Author name: Fikri Haikal

Opini

Melangkah Jauh dengan Optimisme

ruminew.id, INDONESIA kembali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pada Triwulan II-2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,12 persen (year-on-year), melanjutkan tren positif yang patut diapresiasi. Dalam ukuran triwulanan, ekonomi naik 4,04 persen (q-to-q), dan secara kumulatif semester I-2025 tercatat tumbuh 4,99 persen dibandingkan semester I tahun lalu. Ini bukan capaian kecil, melainkan hasil kerja keras kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Stabilitas dan konsistensi patut dihargai. Kita perlu memberikan apresiasi pada pemerintah atas pencapaian ini, terutama karena pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia saat ini masih menghadapi tekanan global: ketegangan geopolitik, inflasi pangan dan energi, serta penyesuaian kebijakan suku bunga negara-negara maju. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan dan kelincahan ekonomi. Kinerja ekspor yang tumbuh 10,67 persen (yoy) menjadi bukti bahwa pelaku industri kita cukup adaptif terhadap pasar global. Sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan dengan kontribusi 54,25 persen terhadap PDB, yang menunjukkan kepercayaan konsumen masih tinggi. Kualitas pertumbuhan dan ketimpangan regional masih jadi pekerjaan rumah, namun angka pertumbuhan tidak boleh membuat kita terlena. Tantangan besar tetap menghadang di balik statistik yang impresif. Beberapa catatan kritis patut disorot: Pertumbuhan tidak merata secara spasial. Pulau Jawa masih mendominasi PDB nasional dengan kontribusi 56,94 persen, sementara wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua hanya berkontribusi 2,73 persen, dengan pertumbuhan paling rendah (3,33 persen yoy). Ketimpangan antarwilayah perlu segera ditangani agar pembangunan benar-benar inklusif. Pengeluaran Pemerintah justru terkontraksi secara tahunan (0,33 persen yoy). Di saat belanja negara seharusnya jadi alat stimulus ekonomi, kontraksi ini menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam serapan anggaran, efektivitas program, dan distribusi belanja ke sektor strategis. Ketergantungan pada sektor-sektor tradisional masih tinggi. Pertanian mencatat lonjakan q-to-q tertinggi (13,53 persen), namun pertumbuhannya hanya 1,65 persen yoy, menunjukkan bahwa sektor ini belum cukup terdorong inovasi dan nilai tambah. Demikian pula, industri pengolahan hanya tumbuh moderat (5,68 persen yoy) meski menyumbang porsi terbesar PDB. Transformasi struktural ekonomi perlu dipercepat. Kinerja sektor energi masih stagnan. Pengadaan listrik dan gas justru terkontraksi -2,61 persen (q-to-q) dan tumbuh hanya 0,90 persen (yoy). Dalam konteks transisi energi, ini alarm bahwa investasi energi bersih dan infrastruktur pendukung masih tertinggal. Masukan konstruktif untuk Pemerintah ke depan menuju kuartal berikutnya dan sisa tahun 2025, pemerintah perlu menindaklanjuti capaian ini dengan langkah konkret: Percepat pemerataan pembangunan wilayah. Perlu afirmasi fiskal dan proyek strategis untuk kawasan timur Indonesia, terutama infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan insentif investasi di luar Pulau Jawa. Reformasi belanja pemerintah. Pastikan anggaran negara menjadi penggerak utama pembangunan?”efisien, tepat sasaran, dan berdampak pada daya saing sektor riil dan lapangan kerja. Kebijakan Fiskal melalui APBN yang Pro-rakyat: Pro-Poor (berpihak pada Masyarakat miskin), Pro-Growth (berpihak pada pertumbuhan ekonomi), Pro-Job (berpihak pada penciptaan lapangan kerja), ProEnvironment (berpihak pada keberlangsungan kelestarian lingkungan). Dorong hilirisasi dan industri bernilai tambah. Tidak cukup hanya ekspor barang mentah, tapi juga dorong peningkatan nilai dalam negeri. Kebijakan industri berbasis teknologi dan keberlanjutan harus jadi prioritas utama. Tingkatkan literasi dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak akan inklusif tanpa kualitas SDM yang merata. Pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi dan swasta untuk mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan kerja secara massif. Menjaga Narasi Optimisme dengan Aksi Nyata Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen adalah sinyal optimisme. Tapi tanpa disertai pemerataan dan kualitas, pertumbuhan itu bisa menjadi semu. Pemerintah dan semua element bangsa harus memastikan bahwa capaian ini terasa manfaatnya hingga ke pelosok negeri dari Papua hingga Aceh, dari petani hingga pekerja pabrik. Sebagai kaum pemuda, saatnya kita berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia sesuai kapasitas masing-masing. Sudah saatnya kita tidak hanya bertanya “berapa persen ekonomi tumbuh?” tapi juga “siapa yang ikut tumbuh?” dan “apa yang berubah di kehidupan rakyat?”. Peluang yang Bisa Dimanfaatkan: Kinerja ekspor yang membaik membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global, terutama di sektor manufaktur, pertanian bernilai tambah, dan hilirisasi SDA. Sekitar 80 persen dari pos tarif (tariff lines) atas ekspor Indonesia menuju Uni Eropa akan dapat tarif 0?persen dalam fase implementasi awal. Produk-produk utama yang akan menikmati pembebasan ini antara lain: Tekstil dan pakaian jadi (apparel), Alas kaki (footwear) kelapa sawit, termasuk produk turunannya (termasuk biodiesel), Makanan olahan, Produk perikanan, elektronik, Produk pertanian dan kehutanan (termasuk hasil industri. kayu, seperti furnitur), besi baja dan lain-lain. Ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan ekspor khususnya bagi pelaku UMKM dan begitupun penuruan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika ke Indonesia sebesar 19 persen. Pemulihan konsumsi domestik menandakan kepercayaan publik yang mulai pulih, menjadi landasan kuat untuk mendorong sektor UMKM dan pariwisata lokal. Kebijakan transisi energi dan green economy global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memimpin dalam pasar karbon, energi terbarukan, dan perdagangan kredit karbon. Tantangan yang Perlu Diwaspadai: Konflik geopolitik global (Perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-Tiongkok, Timur Tengah) bisa mengganggu rantai pasok dan stabilitas harga komoditas energi dan pangan dunia. Perubahan iklim semakin berdampak pada produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Sektor pertanian yang tumbuh 13,53 persen (q-to-q) bisa terancam jika tidak diikuti adaptasi iklim yang cepat. Kinerja belanja pemerintah yang melambat (kontraksi -0,33% yoy) menjadi sinyal bahwa stimulus fiskal perlu ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen bukan sekadar angka, tapi panggilan untuk memastikan semua rakyat ikut bertumbuh. Ekonomi boleh tumbuh, tapi keadilan baru terasa jika pertumbuhan itu menjangkau hingga pelosok negeri. Bukan hanya soal seberapa tinggi kita tumbuh, tapi seberapa banyak yang ikut naik Bersama. Statistik pertumbuhan adalah awal, tugas sesungguhnya adalah menjadikannya terasa sampai di dapur rakyat lima persen pertumbuhan tak berarti apa-apa jika hanya berputar di Jakarta, waktunya pemerataan jadi prioritas. Saat ekonomi tumbuh, keadilan sosial harus menyusul, mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mewujudkan itu semua.rmol news logo article Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI)

