Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Copot Kepala Kejati Sul-Sel, Tuntut KPK Periksa Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali menggebrak publik dengan menggelar aksi unjuk rasa jilid 4, Senin sore (22/9), menuntut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar serius menuntaskan dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD Tana Toraja tahun 2017 serta 2019–2024. Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA ini berlangsung hampir satu jam dengan memblokade ruas jalan Urip Sumoharjo. Puluhan massa GMPH Sul-Sel menahan truk dan mengibarkan spanduk bertuliskan tuntutan keras: “Copot Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel! Tangkap dan Periksa Willem Simbolangi, Yohanis Lintin Paembongan, dan Eviviana Rombe Datu Terduga Kasus ART DPRD Tana Toraja 2019–2024.” Aksi tersebut menimbulkan kemacetan panjang di salah satu jalur utama Kota Makassar. Ironisnya, meski demonstrasi berlangsung di depan kantor Kejati Sul-Sel, pihak kejaksaan kembali memilih bungkam dan tidak menemui massa. Hal ini memantik kekecewaan dan amarah mahasiswa. Ryyan Saputra, Ketua GMPH Sul-Sel, menegaskan bahwa aksi jilid 4 merupakan bentuk pengawalan serius terhadap kasus dugaan korupsi yang terkesan ditutup-tutupi. “Kami kecewa. Kejati Sul-Sel yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, justru bersembunyi dan tidak berani menemui kami. Kami tidak butuh janji kosong dari orang yang sama, kami ingin langsung bertemu jaksa yang menangani kasus ini,” tegas Ryyan. GMPH Sul-Sel juga menyoroti sikap Kejati Sul-Sel yang dinilai lamban, tidak transparan, dan terkesan melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat. Karena itu, mereka mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan memeriksa Kepala Kejati Sul-Sel. Ryyan menutup dengan ultimatum keras: “Aksi jilid 5 akan kami gelar besok. Kami pastikan tekanan massa akan terus berlanjut hingga kasus ini benar-benar terbongkar di hadapan publik.”

