Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Tangerang Selatan

Ketua Prodi Manajemen FEB UNM Hadiri Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 Di Universitas Terbuka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Tangerang Selatan /

ruminews.id – Tangerang Selatan, 8 Oktober 2025 — Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), Dr. Anwar, S.E., M.Si., menghadiri kegiatan Sidang Pleno 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI) di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 39 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang tergabung dalam APSMBI. Sidang pleno kali ini mengusung semangat kolaborasi antarprogram studi manajemen dan bisnis dalam memperkuat mutu akademik, kesetaraan standar pembelajaran, dan akreditasi unggul di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Dua agenda utama dibahas dalam sidang pleno ini, yaitu: 1) Penetapan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajemen dan Bisnis berdasarkan standar APSMBI; 2) Sharing dan Diskusi Ilmiah bertema “Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) LAMEMBA: Meneguhkan Mutu Prodi Manajemen dan Bisnis untuk Kampus Berdampak” yang dibawakan oleh Prof. Dr. Ina Primiana, selaku Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Anwar menyampaikan bahwa partisipasi aktif FEB UNM dalam forum nasional seperti APSMBI merupakan wujud komitmen fakultas dalam menjaga relevansi kurikulum dan mutu akademik program studi. Sidang Pleno APSMBI ini menjadi wadah penting bagi seluruh pengelola program studi manajemen dan bisnis untuk menyamakan persepsi, memperkuat standar mutu lulusan, dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan nasional,” ungkapnya. Kehadiran FEB UNM dalam forum ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi universitas dalam jaringan akademik nasional serta mendukung penerapan Outcome-Based Education (OBE) dan akreditasi unggul di lingkungan LAMEMBA. Dengan terselenggaranya Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 ini, diharapkan lahir kesepakatan bersama antarperguruan tinggi untuk terus meningkatkan daya saing dan kontribusi program studi manajemen dan bisnis bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

10 Catatan Kritis HMI Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 09 Oktober 2025 — Kehadiran Menteri Kehutanan RI dalam Agenda Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar disambut kritik tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan. Menurut Iwan Mazkrib, Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, langkah Menteri Kehutanan hadir di hotel mewah justru menunjukkan jarak moral birokrasi dengan realitas rakyat dan hutan yang kini berada dalam kondisi darurat. Kerusakan hutan di Sulsel bukan sekadar soal pohon tumbang, tapi soal hidup manusia yang terancam. Apa urgensi kedatangan Menteri Kehutanan ke ruangan ber-AC di Makassar? Turun ke lapangan, temui masyarakat, lihat langsung kondisi hutan dan bagaimana dampaknya. Ataukah pak menteri hanya datang secara pribadi, tanpa fasilitas negara? Coba dikroscek!” ujarnya. Badko HMI Sulsel menilai situasi kehutanan di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori darurat ekologis dan kemanusiaan, dengan lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan berstatus kritis dan ratusan hektare terbakar dalam dua tahun terakhir di Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Bulukumba. Belum lagi konflik tenurial dan alih fungsi Kawasan Hutan, terjadi perambahan, alih fungsi lahan, klaim masyarakat terhadap lahan hutan terjadi tanpa izin yang sah. Lahan kritis dan penurunan fungsi hutan. Akibat penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Ketika air bersih sulit didapat, longsor dan banjir makin sering terjadi, itu bukan semata bencana alam itu bukti pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,. Kan jelas aturannya, sikap kementerian juga harus tegas.” lanjutnya. Badko HMI Sulsel menegaskan, negara tidak boleh diam. Diamnya negara di tengah kerusakan hutan adalah bentuk kejahatan struktural terhadap rakyat. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar seharusnya membawa solusi konkret, bukan hanya tampil seremonial. 10 Catatan Kritis Badko HMI Sulsel untuk Kementerian Kehutanan RI Evaluasi secara tegas seluruh struktur dan kebijakan Kementerian Kehutanan hingga tingkat desa, jangan hanya administratif, tapi berbasis kondisi ekologis faktual. Transparansikan data izin dan konflik kehutanan agar publik dapat menilai siapa perusak dan siapa yang dilindungi. Audit alih fungsi kawasan hutan yang melanggar tata ruang dan merusak daya dukung lingkungan hidup. Tegakkan hukum ekologis terhadap pelaku deforestasi, ilegal logging, dan tambang destruktif tanpa pandang bulu. Pulihkan lahan kritis secara ilmiah dan ekologis, bukan proyek politis jangka pendek. Perkuat hak masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama pengelolaan dan penjaga hutan. Buka akses publik terhadap dana reboisasi dan CSR kehutanan demi akuntabilitas dan keadilan ekologis. Bongkar praktik jual-beli izin dan kolusi pejabat kehutanan yang menjadi akar mafia ruang dan sumber korupsi struktural. Integrasikan kebijakan kehutanan dengan ketahanan pangan, air, dan energi rakyat. Ungkap skandal izin kehutanan di Sulsel yang bertentangan dengan Penataan Ruang dan prinsip hak atas lingkungan hidup yang sehat. “Apa Urgensi Menteri Kehutanan Datang ke Aryaduta Makassar? Hutan bukan komoditas politik. Kalau Menteri Kehutanan hanya datang untuk berpidato lalu pulang tanpa kebijakan konkret, maka kementerian ini gagal total,” tutup Iwan Mazkrib.

