Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

19 Oktober 2025

Jakarta, Nasional

Aktivis Desak KPK Tetapkan Dirut Patra Niaga Tersangka Skandal BBM Non-PSO

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional /

Ruminews.id, Jakarta – Di negeri yang kaya minyak ini, keadilan justru sering mati di tengah kilang dan tangki penyimpanan. Kita diajarkan bahwa efisiensi adalah kunci, bahwa kedaulatan energi adalah cita-cita. Tapi di balik jargon-jargon itu, kedaulatan berubah menjadi kata kosong sementara pasar dikunci dan keuntungan mengalir hanya ke satu arah. Dalam senyap birokrasi, keputusan penting lahir tanpa cahaya. Akses swasta dibatasi, jalur impor dipelintir, dan standar mutu dikorbankan atas nama stabilitas. Di permukaan, semuanya tampak normal; di lapangan, pasar terkunci rapat di bawah satu kendali. Sentinel Energy Indonesia (SEI) memperhatikan proses pemeriksaan dan persidangaan Kasus Dugaan Korupsi BBM di Patra Niaga yang menyeret Direktur Utama, Riva Siahaan hingga, orang kuat diduga Mafia Minyak, Riza Chalid, termasuk menelusuri jejak-jejak kebijakan itu sejak 2023 hingga 2025. Hasilnya membuka tabir bahwa tata niaga BBM Non-PSO bukan dijalankan sebagai sistem terbuka dan adil, melainkan sebagai permainan kekuasaan yang menutup kompetisi dan mengaburkan akuntabilitas publik. Skema Mafia dan Koruptif di Balik Jargon Efisiensi Energi Efisiensi selalu terdengar manis di telinga publik. Namun di baliknya, efisiensi ini hanyalah selimut bagi praktik monopoli yang disusun rapi oleh tangan-tangan berpengaruh. Nama Mars Ega, kini Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN), mencuat sebagai sosok sentral yang diduga mengendalikan skema BBM Non-PSO bermasalah sebuah pola yang menutup kompetisi dan membuka ruang penyimpangan di sektor energi nasional. “Yang Kami lihat bukan kesalahan administratif. Ini sistem yang disusun rapi, jadi sengaja by design, ada larangan, ada pemaksaan, dan ada bahan bakar di bawah standar yang tetap beredar di pasar nasional. Semua benangnya bermuara pada pucuk pimpinan Patra Niaga saat ini, Direktur Utama, ke Mars Ega,” ungkap Koordinator Nasional SEI, Hexa Todo. Tahun 2023 titik kuncik, saat Mars Ega menjabat sebagai Direktur Pemasaran Regional PPN yang melarang penjualan BBM Non-PSO kepada SPBU swasta. Satu kebijakan itu cukup untuk mematikan separuh nyawa pasar. SPBU swasta dipaksa berjuang sendiri mengurus impor, menghadapi labirin birokrasi, dan membayar harga tinggi. Akibatnya, pasar terkunci, devisa negara terkuras, dan dominasi Pertamina Patra Niaga menguat di balik dalih “pengaturan distribusi.” “Begitu larangan diberlakukan, swasta kehilangan peran. Pasar dikunci, dan persaingan mati. BBM Non-PSO berubah menjadi arena tunggal di bawah kendali satu tangan,” kata Hexa Todo. Dua tahun berselang, tahun 2025, Kementerian ESDM menambah bara dalam tungku. Melalui kebijakan baru, SPBU swasta malah diwajibkan membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga setelah kuota impornya habis meskipun harga dan spesifikasinya ditentukan sepihak. Menurut SEI, kebijakan itu tidak lahir dari kebijakan teknokratis, melainkan dari tekanan politik dan hukum setelah munculnya pemeriksaan di Gedung Bundar (Kejaksaan Agung) yang menyinggung nama-nama besar di tubuh Pertamina. “Tekanan itu terasa. Swasta dipaksa beli dari PPN, sementara PPN bebas menentukan harga dan spesifikasi. Ini bukan mekanisme pasar, ini pemaksaan kebijakan,” ujar