Opini

Di Wajo, Habis Elpiji Terbitlah Jargas

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id– Ungkapan judul tulisan “Habis Elpiji Terbitlah Jargas di Wajo” seakan menggambarkan datangnya “era baru” sektor energi, terutama bagi masyarakat di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ungkapan ini jelas diadaptasi dari judul buku legendaris tokoh emansipasi wanita R.A. Kartini “Habis Gelap Terbitlah Terang”, tetapi dipelintir menjadi semacam satire. Sekilas, analogi itu memang terasa pas. Kabar gembira yang saya maksud adalah jawaban dari perasaan was was masyarakat. Setelah sempat dikabarkan “mati suri” pada 2023 dan 2024, program pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga kembali dilanjutkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 15 pemerintah kabupaten/kota untuk merealisasikan program jargas tahun 2025–2026. Salahsatu dari ke-15 kabupaten/kota yang terpilih tersebut adalah Wajo. Dan Wajo, satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan bahkan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, masyarakat Wajo patut bersyukur. Menurut saya, dengan adanya penandatanganan MoU yang berlangsung di Hotel Shangrila, Jakarta pada kamis 19 September 2025 itu, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menghadirkan energi bersih, efisien, dan terjangkau langsung ke dapur-dapur masyarakat. Di era Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pemerintah menargetkan tambahan 1 juta sambungan rumah (SR), di luar 115.264 SR yang sudah dicanangkan di tahap awal. Ini menunjukkan ambisi besar pemerintah untuk mempercepat penetrasi jargas di seluruh Indonesia. Selanjutnya setelah adanya MoU, maka tugas kita untuk mengawal dan mendorong percepatan dilakukan Pemerintah Daerah agar bisa direalisasikan program ini sejak awal agar tidak ada kendala yang menyebabkan keterlambatan. Secara sekilas bisa dibayangkan setelah tahapan diatas selesai dan instalasi dinyatakan aman, maka masyarakat Wajo dapat mulai memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari memasak di dapur, menggunakan pemanas air, hingga aplikasi lainnya. Semuanya bisa dilakukan seperti biasa, layaknya memakai gas dari tabung, hanya saja jauh lebih praktis, aman dan efisien. Apa Itu Jaringan Gas Bumi? Jaringan transmisi dan/gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastuktur pendukung yang disebut “Jargas” adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga dan pelanggan kecil. Secara teknis, jargas adalah sistem distribusi gas bumi yang dialirkan secara langsung ke pengguna akhir, seperti rumah tangga dan pelanggan kecil, melalui jaringan pipa bawah tanah. Gas bumi yang didistribusikan ini, yang juga dikenal sebagai gas alam, memiliki komponen utama metana (CH4). Prosesnya dimulai dari ekstraksi gas dari sumber-sumber domestik, yang kemudian diolah dan dialirkan melalui pipa transmisi dan distribusi yang dikelola oleh badan usaha seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, hingga akhirnya sampai ke meteran gas di rumah pelanggan. Dari sisi teknis, infrastruktur jargas modern menggunakan pipa Medium-Density Polyethylene (MDPE), khususnya jenis MDPE-80 SDR, yang dipilih karena efektivitas biaya, ketahanan terhadap korosi, dan kemudahan instalasi di bawah tanah. Gas yang dialirkan ke rumah tangga memiliki tekanan yang sangat rendah, sehingga lebih aman. Untuk aspek keselamatan tambahan, gas yang secara alami tidak berbau ini diberi zat pembau (odoran) seperti thiol agar kebocoran sekecil apa pun dapat segera terdeteksi. Sebagai diaspora Wajo di Jakarta, saya mendukung program ini. Karena bukan hanya soal energi, tapi juga mendorong multiplier effect, dan tak kalah pentingnya diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bagi perusahaan daerah. Saya optimis, potensi migas di Gilireng dan Patila, Wajo nanti kedepannya bisa semakin dieksplor dan berkembang secara komersial dan sekaligus juga bisa dinikmati warga, serta meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Dengan begitu sesuai nafas konstitusi kita, pasal 33 UUD 1945, pemanfaatan potensi gas atau sumber daya alam Wajo bisa diwujudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di daerah ini. Kesepakatan pemerintah untuk membangun infrastruktur Jargas di Wajo, menurut saya menjadi momentum dan “new hope” bagi masyarakat untuk menikmati energi yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, maka saya berharap mimpi ribuan rumah tangga di Wajo untuk beralih ke energi bersih tampaknya akan segera menjadi kenyataan. Oleh karena itu, tak berlebihan jika saya ucapkan: selamat tinggal tabung elpiji, selamat datang “era baru” energi di Wajo! (*)

Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

Abd. Jalal Bohari Pimpin DPW Tani Merdeka Sulsel, Siap Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized /

ruminews.id – JAKARTA, 21, September 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (DPW-TMI) Wilayah Sulawesi selatan resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN-TMI), Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia Duren tiga, Pancoran Jakarta Selatan. (Minggu/21/09/2025) Ketua DPW TMI Provinsi Sulawesi selatan Abd. Jalal Bohari S,Sos. Didampingi Ketua Dewan pembina TMI DPW Sulsel Dr. Mulyadin Abdullah, M.Si. menerima SK tersebut di kantor sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia yang diserahkan langsung oleh ketua umum DPN-TMI Don Muzakkir didampingi oleh sekjend H. Nandang Sudrajat, Bendahara Umum Fahmi dan Ketua Bidang Organisasi Ayman Adnan. SK ini menjadi legalitas resmi yang memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan program pemberdayaan petani dan peternak di wilayah Sulawesi selatan. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan petani harus berhenti diposisikan sebagai objek. Ia menegaskan petani punya hak menentukan arah kebijakan pangan dan pembangunan. “Petani bukan sekadar penyedia pangan, tetapi penentu arah masa depan negeri. Melalui Tani Merdeka, kita ingin petani berdiri tegak dengan martabat,” kata Don Muzakir. Sesaat setelah penerimaan SK Ketua DPW TMI Sulawesi Selatan ketika di wawancarai menyatakan Siap Melaksanakan Tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan. Lebih lanjut Abd. Jalal Bohari S,Sos. menegaskan pembetukan TMI DPW Sulawesi Selatan ini merupakan implementasi progmam nasional tentang ketahanan pangan dan memastikan bahwa siap mendukung program Swasembada pangan yang di canangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, setelah menerima SK ini hal pertama yang kami lakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan struktrur organisasi hinga tingkat desa demikian Tegasnya.

