Penulis: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi. Ruminews.id, Yogyakarta – Agama dan Budaya selalu aktual sepanjang jaman, karena citra agama untuk menyelamatkan umat manusia, selalu tidak pernah luput dari pranata budaya. Sementara itu, Budaya secara kontekstual adalah sesuatu yang merupakan “conditio sine qua non” bagi kehidupan manusia yang bermartabat.
Ruminews.id, Bantul – Kasus dugaan keracunan makanan menimpa puluhan siswa di tiga sekolah di Kabupaten Bantul setelah mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (8/4/2026).
Ruminews.id, Yogyakarta – Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) menyampaikan pernyataan sikap terkait dampak perang imperialis brutal yang dipimpin Amerika Serikat-Israel terhadap Iran yang dinilai memperburuk kondisi rakyat, termasuk pekerja migran Indonesia.
Penulis: Andi Aso Tenritatta (Ketua Umum Historia Bone) Ruminews.id, Bone – Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone berkolaborasi dengan Historia Bone dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional untuk La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-31, yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Bone pada 7 April 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung proses pengusulan hingga mencapai hasil maksimal. “Semoga seminar ini bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal menuju penetapan La Pawawoi Karaeng Sigeri sebagai Pahlawan Nasional. Pemerintah Kabupaten Bone siap memberikan dukungan penuh hingga gelar tersebut terwujud,” ujarnya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Hj. Andi Murni Al, S.E., M.Hum., selaku penyelenggara kegiatan, turut mengapresiasi peran generasi muda, khususnya Komunitas Historia Bone sebagai inisiator dan mitra kolaborasi dalam pelaksanaan seminar ini. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam momentum Peringatan Hari Jadi Bone ke-696. “Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-696, sekaligus mengenang perjuangan tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Bone dan sebagai tokoh yang diteladani oleh masyarakat Bone,” tegasnya. Seminar ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari tokoh adat dan budaya, masyarakat, guru sejarah, akademisi, mahasiswa, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sebagai inisiator kegiatan, Andi Aso Tenritatta selaku Ketua Historia Bone menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan yang diberikan. Ia juga berharap agar ke depan pemuda terus diberi ruang untuk terlibat aktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Harapan kami, pemuda terus dilibatkan dan diberikan ruang untuk berkontribusi aktif demi kemajuan Bone,” ujarnya. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, M.Pd. selaku Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pula Guru Besar Sejarah UNM dan Ketua Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia (P3SI), Prof. Dr. Bahri., M.Pd. Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Muhammad Anshori S.Tr.Sos., M.Si. Kegiatan ini juga melibatkan HMPS Pendidikan Sejarah FIS-H UNM selaku Mitra Penyelenggara. Penyelenggara berharap seminar ini terus ditindak lanjuti sampai penetapan La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-31 sebagai Pahlawan Nasional.
Ruminews.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Cinta Negeri (PCN) secara resmi mendeklarasikan pendiri sekaligus Ketua Umum PCN, Samsuri, S.Pd.I., M.A., sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2029. Deklarasi tersebut berlangsung pada Minggu, 27 April 2025, pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Pertemuan DPP Partai Cinta Negeri, Jalan Percetakan Negara IV Nomor 1, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Deklarasi Capres RI 2029 ini dibacakan secara resmi oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP Partai Cinta Negeri, Suwarno, sebagai bentuk keputusan politik partai yang diambil secara institusional dan kolektif. Dalam kesempatan tersebut, DPP PCN juga memberikan kewenangan penuh kepada Samsuri selaku calon presiden untuk menentukan sendiri pasangan Calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2029. Kegiatan deklarasi diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Cinta Negeri. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum PCN, Samsuri, S.Pd.I., M.A., yang memaparkan latar belakang dirinya serta arah perjuangan, visi, dan misi Partai Cinta Negeri. Dalam sambutannya, Samsuri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta penguatan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski belum banyak terdengar di jagad politik nasional, sosok Samsuri, S.Pd.I., M.A., merupakan tokoh nasional yang memiliki latar belakang panjang sebagai pendidik dan aktivis politik. Ia lahir di Cirebon, 27 April 1976, beragama Islam, dan berasal dari keluarga sederhana. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) yang kini telah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam (IAI) Cirebon dan kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Institut STIAMI Jakarta. Saat ini, Samsuri berprofesi sebagai guru Sejarah Indonesia di sebuah SMA swasta di Kabupaten Bekasi, serta telah mengantongi sertifikasi guru dan dosen sejak tahun 2007. Dalam perjalanan politiknya, ia pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon pada 2008. Selanjutnya ia juga menjadi Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 2014 melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil X Jawa Barat. Kini, Samsuri bertekad membangun kemandirian politiknya dengan mendirikan Partai Cinta Negeri (PCN) dan menjadi Ketua Umumnya sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sebagai calon presiden, Samsuri mengusung visi Partai Cinta Negeri, yakni: “Terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang bertakwa, aman, sejahtera, adil, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk mewujudkan visi tersebut, PCN menetapkan sepuluh misi strategis, antara lain menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memberantas korupsi, menegakkan supremasi hukum, membangun karakter bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk jaminan hari tua bagi masyarakat lanjut usia. Puncak acara ditandai dengan pembacaan Teks Deklarasi Calon Presiden RI 2029 oleh Ketua Bidang Litbang DPP PCN, Suwarno. Dalam deklarasi tersebut, seluruh jajaran pengurus PCN dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk kader di dalam dan luar negeri, menyatakan komitmen penuh untuk memenangkan Samsuri sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2029–2034. Deklarasi tersebut juga memuat tekad kader PCN untuk menjaga nama baik calon presiden, memperkenalkan sosok Samsuri hingga ke pelosok negeri, menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen bangsa, serta mengajak partai politik lain, lembaga survei, organisasi kemasyarakatan, dan relawan untuk memberikan dukungan. Menanggapi deklarasi tersebut, Samsuri menyatakan kesiapannya dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim, saya siap dan menerima amanah sebagai Calon Presiden Republik Indonesia periode 2029–2034.” Ia juga mengimbau seluruh kader, simpatisan, dan relawan Partai Cinta Negeri untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan suasana politik yang harmonis dan beradab. Acara deklarasi berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta ditutup dengan doa bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Wakil Ketua Umum PCN, para Ketua Bidang DPP PCN, pengurus DPP, serta perwakilan DPW, DPD, DPC, dan tamu undangan lainnya. Deklarasi ini menjadi langkah awal Partai Cinta Negeri dalam mengambil peran strategis menghadapi kontestasi politik nasional menuju Pemilihan Presiden 2029.
Penulis : Muh. Khaidir Mu’tashim Ruminews.id, Bone – Seminar pengusulan calon Pahlawan Nasional La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-XXXI dibuka oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Bone pada Selasa, 7 April 2026. Pada kegiatan ini menghadirkan para narasumber, diantaranya Prof. Dr. Bahri, M.Pd (Guru Besar UNM sekaligus Dewan Penasehat DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM), Prof. Dr. Andi Ima Kusuma, M.Pd (Ketua TP2GD Provinsi Sulawesi Selatan) serta perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir pula OPD kabupaten Bone, budayawan, MGMP, serta Perwakilan Keluarga Besar Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-XXXI. Tentunya momentum ini penting untuk kita sebagai masyarakat Bone menegaskan kembali peran historis beliau dalam perjuangan melawan kolonialisme. Tercatat dalam buku Sakke’ Rupa Sejarah dan Budaya Bone, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tidak tunduk pada intervensi pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu, penolakannya terhadap berbagai kebijakan kolonial serta keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan Bone meskipun penuh dengan tekanan dapat menjadi bukti nyata jiwa ke pahlawanan yang dimiliki Puatta. Bersumber dari Lontara’ Attoriolong Bone, puncak perjuangan beliau pada tanggal 18 November 1905 dikenal sebagai Trageri Rumpa’na Bone, terjadi peperangan antara prajurit Bone dan serdadu Belanda. Dalam peristiwa tersebut, nasib malang menimpa Kerajaan Bone saat Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta Ponggawae gugur sebagai kusuma bangsa. Setelah itu, Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri kemudian ditawan ke Parepare kemudian diangkut menggunakan Kapal Asahan menuju Batavia dan di asingkan ke Bandung. Setelah itu beliau di kembalikan ke Batavia hingga akhir hayatnya di Mangga Dua. Sepeninggalnya, jasad Beliau kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Muh. Khaidir, menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya menjadi catatan sejarah tetapi menjadi bukti konkret atas perjuangan dan pengorbanan beliau. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-XXXI layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Selain itu, perjuangan Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-XXXI mewarisi nilai yang harus terus dihidupkan oleh generasi hari ini, yaitu nilai getteng (keteguhan dalam prinsip) dan lempu’ (kejujuran serta kelurusan sikap). Nilai ini menjadi fondasi moral yang tidak lekang oleh waktu dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Bone untuk turut memberikan dukungan dan doa agar proses pengusulan ini berjalan lancar sampai beliau resmi di tetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Mari kita suarakan bersama-sama bahwa Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-XXXI Layak menjadi Pahlawan Nasional.
