Author name: Fikri Haikal

Makassar, Pemerintahan

Wali kota Munafri Gencarkan Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak Serta cegah Stunting Lewat Edukasi

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang kerap menimpa perempuan dan anak, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga stunting. Hal ini disampaikan Munafri saat menerima audiensi pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (8/7/2025). Menurut Munafri, akar persoalan kekerasan dan pengabaian anak pada dasarnya bermuara pada rendahnya kualitas pendidikan keluarga. “Intinya ini adalah pendidikan dan edukasi keluarga. Kalau pendidikannya bagus, pola pikirnya akan berbeda, tidak mudah melakukan tindak kekerasan. Inilah yang akan kami lakukan kedepan,” ujar Munafri, saat menerima pengurus Fatayat NU. Ia menjelaskan, upaya edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pendampingan informal kepada pasangan suami istri, terutama yang baru memasuki jenjang pernikahan maupun masa pasca-persalinan. “Baby blues, kekerasan, atau (pengabaian anak) itu sering muncul karena minimnya pengetahuan bagaimana menjadi pasangan suami istri, bagaimana mengasuh anak. Ini masalah kita bersama. Pemerintah tidak akan mampu jika bekerja sendiri,” jelasnya. Untuk itu, Pemkot Makassar lewat sejumlah Dinas terkait seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta menggandeng kader PKK dan tokoh masyarakat hingga ke level RT/RW. Munafri juga menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara serius, berbasis data yang valid. “Kalau penanganan stunting, saya minta benar-benar dilakukan dengan data by name by address supaya bisa kelihatan progresnya. Seminar tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul, harus ada tindak lanjut konkret,” tegas Appi. Lebih jauh, Munafri mendorong agar program edukasi dan seminar parenting, tidak hanya menyasar orang tua yang sudah memiliki anak, tetapi juga calon pasangan yang akan menikah. “Kalau bisa yang diundang adalah orang-orang yang baru mau masuk jenjang pernikahan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Fokusnya pencegahan,” jelasnya. Wali Kota Makassar, menyambut baik komitmen Fatayat NU. Ia memastikan pemerintah kota akan mendukung berbagai program kolaborasi yang sejalan dengan visi Kota Makassar yang inklusif, ramah anak, dan peduli lingkungan. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengapresiasi langkah Fatayat NU yang bergerak konkret di lapangan,” tukas Munafri. Audiensi bersama Fatayat NU Makassar ini menjadi langkah awal sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan organisasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang lebih berdaya, sehat, dan berkeadilan. Dengam upaya memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah. Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai gagasan dan program kerja yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan dan anak, serta kepedulian terhadap isu lingkungan. Ketua Fatayat NU Makassar, Nurul Husna mengtakan, pengurus Fatayat NU Makassar hadir dengan semangat kolaborasi, menghadirkan solusi konkret atas persoalan sosial yang semakin kompleks. “Kami ingin kolaborasi dengan Pemerintah Kota, tasi berbagai probelem mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Ia kemudian bersama jajaran pengurus, menyampaikan sejumlah program prioritas yang berfokus pada pemuliaan perempuan dan anak secara inklusif, berkeadilan, dan bermasyarakat. “Kasus kekerasan, bahkan yang menyebabkan anak meninggal, belakangan ini semakin banyak. Kami ingin bersama pemerintah menghadirkan pendampingan dan edukasi,” turur Nurul Husna. Oleh sebab itu, Fatayat NU Makassar berinisiatif mengadakan seminar parenting secara rutin di setiap kecamatan, menggandeng Ketua PRC (Pengurus Ranting Cabang) sebagai fasilitator kegiatan. “Edukasi pengasuhan ini, kami harapkan menjadi langkah preventif kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian anak,” harapnya. Selain itu, Fatayat NU juga menaruh perhatian serius pada isu lingkungan hidup. Dalam waktu dekat, organisasi perempuan muda NU ini akan mengadakan pelatihan pembuatan eco-enzim. Dimana, metode mendaur ulang sampah organik menjadi produk ramah lingkungan seperti pupuk cair, cairan pembersih, hingga minyak yang bermanfaat untuk pengobatan luka. “Kami ingin memastikan perempuan juga berperan dalam menjaga lingkungan, sambil meningkatkan keterampilan ekonomi keluarga,” tutur Nurul Husna. Sebagai wujud keseriusan dalam perlindungan kelompok rentan, Fatayat NU Makassar kini membentuk LKP3A (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak) yang akan mendampingi korban kekerasan serta melakukan edukasi berkelanjutan. “Kami memohon dukungan Bapak Wali Kota agar Fatayat NU dapat berkontribusi secara lebih luas menangani isu kekerasan dalam rumah tangga,” tukasnya.(*)