Kesehatan, Nasional, Pendidikan

dr. Muhammad Fadel Yudawa – Direktur Bakornas LKMI resmi menutup kegiatan LKKES LKMI HMI MAKTIM Tahun 2025

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025 – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB HMI dr. Muhammad Fadel Yudawa resmi menutup kegiatan Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI, dengan 24 Jumlah peserta yang dinyatakan telah menyelesaikan LKKES yang berasal dari Cabang Makassar Timur hingga cabang-cabang HMI di luar Makassar Timur. Yang bertemakan “Penguatan Kapasitas Peran Kader dalam Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kader-kader kesehatan HMI untuk mengaktualisasikan peran dan langkahnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam sambutannya dr. Muhammad Fadel Yudawa sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI menegaskan bahwa hal ini, kali pertama pasca ia terpilih sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI dalam rapat harian PB HMI menghadiri langsung kegiatan penutupan LKKES di luar pulau jawa. Ia juga memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta yg baru saja menyelesaikan LKKES 2025 bahwa, jangan hanya aktif dalam forum training formal, melainkan di forum non formal juga, ia juga berharap para peserta LKKES tidak hanya sampai pada training LKKES Dasar melainkan sampai pada training LKKES Nasional. Tegasnya Harapan dr. Muhammad Fadel Yudawa juga berharap kegiatan LKKES 2025 itu mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang visioner, juga mampu menjawab tantangan Indonesia emas 2045. Lanjutnya Penulis:Randi.M

Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kanda Dhihram Tenrisau: Advokasi Berdasarkan Data, Antara Strategi, Aktor, dan Tantangan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, digelar Sabtu, 20 September 2025, salah satu sesi penting dibawakan oleh Kanda Dhihram Tenrisau dengan materi berjudul “Advokasi Berdasarka Data ” Dalam pemaparannya, Dhihram menekankan bahwa advokasi adalah proses sistematis untuk mendukung tujuan atau kelompok tertentu dengan memengaruhi pembuat kebijakan maupun publik. Ia menyebutkan bahwa advokasi tidak cukup dengan semangat, tetapi harus dilandasi data yang kuat, strategi yang tepat, serta keberanian dalam menghadapi konflik kepentingan. Dari sisi tahapan, ia menjelaskan tujuh langkah advokasi kebijakan, mulai dari penentuan isu strategis, identifikasi masalah, penyusunan agenda, konsultasi publik, pembahasan dan pengesahan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, advokasi juga menuntut pemetaan aktor dan pengaruh, serta penentuan strategi melalui pendampingan, kajian kebijakan, kampanye publik, dialog, koalisi, maupun aksi demonstrasi. Dari perspektif penggunaan data, Dhihram menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi. Ia merujuk pada buku Berbohong dengan Statistik karya Darrell Huffl sebagai pengingat bahwa data dapat memperkuat argumen, namun juga bisa menyesatkan bila dipelintir. Karena itu, kader dan aktivis advokasi harus menjadikan data sebagai instrumen pembelaan publik, bukan alat manipulasi. Menutup sesinya, Dhihram menekankan bahwa advokasi yang berbasis data, dilaksanakan dengan strategi yang terukur, serta berlandaskan etika akan lebih berpeluang menciptakan perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan, advokasi sejati bukanlah tentang ego kelompok, melainkan tentang keberanian mencegah derita dan bencana bagi masyarakat luas.