Opini

Strategi dan Taktik HMI dalam Memperjuangkan Organisasi

ruminews.id, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa tertua yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan sosial di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dan 14 lainnya, HMI telah berkomitmen dengan tujuan Keislaman dan Keindonesiaan. Yaitu : “Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam” yang sekarang berubah menjadi “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala” (Pasal 4 AD HMI). Dalam menjalankan tujuannya, HMI menerapkan berbagai strategi dan taktik yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan organisasi serta anggotanya. Dalam essay ini penulis menyebutkan apa saja bentuk penerapan strategi dan taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi. Strategi HMI dalam Memperjuangkan Organisasi. Strategi merupakan fondasi bagi setiap organisasi. Tanpa strategi yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan fokus. Strategi membantu organisasi untuk menentukan visi dan misi, serta menetapkan tujuan jangka panjang. Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan semua aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan. Adapun strategi HMI dalam memperjuangkan organisasi sebagai berikut; Pembentukan Kader yang Berkualitas Salah satu strategi utama HMI adalah pembentukan kader yang berkualitas. HMI menyadari bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas anggotanya. Karena itulah, HMI mengadakan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya melalui Latihan Kader I (Basic Training), Latihan Kader II (Intermediate Training), Latihan Kader III (Advance Training) dan Latihan Lanjutan (Senior Course), Latihan Khusus Kohati (LKK), Sekolah ideologi, politik, strategi dan taktik (Ideopolstratak), dan sebagainya. Fungsi training adalah mempersiapkan anggotanya dengan pemahaman agama yang memadai, keterampilan organisasi, berkomunikasi dan manajemen sehingga mempunyai kecakapan memimpin selama mereka berada di kampus dan persiapan menghadapi tantangan kehidupan setelah selesai studi di perguruan tinggi. Penguatan Jaringan dan Kemitraan HMI juga menerapkan strategi penguatan jaringan dan kemitraan dengan berbagai organisasi lain, baik di tingkat kampus maupun di luar kampus. Dengan menjalin kerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya, HMI dapat memperluas pengaruhnya dan meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan. Kemitraan ini juga memungkinkan HMI untuk berbagi sumber daya dan pengalaman, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Advokasi Kebijakan Publik Advokasi kebijakan publik adalah proses terencana untuk mempengaruhi perubahan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Ini melibatkan negosiasi, dialog, dan pengaruh terhadap pengambil keputusan melalui bukti dan rekomendasi. Proses ini mencakup beberapa langkah, seperti pemilihan isu strategis, penggalangan dukungan, dan pemantauan hasil. Advokasi kebijakan publik merupakan salah satu fokus utama HMI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mahasiswa. Melalui berbagai forum diskusi, seminar, dan aksi demonstrasi, HMI berusaha menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, HMI dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif serta mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Taktik HMI dalam Memperjuangkan Organisasi Setelah strategi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan taktik yang tepat. Taktik adalah tindakan spesifik yang diambil untuk mendukung pelaksanaan strategi. Tanpa taktik yang efektif, bahkan strategi terbaik sekalipun tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Berikut Taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi; Mobilisasi Massa Mobilisasi massa adalah taktik yang sering digunakan oleh HMI untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Aksi demonstrasi yang melibatkan banyak anggota dapat menjadi alat efektif untuk menunjukkan kekuatan suara mahasiswa. Dalam mobilisasi ini, HMI tidak hanya mengandalkan jumlah peserta, tetapi juga kualitas pesan yang disampaikan melalui spanduk, orasi, dan media sosial. HMI juga berperan penting dalam mobilisasi massa, terutama selama gerakan reformasi 1998 di Indonesia. HMI aktif mengorganisir demonstrasi, menjadi motor penggerak perubahan politik, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Penggunaan Media Sosial Penggunaan media sosial oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai strategi dan taktik melibatkan beberapa aspek penting. Media sosial berfungsi untuk menyebarkan gagasan, membentuk opini publik, dan menggerakkan isu-isu nasional. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial menjadi salah satu taktik penting bagi HMI untuk menyebarkan informasi dan membangun opini publik. Melalui platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook, HMI dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat. Media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir kegiatan, menggalang dukungan, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu terkini. Penelitian dan Pengembangan HMI juga melakukan penelitian sebagai bagian dari taktiknya dalam memperjuangkan organisasi. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, pendidikan dan politik, HMI dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada fakta dan data. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas HMI sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengambilan keputusan di tingkat kebijakan. Kesimpulannya, penerapan strategi dan taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kader serta kepentingan masyarakat luas. Melalui pembentukan kader yang berkualitas, penguatan jaringan dan kemitraan, advokasi kebijakan publik, mobilisasi massa, penggunaan media sosial, serta penelitian dan pengembangan yang mendalam, HMI berupaya untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat juang anggota HMI tetap tinggi demi mencapai tujuan bersama: menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Dengan demikian, keberadaan HMI sebagai organisasi mahasiswa sangat penting dalam konteks perjuangan sosial-politik di Indonesia. Keberhasilan penerapan strategi dan taktik ini akan sangat bergantung pada sinergi antara anggota serta dukungan dari berbagai pihak terkait demi mencapai tujuan besar organisasi ini ke depan.