Ruminews.id, Yogyakarta — Perjuangan kolektif buruh Yogyakarta kembali menunjukkan hasil nyata. Tujuh pekerja vendor yang bertugas di Kalya Hotel akhirnya menerima pembayaran upah mereka secara penuh setelah melalui rangkaian advokasi, tekanan kolektif, dan aksi solidaritas. Keberhasilan ini diumumkan oleh Federasi Serikat Merdeka Sejahtera (F-SEMESTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semesta melalui siaran persnya pada 6 April 2026. Kemenangan ini tentu tidak jatuh tiba-tiba dari langit. Sejak 4 April 2026, serikat telah mengirimkan surat resmi kepada pihak vendor, Pibee Group, serta manajemen hotel dan instansi terkait. Upaya ini kemudian diperkuat dengan aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 20 orang massa solidaritas. Proses negosiasi berlangsung panjang dan alot sejak pagi hingga sore hari, sebelum akhirnya tuntutan pekerja dipenuhi sekitar pukul 17.00 WIB. Rangkaian ini menunjukkan bahwa tekanan kolektif, baik melalui jalur administratif maupun aksi langsung, masih menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, di balik kemenangan tersebut, terdapat catatan kritis mengenai dinamika relasi kuasa dalam proses negosiasi yang ditemukan F-SEMESTA. Dalam perundingan, buruh yang menuntut haknya harus duduk berhadapan dengan pihak perusahaan, aparat keamanan, serta mediator dari Disnaker Kota Yogyakarta. Komposisi ini mencerminkan ketimpangan yang kerap dialami buruh dalam proses negosiasi, di mana institusi yang seharusnya netral justru dipersepsikan berada dalam satu blok dengan pihak perusahaan. Situasi ini kembali menegaskan problem struktural dalam penyelesaian konflik ketenagakerjaan di Indonesia yang belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Aksi solidaritas ini juga diwarnai insiden perusakan alat peraga demonstrasi. Ketika negosiasi berlangsung dalam ruangan, perlengkapan aksi dilaporkan dirusak dan dibuang oleh pihak perusahaan. Meskipun pihak perusahaan kemudian ditawarkan kompensasi dalam bentuk uang. Bagi serikat, tindakan tersebut tidak sekadar persoalan materiil, tetapi bentuk penghinaan terhadap perjuangan kolektif sekaligus pelanggaran terhadap properti organisasi. Di sisi lain, proses negosiasi juga memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap peserta aksi. Koordinator aksi dan seorang demonstran diminta membuat pernyataan permintaan maaf atas unggahan media sosial yang dianggap merugikan perusahaan. Permintaan tersebut dilakukan dalam situasi di mana upah belum dibayarkan dan peserta tidak dapat meninggalkan ruang negosiasi, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesukarelaan pernyataan tersebut serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Kemenangan ini membawa pesan yang lebih luas bagi dunia ketenagakerjaan. Para pekerja dalam skema vendor, outsourcing, maupun kontrak tetap memiliki hak yang sama untuk diperjuangkan. Status kerja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar seperti upah yang layak dan perlindungan kerja. Pengalaman ini sekaligus membantah narasi lama yang menyatakan bahwa buruh tidak akan mampu menang ketika berhadapan dengan perusahaan. “Kemenangan hari ini membuktikan bahwa buruh yang bekerja dalam skema vendor dan outsourcing pun bisa menang, asalkan solid dan berkolektif. Status kontrak tidak menentukan apakah punya hak atau tidak”, tegas F-SEMESTA dalam rilisnya, Pada akhirnya, keberhasilan ini bukan hanya tentang pembayaran upah, melainkan tentang membuktikan bahwa solidaritas mampu mengubah posisi tawar. Ketika pekerja berani bersuara dan didukung oleh gerakan kolektif, bahkan struktur yang timpang pun dapat digoyang. Pada hari yang sama ketika pernyataan “karyawan melawan perusahaan tidak akan menang” berulang kali terdengar, justru seluruh tuntutan pekerja dipenuhi sepenuhnya.