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Aktivis Vs Politisi: 5 Tokoh Muda yang Potensi Menjadi Bakal Calon Ketua KNPI Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 9 Oktober 2025 – Semangat muda kembali menggema di Sulawesi Selatan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI, dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.” Ajang ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menentukan arah baru gerakan kepemudaan di Sulsel melalui figur-figur potensial yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Ketua Panitia Musda XVI, Idham Raihutama, mengatakan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Ia menegaskan bahwa seluruh panitia kini tengah melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak, baik dari unsur DPD kabupaten/kota, OKP, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan baik. Kami ingin Musda ini berlangsung lancar, tertib, dan menjadi ajang silaturahmi pemuda Sulsel. Tinggal sedikit pemantapan teknis dan finalisasi logistik,” ujar Idham saat dihubungi ruminews.id Ketika ditanya soal tantangan terbesar, ia menegaskan bahwa kunci utama ada pada transparansi kepesertaan. “Tantangannya di verifikasi kepesertaan, karena di situ kunci transparansi pemilihan. Tapi alhamdulillah panitia sudah on the track, kita berupaya semaksimal mungkin agar semua proses berjalan dengan fair,” tambahnya. Musda XVI KNPI Sulsel dijadwalkan mulai digelar pada 17 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan kepemudaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Tak hanya menjadi forum demokrasi, tetapi juga ruang adu gagasan dan visi antar generasi muda yang siap membawa KNPI ke arah lebih kolaboratif dan progresif. Lima Tokoh Muda Potensial Menjelang pelaksanaan Musda, publik Sulawesi Selatan mulai ramai memperbincangkan lima nama calon kuat yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua DPD KNPI Sulsel periode mendatang. Mereka berasal dari dua kategori besar: aktivis dan politisi muda, yang sama-sama membawa semangat perubahan dan kolaborasi. Kategori Aktivis 1. Hasrul Kaharuddin Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel ini dikenal sebagai aktivis lapangan berpengalaman dalam pengorganisasian pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021–2024, Hasrul memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat daerah. Dedikasinya terhadap pemuda dan komitmennya dalam membangun solidaritas lintas organisasi membuatnya menjadi salah satu figur kuat di bursa calon ketua. 2. Elly Oscar Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel periode 2018–2023 ini dikenal sebagai aktivis intelektual dan penggerak dakwah sosial. Alumni pesantren dan Ketua Umum BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini memiliki reputasi baik di bidang moralitas, etika kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat akar rumput. Elly dikenal sebagai sosok yang menjembatani nilai keagamaan dan semangat kepemudaan progresif. Kategori Politisi 3. M. Fathul Fauzy Nurdin Sebagai Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin dikenal sebagai sosok muda visioner yang berhasil melanjutkan tradisi kepemimpinan progresif di daerahnya. Putra dari mantan Bupati legendaris Nurdin Abdullah ini sukses mengembalikan citra Bantaeng sebagai kabupaten inovatif dan ramah investasi. Fathul membawa semangat baru dengan menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan daerah. 4. Irfan Malluserang Kahfi Anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merupakan politisi muda dengan visi kemandirian ekonomi pemuda. Selain aktif di parlemen, Irfan juga dikenal sebagai pelaku usaha kuliner yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Ia membawa semangat produktivitas dan inovasi ke dalam dunia kepemudaan. 5. Vonny Ameliani S Figur perempuan muda yang menonjol di antara kandidat lainnya, Vonny Ameliani S adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tidar Sulsel, organisasi sayap muda Partai Gerindra. Vonny dikenal vokal memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di kalangan pemuda. Melalui jejaringnya, ia aktif mendorong partisipasi anak muda di bidang politik dan ekonomi kreatif. Demokrasi Muda yang Berwarna Dengan hadirnya kelima figur ini, Musda XVI KNPI Sulsel diprediksi akan menjadi ajang yang sarat warna dan gagasan. Para pendukung, simpatisan, hingga tokoh-tokoh senior kepemudaan mulai mengatur langkah dan arah dukungan. Dinamika media sosial kian ramai, menjadi cerminan bahwa KNPI masih menjadi ruang yang relevan bagi pertarungan ide dan semangat kepemimpinan muda. Musda kali ini bukan sekadar ajang perebutan jabatan, tetapi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai motor perubahan—sejalan dengan tema besar: “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.”

