Author name: Admin01

Ruminews.id – Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan komunikasi antar jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD. Hal ini disampaikan Andi Rahmat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat secara keseluruhan. Saat ditemui pada Jumat (20/6/2025), Andi Rahmat menyatakan bahwa membangun hubungan kerja yang terbuka, akurat, dan saling percaya sangat diperlukan dalam menciptakan atmosfer kerja yang produktif. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya antarpegawai, tetapi komunikasi yang baik juga perlu terjalin dengan mitra media yang berperan penting dalam menyampaikan informasi publik. “Kami ingin seluruh jajaran Sekretariat DPRD bekerja secara maksimal, tanpa rasa ragu untuk menyampaikan kendala yang ada. Komunikasi yang terbuka dan efektif akan sangat membantu dalam memecahkan masalah dan mempercepat pencapaian tujuan kita bersama,” kata Andi Rahmat. Andi Rahmat mengungkapkan bahwa pengalamannya selama bertugas di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar memberikan pelajaran berharga dalam hal pentingnya komunikasi lintas unit. Pengalaman tersebut menjadi bekal baginya untuk memperbaiki sistem kerja yang ada di Sekretariat DPRD. “Saya banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana komunikasi antar bagian sangat penting untuk kelancaran tugas. Ini yang akan saya terapkan di Sekretariat DPRD. Kami ingin memastikan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, agar kinerja kami bisa lebih maksimal,” ujarnya. Andi Rahmat menambahkan, salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang ada. Menurutnya, penataan area parkir, kebersihan kantor, hingga perencanaan ulang Media Center DPRD menjadi langkah pertama yang akan segera direalisasikan. Sebagai langkah awal pembenahan, Andi Rahmat menyatakan bahwa pihaknya telah mulai berkoordinasi untuk memperbaiki beberapa fasilitas yang dianggap vital. Salah satunya adalah penataan Media Center DPRD yang diharapkan dapat difungsikan lebih optimal dalam waktu dekat. Media Center ini, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai pusat informasi yang menyajikan data dan informasi terkait kegiatan DPRD untuk masyarakat. “Kami sudah memulai koordinasi dengan berbagai pihak, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Media Center bisa difungsikan secara lebih optimal. Dengan adanya fasilitas yang memadai, informasi terkait kerja-kerja DPRD dapat disampaikan lebih cepat dan jelas,” ungkap Andi Rahmat. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki area parkir dan kebersihan di sekitar kantor Sekretariat DPRD sebagai bagian dari usaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Menurutnya, fasilitas yang baik akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kinerja seluruh pegawai. Selain perbaikan fasilitas, Andi Rahmat juga menekankan pentingnya kekompakan dan kerja sama tim sebagai fondasi dalam menjalankan tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Menurutnya, kolaborasi antar bagian sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan legislatif yang berkualitas. “Kita semua harus saling menguatkan dan bekerja sama dengan baik. Sekretariat DPRD memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kekompakan dan komunikasi yang efektif antar bagian sangat diperlukan,” ujarnya. Lebih lanjut, Andi Rahmat menyatakan bahwa salah satu tujuan penguatan komunikasi dan sinergi di Sekretariat DPRD adalah untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap anggota DPRD dan masyarakat berjalan dengan lancar. Ia berharap, dengan kerja sama yang solid, tugas-tugas yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Andi Rahmat juga menyoroti pentingnya peran media dalam membangun sinergi di Sekretariat DPRD. Menurutnya, media memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang jelas, berimbang, dan konstruktif kepada publik. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi antara Sekretariat DPRD dan media dapat terjalin dengan baik. “Kami tidak hanya ingin memperkuat komunikasi di internal birokrasi, tetapi juga dengan media. Media adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami berharap media dapat terus mendukung kami dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan DPRD yang penting,” katanya. Andi Rahmat berharap agar hubungan yang baik antara Sekretariat DPRD dan media dapat terus terjalin, sehingga informasi yang sampai ke publik selalu jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kebingungannya. Sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat, DPRD harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan legislatif dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Dalam penutupan, Andi Rahmat menyatakan harapannya agar sinergi yang dibangun di Sekretariat DPRD dapat terus terjaga dan berkembang ke arah yang lebih baik. Ia ingin seluruh jajaran, baik pegawai internal maupun mitra media, dapat bekerja sama dengan maksimal demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. “Saya berharap agar komunikasi yang baik dan sinergi yang terjalin di Sekretariat DPRD dapat terus berkembang. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kami, baik kepada anggota DPRD maupun masyarakat luas,” tuturnya. Sebagai penutup, Andi Rahmat mengajak seluruh pihak terkait untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mempercayai agar Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat berfungsi dengan lebih optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

