Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Ekonomi, Pemerintahan

Plt. Ketum HIPMI Jeneponto A. Ikram Rifqi Silaturahmi dengan Pj. Bupati Bahas Agenda Muscab

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Pemerintahan /

ruminews.id, Jeneponto- Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jeneponto, A. Ikram Rifqi, menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Penjabat (Pj.) Bupati Jeneponto. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan membahas agenda penting terkait Musyawarah Cabang (Muscab) HIPMI Jeneponto yang akan datang. (11/3) Dalam pertemuan tersebut, A. Ikram Rifqi menyampaikan kesiapan HIPMI Jeneponto untuk menggelar Muscab yang bertujuan memilih kepengurusan baru serta merumuskan program strategis bagi para pengusaha muda di Jeneponto. Ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar HIPMI dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal. Kami ingin memastikan bahwa Muscab HIPMI Jeneponto ke depan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi para pengusaha muda di daerah ini. Oleh karena itu, kami memohon arahan serta dukungan dari Pj. Bupati agar sinergi antara HIPMI dan pemerintah daerah semakin kuat,” ujar Ikram Rifqi. Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Jeneponto, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP.,M.Si., menyambut baik inisiatif HIPMI dan menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap HIPMI dapat terus berinovasi dan menjadi motor penggerak kewirausahaan di Jeneponto. “Saya sangat mengapresiasi semangat anak muda di HIPMI yang terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah akan mendukung kegiatan Muscab Hipmi Jeneponto serta program-program HIPMI yang berdampak positif bagi perekonomian Jeneponto,” Tegasnya. Silaturahmi ini diakhiri dengan diskusi ringan mengenai peluang kolaborasi antara HIPMI dan pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk UMKM, investasi, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Muscab HIPMI Jeneponto dapat berjalan sukses serta menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Hukum

Aktivis Dan Masyarakat Silaja Mendukung Kehadiran PT. Alam Sumber Rezeki 

Tinggalkan Komentar / Hukum /

ruminews.id, PASANGKAYU – PT Alam Sumber Rezeki merupakan perusahaan lokal yang bergerak di bidang pertambangan Pasir Sungai (Sirtu) dengan kode KBLI 08103 di muara sungai benggaulu perbatasan antara Kabupaten Pasangkayu dengan kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). PT tersebut saat ini memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP oprasi produksi) dengan Nomor : 02200063204470007. Dalam prosesnya, PT Alam Sumber Rezeki mendapat berbagai kecaman meskipun telah melakukan sosialisasi dan upaya untuk duduk bersama terhadap masyarakat / Aliansi yang menolak. Dengan adanya Hal tersebut, Salah satu aktivis masyarakat pesisir Kabupaten Pasangkayu menginginkan agar ada tindakan tegas dari Pemerintah terkait bagaimana mengawal investasi yang masuk dalam wilayah agar proses ekonomi bisa berjalan dengan aman, tentram dan berjalan sebagaimana mestinya “Kami jaringan Aktivis masyarakat pesisir Kabupaten Pasangkayu menginginkan agar pemerintah tegas menyelesaikan persoalan ini dan mengawal investasi yang masuk dalam wilayah kita agar proses ekonomi bisa berjalan dengan aman” Ujar Salah Satu Aktivis, Senin (10/03/2025). Lebih lanjut, Ia juga mengatakan sudah bertemu secara langsung dengan masyarakat dusun silaja untuk memastikan isu penolakan yang bertaburan di media. “Setelah saya turun langsung ke dusun silaja untuk mencari tahu terkait penolakan tersebut, ternyata masyarakat disana tidak ada yang menolak terkait adanya PT Alam Sumber Rezeki” Ucapnya. Sementara itu, Safar salah satu tokoh masyarakat menambahkan bahwa masyarakat dusun silaja 90 persen mendukung jalanya PT Alam Sumber Rezeki. Baik pemilik lahan yang ada dibantaran sungai. Dan dibenarkan oleh pak mustafa dan uwe fida sebagi selaku pemilik lahan. Masyarakat silaja berharap dengan berjalanya PT Alam Sumber Rezeki di dusun silaja dapat meningkatkan taraf kehidupan di dusun silaja melalui pendapatan baru dan program yang telah disosialisakan oleh PT Alam Sumber Rezeki. “Didalamnya mengurangi angka penganguran dan menjamin biaya pendidikan sampai stra 1 secara bertahap dan masih banyak program lainya seperti pemberdayan petani tambak, sawit, pemuda, perbiakan jalan” ujar pak safar “Masyarakat silaja mendukung penuh perusahaan untuk beroperasi dan berharap pemerintah tegas dalam melakukan pengawalan hal tersebut” Imbuhnya.