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Dinsos Pangkep Perkuat Validasi Data: 9.000 Penerima Program Jaminan Kesehatan Dinonaktifkan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan /

Ruminews.id, Pangkep – untuk memastikan penyaluran bantuan program jaminan kesehatan tepat sasaran Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Pangkep Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BP Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Hj. Herlina, para operator lurah dan desa se-kabupaten pangkep di ruang rapat lantai 3 kantor bupati pangkep. (Rabu, 8/10/2025). Rakor ini dibuka secara resmi oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kab. Pangkep, Kusumawati. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi antar operator di lapangan. “Tujuannya agar penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan ini dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, dalam pemaparannya, rakor ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi para operator, baik yang menangani PBI APBN maupun PBI APBD. “Saat ini banyak muncul inovasi dan perubahan, sehingga penting untuk menyamakan persepsi di antara para operator,” jelas Asykur. Sebanyak 9.000 jiwa penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dinonaktifkan setelah ditemukan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu, sekitar 300 orang lagi telah Berhasil Diaktifkan Kembali dalam Skema Reaktivasi Mendesak. Penghapusan ribuan nama ini penting, terutama setelah adanya skema dari Universal Health Coverage (UHC) menjadi sistem daftar tunggu untuk pendaftar baru di kabupaten Pangkep. “Reaktivasi ini bisa dilakukan dengan alasan tertentu, seperti kondisi sakit yang mendesak atau akan menjalani operasi. Prosesnya dapat selesai dalam 1-2 hari,” ungkapnya. Asykur menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat di Kabupaten Pangkep dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan keakuratannya. Ia berharap seluruh data penerima dapat valid dan sinkron dengan Data Induk Kependudukan (Dukcapil). “Banyak kasus ketidakaktifan BPJS disebabkan oleh data kependudukan yang belum diperbarui, seperti warga meninggal tanpa akta kematian, pindah tidak melapor, atau bayi lahir tidak dilaporkan,” tuturnya. Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, menambahkan bahwa validasi data adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan. Dari total 230.000 warga Pangkep yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (termasuk 160.000 PBI APBN dan 70.000 PBI APBD). Penulis: Febrian