Opini

HMI dan Kisah Awal Markas Botolempangang

ruminews.id, Saya dulu mendaftar masuk menjadi Anggota HMI itu, sekitar tahun 1959. Sebelumnya saya sudah aktif di organisasi intra dan ekstra kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Persatuan Mahasiswa Makassar (PMM). Di intra, saya adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa Indonesia. Awal tahun 1960-an, diadakan Konferensi Cabang di Soppeng, terpilih sebagai Ketua HMI Cabang Makassar, M. Ridwan Ahmad, saya didaulat jadi Wakil Ketua dan Bapak M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Sekretaris. Tahun 1964, kami mengadakan Konferensi Cabang di Makassar, saya terpilih sebagai Ketua dan Pak JK tetap sebagai Sekretaris Cabang, istri saya, Andi Pada sebagai Bendahara. Jodoh saya berawal di HMI. Selain istri saya, aktif juga Ibu Mufidah Miad, istri Pak JK. Ibu Mufidah itu memiliki bakat, pintar menari. Ketika saya sebagai Ketua Cabang, kami aktif mengadakan beberapa kali basic training, hampir tiap dua pekan diadakan pengkaderan di Jalan Laiya, Gedung Haji Lama. Otomatis jumlah anggota HMI terus bertambah, kami bentuk pengurus komisariat di seluruh fakultas perguruan tinggi se kota Makassar. Para anggota dan pengurus HMI se-Makassar, terutama dari Unhas rajin berkumpul, setelah magrib hingga larut malam, di Jalan Andalas, rumah Pak JK. Suatu malam, saya dkk sedang duduk-duduk di emperan rumah Pak JK, tiba-tiba ada informasi bahwa ada rumah di Jalan Botolempangan 51 kosong, tidak berpenghuni. Saya langsung menugaskan Tajang Badawi mengecek kebenaran info itu di lokasi. Benar, kata Tajang, kami pun segera bergegas ke lokasi dan langsung menempati (menduduki) gedung itu, sejam kemudian ada Organisasi Islam lain datang mau mengambil gedung itu, kami menyatakan, “tidak boleh,” ini kami sudah tempati, silakan cari gedung yang lain. Mereka pun pergi. Setelah kami duduki rumah itu, kami jaga dan saya suruh anak-anak kumpul menabur gendang (tambur) tiap malam hingga larut malam, akhirnya, tetangga yang di blok sebelah kanan merasa terganggu dan memilih pindah. Jadilah dua blok milik HMI Cabang Makassar hingga hari ini. Beberapa hari kemudian, kami menemui dan meminta Surat Penunjukan atas kepemilikan kedua rumah itu untuk dijadikan Sekretariat HMI Cabang Makassar kepada Bapak Walikota Makassar, Daeng Patompo. Dalam Surat itu tertulisa nama saya dan Pak JK. Tapi beberapa hari kemudian, Pak JK merobek “surat keterangan dan serah terima” itu. Alasannya, agar kelak, tidak ada anak-anak kami yang menuntut. Kami agak susah melupakan jasa baik dan pengorbanan Pak JK, satu mobil dan satu motor vespanya sering dipakai oleh para aktivis HMI Makassar mengurus HMI. Kami juga dulu membuat Radio dan sekolah SMA HMI. Pak Sadli, ditunjuk sebagai direkturnya. Sementara Bapak M. Alwi Hamu hampir tiap malam siaran di Radio HMI. Di era kami juga telah terbentuk Pengurus Korps-HMI-Wati (Kohati), terpilih sebagai Ketua Pertama, Andi Datja Patoppoi. Acara pembentukan dan pemilihan itu diadakan di Pulau Kayangan, fasilitas diberikan oleh Walikota, Daeng Patompo. Setahun setelah meletus G30SPKI, tahun 1960, di kampus lama Unhas, Baraya, Makassar dibentuk Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Saya dipercaya menjadi Ketua Presidium KAMI Sulawesi Selatan dan Pak JK, Sekretaris Jenderal. Sebagai aktivis, kami sering diundang menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kotamadya Makassar. Suatu malam, kalau tidak salah, di malam Renungan Hari Pahlawan, saya dibisik oleh Almarhum Yasin Limpo, ayah Bapak Syahrul Yasin Limpo dan Mayor Syamsuddin Daeng Lawu dari SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) tentang rencana pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar di Sulawesi Selatan. Pak Yasin dipilih sebagai Ketua dan saya sebagai Sekretaris. Setelah keluar dan berlaku Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, HMI diminta mewakili pemuda untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Kami merekomendasikan beberapa teman-teman di HMI seperti Pak JK, Tajang Badawi, Razak Tahibe, Faizah Hasyim, Aisyah Rajeng, dkk. Mereka pun dilantik mendadak sebagai Anggota Dewan, sebagian mereka tidak siap dan belum punya jas, disuruh pinjam jam dulu, hehehe… *Manfaat dan Harapan* Saya yang pernah dipilih dan diberi amanah menjabat beberapa jabatan, seperti Badan Pemerintah Harian (BPH), Kepala Bulog Daerah (Bulda) Sulawesi Selatan, anggota DPR RI, Direktur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, misalnya, selalu merasa siap karena ada pengalaman ber-HMI. Saya dapat membedakan orang-orang yang berbicara dan memimpin rapat komisi di DPR misalnya, dari caranya berbicara. Penampilan orang-orang yang pernah aktif dan tidak pernah aktif di oragnisasi, seperti HMI, tentu berbeda. Saya berharap pada junior saya yang kini menjadi aktivis HMI, di Makassar dan PB HMI, sebaiknya kalian fokus pada “konsolidasi besar” secara regional dan nasional. Jangan lagi saling menggugat apalagi dualisme, tidak ada manfaatnya, mereka yang digugat dan menggugat kan satu sahadat, seperjuangan, satu tujuan. Bersatulah kalian. Itu akan menjadi rahmat bagi diri kalian dan orang lain atau masyarakat kelak, Insya Allah. Dalam berjuang sebagai aktivis dan mahasiswa, camkan motto kita, “Yakin Usaha Sampai”. Sekian. _Jakarta, 11 April 2020_