Opini

Fatimah Al – Fihrih Yang Dirindukan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id,- Perempuan acap kali selalu di lekatkan dengan stigma buruk dalam kebudayaan umat manusia, hingga menjadi kelas bawah dalam struktur kelas sosial masyarakat, tapi itu hanyalah stigma yang menempel dalam diri seorang perempuan hingga terkadang menjadi bias dalam memahami ke otentikan perempuan yang sebenarnya. Bicara tentang perempuan hari ini kita perlu memandang dari sudut pandang yang berkedilan agar eksistensi perempuan tak lagi tenggelam dalam bayang – bayang hegemoni sosial. Sejarah peradaban umat manusia tidak lepas dari sumbangsih perempuan, meskipun pada dasarnya perempuan dulu tidak lebih hanya sebatas objek seksual di era lampau, bahkan di bunuh karena tidak bisa berperang. Sungguh nestapa nasib menjadi seorang perempuan. Tapi begitulah sejarah mengatakan sekalipun itu sejarah kelam masa lalu, artinya keterlibatannya dalam sejarah tak pernah dilihat sebagaimana mestinya meskipun perempuan penyumbang terbanyak atas peradaban umat manusia sampai per hari ini. Kenapa Perempuan menjadi penyumbang terbanyak bagi peradaban dunia karena perempuanlah yang melahirkan serta yang merawat genarasi umat manusia dan itulah sesuatu yang takkan pernah dimiliki oleh laki – laki, bahkan perempuan juga dikatakan sebagai Pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Artinya eksistensi perempuan tidak hanya di wilayah domestik saja tetapi justru bagian dari elemen besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan dunia pendidikan. Kita perlu membentang lebih jauh lagi setinggi elang terbang di angkasa bahwasanya tak ada yang lebih indah dari kehidupan yang penuh dengan pengetahuan dan kemanusian, bukan penindasan atas otoritas kuasa laki – laki yang merendahkan kaum perempuan bahkan di anggap sebagai spesies yang tidak unggul. Mengenal tokoh – tokoh Perempuan pribumi bernama kartini adalah upaya-upaya mendengungkan Kembali sosok kartini masa kini modern, dengan menjelajahi hikayat kartini melalui surat-suratnya yang dikenal Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan salah satu simbol emansipasi Perempuan. Sebab Kondisi Perempuan per hari ini menjadi salah satu kondisi yang perlu kita uraikan di tengah kecamuk dunia standarisasi modern yang membentuk mata rantai iklim sosial. Dunia standarisasi hari ini tidak lagi mengenal sosok kepeloporan tokoh – tokoh perempuan yang menjadi surih tauladan atau contoh baik bagi perempuan masa kini. Seperti halnya Fatimah Al – Fihrih, yang karyanya membentang jauh bak lautan luas, akan tetapi ketokohan beliau sebagai kaum Perempuan banyak terendapkan bagi generasi islam lebih – lebih mahasiswa dalam dunia perguruan tinggi yang bahkan tak sedikit sekali yang tidak tahu akan kiprah dan perjuangannya. Fatimah Al – Fihrih juga sebagai bukti nyata bahwasanya sosok perempuan merupakan sosok yang harus kita lihat sebagaimana perempuan yang memiliki kontribusi besar bagi kesarjanaan dunia islam dan peradaban dunia. Fatimah lahir pada 800 M di kairouan Tunisia putri dari Mohammed Bnou Abdullah Al – Fihrih seorang pedagang kaya raya di Fez Maroko yang kecantikan fatimah melampaui gumpalan awan bulan maret, siapa yang tidak terpikat denganya, suaranya melebihi keindahan bunyi kafilah – kafilah angin berembus laut Pantai Selatan. Bersama keluarga besarnya, Fatimah dan adik semata wayangnya, maryam, hijrah dari kota kelahirannya ke Fez saat ia masih kecil. Fez kala itu terkenal sebagai kota metropolitan, dengan mayoritas penduduk muslim Non-Arab. Kota yang sangat berkeadaban. Bahkan aktivitas ekonomi pada saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya, di sana