Ruminews.id, Jakarta – Immanuel Ebenezer Gerungan kembali menggegerkan publik. Setelah sebelumnya memicu perhatian dengan mengungkap status mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tahanan rumah. Kali ini mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang biasa disapa Noel ini kembali melontarkan pernyataan menohok terkait dugaan penargetan penegakan hukum terhadap partai tertentu yang berada di luar lingkar kekuasaan. “Sampaikan ke Bu Mega dan juga Mas Hasto, anjing liar sedang memburu banteng. Saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” tegas Noel pasca persidangannya pada Senin (6/4/26) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Pernyataan ini seolah menjadi alarm keras yang dilemparkan Noel kepada PDI Perjuangan. Publik pun bertanya-tanya mengenai siapa “anjing-anjing liar” yang dimaksud Noel? Noel menyebut yang dia maksud dengan “anjing-anjing liar” adalah aparat penegak hukum (APH) yang kerap berbohong. “APH-nya yang sering bohong itu loh, ya kan? Nah, kawan-kawan tinggal simpulkan siapa aparat penegak hukum yang suka berbohong. Nah, merekalah yang saya identikkan seperi anjing liar,” ujar Noel Ia menyebut bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi sasaran karena adanya agenda politik berskala besar. Ia menilai situasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dinamika politik yang lebih luas. Noel juga menyinggung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pihak lain yang turut mengalami tekanan serupa. “Ini terkait agenda politik soalnya. Ini ada agenda politik besar. Ya kan kawan-kawan tahu. Satu-satunya partai yang punya grassroots loyalnya luar biasa ya PDIP. Dan kita lihat bahwa selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para anjing liar,” imbuh Noel. Sementara itu, politikus PDIP yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli, menyampaikan apresiasi atas peringatan yang disampaikan Noel. Ia mengungkapkan bahwa PDIP memang telah menerima berbagai sinyal peringatan sejak memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan saat ini. “Padahal, kami hanya menjalankan mekanisme demokrasi bahwa ada yang di dalam, ada yang di luar, agar ada mekanisme checks and balances. Risiko politisasi dan kriminalisasi dengan kasus hukum seperti yang disampaikan Bang Noel memang terasa,” kata Guntur. Lebih lanjut, Guntur berpandangan bahwa persoalan hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak lepas dari sikap kritis terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Kasus yang menimpa Sekjen kami, Bapak Hasto Kristiyanto, juga kami yakini karena modus tersebut karena sikapnya yang keras mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dan memecat Jokowi,” ujar Guntur. Meski begitu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan atau tanggapan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait pernyataan Noel ini.