Daerah, Makassar, Pendidikan

Kabinet Nava Karsa Resmi Dilantik: HIMANIS FIS-H UNM Usung Tekad, Niat, dan Semangat Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Pada tanggal 8 Oktober 2025, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMANIS FIS-H UNM) Telah melakukan pelantikan kepengurusan yang baru di bawah naungan Kabinet Nava Karsa yang bermakna tekad niat dan semangat baru. Momentum ini menjadi titik awal perjalanan HIMANIS selanjutnya dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi mahasiswa serta civitas akademika dan Masyarakat Administrasi Bisnis. Dalam sambutannya, President of director HIMANIS FIS-H UNM CHRISTO ADONIA MANORA.P menyampaikan ajakan penuh semangat kepada seluruh pengurus yang di lantik untuk melangkah bersama, membangun sinergi, dan menciptakan iklim organisasi yang sehat, produktif, serta inklusif bagi seluruh mahasiswa Administrasi Bisnis. Lebih lanjut President Of Director HIMANIS FIS-H UNMberkomitmen dan berupaya menjadikan HIMANIS sebagai organisasi yang berorientasi pada kemajuan bersama, memperkuat kualitas sumber daya mahasiswa, serta memperluas pengaruh positif di ranah akademik maupun sosial agar bisa membawa nama HIMANIS dan Program Studi Administrasi Bisnis semakin maju.’ Ujarnya’ Dengan semangat Kabinet Nava Karsa, HIMANIS FIS–HUNM bertekad untuk menyalakan semangat api perjuangan dan keilmuan mahasiswa, memperkuat solidaritas, serta menciptakan karya dan gerakan yang berdampak nyata bagi kemajuan kampus dan masyarakat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Febri Tiring Siap Pimpin GMKI Makassar: Usung Visi Restorasi dan Jadikan GMKI Rumah Bagi Semua Mahasiswa Kristen

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 8 Oktober 2025 — Pemilihan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar periode 2025–2026 kian memanas menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang. Salah satu kandidat paling diperhitungkan, Febri Tiring, menyatakan keyakinannya akan memenangkan kontestasi ini dan siap memimpin GMKI Cabang Makassar dengan arah yang progresif dan inklusif. Febri Tiring dikenal luas sebagai sosok yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Rekam jejaknya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dialogis, serta memiliki visi pelayanan yang kuat terhadap mahasiswa Kristen di Kota Makassar. Keyakinan akan kemenangan Febri juga ditegaskan oleh Juari Bilolo, Ketua Tim Pemenangan, dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa malam (7/10). “Saya yakin Febri Tiring bisa memenangkan kontestasi ini. Dia adalah figur yang telah teruji di berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal kampus. Yang paling penting, Febri punya semangat pelayanan dan visi besar untuk menjadikan GMKI sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa Kristen di Kota Makassar,”ujar Juari. “Dalam waktu dekat ini, kita akan kumpulkan pimpinan komisariat-komisariat yang sudah menyatakan dukungannya kepada Febri Tiring untuk memperkuat konsolidasi,” tambah Juari Bilolo. Febri Tiring mengusung visi besar dengan tagline “Restorasi”, yang mencerminkan niatnya untuk memperbaharui dan menguatkan GMKI Cabang Makassar. Visi tersebut meliputi: “GMKI sebagai Rumah Bersama: Progresif dalam Pemikiran, Inklusif dalam Pelayanan, dan Berdampak dalam Tindakan.” Ia menekankan pentingnya mengembalikan semangat kekaderan yang merangkul, memperkuat kerja-kerja advokasi sosial, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen gereja, masyarakat, dan kampus. Febri juga berkomitmen menjadikan GMKI Makassar lebih responsif terhadap isu-isu mahasiswa dan kebangsaan yang berkembang saat ini. “GMKI harus mampu menjadi ruang yang aman dan nyaman serta mampu mengembangkan kemampuan kadernya dan menjadikan GMKI sebagai tempat bertumbuh, berpelayanan, serta berdampak kepada masyarakat seperti tripanji GMKI: tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Inilah nantinya yang akan kita pedomani,” ungkap Febri dalam salah satu konsolidasi bersama kader. Dukungan terhadap Febri terus mengalir dari berbagai komisariat dan tokoh-tokoh senior organisasi. Banyak yang menilai Febri memiliki keseimbangan antara kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan yang dibutuhkan dalam memimpin GMKI di tengah tantangan zaman. Konfercab GMKI Makassar 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Oktober diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah cabang. Namun, dengan dukungan kuat dan visi yang jelas, langkah Febri Tiring menuju kursi Ketua Cabang tampaknya semakin solid. “Ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini soal masa depan organisasi. Dan saya percaya, Febri adalah jawaban untuk masa depan itu,” tutup Juari Bilolo penuh keyakinan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Pemkot Makassar dan Unibos Luncurkan Eco Circular Hub