Tekhnologi

Mengapa Desain Ergonomis Penting dalam Sistem Informasi Berbasis Web?

ruminews.id, Ketika kenyamanan digital menjadi ilusi Setiap hari, kita menggunakan sistem informasi berbasis web—mulai dari mengecek hasil lab pada layanan kesehatan, mengakses nilai kuliah, hingga penggunaan LMS lainnya. Namun, tak sedikit dari kita yang merasa frustrasi: teks terlalu kecil, navigasi membingungkan, tombol susah ditemukan. Mata lelah, kepala pusing.
Yang jarang disadari, semua ini adalah akibat dari sistem yang tidak ergonomis. Layar digital adalah ruang kerja baru Sama seperti kursi yang tidak nyaman bisa menyebabkan sakit punggung, desain antarmuka yang buruk bisa memicu kelelahan visual dan stres mental. Ergonomi digital adalah ilmu yang memastikan manusia dapat berinteraksi dengan sistem secara nyaman, efisien, dan aman. Berdasarkan artikel dengan judul Old web in a new bottle: Thai digital natives’ cyberspace experience in China oleh Lin et al (2025), diketahui pengalaman pengguna dalam sistem digital lintas negara tidak hanya ditentukan oleh antarmuka, tetapi juga oleh norma budaya, regulasi, dan pola kebiasaan digital yang dibentuk sejak lama—sebuah fenomena yang disebut sebagai ‘cyberspace habitus’.” Sayangnya, banyak sistem digital hari ini dibangun lebih untuk memenuhi kebutuhan data atau manajemen, bukan untuk kenyamanan pengguna. Padahal, bagi petugas administrasi, guru, atau tenaga kesehatan, layar adalah “meja kerja” sehari-hari. Jika desainnya buruk, produktivitas bisa anjlok. Seperti apa sistem informasi yang ergonomis? Sistem informasi yang ergonomis memperhatikan setidaknya tiga aspek utama: Ergonomi Visual Gunakan kontras warna yang cukup (minimal rasio 4.5:1), ukuran huruf yang terbaca (minimal 14pt untuk teks utama), dan warna yang tidak menyilaukan. Hindari tampilan yang terlalu ramai atau animasi berlebihan. Ergonomi Kognitif Sajikan informasi secara bertahap, dengan alur yang logis dan mudah dipahami. Gunakan ikon yang familiar, berikan umpan balik saat pengguna melakukan tindakan, dan hindari istilah teknis yang membingungkan. Aksesibilitas Fungsional Pastikan sistem bisa digunakan oleh siapa saja: dari mahasiswa hingga lansia. Gunakan tombol besar, hindari menu tersembunyi, dan sediakan mode gelap untuk kenyamanan mata. Uji coba oleh manusia, bukan hanya teknisi Sebelum sistem diluncurkan, pastikan dilakukan uji coba dengan pengguna nyata. Gunakan alat sederhana seperti survei beban mental (misalnya, NASA-TLX), evaluasi kontras warna, dan simulasi kondisi pencahayaan yang berbeda. Di Makassar, sebuah tim pengembang sistem pengelolaan sampah digital berbasis web melibatkan petugas kebersihan dalam pengujian antarmuka. Hasilnya: dashboard lebih sederhana, ikon lebih besar, dan sistem lebih cepat digunakan. Ini membuktikan bahwa keterlibatan pengguna adalah kunci sistem yang ergonomis. Aplikasi berbasis web yang dirancang dengan prinsip aksesibilitas dan pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri pengguna, mengurangi kecemasan, dan mendorong kemandirian—menunjukkan kekuatan desain digital yang ergonomis dalam menjangkau kelompok pengguna yang termarjinalkan. Sebuah studi menarik tentang Catch the Bus©, misalnya, menunjukkan bagaimana pelatihan berbasis game digital mampu membekali penyandang disabilitas intelektual untuk menggunakan transportasi umum secara mandiri dan percaya diri. Kita butuh sistem yang memanusiakan pengguna Di tengah gempuran digitalisasi, kita sering lupa: teknologi dibuat bukan hanya untuk berjalan, tapi untuk membantu manusia bekerja lebih baik. Sistem informasi yang baik bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang rasa nyaman, aman, dan efisien.
Sudah saatnya kita membangun sistem yang tidak hanya berfungsi, tapi juga bersahabat bagi penggunanya. Tentang Penulis Besse Irna Tawaddud, SKM.,M.Kes adalah dosen Polimedia dengan bidang K3 dan Manajemen Lingkungan dengan fokus media dan Industri Kreatif Tulisan ini berdasarkan penelitian dengan judul Design and build a web-based Bulukumba Regency tourism information system from an ergonomic perspective oleh Besse Irna Tawaddud dan Muhammad Akhsan