terjadi harmonisasi antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional maroko. Dari sini, Kota Fez berkembang menjadi salah satu kota Muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan di dataran timur tengah bahkan sampai semenanjung arab. Kemahiran Fatimah dalam mempelajari ilmu agama dapat kita lihat dari Sumbangsih monumentalnya terhadap dunia Islam, yakni pendirian Masjid al-Qarawiyyin (al-Karaouine). Konon, pendirian masjid ini ada kisah – kisah sufistik yang pernah terjadi. Bahkan Fatimah sendiri tidak lepas dari ritual puasa sebagai bentuk penghambaanya terhadap sang pencipta. Meskipun iya lahir dari keluarga yang berlatar belakang saudagar kaya raya tidak membuat Fatimah terlena atas kekayaan, bahkan agama menjadi sesuatu hal prinsipil di keluarganya apalagi terhadap ilmu dan pengetahuan. Maryam, adik Fatimah memiliki keinginan yang sama. Mereka menginginkan harta warisan orang tuanya bisa di hibahkan agar bernilai manfaat untuk perjuangan pendidikan. Fatimah berkarya melalui Masjid al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus. Kelak, kedua lokasi tersebut mempunyai posisi dan peran penting dalam membangun persemaian tokoh intelektual dan penyebaran Islam di Maroko juga Eropa kala itu. Bayang – Bayang Fatimah Dalam Dunia Perguruan Tinggi  Tunisia dan Maroko merupakan negeri yang tak lepas dari bayang – banyang Fatimah Al – Fihrih dimana iya lahir dan mendirikan perguruan tinggi di abad ke 859 M Universitas Quaraouiyine. Universitas ini lebih tua 100 tahun dari pendirian universitas Al – Azhar Kairo Mesir, 200 tahun dari Universitas Bologna Itali. Nama perguruan tinggi yang Fatimah dirikan ini sama dengan nama kampung halamannya di Tunisia. Fatimah juga dikenal sebagai ibu dari anak laki-laki, mungkin karena fokusnya dalam menumbuhkan kesempatan minat belajar bagi kaum muda kota Fez maroko. Karena dedikasinya dalam mendirikan perguruan tinggi maka istilah – istilah yang ada di perguruan tinggi saat ini merupakan istilah yang di pake pada eranya Fatimah (Universitas Quaraoiyine), seperti mahasiswa harus baca buku, gelar akademik, jubah akademis serta praktik – praktik seperti kuliah pengukuhan itu semua budaya akademik yang telah di buat Fatimah pada saat mendirikan univerditas. Pendirian universitas itu tidak lepas dari tujuan dirinya dalam mengabdi pada masyarakat dan ilmu pengetahuan dalam mendidik generasi bangsa. Universitas Quaraoiyine berfokus pada beberapa jurusan seperti hukum islam dan teologi. Namun perkembangan kampus itu tidak hanya disitu saja melainkan juga mahasiswanya belajar ilmu seperti puisi, filsafat, logika, retorika, tata bahasa, geografi, sains, matematika, dan bidang studi tradisional lainnya. Semua mata kuliah yang ada di kampus Quaraoiyine ini tidak dipungut sepeserpun seperti di negara kita Indonesia yang biaya pendidikannya cukup mahal. Universitas Quaraoiyine sebagai kampus ternama waktu itu mendapatkan sambutan hangat dari berbagai kalangan seperti umat Islam dan Kristen karena sudah mampu memberikan kontribusi besar bagi mereka. Ada banyak lulusan dari kampus Al – Quaraoiyine ini menjadi mercusuar bagi dunia intelektual islam dan Sejarah peradaban islam diantara seperti filsuf Ibnu Rushd (1126-1198) dan sejarawan sosiolog Ibnu Khaldun (1332-1406). Meraka telah menerangi dunia intelektual sebagai kelompok cendekiawan islam bahkan karyanya membentang jauh sampai Nusantara. Artinya kita perlu belajar banyak terhadap perempuan seperti Fatimah Al – Fihrih yang telah mendirikan kampus pertama di dunia dan itu merupakan kontribusi nyata yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam dunia pendidikan dan saya cukup bermimpi akan ada