Ruminews.id, Yogyakarta – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai dimatangkan, dengan opsi penerapan satu hari dalam sepekan yang kemungkinan besar jatuh pada hari Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait transformasi budaya kerja ASN, meski hingga kini skema teknisnya masih dalam tahap perumusan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa penyusunan sistem administrasi dan mekanisme pelaksanaan masih terus dibahas. Ia menegaskan arah kebijakan tersebut, “Kami baru menyelesaikan ya, nanti sistem administrasinya gimana, kami baru merumuskan. Tapi Jumat kira-kira kami ambil waktunya [untuk WFH],” Sri Sultan juga kemudian juga menambahkan terkait bagaimana teknis dari penerapan kebijakan ini, “Teknisnya, baru kami rumuskan. Tapi Jumat keputusan kami.” Di tengah proses perumusan tersebut, Sri Sultan menekankan bahwa implementasi WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Layanan-layanan esensial seperti rumah sakit dan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap berjalan sebagaimana biasa. “Ya itu otomatis, seperti biasa yang hari Sabtu-Minggu pun juga tetap, seperti rumah sakit dan sebagainya tetap operasional. Itu standar,” tegasnya. Penegasan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, yang memastikan kebijakan tersebut akan disesuaikan tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. “Menyesuaikan ya, pada prinsipnya mengikuti. Tidak, tidak mengganggu layanan,” ujarnya. Meski demikian, sorotan utama dalam kebijakan ini terletak pada aspek produktivitas serta pengawasan. Dengan jumlah ASN yang besar, pengendalian kinerja selama WFH dinilai tidak mudah dilakukan secara langsung. Sri Sultan secara terbuka mengakui hal tersebut, “Bahwa memang pemantauan itu yang akan menjadi tantangan. Karena terlalu banyak orangnya, leh arep ngawasi piye [mau mengawasinya bagaimana]?.” Dalam menjawab tantangan ini, Sri Sultan menekankan pentingnya kesadaran individu sebagai kunci utama keberhasilan kebijakan. Ia menilai bahwa aturan teknis saja tidak cukup tanpa adanya tanggung jawab personal dari setiap ASN. Lebih jauh, Gubernur DIY itu kembali menegaskan bahwa esensi utama tugas ASN adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terlepas dari lokasi kerja. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan WFH, sehingga fleksibilitas kerja tidak menggeser orientasi pelayanan publik. “Yang penting itu, ora [tidak] usah diatur kalau ada kesadaran ya bisa [menjalankan tanggung jawab]. Ning nek ora ana [tapi kalau tidak ada] kesadaran, mbok [biarpun] aturane [aturannya] apa ya ambil ruang,” ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa beban pelayanan terbesar berada di tingkat kabupaten/kota, sehingga motivasi dan disiplin kerja ASN di level tersebut harus tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi soal pengaturan hari kerja, tetapi juga menjadi ujian terhadap integritas dan etos kerja aparatur sipil negara. Ditengah tantangan global serta perkembangan pesat teknologi informasi, kebijakan ini jelas akan menjadi momentum transisi birokrasi. Pemanfaatan teknologi, sistem pengawasan yang kuat, serta nilai moral dan kesadaran diri para ASN pada akhirnya yang akan menentukan dampak negatif atau positif yang akan dihasilkan.
Ruminews.id, Yogyakarta – Diskursus tentang kesetaraan gender di Indonesia umumnya berfokus pada pengalaman perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak sistem patriarki. Namun, perspektif berbeda diangkat dalam diskusi peluncuran booklet terbitan Suara Setara yang berjudul “Kontemplasi Laki-laki: Mengungkap Keresahan Laki-laki pada Budaya Patriarki”, yang digagas dalam program Setara Berdaya Akademi oleh Nahasea. Diskusi yang diselenggarakan pada 11 Maret 2026 lalu ini dipandu oleh Iman yang juga merupakan peserta Setara Berdaya Academy dan menghadirkan penulis booklet, Muhammad Rinci Takwa. Dalam pemaparannya, Rinci menjelaskan bahwa booklet ini berangkat dari keresahan mendasar: patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki—meskipun dalam relasi kuasa, laki-laki tetap berada pada posisi dominan. Ia menegaskan bahwa kesadaran ini penting untuk membuka ruang refleksi yang lebih jujur bagi laki-laki., “Patriarki itu tidak disadari oleh laki-laki bahwa itu merugikan mereka juga. Nah, ini saya coba angkat agar laki-laki bisa merefleksikan diri,” ujar Rinci. Booklet tersebut disusun berdasarkan dua metode utama, yakni survei daring yang menjaring