Hexa. Ironinya, di meja rapat, pejabat berjanji tentang transparansi. Tapi di lapangan, janji tinggal slogan. Pada 19 September 2025, dalam pertemuan di kantor ESDM, swasta dan Pertamina Patra Niaga sepakat: bahan bakar harus sesuai spesifikasi dan boleh diinspeksi di pelabuhan asal. Namun, dua minggu kemudian, janji itu dilanggar. BBM dikirim tanpa inspeksi independen. Dan ketika swasta melapor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada 1 Oktober 2025, Mars Ega tidak hadir. Ia memilih diam di balik dinding korporasi, menumbalkan Wakil Direkturnya untuk menjelaskan kebijakan yang tak bisa dijelaskan. “Ketidakhadirannya bukan karena jadwal, tapi karena ada kejahatan yang disembunyikan meski sudah jelas terlihat secara kasat mata,” ujar Hexa Todo. Kisah ini bukan sekadar temuan SEI. Pemberitaan dan laporan publik memperkuat dugaan bahwa skema BBM Non-PSO bermasalah adalah bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas bukan tindakan tunggal, melainkan pola yang dibiarkan tumbuh. Pertama, dalam konferensi pers Kejagung, 10 Juli 2025, sembilan tersangka diumumkan termasuk Alvian Nasution dan Mohammad Riza Chalid yang disebut sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Nama-nama ini bukan asing di dunia migas, tapi keakraban mereka dengan pejabat BUMN justru jadi bahan bisik-bisik di kalangan industri. Kedua, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyingkap hal yang lebih pahit: Nicke Widyawati, Mars Ega, dan Alvian Nasution diduga menjual solar industri ke perusahaan tambang Grup Adaro di bawah harga solar subsidi bahkan di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Jika benar, maka subsidi publik secara diam-diam berpindah ke kantong korporasi besar. Ketiga, isu harga Pertalite menambah satire di panggung kebijakan. Pertamina disebut mengusulkan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite RON 90 sebesar 99,21% dari MOPS RON 92 dengan dalih bahwa Pertalite hanyalah oplosan Mogas RON 88 dan RON 92. Dengan kata lain, publik membeli “campuran kompromi” yang dijual dengan harga penuh. Polanya Terbaca: Larangan – Pemaksaan – Pelanggaran Dari hasil investigasi SEI dan penelusuran pemberitaan, terlihat pola yang konsisten: Pertama, larangan menjual BBM Non-PSO ke swasta; Kedua, pemaksaan pembelian dari PPN; Ketiga, pelanggaran spesifikasi dalam distribusi. Sebuah trinitas monopoli yang dikemas dalam bungkus kebijakan nasional. “Pertanyaannya sederhana : dari mana asal kargo BBM itu? Siapa yang menyetujui pengirimannya? Dan apakah Pertamina sadar bahwa BBM Non-PSO di bawah spesifikasi ini sudah lama beredar di pasar nasional?” tutur Hexa Todo dengan nada menahan geram. Desakan SEI: Bongkar Rantai Impor dan Pertanggungjawaban Mars Ega Pertama, SEI mendesak langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum. Ada tiga tuntutan utama: Kedua, Audit independen atas seluruh transaksi BBM Non-PSO Pertamina Patra Niaga periode 2023–2025; Ketiga, Keterbukaan data impor dan izin jual-beli BBM Non-PSO oleh Kementerian ESDM dan BUMN; Keempat, Penyelidikan oleh KPK dan Kejagung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik impor BBM di bawah spesifikasi. “Energi adalah nadi negara, bukan sumber rente bagi pejabat,” tegas Hexa Todo. “Ketika pasar dikunci, mutu dikorbankan, dan hukum bungkam yang tersisa hanyalah kejahatan yang dilegalkan oleh kebijakan. Negara tidak boleh menutup mata. Publik berhak tahu, dan hukum wajib turun tangan.”