Ekonomi, Politik

Kawendra : Tindakan Tegas Diperlukan Agar Masyarakat Tidak Dirugikan, minyakita 1 Liter Ternyata Hanya 750ml

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Politik /

ruminews.id, Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satgas Pangan untuk bertindak cepat dan menindak tegas dugaan penyelewengan terhadap produk Minyakita. Beberapa temuan menunjukkan bahwa kemasan Minyakita 1 liter hanya berisi 750 mililiter dan dijual dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengatakan bahwa dugaan pelanggaran dalam penjualan Minyakita perlu segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan. “Artinya ada pelanggaran yang terjadi. Tentu kami minta ditindak tegas, supaya masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya, Minggu (9/3/2025). Kawendra menambahkan bahwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu dengan Kemendag, pihaknya sudah mengingatkan agar pelanggaran di sektor pangan segera ditindak. Ia juga meyakini pemerintah dapat bergerak cepat, terutama dengan adanya Satgas Pangan yang telah dibentuk. Beberapa hari lalu kami baru selesai RDP dengan Kemendag, dan memang hal-hal seperti ini serta pelanggaran lainnya di sektor pangan kita minta segera ditindak, terlebih saat ini ada Satgas Pangan yang tentu bisa bergerak cepat,” katanya. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum di label. Minyak yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Amran mengungkapkan temuan tersebut setelah melakukan sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2025). Ia membuktikan ketidaksesuaian takaran tersebut dengan membeli produk dari pedagang di pasar tersebut. Hasil penakaran menunjukkan minyak tersebut hanya mencapai 750 mililiter hingga 800 mililiter. Meskipun demikian, masih ada kemasan lain yang sesuai dengan ukuran 1 liter. Selain itu, Amran juga mengungkapkan bahwa Minyakita dijual dengan harga di atas HET, yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000 per liter. “Tak hanya itu, minyak ini juga dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dari Rp15.700 menjadi Rp18.000 per liter,” tegasnya.

Uncategorized

Ketua DPRD Makassar Serap Aspirasi Warga Terkait Sampah, Banjir, dan Ekonomi Kerakyatan

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, kembali turun ke masyarakat dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, Selasa (11/3/2025). Reses ini digelar di dua lokasi, yakni di Jalan Bitowa Lama, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, dan di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.   Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mencuat, di antaranya harapan agar program iuran sampah gratis yang dirancang pemerintah dapat segera direalisasikan. Supratman menyatakan dukungan DPRD terhadap kebijakan pro-rakyat, namun menekankan pentingnya kejelasan teknis agar tidak membebani masyarakat.   Isu banjir juga menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah Manggala. Warga mendesak solusi jangka panjang seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air. Menanggapi hal ini, Supratman menyebutkan bahwa masalah banjir telah masuk dalam pembahasan lintas komisi dan diusulkan sebagai prioritas pembangunan 2025.   Selain itu, aspirasi terkait ekonomi kerakyatan turut disuarakan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar. Supratman menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang menyeluruh.   “Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang nyata untuk mendengar langsung suara rakyat,” tutup Supratman dalam kegiatan yang turut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar.