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Gerakkan RT/RW Genjot Urban Farming dan Maggot

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan pentingnya peran RT/RW dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Launching Gerakan 1 Kelurahan: 1 Urban Farming, 1 Maggot, dan 1 Bank Sampah di Jl. Batua Raya, Kecamatan Panakkukang, Jumat (8/8/2025). Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi inisiatif pihak Kecamatan Panakkukang bersama jajaran atas langkah progresif yang dinilai akan membawa dampak besar bagi pengelolaan sampah dan ketahanan pangan skala rumah tangga di Kota Makassar. “Urban farming, maggot dan bank sampah, ini bukan berdiri sendiri. Ini adalah output dari sistem pengelolaan sampah yang sudah kita dorong atasi persoalan sampah di kota ini,” ujar Munafri. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari sistem siklus pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan hasil akhir sampah. “Khususnya sampah organik untuk kegiatan produktif seperti pertanian pekarangan dan budidaya maggot,” jelasnya. Munafri menegaskan bahwa seluruh RT di Makassar wajib memiliki urban farming, biopori, komposter, eco-enzyme, serta pengolahan maggot sebagai bentuk konkret pengelolaan sampah skala mikro. “Kita ingin agar sampah tidak lagi menjadi musuh, tapi bisa menjadi sumber penghasilan. Rumah tangga harus kita dorong menuju zero waste,” tegasnya. Ia menambahkan, kehadiran bank sampah di setiap kelurahan menjadi elemen vital untuk menangani sampah non-organik. Sementara itu, sampah organik diarahkan untuk dikembangkan melalui teknologi sederhana seperti maggot dan kompos, yang hasil akhirnya bisa dimanfaatkan dalam pertanian lahan sempit. Dalam kesempatan itu, Appi mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang sudah hampir melebihi kapasitas. “Bayangkan, luas TPA kita 19,1 hektare, tinggi gunungan sampah sudah 16–17 meter. Jika tidak ada perubahan dari rumah tangga, dalam satu atau dua tahun ke depan, TPA kita bisa kolaps,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dari hulu: rumah tangga, sekolah, hingga kantor pemerintahan, harus menjadi pelaku perubahan. Wali Kota Makassar juga menginstruksikan agar seluruh kantor pemerintah menjadi teladan pengelolaan sampah. Ia bahkan meminta Dinas Pendidikan untuk mewajibkan siswa membawa sampah dari rumah, lalu belajar memilahnya di sekolah. “Anak-anak kita harus dididik sejak dini soal pemilahan sampah. Ini bukan sekadar soal bersih-bersih, tapi budaya hidup sehat dan berkelanjutan,” kata Munafri. Selain aspek sampah dan pertanian kota, Munafri juga menyoroti pentingnya biopori untuk penyerapan air, terutama di kawasan padat beton. “Sekarang kita sisir satu per satu,” tandasnya. Munafri menutup sambutannya dengan harapan agar kolaborasi lintas elemen masyarakat pemerintah, RT/RW, sekolah, dan warga dapat memperkuat sistem ketahanan lingkungan kota. “Jika ini berjalan, kita bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga memberikan peluang ekonomi bagi keluarga. Kota kita bersih, sehat, dan mandiri,” tandasnya. Sedangkan, Camat Panakkukang, M. Ari Fadli, mengungkapkan bahwa peluncuran program 1 Kelurahan: 1 Urban Farming, 1 Maggot, dan 1 Bank Sampah di wilayahnya merupakan hasil kolaborasi dan inisiasi para lurah serta Sekretaris Camat (Sekcam), sebagai bentuk nyata dari dukungan terhadap visi besar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Inisiasi sebenarnya bukan dari saya pribadi, tetapi berasal dari para lurah dan Sekcam yang ingin menangkap impian besar Bapak Wali Kota: menciptakan kemandirian pangan melalui urban farming dan menekan volume sampah kota secara signifikan,” ujar Ari Fadli. Ari Fadli menekankan bahwa Kecamatan Panakkukang berambisi menjadi wilayah pertama di Makassar yang benar-benar mengintegrasikan konsep urban farming, pengolahan maggot, dan bank sampah sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan lingkungan. “”Ketika bicara soal urban farming, maggot, dan bank sampah, kami berharap nama Kecamatan Panakkukang menjadi yang pertama disebut sebagai pelopor implementasi ide-ide besar Bapak Wali Kota di lapangan,” tegasnya. Ia melaporkan bahwa dari 11 kelurahan yang ada di Panakkukang, seluruhnya telah mulai bergerak. Bahkan, beberapa di antaranya telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam budidaya maggot, urban farming, hingga pengelolaan bank sampah. Dalam kesempatan itu, Ari Fadli juga menekankan peran serta para tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan, sebagai pionir pengembangan maggot di Kecamatan tersebut. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga terlihat dengan hadirnya seluruh kepala puskesmas se-Kecamatan Panakkukang dalam kegiatan ini, menandai sinergi antara sektor kesehatan dan pengelolaan lingkungan. Ari Fadli menutup sambutannya dengan menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya tentang mengelola sampah atau menanam di pekarangan. “Tetapi lebih jauh lagi, tentang membentuk budaya hidup bersih, sehat, dan mandiri mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas,” tutupnya.