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kota hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas bersama Universitas Bosowa (Unibos) sebagai wujud sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Peluncuran resmi MEC Hub berlangsung di Gedung Lestari 45 Universitas Bosowa, Selasa (7/10/2025), dan dirangkaikan dengan Pembekalan KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang mengusung tema pengabdian masyarakat di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Aulia Arsyad, serta Ketua Pokja 4 PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari. Turut hadir pula Rektor Universitas Bosowa beserta jajaran pimpinan, serta Direktur Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Unibos, Syahrul Sariman, disertai perwakilan camat dan lurah dari wilayah yang menjadi pilot project MEC Hub. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa peluncuran MEC Hub menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kota Makassar menuju kota berdaya sirkular, di mana pengelolaan sampah bukan lagi beban, tetapi sumber daya yang bernilai ekonomi dan sosial. “Kita ingin menghadirkan perubahan pola pikir masyarakat. Bahwa sampah bukan sekadar limbah yang dibuang, tetapi bisa menjadi bagian dari siklus ekonomi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Munafri. “Dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, kita yakin Makassar dapat menjadi model kota sirkular di Indonesia,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, dalam pemaparannya menjelaskan kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Makassar. ” Kita menargetkan pengurangan sampah secara signifikan hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Makassar Zero Waste,” ujarnya. Menurutnya, kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat ini menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan. “Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama, terutama dalam sistem pemilahan sampah di sumber dan penguatan fasilitas pengolahan di tingkat kelurahan,” jelas Helmy. Ia menambahkan, MEC Hub diharapkan menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, dan inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular di Makassar. Dengan peluncuran MEC Hub, Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Bosowa sepakat untuk membangun ekosistem yang mendukung transisi menuju kota berdaya sirkular, di mana seluruh aspek pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga melahirkan inovasi sosial dan ekonomi baru bagi warga Makassar. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kota berkelanjutan hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen bergerak bersama. Makassar Eco Circular Hub menjadi awal dari langkah panjang kita menjaga bumi, mulai dari kota kita sendiri,” tukasnya. Adapun paparan dari Marini Ambo Wellang, anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, menyampaikan konsep dasar Makassar Eco Circular Hub. Menurutnya, MEC Hub merupakan wadah sinergi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama: edukasi, inovasi, dan pemberdayaan komunitas. “MEC Hub bukan hanya tempat belajar dan berinovasi, tapi juga ruang bertumbuhnya gerakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi lewat pengelolaan sampah. Di sini, semua pihak berkolaborasi—mulai dari pemerintah, akademisi, sektor usaha, hingga kelompok masyarakat,” ujar Marini. Dalam implementasinya, camat berperan sebagai koordinator edukasi dan pelatihan petugas kebersihan, lurah serta RT/RW bertugas memetakan sumber dan potensi sampah di wilayah masing-masing, sementara kelompok masyarakat mengelola Bank Sampah Unit (BSU) dan mengembangkan produk daur ulang serta inovasi upcycle. “Sektor HORECA (hotel, restoran, dan kafe) juga dilibatkan secara aktif dalam reduksi limbah makanan, dengan kewajiban melakukan pemilahan sampah di sumber untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang di MEC Hub,” jelasnya. Sebagai tahap awal, Makassar Eco Circular Hub akan diterapkan di empat lokasi percontohan, yaitu. Pertama, Kelurahan Untia, melibatkan kelompok swadaya masyarakat binaan DLH. Kedua, Kelurahan Panambungan, yang akan mengoptimalkan potensi pengelolaan organik rumah tangga. Ketiga, Kelurahan Baru, memanfaatkan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang telah beroperasi aktif di kawasan tersebut. Keempat, Kelurahan Paropo, bekerja sama dengan Urban Agrofarm, pengelola fasilitas maggot swasta yang mampu mengolah hingga 5 ton sampah makanan per hari. “Keempat wilayah ini akan menjadi model percontohan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Makassar,” terangnya. Sedangkan, Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof. Dr. Batara Surya, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) merupakan wujud nyata kontribusi dunia kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Batara Surya menilai bahwa KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program MEC Hub merupakan bentuk sinergi strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab tantangan lingkungan perkotaan. “Mahasiswa Unibos hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menjadi bagian dari solusi. Berada di masyarakat adalah ujian sejati, di situlah mahasiswa akan dilihat, apakah mampu beradaptasi dan memberi dampak,” ujar Prof. Batara. Ia menambahkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebatas pelaku edukasi lingkungan, tetapi juga agen perubahan yang membantu mempercepat transformasi sosial menuju budaya hidup berkelanjutan. Peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) sendiri merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Universitas Bosowa, sebagai langkah nyata menuju pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, inovatif, dan bernilai ekonomi. “Melalui MEC Hub, mahasiswa KKN Tematik Unibos akan ditempatkan di empat lokasi pilot project, yaitu Kelurahan Untia, Panambungan, Baru, dan Paropo, guna mendampingi masyarakat dalam edukasi pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta inovasi daur ulang berbasis komunitas,” ungkapnya. Melalui peluncuran Makassar Eco Circular Hub, Pemerintah Kota Makassar bersama Unibos menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang cerdas, partisipatif, dan bernilai ekonomi. ” Kami berharap gerakan ini menumbuhkan kesadaran lingkungan di tingkat warga dan menjadi katalis bagi lahirnya generasi muda yang peduli terhadap keberlanjutan kota,” harapnya.