Infotainment, Makassar

Ratu Emas Mira Hayati di Jatuhi Hukuman Penjara 10 Bulan pada Kasus Skincare Abal-abal

ruminews.id, Makassar – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis penjara selama 10 bulan terhadap ratu emas, Mira Hayati dalam perkara peredaran kosmetik berbahaya. Hakim Ketua Arif Wisaksono menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau persyaratan keamanan kesehatan sebagaimana diatur pada pasal 138 ayat (2) dan (3). “Karena itu terdakwa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 bulan,” Pungkas Arif, Selaku Hakim Ketua. Dalam pembacaan Amar Putusan, Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan tersebut, dengan alasan selama menjalani sidang perilaku terdakwa sangat sopan. “Terdakwa sopan dan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki bayi yang masih memerlukan terdakwa sebagai ibu,” ungkapnya. Pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) dituntut Mira Hayati dituntut selama 6 tahun penjara berbanding dengan Putusan Hakim yang memberi Hukuman terbilang ringan hanya 10 bulan kurungan penjara.

Daerah, IKN, Infotainment, Kriminal, Nasional

Puluhan PSK Menjamur di Wilayah IKN Terjaring Operasi Satpol PP

ruminews.id, Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban di seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN. Meski sudah ada Otorita IKN, penegakan Perda masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten. Satpol PP berhasil mengamankan PSK dalam tiga operasi terakhir di Sepaku, 64 perempuan diduga pramunikmat atau PSK terjaring. Dua orang diamankan pada operasi pertama, 32 orang pada operasi kedua, dan 30 orang pada operasi ketiga. Praktik prostitusi dilakukan secara online melalui aplikasi media sosial, dengan mematok tarif Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu sekali kencan. Para PSK umumnya menyewa kamar penginapan seharga Rp 300 ribu per malam. Para pelaku pramunikmat ini berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah dibina, mereka yang berasal dari luar daerah diminta meninggalkan Penajam Paser Utara dalam dua hingga tiga hari. Penanganan prostitusi disebut perlu kerja sama lintas sektor, termasuk pengawasan ketat terhadap pendatang, demi menjaga kawasan strategis nasional dari ancaman degradasi moral dan sosial

Makassar, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Aliansi Hijau Hitam Sulsel Mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan membawa lima tuntutan dugaan Korupsi Dinkes Parepare

ruminews.id, Makassar – Bahwa belum lama ini, publik digemparkan oleh berita adanya Oknum Aparat Pemerintah Parepare tersandung dugaan korupsi. Maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulawesi Selatan kembali menyerukan desakan keras kepada Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran sebesar Rp6,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Parepare yang hingga kini belum menemui kejelasan hukum. Tiga kali pergantian Kapolda Sulsel, namun penanganan kasus ini tetap stagnan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian institusi penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299 K/PID.SUS/2021 sudah jelas. Tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret terhadap dugaan keterlibatan aktor utama. Kami mendesak Polda Sulsel segera memeriksa mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diduga kuat sebagai otak di balik skandal yang merugikan negara dan menjatuhkan kepercayaan public terhadap pemerintah Parepare. Bahwa Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi bila aparat tidak berani menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika Taufan Pawe terbukti terlibat, maka tangkap dan adili! Jangan ada tebang pilih dalam hukum. Ini soal integritas institusi! Untuk itu, Bahwa Aliansi Gerakan Hijau Hitam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini. Mereka mendesak Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan keadilan rakyat, bukan pada elit yang diduga turut menikmati hasil korupsi. Penegakan hukum tanpa keberanian menyentuh aktor besar, hanya akan menjadi panggung sandiwara. Masyarakat Sulsel menuntut keadilan yang utuh, bukans etengah hati. Hukum pada prinsipnya hadir untuk menjaga kedamaian ditengah masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo dari jauh-jauh hari telah menegaskan hal tersebut, bahwa “hukum hadir untuk manusia”. Oleh karenanya segala bentuk tindakan yang mengurangi, mengkerdilkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya tidak dapat ditolerir. Dan dengan dasar hukum – UUD 1945; – UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; – UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; – UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; – UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; – PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; – UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; – UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; – Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; – UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; – UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; – UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Maka dengan ini Aliansi Hijau Hitam Sulsel mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan tuntutan sebagai berikut: TUNTUTAN 1. Mendesak Polda Sulsel segera memeriksa dan memanggil Taufan Pawe, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus korupsi Dinkes Parepare. 2. Meminta Kejati Sulsel segera mengambil langkah progresif dan transparan dalam membuka kembali berkas perkara serta mengejar keterlibatan aktor-aktor besar lainnya. 3. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap pelapor atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini, dan meminta jaminan perlindungan bagi mereka. 4. Menuntut Kapolri dan Jaksa Agung RI mengevaluasi kinerja Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel, yang dinilai gagal menunjukkan keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. 5. Aliansi Gerakan Hijau Hitam akan terus mengawal dan menggelar aksi di berbagai titik sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan segera dituntaskan secara hukum. Penegakan Hukum tanpa menyentuh aktor utama adalah penghiatatan terhadap keadilan. Tangkap dan adili Taufan Pawe jika terbukti! Jangan lindungi Koruptor!!!