Uncategorized

DPRD Makassar Komitmen Maksimalkan Pengawasan Anggaran di Tengah Kebijakan Efisiensi

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pengawasan anggaran dan penganggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang membahas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.   Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.   “Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada anggaran yang diefisiensikan secara tidak tepat atau bertentangan dengan aturan,” ujar Ashari, Selasa (11/3/2025).   Ashari juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terlayani meskipun terdapat pengurangan anggaran.   “Efisiensi anggaran memang berpotensi berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terealisasi,” lanjutnya.   Sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD, Ashari memastikan bahwa anggaran yang terkena efisiensi akan terus diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.   “Tugas DPRD adalah mengawasi dan menganggarkan. Kami akan terus mengawasi anggaran yang terkena efisiensi agar pemerintah kota tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.   Ari Ashari juga berharap agar pemerintah kota segera menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang timbul akibat kebijakan efisiensi tersebut.   “Kami berharap solusi segera ditemukan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi ini, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan baik,” tutup Ashari.

Palopo, Politik

KPU Akan Gelar Pemungutan Suara Ulang di Palopo, Partai Pengusung Diminta Lengkapi Syarat

Tinggalkan Komentar / Palopo, Politik /

ruminews.id, Palopo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Menyusul keputusan ini, KPU Palopo mengimbau partai politik pengusung untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penggantian Trisal Tahir, calon yang sebelumnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Ahmad Adiwijaya, menjelaskan bahwa calon yang akan mendaftar dalam PSU wajib membawa sejumlah dokumen persyaratan. “Ada dua syarat yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon,” kata Ahmad Adiwijaya saat ditemui di Kantor KPU Palopo, Minggu (9/3/2025). Syarat pencalonan mencakup rekomendasi atau persetujuan dari partai pengusung serta kesepakatan partai politik tingkat Kota Palopo. Sementara itu, terkait syarat calon, Adiwijaya menegaskan bahwa Akhmad Syarifuddin tidak perlu lagi menyerahkan dokumen syarat calon. “Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, yang akan diperiksa berkas atau syarat calonnya hanya pengganti Trisal Tahir,” jelasnya. Dengan demikian, penelitian administrasi tidak lagi diberlakukan bagi Akhmad Syarifuddin. Selain itu, Adiwijaya juga menekankan bahwa pasangan calon yang akan mendaftar harus didampingi oleh pimpinan partai politik pengusung. KPU Palopo berharap seluruh pihak terkait dapat segera melengkapi persyaratan agar proses PSU berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Opini