ruminews.id – Makassar – Sekretariat DPRD Kota Makassar melalui Bagian Humas dan Protokol tengah menyiapkan inovasi layanan baru sebagai bagian dari aksi perubahan kelembagaan. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat peran DPRD sebagai lembaga yang terbuka terhadap informasi publik dan aspirasi masyarakat. Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk pusat informasi terpadu di lingkungan DPRD. Pusat ini dirancang sebagai kanal resmi untuk menampung dan menyalurkan informasi, keluhan, maupun aspirasi masyarakat. “Yang membedakan layanan ini dari sebelumnya, masyarakat nantinya bisa menyampaikan laporan atau aspirasi baik secara langsung maupun secara daring,” kata Syahril, Jumat (20/6/2025). Layanan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan pengaduan, hingga mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara online jika dibutuhkan. “Masyarakat bisa datang langsung ke lokasi, atau mengakses layanan secara online. Kalau ada aspirasi penting, bisa langsung ditindaklanjuti hingga ke forum RDP,” jelasnya. Syahril menambahkan, kehadiran pusat informasi ini diharapkan memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat secara transparan dan partisipatif. Langkah ini juga sekaligus mempertegas posisi DPRD sebagai parlemen rakyat yang responsif terhadap kebutuhan warganya.

ruminews.id – Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas, menggelar reses perdananya dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025. Kegiatan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda pada Kamis (19/6/2025). Reses pertama dilaksanakan di Jalan Ali Malaka RT 01/RW 01, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, Eric melanjutkan kegiatan di titik kedua, tepatnya di Jalan Gunung Merapi, Lorong 57 Nomor 2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam pertemuan bersama warga, politisi Partai Gerindra ini menerima sejumlah aspirasi, di antaranya keluhan terkait sistem drainase yang buruk di kawasan Jalan Somba Opu. Menurut warga, kondisi tersebut kerap mengakibatkan banjir saat hujan deras turun. “Saya minta pemerintah betul-betul memberi perhatian. Ini sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras,” kata Eric dalam sambutannya. Selain persoalan drainase, warga juga mengeluhkan keberadaan pohon tua yang dinilai membahayakan karena rawan tumbang saat cuaca ekstrem. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penebangan demi keselamatan lingkungan sekitar. Dalam kesempatan yang sama, Eric juga menyoroti absennya Lurah Lajangiru, Rita Kartika Mansyur, dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai, kehadiran lurah sangat penting dalam menyerap aspirasi warga secara langsung. “Sayangnya, lurah tidak hadir. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau pun berhalangan, seharusnya ada perwakilan dari kelurahan yang hadir,” ujarnya. Eric menambahkan, pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan manajerial yang baik. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan. “Kalau tidak mampu mengatur dan hadir di tengah masyarakat, sebaiknya tidak menjabat,” tegasnya. Reses ini merupakan bagian dari agenda rutin anggota DPRD untuk menyerap langsung keluhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Jika kamu ingin menyesuaikan gaya atau fokus tertentu—misalnya, lebih ke arah human interest atau lebih menekankan pada aspek kebijakan—silakan beri tahu, saya bisa bantu modifikasi lagi.

ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Markas Kodim 1408/Mks, Selasa (17/6/2025). Rapat ini membahas program kerja dan anggaran Kodim Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait pembinaan personel. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA tersebut juga menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang penguatan forum koordinasi pimpinan di daerah. Selain itu, turut dibahas masukan strategis dari komando dan staf Kodim guna mendukung kelancaran tugas teritorial. Dalam kesempatan itu, Supratman menegaskan pentingnya sinergi antarunsur Forkopimda. “Forum seperti ini sangat penting agar seluruh elemen pemerintahan dan keamanan bisa satu suara dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan peran vital TNI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan fondasi pertumbuhan kota. “Kodim memiliki tanggung jawab besar dalam penguatan pertahanan wilayah. DPRD siap mendukung program-program yang berorientasi pada ketahanan dan keamanan,” tambahnya. Dalam paparan Kodim 1408/Mks, disampaikan evaluasi program berjalan serta rencana pengembangan kapasitas personel. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan tugas kewilayahan. Peningkatan kualitas personel TNI dinilai krusial menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, termasuk penanganan bencana dan pemberdayaan masyarakat. Rencana pengembangan mencakup pelatihan serta peningkatan kapabilitas agar personel lebih efektif dan profesional di lapangan. Rapat ditutup dengan komitmen bersama antar pimpinan Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Langkah ini diharapkan mampu menghadapi dinamika sosial serta mendukung pembangunan di Kota Makassar.

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dua fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia, menyampaikan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap draf RPJMD yang diajukan pemerintah kota. Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rezeki Nur, menekankan pentingnya posisi Makassar dalam isu kemanusiaan global, khususnya dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ia menilai Makassar perlu tampil sebagai kota yang konsisten menyuarakan solidaritas internasional. Selain itu, PKS mengingatkan agar penyusunan RPJMD mematuhi landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PKS juga menyoroti kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang menuliskan tahun RPJMD sebagai 2025–2014. “Hal seperti ini harus dikoreksi karena berpotensi memengaruhi keabsahan produk hukum maupun pengelolaan anggaran,” ujar Rezeki. Catatan lain PKS mencakup indikator daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan strategi investasi. Mereka meminta perhatian serius pada penguatan UMKM, pemerataan fasilitas usaha, serta kejelasan program pelatihan masyarakat. Bidang pendidikan dan peningkatan kualitas guru juga dianggap penting untuk memastikan keterkaitan antara peningkatan SDM dan penyerapan tenaga kerja. Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti persoalan jalan rusak, banjir, dan sanitasi di kawasan padat penduduk. Mereka juga menanyakan dukungan anggaran serta pelibatan komunitas lokal dalam program seni, budaya, dan pariwisata. Sementara itu, Fraksi Mulia melalui juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad menekankan bahwa RPJMD tidak boleh sebatas dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “RPJMD harus mencerminkan realitas warga, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegas Ray. Fraksi Mulia mengapresiasi tujuh strategi utama yang tercantum dalam draf RPJMD, namun meminta agar pelaksanaannya berbasis potensi lokal dan efisien. Mereka menyoroti perlunya percepatan pembangunan wilayah pinggiran, penanganan banjir, serta pemerataan layanan dasar. Selain itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja lokal dinilai sangat mendesak agar sesuai dengan kebutuhan industri. Di sektor ekonomi kreatif, Fraksi Mulia mendorong penguatan seni, budaya, dan pariwisata melalui pelibatan komunitas serta dukungan fasilitas bagi pelaku usaha lokal. Menurut mereka, sektor ini memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar. Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti seluruh catatan DPRD dalam proses penyempurnaan RPJMD. “Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dokumen yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat,” katanya. Terkait kesalahan teknis pada penulisan tahun RPJMD, Zulkifly mengakui adanya kekeliruan dan memastikan perbaikan dilakukan dalam dokumen final. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penataan infrastruktur pinggiran telah menjadi prioritas pemerintah kota untuk lima tahun ke depan. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029. DPRD berharap RPJMD yang dihasilkan tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga serta memperkuat daya saing kota.