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kader LKMI HMI Cabang Makassar Timur Gelar Kampanye Digital Kesehatan: Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Gula Berlebih

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025. Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025, peserta LKMI HMI Cabang Makassar Timur menggelar aksi nyata kampanye kesehatan pada kegiatan Car Free Day dan area olahraga masyarakat di pagi hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan integrasi transformasi digital kesehatan melalui inovasi kampanye publik yang menyentuh langsung masyarakat. Pada kesempatan ini, para kader membagikan selebaran poster digital interaktif. Poster tersebut dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai menggunakan smartphone, sehingga masyarakat dapat langsung mengakses konten kampanye kesehatan dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial. Isi dari poster mengangkat isu konsumsi gula berlebih, yang menurut data kesehatan nasional menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya kasus obesitas, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga kematian dini. Muhammad Raid Nabhan, selaku Koordinator Steering yang turut turun langsung bersama peserta, menyampaikan bahwa kampanye ini bukan sekadar simbolis, tetapi wujud keterlibatan aktif kader HMI dalam menjawab tantangan transformasi kesehatan. “Data menunjukkan sekitar 28,7% penduduk Indonesia masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi batas anjuran. Akibatnya, penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung terus meningkat, bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi konsumsi manis. Aksi sederhana ini bisa menyelamatkan masa depan generasi kita,” ujarnya. Lebih jauh, Raid menegaskan bahwa transformasi digital harus dipahami bukan hanya soal sistem elektronik atau kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana kader mampu memanfaatkannya untuk menyuarakan kampanye kesehatan yang lebih luas, cepat, dan berdampak. “Kami ingin memastikan pesan dan harapan dari kegiatan inibisa sampai ke setiap smartphone, setiap rumah, dan setiap hati,” tambahnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi nyata perilaku hidup sehat, karena selain membagikan poster, kader juga mengajak masyarakat sekitar untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatannya. Semangat kolaborasi antara kader kesehatan HMI dan masyarakat diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun budaya sehat yang bukan hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aksi ini, LKMI HMI Cabang Makassar Timur menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan hanya agenda pemerintah, tetapi juga gerakan sosial yang lahir dari kesadaran masyarakat dimulai dari pilihan sederhana di meja makan, hingga kebiasaan rutin menjaga tubuh tetap bugar

Kesehatan, Nasional, Pendidikan

Basic Life Skill: Kesiapsiagaan Kesehatan di Era Transformasi Sistem oleh dr. Akbar Kapita Baharsyah

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Salah satu materi penting dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur adalah “Basic Life Skill sebagai Kesiapsiagaan Kesehatan di Era Transformasi Sistem Kesehatan” yang dibawakan oleh dr. Akbar Kapita Baharsyah. Materi ini dirancang untuk membekali kader dengan kemampuan dasar penyelamatan dan kesiapan menghadapi kondisi darurat kesehatan. Dalam pemaparannya, dr. Akbar menekankan bahwa transformasi sistem kesehatan tidak hanya berbicara tentang teknologi canggih, digitalisasi, dan pelayanan modern, tetapi juga soal kapasitas individu dalam menghadapi keadaan kritis. Keterampilan dasar seperti pertolongan pertama, resusitasi jantung paru (RJP), penanganan luka, hingga manajemen kondisi darurat merupakan pengetahuan yang wajib dikuasai setiap kader kesehatan. Di tengah realita keterbatasan akses layanan di banyak wilayah, kemampuan basic life skill menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa. Hal ini sejalan dengan semangat kader HMI yang tidak hanya bergerak di ranah intelektual, tetapi juga hadir langsung sebagai pelayan sosial dan penggerak perubahan di masyarakat. Melalui penguatan materi ini, diharapkan kader mampu menjawab tantangan transformasi kesehatan dengan cara yang sederhana namun vital: mempersiapkan diri menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan kesehatan, menjaga kehidupan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dian Sidik Arsyad: Transformasi Kesehatan. Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, salah satu sesi penting menghadirkan materi bertajuk “Transformasi Kesehatan; Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia” yang dibawakan oleh Dian Sidik Arsyad, SKM., MKM., Ph.D. Dalam pemaparannya, Dian Sidik menegaskan bahwa masa depan sistem kesehatan Indonesia akan sangat bergantung pada digitalisasi. Mulai dari penerapan rekam medis elektronik, telemedicine, pemanfaatan big data kesehatan, hingga kecerdasan buatan, semuanya akan menjadi pondasi dalam pembangunan layanan kesehatan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan tanpa tantangan. Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Jika transformasi digital hanya menyentuh kota-kota besar, sementara wilayah terpencil tertinggal, maka teknologi justru bisa memperlebar jurang ketidakadilan. Karena itu, ia mendorong para kader HMI untuk hadir sebagai agen perubahan. Tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai kemanusiaan, memastikan setiap inovasi digital benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan menghadirkan kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat.