Opini

Dari Kampus Ke Sekolah: Mahasiswa Unhas Ajak Pelajar Melek Politik dan Hak Kewarganegaraan

ruminews.id, Sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin, mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS menggelar sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan politik kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sicini yang berlokasi di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran pelajar akan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus, sekaligus mendorong sikap kritis dalam bernegara. Pengetahuan politik bukan sekadar urusan orang dewasa, melainkan kebutuhan mendasar bagi generasi muda termasuk pelajar ang setingkat SMA. Politik menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan pendidikan hingga hak-hak konstitusional warga negara. Namun, literasi politik di kalangan remaja masih rendah, sementara partisipasi mereka justru krusial. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, 52% pemilih dalam Pemilu 2024 adalah generasi muda dan pemula. Angka ini menunjukkan betapa suara mereka mampu menentukan arah bangsa, tetapi sayangnya, banyak yang belum memahami esensi politik secara utuh. Pusat Edukasi Anti Korupsi menegaskan, pemahaman politik sejak dini dapat membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, remaja rentan terpapar hoaks, apatisme, atau bahkan praktik korupsi di masa depan. Anggota KPU RI, August Mellaz, juga menekankan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi, seperti Pemilu, adalah variabel penting untuk menjaga integrasi bangsa dan kualitas pemilu. Menyadari urgensi ini, mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) dari Fakultas Hukum turun langsung ke sekolah dalam hal program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka berupaya memutus mata rantai ketidaktahuan politik dengan mengajak pelajar SMA memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mekanisme pemerintahan, serta bahaya korupsi. Harapannya, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga agen perubahan yang mampu menyuarakan aspirasi dengan dasar hukum dan etika yang kuat. Kegiatan edukasi politik yang digelar mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) diMadrasah Aliyah Sicinimembuka mata akanrendahnya literasi politik di daerah terpinggirkan. Meski awalnya terlihat minim pemahaman, antusiasme pelajar justru mengejutkan. Saat materi disampaikan, mereka menyimak dengan serius, lalu aktif mengajukan pertanyaan kritis hal itu menandakan bahwa keingintahuan mereka tentang politik sesungguhnya besar. Suasana ruang kelas menjadi semakin hidup ketika sesi tanya jawab dimulai. Salah satu momen paling menarik datang dari Aswar Ramadhan, seorang siswa yang bertanya, “Bagaimana cara membedakan pejabat yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat dan yang hanya mencari keuntungan pribadi ketika berkampanye?” Pertanyaan ini bukan hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap integritas pejabat publik, tetapi juga refleksi dari kondisi nyata di daerahnya. Respon semacam ini membuktikan dua hal: Minimnya akses edukasi politik di sekolah-sekolah pinggiran, sehingga mahasiswa UNHAS hadir sebagai “jembatan” pengetahuan. Potensi besar generasi muda daerah untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, asalkan diberi ruang belajar yang memadai Selain diskusi, mahasiswa UNHAS juga menggunakan metode pendekatan analogi, simulasi pemilu dan analisis kasus korupsi untuk membantu pelajar memahami praktik politik sehari-hari. Hasilnya, banyak siswa yang mulai menyadari bahwapolitik bukanlah hal abstrak, melainkan sesuatu yang langsung memengaruhi nasib mereka dari sejak lahir hingga meninggal dunia. momen menarik lainnya datang dari seorang siswi perempuan yang dengan polos namun penuh keingintahuan bertanya: “Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki presiden?” Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan cerminan kesadaran awal tentang pentingnya sistem pemerintahan yang stabil. Diskusi pun berkembang semakin mendalam ketika mahasiswa UNHAS menjelaskan tentang: Mekanisme suksesi kepemimpinan dalam konstitusi Indonesia Peran lembaga negara seperti Eksekutif, Legistatif hiingga Yudikatif dalam perannya untuk menciptakan kestabilan dalam pengelolaan negara Perbandingan sistem pemerintahan sepertihalnya Presidensial dan Parlementer Pada kegiatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa UNHAS telah berhasil Membongkar Pola Pikir Kritis Generasi Muda melalui munculnya pertanyaan- pertanyaan dari para siswa sehingga menunjukkan: Kepedulian terhadap tata kelola negara yang baik Keinginan untuk memahami relasi antara pemimpin dan rakyat Kekhawatiran akan vacuum of power dan dampaknya bagi masyarakat “Sejujurnya kami terkejut dengan kedalaman pertanyaan mereka, yang tentunya tidak terpikirkan oleh kami mereka akan mempertenyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ini” ujar Muhammad Hulaivi, mahasiswa Fakultas Hukum yang sekaligus sebagai fasilitator. “Ini membuktikan bahwapelajar di daerah pinggiran pun punya potensi besar untuk menjadi warga negara yang kritis jika diberi ruang belajar yang tepat.” “Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan dapat membuktikan bahwa adanya benih-benih demokrasi masa depan negara ini”, pungkas salah satu Dosen Pembimbing KKN Universitas Hasanuddin, Amaliyah, S.H., M.H. Didalam pernyataannya beliau juga menyampaikan, bahwa “kami yakin, dengan bekal pengetahuan yang cukup dari mahasiswa kami, siswa-siswi ini akan tumbuh menjadi generasi pemilih yang cerdas dan pengawal kebijakan yang kritis.”