Indonesia Tetap Akan Gelap Jika Penguasa Melanggar Konstitusi

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id,- Indonesia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, hal ini dinyatkan dalam UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa indonesia adalah negara hukum. sebagai negara hukum Indonesia seharusnya menempatkan kosntitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang harus di hormati oleh setiap warga negara tampa terkecuali. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjalankan bentuk kekuasaan itu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan, politik, golongan, partai politik apalagi oligarki. Hukum di indonesia hari ini tidak memiliki power, dan tidak memiliki fungsi sebagai pengatur, hukum sudah di injak oleh kepentingan politik para penguasa otoriter. Hukum seharusnya menjadi alat untuk mejeret para pembangkang konstitusi, tapi justru hukum di jadikan sebagai pelindung para mafia. Hukum di indonesia tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mencari keadilan bagi kebenaran tapi sebagai alat pelidung bagi para maling berdasi. Hukum di Indonesia seharusnya menjadi panglima, bukan justru alat bagi mereka yang berkuasa untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa hukum bekerja secara timpang, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil melakukan kesalahan sekecil apa pun, hukum ditegakkan dengan sekeras-kerasnya. Namun, ketika penguasa melakukan tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, bahkan pelanggaran konstitusi, hukum mendadak kehilangan kekuatannya. Tapi apakah benar hukum telah kehilangan powernya? Jawabanya hukum tidak kehilangan powernya tapi yang kehilang powernya adalah lembaga penegakan hukum? lembaga-lembaga penegakan hukum inilah yang tidak memiliki powernya sebab di kendalikan oleh para penguasa yang lebih tinggi kedudukanya. Aparat penegak hukum yang seharusnya bekerja secara independen justru kerap digunakan sebagai alat untuk menghancurkan lawan politik dan menyandera oposisi. Sementara itu, mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan seolah memiliki tameng hukum yang melindungi mereka dari segala bentuk tuntutan. Dan tidak jarang juga merekalah yang menhianati hukum itu sendiri demi kepentingan individu dan kelompok mereka (oligarki). Jika hukum terus digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, maka Indonesia hanya akan menjadi negara hukum dalam teks, tetapi negara kekuasaan dalam praktiknya. Konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal tanpa makna, yang bisa diubah atau dilanggar kapan saja demi kepentingan elite. Indonesia akan tetap gelap jika tidak ada perlawanan terhadap ketidakadilan hukum. Rakyat harus menyadari bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum hanya akan melahirkan tirani baru. Jika hukum tetap menjadi alat bagi para oligarki, maka jangan berharap keadilan akan benar-benar hadir di negeri ini. Yang ada, hukum akan terus menjadi perisai bagi mereka yang berkuasa dan cambuk bagi mereka yang melawan. Jika hukum tetap tunduk pada kepentingan politik dan bukan pada kebenaran dan keadilan, maka kita harus bertanya: Apakah Indonesia benar-benar negara hukum, atau hanya negara yang dikendalikan oleh segelintir orang yang bisa membeli hukum?

Hukum, Takalar

Dugaan Korupsi Irigasi di Takalar: AMTPK Desak Kejaksaan Usut Oknum DPRD

Tinggalkan Komentar / Hukum, Takalar /

Ruminews.id, Takalar – Aliansi Masyarakat Takalar Pencari Keadilan (AMTPK) melaporkan dugaan korupsi dalam proyek irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A-TGAI) di Kabupaten Takalar. Proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini memiliki nilai total Rp12,4 miliar, dengan setiap paket pekerjaan bernilai Rp200 juta. Koordinator AMTPK, Takhifal Mursalin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan yang diduga menjadi pengendali proyek tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan temuan di lapangan yang menunjukkan banyak proyek irigasi tidak sesuai spesifikasi dan adanya dugaan pungutan liar terhadap kelompok penerima manfaat. “Kami telah melaporkan oknum anggota DPRD Sulsel yang diduga sebagai konsolidator proyek irigasi ini ke Kejaksaan Negeri Takalar. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa yang bersangkutan agar tidak muncul kesan bahwa pejabat kebal hukum,” ujar Takhifal Mursalin, Senin (10/3/2025). Menurut Takhifal, AMTPK telah mengumpulkan berbagai bukti yang menguatkan dugaan penyimpangan. Bukti-bukti tersebut mencakup: Dokumentasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, termasuk irigasi tanpa pintu air. Daftar kelompok fiktif yang diduga sengaja dibuat untuk memperlancar pencairan dana. Kesaksian dari kelompok penerima manfaat yang mengaku dimintai setoran sejumlah uang dengan berbagai nominal sebagai “komitmen fee” saat pencairan dana proyek. “Kami menemukan bahwa banyak irigasi yang dibangun tanpa pintu air, sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi ada indikasi kesengajaan. Selain itu, beberapa kelompok P3A-TGAI diminta menyetorkan uang sebelum proyek berjalan, sehingga kualitas pekerjaan pun menjadi rendah,” jelasnya. AMTPK menegaskan bahwa masyarakat Takalar sudah muak dengan praktik korupsi yang terus terjadi di daerahnya. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian malah dikorupsi demi kepentingan pribadi. “Korupsi ini bukan kasus pertama di Takalar. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran negara. Kami meminta Kejaksaan Negeri Takalar bertindak tegas untuk membongkar mata rantai korupsi yang melibatkan oknum anggota DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya,” tambahnya. AMTPK berharap aparat penegak hukum segera bertindak dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Program irigasi ini seharusnya menjadi solusi bagi para petani yang bergantung pada pasokan air untuk pertanian mereka. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. “Kami percaya bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Jangan sampai petani yang seharusnya mendapat manfaat, justru menjadi korban dari praktik korupsi yang merajalela,” pungkas Takhifal Mursalin.