Politik

Gerindra Temu Kader : AIA Urut Capaian Politik Gerindra di Sulsel dari Pileg Hingga Memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024

ruminews.id Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menyebutkan sejumlah pencapaian penting yang diraih Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Hingga Kemenangan Prabowo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu ia ungkapkan dalam kegiatan Temu Kader Gerindra Sulsel yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani, di Hotel Claro Makassar, Jumat, 4 Juli 2025. AIA yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, menegaskan bahwa kegiatan temu kader yang akan digelar Jumat, 4 Juli 2025 di Hotel Claro Makassar merupakan bagian dari upaya memperkuat soliditas internal partai. “Temu kader ini adalah bagian dari konsolidasi dan penguatan struktur partai. Kita ingin seluruh jajaran Gerindra di Sulsel solid dan satu komando menghadapi Pilkada mendatang,” ujar AIA. AIA juga menambahkan bahwa kemenangan Prabowo di Sulsel telah berlangsung sejak Pilpres 2019, meski saat itu harus berhadapan dengan presiden petahana, Joko Widodo. “Pada 2019 lalu, meski menghadapi kekuatan besar dari presiden incumbent, Pak Jokowi, dengan kerja keras seluruh kader, kami tetap mampu memenangkan Pak Prabowo di Sulsel,” lanjutnya. Ketua Umum Kadin Sulsel ini juga menyebutkan bahwa perolehan suara Prabowo meningkat signifikan pada Pilpres 2024. Jika pada 2019 Prabowo mendulang suara sekitar 1,6 juta suara, maka di 2024 angkanya melonjak menjadi 3 juta suara, memastikan kemenangan dalam satu putaran di Sulsel. “Sedikit laporan Pak Sekjen, bahwa proses Pileg dan Pilpres di Sulsel pada 2024 kemarin kami berhasil mempertahankan kemenangan Bapak Prabowo Subianto di Sulsel ini,” ujarnya. “Suara Pak Prabowo di Sulsel melonjak tajam dari 1,6 juta menjadi 3 juta suara. Alhamdulillah, menang satu putaran,” Ujarnya. Dihadapan Sekjen DPP Gerindra, AIA juga menyebutkan capaian Politik Gerindra dalam Pileg 2024. Ia menyebut terjadi peningkatan representasi di semua tingkatan. Di DPR RI, Gerindra berhasil menambah jumlah kursi dari tiga menjadi lima, dengan total suara meningkat dari sekitar 550 ribu menjadi 960 ribu. “Di DPR RI, kami berhasil menambah dua kursi, dari tiga menjadi lima kursi, dengan lonjakan suara yang cukup besar,” Ujarnya. Peningkatan serupa juga tercatat di DPRD Provinsi Sulsel, dari 11 menjadi 13 kursi, serta di DPRD kabupaten/kota yang kini mencapai 107 kursi, naik dari sebelumnya 97 kursi. “Untuk DPRD provinsi, kami naik dari 11 menjadi 13 kursi. Sementara untuk DPRD kabupaten/kota, jumlah kursi meningkat dari 97 menjadi 107 kursi,” ujarnya. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, AIA mengungkap bahwa Gerindra berhasil memenangkan 14 dari 24 pasangan calon yang diusung di berbagai kabupaten dan kota di Sulsel. “Di Pilkada, dari 24 pasangan calon yang kami dukung, 14 berhasil meraih kemenangan,” pungkasnya.