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Sambut Rakernas NasDem, Gala Dinner Bareng NasDem se-Indonesia di Anjungan Losari

ruminews.id, MAKASSAR – Udara sejuk di atas Anjungan Pantai Losari mengiringi momen hangat penuh keakraban. Pemerintah Kota Makassar menjamu secara khusus jajaran pengurus Partai NasDem dari seluruh Indonesia dalam agenda Gala Dinner. Pada Kamis malam (7/8/2025), sebagai penyambutan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar. Acara yang berlangsung di kawasan ikonik Anjungan City of Makassar itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, jajaran pengurus DPP, serta seluruh Ketua dan pengurus DPW NasDem dari berbagai provinsi. Turut hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, serta tokoh-tokoh penting lainnya dari lintas wilayah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, serta seluruh jajaran kepala SKPD turut hadir menyambut para tamu agung. Suasana malam semakin semarak dengan alunan musik khas Makassar yang memperkuat nuansa hangat dan akrab dalam jamuan makan malam tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan Partai NasDem memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakernas. Ia menyebut, kehadiran ribuan kader NasDem di Makassar bukan hanya menjadi kehormatan besar, tetapi juga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kota. “Kami sangat bangga dan merasa terhormat menyambut Bapak Surya Paloh dan seluruh jajaran pengurus Partai NasDem dari seluruh Indonesia,” ujar Appi. Menurutnya, kehadiran peserta kader NasDem dari berbagai Provinsi sekitar 5.000 hingga 6.000 peserta, tentu membawa dampak ekonomi luar biasa. Hotel-hotel penuh, rumah makan kembali ramai, dan pelaku UMKM kami mendapatkan manfaat langsung. Ia juga menekankan bahwa Pemkot Makassar siap memberikan pelayanan maksimal untuk mendukung suksesnya agenda nasional Partai NasDem di kota ini. Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran fraksi NasDem di DPRD Kota Makassar yang selama ini menunjukkan dukungan dan sinergi yang baik dengan pemerintah kota. “Kehadiran fraksi NasDem di DPRD menjadi bagian penting dari kerja kolaboratif dalam pembangunan kota. Kami bersatu melayani masyarakat, meski berasal dari partai berbeda,” katanya “Saya, Ibu Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD berasal dari partai yang berbeda, tetapi kami satu dalam komitmen untuk pelayanan terbaik,” tambah politisi Golkar itu. Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh peserta Rakernas NasDem untuk menikmati keindahan, keramahan, dan kekayaan khas Kota Makassar. “Selamat datang di Kota Para Pemberani. Selamat datang di Kota Anging Mammiri. Mari nikmati segala cerita dan kekhasan Makassar,” ucapnya. “Mari sukseskan agenda nasional Partai NasDem, dan semoga Makassar terus menjadi tuan rumah bagi event-event berskala besar seperti ini,” lanjut Appi, menutup sambutan sebagai tuan rumah. Rakernas Partai NasDem di Kota Makassar ini menjadi momentum strategis, tidak hanya untuk penguatan internal partai, tetapi juga menunjukkan Makassar sebagai kota yang siap menyambut event nasional dengan semangat kolaboratif dan pelayanan prima. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakernas perdana Partai NasDem. “Terima kasih kepada Partai NasDem yang telah memilih Makassar sebagai tempat Rakernas I. Ini adalah bentuk kepercayaan yang sangat kami hargai,” ujar Aliyah. Menurut Aliyah, kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Makassar. Momentum ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa Makassar semakin dipercaya sebagai kota penyelenggara agenda-agenda besar berskala nasional. Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh tamu untuk menikmati berbagai daya tarik yang dimiliki Kota Makassar, termasuk suasana malam di kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota. “Selamat menikmati keindahan Kota Makassar. Jangan lupa juga mencicipi kuliner khas kami yang selalu menggugah selera,” tambah Aliyah. Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta Rakernas selama berada di Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Hanura Sulsel Siap Support Program Pemkot

ruminews.id, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan dipastikan akan digelar pada 13 Agustus 2025 mendatang. Agenda utama dalam Musda ini adalah pemilihan Ketua DPD Hanura Sulsel periode 2025–2030. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar. Plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Brigjen Pol (Purn) Adeni Muhan, bersama jajaran panitia pelaksana menyambangi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, guna menyampaikan langsung undangan menghadiri Musda sekaligus menjalin silaturahmi. “Kami datang untuk bersilaturahmi dan sekaligus mengundang secara resmi Bapak Wali Kota agar berkenan hadir di acara Musda Hanura Sulsel. Insya Allah dilaksanakan tanggal 13 Agustus nanti,” ujar Adeni, di Kantor Balai Kota, Kamis (7/8/2025). Didampingi oleh Sekretaris Panitia Musda, Mide, serta sejumlah pengurus Adeni menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda sempat mengalami perubahan jadwal dari sebelumnya direncanakan tanggal 31 Juli. Perubahan tanggal ini menyesuaikan agenda pusat. Karena Ketua Umum berkeinginan untuk hadir langsung, maka pelaksanaannya digeser ke tanggal 13. “Kami di daerah menyesuaikan dan tetap menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal,” tambahnya. Mantan Komandan Brimob itu menyebutkan, Musda ini juga akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), bersama beberapa staf dan pengurus pusat lainnya. Kehadiran Ketum Hanura di Makassar nanti merupakan kehormatan besar bagi kami di Sulawesi Selatan. “Dari sekian provinsi, beliau memilih hadir langsung di sini. Ini menjadi penyemangat tersendiri bagi kader Hanura di Sulsel,” jelasnya. Terkait dengan kandidat Ketua DPD Hanura Sulsel yang akan maju, Adeni mengungkapkan bahwa sebanyak 36 nama telah diajukan ke DPP. Masing-masing mewakili tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, baik internal maupun eksternal partai. “Namun, penentuan final tetap berada di tangan pengurus pusat,” tukasnya. Musda Partai Hanura Sulsel ini diperkirakan akan menjadi ajang konsolidasi politik yang penting, tidak hanya bagi internal partai, tetapi juga bagi peta politik lokal jelang Pemilu 2029. Pada kesempatan ini, pihak pengurus Hanura Sulsel, siap mensupport dalam bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kota yang dipimpin Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik undangan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir, jika tidak ada agenda kedinasan yang berbenturan. Politisi Golkar itu juga mengenang hubungan baik dengan Partai Hanura saat Pilwalkot Makassar beberapa waktu lalu. “Waktu Pilwali kemarin, saya sangat ingat Hanura memberikan support. Ini tentu menjadi bentuk hubungan yang baik dan semoga terus terjaga ke depan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi. Ia juga mengapresiasi semangat Hanura Sulsel yang ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat dan solid di daerah.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Sidak Monumen Emmy Saelan, Munafri Instruksikan Perbaikan Situs Sejarah