Daerah, Kesehatan, Makassar, Pendidikan

dr. Irwan Ashari: Masa Depan Profesi Kesehatan. Antara SDM, Pembiayaan, dan Etika Layanan Publik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, salah satu sesi penting dibawakan oleh dr. Irwan Ashari, M.Med., Ed., AIFO-K, FIHFAA, dengan materi berjudul “Masa Depan Profesi Kesehatan di Era Transformasi Sistem: Antara SDM, Pembiayaan, dan Etika Layanan Publik”. Dalam pemaparannya, dr. Irwan menekankan bahwa kesehatan adalah pondasi utama untuk mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun, masa depan profesi kesehatan menghadapi tiga tantangan besar: maldistribusi sumber daya manusia, Kebutuhan spesialis dan subspesialis, pembiayaan, dan etika serta kualitas layanan publik. Dari sisi SDM kesehatan, ia menggarisbawahi masih terjadinya maldistribusi tenaga, di mana kota besar mengalami surplus, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga medis. Ke depan, dibutuhkan peningkatan kompetensi, pemerataan distribusi, serta kesiapan dalam menguasai teknologi digital health. Dari aspek pembiayaan, dr. Irwan menguraikan bahwa total belanja kesehatan Indonesia pada 2024 mencapai Rp624,4 triliun atau hanya 2,9% dari PDB, jauh di bawah standar WHO sebesar 5%. Lebih dari 24% biaya kesehatan terserap untuk penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal. Hal ini menunjukkan urgensi diversifikasi pembiayaan serta penguatan program promotif dan preventif agar sistem lebih berkelanjutan. Sementara dari perspektif etika layanan publik, ia menekankan prinsip kesetaraan akses, akuntabilitas, transparansi, empati, dan komunikasi yang humanis. Transformasi digital memang akan mempercepat layanan, mulai dari rekam medis elektronik hingga telemedicine dan pemanfaatan AI. Namun, teknologi tetap harus berjalan seiring dengan sentuhan manusia dan nilai kemanusiaan. Menutup sesinya, dr. Irwan mengingatkan bahwa integrasi SDM yang kompeten dan merata, pembiayaan yang berkelanjutan, serta etika layanan publik yang humanis adalah tiga pilar masa depan kesehatan Indonesia. Peran kader HMI sebagai calon pemimpin bangsa sangat penting dalam memastikan transformasi sistem kesehatan tidak sekadar modern, tetapi juga adil, merata, dan berpihak pada masyarakat luas.

Daerah, IKN, Nasional, Pemerintahan

Prabowo Subianto Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Tinggalkan Komentar / Daerah, IKN, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan resmi berstatus sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus mewujudkan visi Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. “Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ibu kota ke Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” demikian bunyi salah satu pasal dalam Perpres tersebut. Perpres ini juga mengatur target pembangunan kawasan yang mencakup lahan seluas 800 hingga 850 hektare. Dari total pembangunan tersebut, 20% diperuntukkan bagi gedung pemerintahan dan perkantoran, 50% untuk hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta 50% lainnya ditujukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kawasan. Selain itu, pemerintah menargetkan indeks aksesibilitas dan konektivitas IKN mencapai angka 0,74, sebagai tolok ukur kemudahan mobilitas masyarakat maupun aparatur negara. Langkah ini menandai komitmen pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN sekaligus mempertegas peran Nusantara bukan hanya sebagai pusat administrasi baru, tetapi juga sebagai simbol persatuan politik bangsa Indonesia di masa depan.

Scroll to Top