Gowa, Politik

Husniah Talenrang Blusukan ke Rumah Warga Miskin Ekstrem, Wujud Nyata Program Gowa Sejahtera

Tinggalkan Komentar / Gowa, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Husniah Talenrang meluncurkan Program Gowa Bersama sebagai langkah awal perjalanannya memimpin Butta Patturioloang (Tanah Bersejarah). Gowa Bersama merupakan program 100 hari kerja Husniah dan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, yang baru dua pekan resmi memimpin Gowa. Gowa Bersama singkatan dari Bersih, Cerdas, Sejahtera, Sehat dan Aman. Gowa Bersih fokus pada peningkatan kebersihan lingkungan guna menciptakan Gowa yang lebih sehat dan nyaman. Gowa Cerdas bertujuan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah, termasuk pembiasaan baca Alqran sebelum proses belajar bagi siswa SD dan SMP. Gowa Sejahtera bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. Target program ini mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dengan melibatkan seluruh SKPD sebagai orangtua asuh bagi masyarakat miskin ekstrem. Gowa Sehat fokus pada peningkatan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas melalui program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang merayakan ulang tahun, termasuk lansia, serta penanganan masalah stunting. Gowa Aman bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. “Program Gowa Bersama mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Gowa yang lebih baik,” ungkap wanita pertama menjabat Bupati Gowa ini. Khusus program Gowa Sejahtera, Ketua DPD PAN Gowa ini meminta seluruh kepala SKPD agar lebih sering meluangkan waktunya mengunjungi rumah keluarga miskin sekaligus menjadi orangtua asuh. Sebagai teladan dalam pelaksanaan program tersebut, hampir setiap hari Husniah Talenrang menyambangi rumah keluarga miskin ekstrem. Hari ini, Sabtu (8/3/25), mislanya. Husniah memanfaatkan hari libur kerja dengan menyambangi keluarga miskin ekstrem di Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo Selatan. Kehadiran Husniah di rumah Anto Daeng Rowa mengagetkan pria itu serta warga Kalebarembeng. Pasalnya, tanpa informasi dan tanpa suaran sirine mobil patwal ataupun pendampingan dari kepala desa dan camat, Husniah Talenrang tiba-tiba muncul di pintu rumah Anto, salah satu warga miskin ekstrem di desa tersebut. Pada kunjungannya ini, Husniah menyerahkan sejumlah bantuan kepada Anto Dg Rowa sekaligus menjadi orangtua asuh keluarga tersebut. Sejak melakukan serah terima jabatan Bupati Gowa, pekan lalu, Husniah telah menjadi orangtua asuh bagi lima keluarga miskin ekstrem yang tersebar di empat kecamatan. Yaitu Palangga, Bajeng, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Di Kabupaten Gowa sendiri, terdata sebanyak 371 kepala keluarga dengan 1.108 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem. “Mudah-mudahan pengentasan masyarakat miskin ekstrem yang menjadi prioritas saya dan pak wabup, dapat kami selesaikan dalam 100 hari kerja” jelas Husniah.

Scroll to Top