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi bersejarah di Kota Makassar. Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah Monumen Maha Putra Emmy Saelan, yang terletak di Jl. Letjen Hertasning, Kecamatan Rappocini. Monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan tokoh pahlawan wanita asal Sulawesi Selatan, Emmy Saelan, dalam mengusir penjajah Belanda, kini tampak jauh dari kesan monumen bersejarah. Banyak bagian bangunan (tugu) monumen mengalami kerusakan, mulai dari keramik pecah, cat memudar, hingga pagar yang rendah dan tak layak. Bahkan, area sekitar monumen ditumbuhi tanaman liar. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi monumen yang menurutnya sangat tidak terawat. Ia menyoroti lemahnya perhatian dari pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas teknis terkait. “Saya ingin tahu, apakah ini aset milik Pemerintah Kota atau tidak. Kalau memang masuk dalam aset Pemkot, saya minta segera dialokasikan anggaran untuk perbaikan,” tanya Appi, saat menijau Monumen tersebut. Hadir juga Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kebudayaan, perwakilan bagian BPKAD serta pihak Kecamatan Rappocini. Pada kesempatan ini, Munafri menegaskan agar perbaikan monumen dilakukan sebagai bagian dari merawat situs bersejarah di Kota Makassar. “Dinas mana berkaitan dengan tempat bersejarah. Tolong harus rawat dan perbaiki, harus ada juga pos penjagaan, pagarnya diperbaiki dan ditinggikan. Ini simbol sejarah, jangan dibiarkan seperti ini,” tegas Munafri di lokasi. Appi juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat tempat-tempat bersejarah, terlebih menjelang momen kemerdekaan nasional. Ia menilai bahwa penghormatan terhadap pahlawan tidak cukup hanya dengan seremonial, tetapi juga melalui perawatan fisik simbol-simbol perjuangan. Ini bukan sekadar bangunan. Monumen ini adalah pengingat bagi kita semua tentang keberanian dan pengorbanan perempuan Sulsel dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. “Harus dijaga baik-baik, perawatan monumen. Jangan sampai kita lupa sejarah hanya karena lalai merawatnya,” tambahnya. Ia juga meminta agar SKPD terkait, khususnya dinas yang menangani aset dan kebudayaan, segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kondisi monumen. Jika Monumen Emmy Saelan belum tercatat sebagai aset Pemkot, maka perlu ada proses pencatatan dan perencanaan yang sistematis agar tidak terbengkalai. Selain itu, Appi mendorong agar tempat-tempat bersejarah di Makassar bisa menjadi bagian dari edukasi publik dan pariwisata sejarah, dengan penataan yang layak serta fasilitas pendukung yang memadai. “Kita ingin tempat-tempat seperti ini bisa dikunjungi pelajar, masyarakat umum, bahkan wisatawan. Tapi bagaimana mau kita ajak orang datang kalau kondisinya seperti ini? Mulai tahun ini harus ada perbaikan,” pungkasnya. Monumen Maha Putra Emmy Saelan dibangun untuk menghormati jasa Emmy Saelan, seorang pejuang wanita asal Sulsel yang gugur di medan perang dalam usia muda. Namun saat ini, kemegahan sejarah yang seharusnya terpancar dari monumen tersebut justru tertutup oleh kondisi fisik yang kumuh. Tidak ada papan informasi yang layak, kawasan sekitar tidak tertata, dan fungsi monumen sebagai sarana edukasi sejarah nyaris hilang. Inspeksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin ingin menjadikan sejarah dan warisan perjuangan sebagai bagian dari identitas kota yang harus dijaga. Ia berharap sinergi antara sektoral Pemerintah Kota, Kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat, bisa membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah melalui perawatan dan pemanfaatan ruang-ruang bersejarah.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar–Pemerintah Kawasaki Kolaborasi Tekan Kebocoran Air