Pare-pare, Uncategorized

Polda Sulsel Dinilai Acakadut Menangani Kasus Korupsi Rp6,3 Miliar Dinkes Parepare Diduga Mandek

ruminews.id MAKASSAR, 4 Juli 2025 – Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulsel menyuarakan desakan keras kepada Polda Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp6,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Pare-pare. Muh. Hendra, Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi, menyayangkan lambannya penanganan kasus tersebut, meski telah terjadi tiga kali pergantian Kapolda Sulsel, kasus ini dinilai belum mengungkap aktor utamanya. “Berdasarkan keterangan mantan Kadinkes Pare-pare dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299 K/PID.SUS/2021 sudah jelas. Kami meminta Polda Sulsel untuk segera memeriksa mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diduga kuat sebagai aktor utama dalam kasus ini,” tegas Hendra. Aliansi menilai, proses penegakan hukum akan kehilangan kredibilitas bila aktor utama justru luput dari jerat hukum. “Jika benar mantan walikota Taufan Pawe terlibat, tangkap dan adili! Jangan ada tebang pilih,” tegasnya. Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulsel menegaskan akan terus mengawal dan mendesak penuntasan kasus ini demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Sulawesi Selatan.

Opini

Setan Besar di Balik Api Timur Tengah: Amerika, Dalang Sesungguhnya

ruminews.id Dari luar, dunia melihat konflik Iran dan Israel sebagai pertarungan dua kekuatan regional, satu mewakili “Republik Islam revolusioner”, dan satunya lagi mewakili “demokrasi sekuler” di jantung Timur Tengah. Namun narasi ini terlalu sederhana. Terlalu nyaman bagi media arus utama. Terlalu menguntungkan bagi pihak yang sesungguhnya mengatur panggung… Amerika Serikat. Bila konflik ini adalah panggung drama global, maka Israel adalah aktor utamanya, Iran adalah lawan peran, dan Amerika adalah penulis naskah sekaligus sutradara di balik layar. Sejak berdirinya Israel tahun 1948, Amerika telah menjadi pelindung utamanya, mulai dari pasokan senjata, bantuan dana miliaran dolar per tahun, hingga veto-veto terhadap resolusi PBB yang mengutuk agresi Israel. Tapi lebih dari sekadar sekutu, Israel adalah instrumen strategis Amerika untuk mengontrol Timur Tengah. Ketika Amerika ingin menekan Irak, Iran, Suriah, atau Lebanon, Israel yang disuruh menggertak duluan. Jika ada serangan balasan, maka AS akan tampil seolah sebagai “mediator”, padahal mereka sudah mempersiapkan panggung konflik itu sejak awal. Dalam kasus Iran, skenarionya lebih terang. Ilmuwan nuklir Iran dibunuh, fasilitas sipil disabotase, sanksi ekonomi diberlakukan hingga membuat rakyat kelaparan. Kelompok perlawanan pro-Iran diserang bertubi-tubi di Suriah dan Irak. Israel memang menjalankan operasi-operasi itu, tapi siapa yang memberi lampu hijau? Siapa yang menyuplai teknologi dan intelijen? Jawabannya hampir selalu sama, yakni; Amerika. Ketika Iran membalas, AS langsung bicara soal “hak Israel untuk membela diri”. Padahal siapa yang menyerang lebih dulu? Inilah cara klasik mengatur narasi agar penindas selalu tampak sebagai korban. Amerika tidak pernah benar-benar melupakan Iran sejak Revolusi 1979 menggulingkan boneka mereka, Shah Pahlavi. Di mata Washington, Iran bukan sekadar negara, tapi simbol pembangkangan terhadap hegemoni Barat. Sejak itu, AS terus mencari alasan untuk melemahkan Iran. Program nuklir dijadikan ancaman, dukungan Iran kepada kelompok perlawanan disebut terorisme, bahkan pengaruh kultural Iran di dunia Muslim dianggap subversif. Israel hanyalah alat taktis untuk membuka jalan ke konfrontasi terbuka. Dan kini, dengan Iran membalas agresi Israel secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS mendapatkan pembenaran yang telah lama mereka cari. Opini dunia digiring agar Iran tampak sebagai pemicu, padahal mereka sudah diprovokasi selama puluhan tahun. Tak cukup dengan memprovokasi konflik militer, Amerika juga memainkan kartu sektarianisme. Mereka tahu bahwa selama dunia Islam sibuk bertengkar antara Sunni dan Syiah, tidak akan ada perlawanan yang bersatu terhadap penjajahan dan imperialisme. Maka ketika Iran membantu Palestina, narasinya segera dibalik: “Itu bukan solidaritas, itu hanya ekspansi Syiah.” Padahal, kelompok perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina adalah kelompok Sunni dan mereka sendiri yang mengakui dukungan Iran sebagai penyambung nyawa perjuangan mereka. Dengan kata lain, AS memainkan Israel sebagai pisau di tangan kanan, dan adu domba mazhab sebagai belati di tangan kiri. Dua-duanya mengarah ke jantung dunia Islam. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah strategi sistematis dari kekuatan besar untuk mempertahankan dominasi di kawasan kaya minyak, strategis secara geopolitik, dan berbahaya jika bersatu. Israel hanya pion. Iran adalah target. Dan Amerika, diam-diam adalah dalangnya. Jika dunia terus terperangkap dalam narasi palsu ini, maka yang akan terus terbakar bukan hanya Gaza dan Teheran, tapi seluruh harapan umat untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa dikendalikan dari Washington. Sebenarnya, Imam Khomeini sudah pernah memperingatkan kita tentang hal ini. Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, dengan tegas menyebut Amerika Serikat sebagai “Setan Besar” (al-Shaytan al-Akbar). Gelar tsb bukan sekadar julukan retoris, tetapi representasi dari imperialisme, arogansi kekuasaan global, dan dominasi yang menindas bangsa-bangsa lemah. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata: “Amerika adalah Setan Besar. Setan yang menebarkan kehancuran, fitnah, dan kesesatan di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Islam.” Bagi Imam Khomeini, sebutan ini lahir dari pengalaman pahit rakyat Iran terhadap intervensi Amerika dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta dukungannya yang membabi buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina. [Erwin]