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Borong Tiga Penghargaan di Hari Jadi Sulsel ke-356

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan catatan gemilang. Pada puncak perayaan Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, Pemkot Makassar berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (19/10/2025). Tiga penghargaan yang diraih Kota Makassar meliputi kategori Kota Layak Anak Terbaik dengan predikat Nindya, Kota dengan persentase penduduk miskin terendah dengan capaian 4,97 persen, serta Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, yakni 83,92 poin. Capaian ini semakin menegaskan posisi Makassar sebagai salah satu kota dengan performa pembangunan terbaik di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja positif. Seluruh penilaian, kata Ia, berbasis pada data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil yang ditampilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi tolok ukur sekaligus dorongan bagi seluruh pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik ke depannya. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah kota, tetapi juga buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran OPD dan dukungan penuh masyarakat Makassar. Ia menilai capaian sebagai Kota Layak Anak merupakan peningkatan signifikan, karena Makassar kini bergerak dari status madya menuju level utama. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Terkait dengan pencapaian IPM tertinggi, Munafri menjelaskan bahwa indikator tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menilai capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan selama ini berhasil memberi dampak langsung bagi warga. Sementara itu, penghargaan sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah dianggapnya sebagai buah dari berbagai intervensi yang selama ini dijalankan Pemkot Makassar. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan UMKM terbuktivtelah memberikan hasil yang nyata. “Alhamdulillah, tiga penghargaan ini adalah bukti kerja nyata yang kita lakukan bersama. Kota Layak Anak meningkat ke level utama, IPM yang terus membaik menunjukkan perhatian besar kita terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penurunan kemiskinan menandakan intervensi kita berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Munafri. Namun demikian, Ia menekankan bahwa penghargaan ini tidak boleh membuat pemerintah kota berpuas diri. Justru, kata dia, capaian ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempertahankannya di masa mendatang. Olehnya, Munafri menuturkan bahwa strategi khusus telah disiapkan, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah kota dapat memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat. “Kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi, serta memastikan intervensi kebijakan selalu tepat sasaran. Harapannya, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Makassar,” jelasnya. Munafri tidak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sulawesi Selatan. Ia berkomitmen untuk terus membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berlari Bersama Warga, Munafri Serukan Gaya Hidup Sehat di Kalla Run 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut meramaikan Kalla Run 2025 yang digelar di depan Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratulangi, Minggu (19/10/2025). Ajang olahraga tahunan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, hingga masyarakat umum, dengan total peserta mencapai 3.000 orang. Bukan hanya hadir melepas peserta di garis start, Munafri juga ikut ambil bagian dalam kategori 10 kilometer. Dengan mengenakan jersey resmi Kalla Run 2025, ia berlari dari garis start hingga finis, menyatu bersama ribuan pelari lain. Sementara itu, kategori 5 kilometer juga berlangsung meriah dengan diikuti lebih dari 1.300 peserta. Langkah Munafri yang penuh semangat di bawah langit cerah Minggu pagi menjadi simbol konsistensi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Ia menilai kegiatan lari tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebersamaan. “Setelah sekian lama, akhirnya kita lari lagi 10K di Kalla Run. Luar biasa antusiasme semua runners Makassar, rute yang sangat baik, cuaca yang mendukung,” ujarnya. Kehadiran orang nomor satu di Makassar ini pun menambah semarak acara. Banyak peserta tampak antusias menyambut, bahkan berebut untuk bisa menyapa langsung dan berfoto bersama Wali Kota. Event lari ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-73 Kalla Group. Selain untuk memeriahkan ulang tahun perusahaan, kegiatan ini juga mengusung pesan pentingnya membangun pola hidup sehat dan semangat sportivitas di tengah masyarakat.(*)