Berau, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Pertanian

Gerakan Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II, Wujud Sinergi Ketahanan Pangan di Kampung Gunung Sari

Tinggalkan Komentar / Berau, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Pertanian /

ruminews.id – Gunung Sari, 8 Oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme. Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya. Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Pangkep, Uncategorized

Bupati Pangkep, Yusran Hadiri Sosialisasi IEPK BPKP SULSEL, Dukung Budaya Antikorupsi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Uncategorized /

ruminews.id – PANGKEP – Bupati Kab. Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) Hadiri Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa (7/10/2025). Sosialisasi IEPK, bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pencegahan dan penanganan korupsi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama dengan beberapa kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan bahwa melalui penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi ini. “BPKP mendorong pemda untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian korupsi secara baik dan efektif untuk mencegah potensi terjadinya masalah hukum dan BPKP selalu siap bekerja sama dengan pemda, inspektorat, serta seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian intern guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di Kabupaten Pangkep,” ujarnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar, yang juga turut hadir mendampingi Bupati Pangkep, menjelaskan bahwa bupati menghadiri sosialisasi IEPK di BPKP sekaligus penandatanganan rencana aksi pencapaian Level 3 IEPK Pangkep. “Ini merupakan salah satu tools atau instrumen untuk mencegah dan mengendalikan korupsi di pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Hal ini menunjukkan keseriusan Bupati Pangkep dalam melakukan pengendalian korupsi di Kabupaten Pangkep,” ujarnya dalam wawancara bersama Pangkep TV Penulis: Febrian

Scroll to Top