Makassar

Harapan Kabid Media dan Komunikasi HMI Cabang Makassar Timur untuk Polri di HUT ke-79: Tetap Berkomitmen Melayani Masyarakat

ruminews.id Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyampaikan harapannyada untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat”, Kabid Hikas dan Komunikasi Publik HMI mengapresiasi kinerja Polri selama ini, namun juga berharap agar komitmen pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Fikri Haikal, Ketua Bidang Media dan komunikasi Publik HMI Cabang Makassar Timur, menyatakan bahwa Polri telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujarnya. Namun, HMI juga berharap agar Polri terus meningkatkan kualitas pelayanannya, khususnya dalam hal responsivitas terhadap laporan masyarakat dan penegakan hukum yang adil dan transparan. HUT Bhayangkara tahun ini dirayakan dengan berbagai kegiatan sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025. HMI Cabang Makassar Timur turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan terhadap Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, HMI juga berharap agar Polri terus menjalin sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Makassar Timur dan sekitarnya. Fikri menambahkan bahwa peran Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, HMI berharap agar Polri senantiasa profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugasnya. “Selamat HUT Bhayangkara ke-79, semoga Polri semakin jaya dan selalu dicintai masyarakat,” tutup Fikri.

Pangkep

Apresiasi Polri di Hari Bhayangkara ke-79, HMI Pangkep: Semoga Makin Presisi dan Responsif

Ruminews.id Menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati pada 1 Juli 2025, berbagai elemen masyarakat turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satunya datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad. Dalam pernyataannya, Fadli menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polri, khususnya Polres Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami selaku mitra kritis Polri memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Fadli ke media ini di Pangkajene, Minggu (29/6/2025). Dia juga menyampaikan harapannya agar Polri terus berbenah dan mampu menjawab tantangan zaman. “Sebagai Ketua HMI Cabang Pangkep, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025. Terima kasih kepada Polri yang telah bekerja dan melayani masyarakat. Semoga Polri semakin jaya, presisi, dan mampu menjawab dinamika zaman ke depan,” tuturnya. Ucapan dari kalangan mahasiswa ini menjadi penanda bahwa institusi Polri masih mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Harapan terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom tetap kuat, seiring dengan upaya transparansi dan akuntabilitas yang terus diupayakan. Adapun peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini mengangkat tema “Polri untuk Masyarakat”. Melalui tema tersebut, Polri diharapkan terus memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan mahasiswa, dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Fadli berharap momentum ini bisa memperkuat sinergi antara Polri dan berbagai elemen bangsa, termasuk mahasiswa, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Scroll to Top