimpinan yang dibutuhkan KNPI Sulsel hari ini. Sebab kadang, organisasi tidak membutuhkan sosok yang paling keras berbicara, melainkan sosok yang paling sungguh-sungguh bekerja. Dan bila pemuda KNPI Sulsel ingin kembali berdiri tegap, mereka membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar tampak memimpin, tetapi benar-benar menggerakkan. Vonny Amelia memberi harapan itu. (*)

Daerah, Makassar, Pemuda

Sinergi Pemuda Sulsel: Vonny Ameliani Suardi Jadi Tamu Kehormatan di Musda Pemuda LIRA

ruminews.id, Makassar – Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, hadir sebagai tamu kehormatan dalam Musyawarah Daerah DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang. Kehadiran Vonny merupakan bentuk penghargaan terhadap undangan resmi yang disampaikan oleh Pengurus Pemuda LIRA Sulsel sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Vonny menegaskan bahwa KNPI Sulsel ke depan akan dibangun dengan prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan penguatan jaringan pemuda lintas organisasi. Ia menekankan bahwa pemuda perlu bersatu di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. “Sinergi adalah kunci. Tidak ada organisasi yang bisa bergerak sendiri. Saya berterima kasih kepada Pemuda LIRA Sulsel atas undangannya. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi bagi pemuda di Sulawesi Selatan semakin terbuka dan harus terus kita rawat,” ujar Vonny. Pemuda LIRA Tegaskan Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda yang Sah Dalam forum Musda tersebut, Pengurus DPW Pemuda LIRA Sulsel turut memberikan pernyataan tegas bahwa Musda XVI KNPI Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 8–9 Desember 2025 adalah Musda sah dan memiliki legitimasi penuh. Hal ini didasarkan pada kehadiran unsur DPP KNPI serta dukungan suara mayoritas OKP dan DPD II yang memenuhi syarat quorum sebagaimana mekanisme organisasi KNPI. Pengurus Pemuda LIRA menilai bahwa proses Musda Horison berlangsung tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi, sehingga keputusan aklamasi terhadap Vonny Ameliani Suardi memiliki dasar yang kuat. “Pemuda LIRA Sulsel menegaskan bahwa Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda resmi yang memenuhi seluruh unsur legalitas organisasi. Karena itu, hasilnya sah, termasuk terpilihnya Ketua KNPI Sulsel,” tegas perwakilan Pemuda LIRA dalam forum. Momentum Awal Kolaborasi Pemuda Sulsel Musda Pemuda LIRA Sulsel menjadi ruang penting untuk memperkuat konsolidasi antarorganisasi pemuda. Kehadiran Vonny sebagai Ketua KNPI Sulsel terpilih memberikan sinyal positif bahwa hubungan antara KNPI dan Pemuda LIRA akan berjalan erat ke depan. Forum ini ditutup dengan semangat persatuan, komitmen kolaborasi, dan harapan bahwa kepemimpinan baru KNPI dapat menjadi energi baru bagi gerakan kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Survei Indonesia Negara aman, Democracy Institute Sebut Keberhasilan Perangkat Negara Menjaga Stabilitas

ruminews.id – Democracy Institute bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), para Aktivis Pro Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menggelar diskusi publik di Cerita Cafe, Tebet Jakarta Selatan bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?”. Kegiatan ini digelar sebagai respons kritis terhadap hasil Global Safety Report 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia. Fahmi Ismail Direktur Riset Democracy Institute menegaskan bahwa keamanan yang dirasakan publik merupakan indikator penting keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara. “Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti nyata bahwa negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut kita apresiasi sebagai capaian bersama,” ujarnya. Lanjutnya Fahmi Mengatakan “Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Indonesia berada pada level tinggi, mencerminkan stabilitas nasional yang terjaga serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat keamanan dan penegak hukum. Democracy Institute menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras Polri, TNI, serta seluruh elemen negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Perwakilan YLBHI Zainal Arifin menyoroti bahwa dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan struktural, represi terhadap pembela HAM, serta ketidakadilan hukum bagi masyarakat kecil, yang bertentangan dengan narasi besar Indonesia sebagai negara aman. “sejatinya karena Riset Gallup telah menyampaikan demikian Pemerintah harus segera menyesuaikan diri dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dan pro terhadap HAM karena apapun itu negara kita sedang disorot oleh media asing terkait dengan HAM”Lanjut Zainal Arifin Sementara itu, Aktivis Pro HAM Zulkifli Kall Halang menekankan bahwa indikator keamanan global sering kali mengabaikan dimensi ketakutan warga terhadap aparat, ancaman kriminalisasi, serta penyempitan ruang sipil, terutama terhadap mahasiswa, buruh, petani, dan jurnalis. lanjutnya Zulkifli mengatakan bahwa Survei yg di rilis oleh Gallup Global Safety Report perlu menjadi satu pijakan bahwa Negara yang kita cintai ini masih menjadi harapan hidup bagi Warga Negara Asing karena tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain yang soal tingkat keamanan hidup,tutupnya” Afan Ari Kartika Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menambahkan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal definisi keamanan yang berkeadilan, bukan sekadar stabilitas semu. “Negara aman bukan hanya soal minim konflik terbuka, tetapi bagaimana negara hadir menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” ujarnya. Melalui forum ini, para penyelenggara menegaskan bahwa hasil riset internasional tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan keamanan dan HAM di dalam negeri. Democracy Institute, YLBHI, Aktivis Pro HAM, dan Cendekia Muda Nusantara berkomitmen untuk terus mendorong demokrasi yang substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial.

Scroll to Top