Daerah, Makassar, Pendidikan

Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin Dalam Rangka Wisuda Sarjana, Penyumpahan Profesi, Dan Ahli Madya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 18 Oktober 2025 – Dalam balutan suasana penuh haru dan kebanggaan, aula Angin Mammiri Hotel Dalton hari ini menjadi saksi perjalanan panjang yang berakhir di gerbang keberhasilan. Sebanyak 156 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin dalam rangka wisuda sarjana, penyumpahan profesi, dan ahli madya. Dari wajah-wajah yang berderet rapi, tampak kilau kebahagiaan yang tak tersembunyikan buah dari perjuangan panjang yang tak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga ketulusan dan keteguhan hati. Menurut La Sakka, S.Farm., Apt., M.Kes, selaku Koordinator Humas dan Promosi STIKES Nani Hasanuddin, kegiatan ini menjadi momentum sakral yang menandai babak baru dalam perjalanan akademik dan profesional para lulusan. “Ini bukan hanya seremoni, tapi penanda lahirnya insan kesehatan yang siap mengabdi,” tuturnya. Kehadiran Dr. Andi Lukman, M.Si, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, menambah khidmat suasana. Dalam sambutannya yang penuh makna, beliau berpesan agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh tak berhenti di ruang akademik, melainkan menjelma menjadi amal nyata bagi bangsa, negara, dan umat manusia. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada institusi yang kini telah menorehkan prestasi membanggakan dengan dua guru besar (profesor) di jajaran akademiknya. “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah napas kemajuan. Dan STIKES Nani Hasanuddin telah membuktikan komitmennya dalam hal itu,” ujar Dr. Andi Lukman dalam nada penuh kebanggaan. Kehadiran organisasi profesi seperti PAFI, IBI, dan PPNI turut memperkuat suasana kebersamaan lintas profesi. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh para tamu kehormatan dari mitra STIKES Nani Hasanuddin, mulai dari Rumah Sakit Kota Makassar, sejumlah klinik dan puskesmas, hingga apotek-apotek yang selama ini menjadi mitra kerja sama dalam bidang praktik, penelitian, dan penyaluran alumni. Mereka hadir sebagai wujud dukungan dan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan dunia pelayanan kesehatan. Mitra-mitra tersebut menjadi jembatan penting antara teori dan praktik, antara ruang kuliah dan ruang pengabdian—sebuah ekosistem kolaboratif yang memastikan bahwa setiap lulusan STIKES Nani Hasanuddin tak hanya berilmu, tapi juga siap berkiprah di tengah masyarakat. Sebagai penutup acara, digelar penyerahan simbolik bendera Ikatan Alumni STIKES Nani Hasanuddin—sebuah tradisi yang sarat makna. Bendera itu diserahkan oleh Fikri Haikal, A.Md.Farm, Pengurus IKA Stikes Nani Hasanuddin yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Ruminews.id, kepada perwakilan wisudawan sebagai simbol estafet perjuangan dan semangat pengabdian yang tak pernah padam. Sore itu, langit Makassar seolah turut tersenyum menyaksikan generasi baru insan kesehatan melangkah ke masa depan dengan ilmu di tangan dan nurani di dada. Dari kampus ini, cahaya ilmu kembali dijemput untuk menerangi kehidupan.

Daerah, Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Puji Husniah Talenrang: Gowa Jadi Daerah Teladan Tekan Stunting di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Makassar, 19 Oktober 2025 — Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Minggu (19/10). Kegiatan ini mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, yang mencerminkan semangat pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Rusdi Masse, para Bupati dan Wali Kota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berbagai capaian strategis yang telah diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk kemajuan di bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Putra Mahkota Kerajaan Gowa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat pembangunan yang diusung dalam tema tahun ini. Dalam tanggapannya, beliau menyatakan, “Semoga dengan tema Sulsel Maju dan Berkarakter ini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin maju dan berkembang pesat tanpa meninggalkan karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlandaskan Islam.” Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa terhadap pentingnya keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai kultural yang telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Selatan selama berabad-abad. Dalam kesempatan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Gowa juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM atas prestasi yang membanggakan, karena Kabupaten Gowa berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat serta berdaya saing tinggi. Momentum Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran Putra Mahkota Kerajaan Gowa dalam acara ini menegaskan peran serta Kerajaan Gowa sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi, Opini