responden lintas daerah serta sesi diskusi reflektif (intimate session) yang melibatkan sepuluh laki-laki dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini membuat isi booklet tidak hanya berbasis data, tetapi juga pengalaman personal yang dekat dengan realitas sehari-hari. Salah satu temuan menarik dalam booklet tersebut menunjukkan bahwa laki-laki juga menghadapi tekanan sosial yang kuat dalam mengekspresikan emosi. Dalam diskusi, Iman menyoroti data bahwa sekitar 70 persen laki-laki mengalami stereotip negatif terkait ekspresi emosional, seperti menangis atau menunjukkan kerentanan. Fenomena ini memperkuat anggapan bahwa konstruksi maskulinitas yang kaku justru membatasi ruang kemanusiaan laki-laki itu sendiri. Dalam booklet Kontemplasi Laki-laki, hal ini dijelaskan sebagai bagian dari norma patriarkal yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, rasional, dan dominan. Padahal, tuntutan tersebut kerap menjadi beban psikologis yang tidak terlihat. Rinci menambahkan bahwa tujuan utama penyusunan booklet ini bukan untuk menegasikan ketimpangan yang dialami perempuan, melainkan untuk melengkapi perspektif dalam upaya mencapai kesetaraan gender. “Tidak mungkin laki-laki tidak berubah, perempuan bisa berubah. Ketika laki-laki mulai mengerti kesetaraan gender, maka kondisi bagi perempuan juga akan menjadi lebih baik,” jelasnya. Sebagai moderator diskusi, Iman juga memberikan refleksi kritis terhadap isi booklet tersebut. Ia menilai pendekatan yang digunakan cukup relevan untuk menjembatani kesalahpahaman yang selama ini berkembang di masyarakat, terutama anggapan bahwa isu kesetaraan gender identik dengan agenda Barat atau hanya berfokus pada perempuan. Menurutnya, penting untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif agar laki-laki tidak merasa teralienasi dalam diskursus ini. Ia juga menekankan bahwa pengakuan atas kerugian yang dialami laki-laki dalam sistem patriarki tidak boleh mengaburkan fakta bahwa perempuan dan kelompok gender lainnya tetap mengalami penindasan yang lebih sistemik. Dengan demikian, pendekatan reflektif seperti yang ditawarkan dalam booklet ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran bersama tanpa menciptakan polarisasi baru dalam isu gender. Dalam diskusi tersebut, Rinci juga menggarisbawahi pentingnya refleksi diri secara jujur bagi laki-laki. Menurutnya, proses ini tidak mudah karena menyangkut pembongkaran identitas yang telah dibentuk sejak kecil oleh budaya dan lingkungan. “Kadang laki-laki tidak menyadari bahwa dia berada dalam sistem patriarki… padahal ada banyak kerugian yang dia alami,” katanya. Booklet ini juga mengangkat temuan lain yang tak kalah penting, yakni fenomena “beban ganda” pada laki-laki. Berdasarkan survei, sekitar 39 persen responden laki-laki mengaku mengalami tekanan untuk menyeimbangkan peran di ranah publik dan domestik. Ini menunjukkan adanya pergeseran peran, sekaligus tantangan baru dalam mendefinisikan maskulinitas yang lebih setara. Namun, alih-alih menawarkan solusi besar yang abstrak, booklet ini justru menekankan pentingnya langkah-langkah kecil yang konsisten. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam mendorong perubahan perilaku sehari-hari. “Langkah kecil itu justru yang membuat perubahan menjadi konsisten. Mudah dilakukan dan bisa diulang,” ujar Rinci. Secara konseptual, booklet Kontemplasi Laki-laki juga berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap laki-laki. Selama ini, laki-laki sering diposisikan sebagai simbol kekuatan semata, yang tidak boleh menunjukkan kelemahan. Padahal, perspektif tersebut justru mempersempit ruang ekspresi dan memperkuat siklus patriarki. Rinci menekankan bahwa perubahan tidak hanya harus datang dari individu laki-laki, tetapi juga dari lingkungan sosial yang lebih luas. Masyarakat perlu berhenti menghakimi laki-laki yang mencoba keluar dari norma maskulinitas tradisional. Di sisi lain, diskusi ini juga menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan secara parsial. Transformasi harus melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki sebagai bagian dari sistem yang selama ini dianggap diuntungkan. Dengan format yang ringkas dan mudah diakses, booklet ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat luas untuk memahami isu kesetaraan gender secara lebih inklusif. Tidak hanya sebagai bacaan reflektif, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk memulai perubahan dari hal-hal sederhana.