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang, terus memperkuat kolaborasi teknis dalam upaya penanganan kebocoran air melalui program Non-Revenue Water (NRW), yang menjadi bagian dari proyek kerja sama teknis di bawah Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran terkait, seperti Kepala Bappeda Makassar, Muhammad Dahyal, Kabag Kerja Sama Andi Zulfitra Dianta, dan Asisten Pemerintahan Firman Hamid Paggara. Sementara delegasi Pemerintah Kota Kawasaki dipimpin oleh Shiratori Shigeyuki, Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage. Pertemuan ini membahas capaian serta tindak lanjut dari kerja sama teknis yang telah berjalan sejak 2022, yang berfokus pada peningkatan kapasitas Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar dalam mengatasi kebocoran air bawah tanah dan menekan angka kehilangan air (NRW). Perwakilan Kawasaki Jepang, Shiratori Shigeyuki mengatalan, pihaknya hadir untuk menyampaikan salam hormat dan melaporkan capaian dari proyek kerja sama teknis antara Kawasaki dan Perumda Air Minum Makassar yang diberi nama “MAKAPLOS” (Makassar–Kawasaki Project Losses). “Alhamdulillah, proyek ini berjalan baik berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar,” ujar Shiratori Shigeyuki. Dia menjelaskan, proyek ini mencakup pelatihan deteksi dan perbaikan kebocoran bawah tanah, pengadaan alat survei, serta pengembangan sistem perencanaan pengendalian kebocoran. Hingga saat ini, enam jenis peralatan telah diberikan kepada Perumda Air Minum Makassar dan telah digunakan dalam pilot area untuk mendeteksi serta menangani kebocoran secara langsung. Shiratori menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengundang staf-staf PDAM Makassar, untuk mengikuti pelatihan langsung di Kawasaki, guna melihat bagaimana sistem dan teknologi pendeteksian kebocoran diterapkan secara komprehensif di Jepang. “Melalui proyek ini, kami tidak hanya membangun kapasitas teknis, tetapi juga menjalin hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah kedua kota,” tuturnya. “Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan setelah proyek berakhir Oktober tahun ini,” harapnya, menambahkan. Selain Makassar, hasil dan metode dari proyek ini direncanakan akan menjadi referensi pembelajaran bagi daerah sekitar seperti Gowa, Takalar, dan Maros. MaKaPro menggelar pelatihan pertama dengan melibatkan peserta dari Perumda Air Minum se-Maminasata (Makassar, Maros, Takalar, Gowa). Bahkan, dokumentasi pelatihan telah dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan jangka panjang. Proyek NRW ini tidak hanya menguatkan aspek teknis, tetapi juga menjadi contoh model kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. “Harapan kami, dengan berakhirnya fase proyek di Oktober 2025, kerja sama Makassar–Kawasaki dapat terus berlanjut dalam format yang lebih luas dan strategis,” harapnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kesinambungan kerja sama antara Kota Makassar dan Kota Kawasaki, Jepang, khususnya dalam penguatan sistem air bersih dan penanganan kebocoran air. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari delegasi Pemerintah Kota Kawasaki, yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage, Shiratori Shigeyuki, di Kantor Balai Kota Makassar. Munafri menyambut baik keberlanjutan kerja sama ini dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kawasaki atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan pelayanan air bersih di Makassar. “Kami mendukung penuh proyek ini. Kehilangan air adalah persoalan besar bagi PDAM dan masyarakat. Maka program yang berbasis teknologi dan penguatan SDM seperti ini sangat dibutuhkan. Kami juga terbuka untuk kolaborasi lanjutan di masa mendatang,” kata Appi. Ia juga menyatakan pentingnya sinkronisasi antara program teknis dan penganggaran. Ia mengapresiasi langkah tim Jepang yang turut menyusun kolom anggaran dalam rencana pengendalian kebocoran, sehingga implementasinya lebih terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik. “Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini. Tapi saya berharap, kerja sama antara Makassar dan Kawasaki tidak hanya berhenti pada proyek yang sudah berjalan,” tuturnya. “Ke depan, kita harus melihat peluang kerja sama lainnya yang memberikan manfaat lebih luas bagi kedua kota,” tambah Munafri. Ia juga meminta agar hasil dari proyek yang dikenal dengan nama MAKAPLOS (Makassar–Kawasaki Project Losses) dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, terutama terkait capaian, tantangan, dan peluang lanjutan dari program ini. “Kalau bisa, kami ingin tahu secara singkat dan konkret apa saja yang sudah menjadi bagian dari kerja sama ini. Karena di Makassar masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Bisa saja, beberapa poin dari kerja sama ini dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih spesifik,” lanjutnya. Wali Kota juga membuka peluang untuk memperluas ruang kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki, tidak hanya terbatas pada air bersih, tetapi juga bidang lain seperti lingkungan, transportasi, hingga teknologi kota pintar (smart city). ‘Kami menyambut baik jika ada rencana lanjutan atau tindak lanjut teknis. Saya pastikan jajaran kami siap untuk mendampingi dan memperkuat komunikasi agar kerja sama ini tidak putus sampai di sini,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Siap Tuntaskan Izin PBG PTUN Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan renovasi gedung dan status lahan milik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi dari jajaran PTUN Makassar di Kantor Balai Kota, Rabu (6/8/2025). Audiensi ini dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko, SH., yang secara langsung memaparkan beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan dari Pemkot. Aantara lain proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk renovasi kantor PTUN di Jalan Pendidikan Raya, serta penanganan lahan kosong yang berada tepat di depan kantor tersebut. “Kami datang untuk berkoordinasi dan mencari solusi bersama Pemkot. Terkait dengan PBG, saat ini prosesnya masih dalam tahap administratif,” ujarnya. “Kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bantuan dari Pak Wali Kota agar prosesnya bisa segera ditindaklanjuti,” tambah Fajar Wahyu Jatmiko. Ia juga menyinggung persoalan lahan kosong di depan kantor PTUN yang hingga saat ini masih bermasalah karena adanya klaim dari pihak lain. Permasalahan ini, menurutnya, sudah pernah dikomunikasikan sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya, namun belum mendapatkan titik terang. “Semoga ada solusi terbaik dari Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi kami dengan Pak Wali Kota yang baru,” harap dia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mendukung penuh proses administrasi yang dibutuhkan PTUN Makassar. “Kami dari Pemkot akan bantu secepatnya, terutama soal perizinan. Selama prosesnya sesuai aturan, kami akan percepat agar bisa berjalan lancar. Kami juga akan coba carikan jalan keluar terkait status lahan yang masih bermasalah,” tegas Munafri. Lebih lanjut, Munafri menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait agar seluruh tahapan teknis dapat segera diselesaikan. “Kami juga berharap, agar sinergi antara Pemkot Makassar dan PTUN terus terjaga, mengingat pentingnya peran PTUN sebagai lembaga hukum tata usaha negara di daerah,” harapnya.

Scroll to Top