Mungkin Kapitalisme Lebih Islami Dari Yang Kita Bayangkan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Kata “kapitalisme” sering membuat sebagian orang spontan cemberut, seolah-olah Kapitalisme adalah iblis ekonomi yang mencuri kesejahteraan rakyat dan menimbun harta di tangan segelintir orang. Tapi mari kita tarik napas sebentar, lepaskan semua prasangka, dan coba melihatnya bukan dari kacamata ideologi, melainkan dari sisi moralitas manusia yang bekerja dan berinovasi. Adam Smith, yang kerap dicap sebagai “bapak kapitalisme”, sering kali disalahpahami. Banyak yang mengutip The Wealth of Nations (1776) dan berhenti di sana, seolah kapitalisme hanyalah soal “tangan tak terlihat” yang mengatur pasar. Padahal, Smith yg seorang filsuf dan profesor filsafat moral, lebih dulu menulis The Theory of Moral Sentiments (1759), sebuah karya etis yang menjadi fondasi moral dari seluruh pemikirannya. Dalam buku itu, Smith menulis dengan lembut namun tegas: “No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.” (Tiada masyarakat yang dapat benar-benar makmur dan bahagia bila sebagian besar warganya hidup miskin dan sengsara.) Kapitalisme pada dasarnya lahir dari dorongan paling manusiawi yaitu keinginan untuk memperbaiki hidup melalui kerja, kreativitas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam bentuk aslinya, kapitalisme tidak mengajarkan kerakusan, melainkan menekankan meritokrasi (bahwa siapa yang bekerja keras, berpikir cerdas, dan berani mengambil risiko pantas mendapatkan hasil yang sepadan). Bukankah itu sejalan dengan nilai universal keadilan? Bahkan, dalam Islam pun, semangat itu diakui. Rasulullah sendiri seorang pedagang, bukan birokrat. Ia tidak membenci laba, hanya mengutuk riba dan tipu daya. Masalahnya bukan pada kapitalisme itu sendiri, tapi pada manusia yang lupa bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Kapitalisme yang sehat justru mengandung semangat keadilan distributif dimana keuntungan yang dihasilkan tidak berhenti di saku individu, tetapi turut mengalir dalam ekosistem sosial lewat pajak yang adil, kesempatan kerja, atau inovasi yang mempermudah hidup orang banyak. Kapitalisme yang bermoral bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu membuat nilai tambah bagi sesama. Sayangnya, dalam praktik modern, kapitalisme sering berubah menjadi kompetisi rakus tanpa moral. Tapi bukankah itu kesalahan kita sendiri, bukan sistemnya? Kapitalisme tidak pernah menyuruh kita memonopoli, menindas, atau menyuap. Kapitalisme hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan diuji kejujurannya. Sama seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Yang menarik, jika kita membaca lebih dalam, semangat kapitalisme awal sesungguhnya sangat dekat dengan etika kerja Protestan dan juga prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Keduanya sama-sama memuliakan kerja keras, menghargai kejujuran, dan mengutuk kemalasan. Islam bahkan menegaskan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Itu bukan slogan kapitalis tapi prinsip moral universal tentang martabat manusia yang produktif. Di sinilah seharusnya kita menempatkan kapitalisme. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Kapitalisme akan memuliakan manusia jika dikendalikan oleh moral, dan akan menindas manusia jika dilepaskan tanpa kendali nilai. Kapitalisme yang bermoral memberi ruang bagi meritokrasi (menghargai hasil dari kerja dan bakat) sambil tetap menjaga keseimbangan sosial melalui keadilan distributif. Jadi, mungkin bukan kapitalismenya yang harus dihapus, melainkan kerakusan yang harus disembuhkan. Sebab kapitalisme sejati bukan tentang menimbun, tapi tentang menumbuhkan. Dan di tangan manusia yang beriman pada nilai keadilan, Kapitalisme bisa menjadi motor kebaikan, bukan sumber kesenjangan. [Erwin]

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Politik /

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Scroll to Top