22 September 2025

Berau, Berau, Daerah, Pertanian

Pemuda Tani Indonesia Kawal Gerakan Sejuta Tugal di Berau Hingga Panen

ruminews.id – Berau, Kalimantan Timur – 22 September 2025, Gerakan Sejuta Tugal untuk Pangan Berau yang diinisiasi Pemuda Tani Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan telah resmi dimulai di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Penanaman padi gogo serentak ini menjadi momentum penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus regenerasi petani muda. Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia sekaligus Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, R.S. Suroyo Jr, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan dari program ini. “Gerakan sejuta tugal bukan hanya dimulai di hari ini, tetapi harus kita kawal manfaatnya bagi petani dan masyarakat. Kami akan terus melihat sejauh mana hasil panen nanti mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Kalimantan Timur menekankan komitmen organisasinya untuk mengawal program ini hingga panen. “Sejak proses tanam sampai panen, DPD Pemuda Tani Kaltim akan berada di lapangan mendampingi para petani. Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta menjadi contoh nyata kontribusi pemuda dalam membangun pangan nasional,” tegasnya. Gerakan sejuta tugal ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu lumbung pangan baru di Kalimantan Timur, sekaligus mendukung kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Nusantara dan kawasan timur Indonesia. Lebih dari sekadar simbol, program ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan pemuda tani dalam mewujudkan ketahanan pangan bangsa.

Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Copot Kepala Kejati Sul-Sel, Tuntut KPK Periksa Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja

ruminews.id, Makassar – Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali menggebrak publik dengan menggelar aksi unjuk rasa jilid 4, Senin sore (22/9), menuntut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar serius menuntaskan dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD Tana Toraja tahun 2017 serta 2019–2024. Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA ini berlangsung hampir satu jam dengan memblokade ruas jalan Urip Sumoharjo. Puluhan massa GMPH Sul-Sel menahan truk dan mengibarkan spanduk bertuliskan tuntutan keras: “Copot Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel! Tangkap dan Periksa Willem Simbolangi, Yohanis Lintin Paembongan, dan Eviviana Rombe Datu Terduga Kasus ART DPRD Tana Toraja 2019–2024.” Aksi tersebut menimbulkan kemacetan panjang di salah satu jalur utama Kota Makassar. Ironisnya, meski demonstrasi berlangsung di depan kantor Kejati Sul-Sel, pihak kejaksaan kembali memilih bungkam dan tidak menemui massa. Hal ini memantik kekecewaan dan amarah mahasiswa. Ryyan Saputra, Ketua GMPH Sul-Sel, menegaskan bahwa aksi jilid 4 merupakan bentuk pengawalan serius terhadap kasus dugaan korupsi yang terkesan ditutup-tutupi. “Kami kecewa. Kejati Sul-Sel yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, justru bersembunyi dan tidak berani menemui kami. Kami tidak butuh janji kosong dari orang yang sama, kami ingin langsung bertemu jaksa yang menangani kasus ini,” tegas Ryyan. GMPH Sul-Sel juga menyoroti sikap Kejati Sul-Sel yang dinilai lamban, tidak transparan, dan terkesan melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat. Karena itu, mereka mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan memeriksa Kepala Kejati Sul-Sel. Ryyan menutup dengan ultimatum keras: “Aksi jilid 5 akan kami gelar besok. Kami pastikan tekanan massa akan terus berlanjut hingga kasus ini benar-benar terbongkar di hadapan publik.”

Opini

Di Wajo, Habis Elpiji Terbitlah Jargas

ruminews.id– Ungkapan judul tulisan “Habis Elpiji Terbitlah Jargas di Wajo” seakan menggambarkan datangnya “era baru” sektor energi, terutama bagi masyarakat di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ungkapan ini jelas diadaptasi dari judul buku legendaris tokoh emansipasi wanita R.A. Kartini “Habis Gelap Terbitlah Terang”, tetapi dipelintir menjadi semacam satire. Sekilas, analogi itu memang terasa pas. Kabar gembira yang saya maksud adalah jawaban dari perasaan was was masyarakat. Setelah sempat dikabarkan “mati suri” pada 2023 dan 2024, program pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga kembali dilanjutkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 15 pemerintah kabupaten/kota untuk merealisasikan program jargas tahun 2025–2026. Salahsatu dari ke-15 kabupaten/kota yang terpilih tersebut adalah Wajo. Dan Wajo, satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan bahkan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, masyarakat Wajo patut bersyukur. Menurut saya, dengan adanya penandatanganan MoU yang berlangsung di Hotel Shangrila, Jakarta pada kamis 19 September 2025 itu, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menghadirkan energi bersih, efisien, dan terjangkau langsung ke dapur-dapur masyarakat. Di era Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pemerintah menargetkan tambahan 1 juta sambungan rumah (SR), di luar 115.264 SR yang sudah dicanangkan di tahap awal. Ini menunjukkan ambisi besar pemerintah untuk mempercepat penetrasi jargas di seluruh Indonesia. Selanjutnya setelah adanya MoU, maka tugas kita untuk mengawal dan mendorong percepatan dilakukan Pemerintah Daerah agar bisa direalisasikan program ini sejak awal agar tidak ada kendala yang menyebabkan keterlambatan. Secara sekilas bisa dibayangkan setelah tahapan diatas selesai dan instalasi dinyatakan aman, maka masyarakat Wajo dapat mulai memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari memasak di dapur, menggunakan pemanas air, hingga aplikasi lainnya. Semuanya bisa dilakukan seperti biasa, layaknya memakai gas dari tabung, hanya saja jauh lebih praktis, aman dan efisien. Apa Itu Jaringan Gas Bumi? Jaringan transmisi dan/gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastuktur pendukung yang disebut “Jargas” adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga dan pelanggan kecil. Secara teknis, jargas adalah sistem distribusi gas bumi yang dialirkan secara langsung ke pengguna akhir, seperti rumah tangga dan pelanggan kecil, melalui jaringan pipa bawah tanah. Gas bumi yang didistribusikan ini, yang juga dikenal sebagai gas alam, memiliki komponen utama metana (CH4). Prosesnya dimulai dari ekstraksi gas dari sumber-sumber domestik, yang kemudian diolah dan dialirkan melalui pipa transmisi dan distribusi yang dikelola oleh badan usaha seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, hingga akhirnya sampai ke meteran gas di rumah pelanggan. Dari sisi teknis, infrastruktur jargas modern menggunakan pipa Medium-Density Polyethylene (MDPE), khususnya jenis MDPE-80 SDR, yang dipilih karena efektivitas biaya, ketahanan terhadap korosi, dan kemudahan instalasi di bawah tanah. Gas yang dialirkan ke rumah tangga memiliki tekanan yang sangat rendah, sehingga lebih aman. Untuk aspek keselamatan tambahan, gas yang secara alami tidak berbau ini diberi zat pembau (odoran) seperti thiol agar kebocoran sekecil apa pun dapat segera terdeteksi. Sebagai diaspora Wajo di Jakarta, saya mendukung program ini. Karena bukan hanya soal energi, tapi juga mendorong multiplier effect, dan tak kalah pentingnya diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bagi perusahaan daerah. Saya optimis, potensi migas di Gilireng dan Patila, Wajo nanti kedepannya bisa semakin dieksplor dan berkembang secara komersial dan sekaligus juga bisa dinikmati warga, serta meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Dengan begitu sesuai nafas konstitusi kita, pasal 33 UUD 1945, pemanfaatan potensi gas atau sumber daya alam Wajo bisa diwujudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di daerah ini. Kesepakatan pemerintah untuk membangun infrastruktur Jargas di Wajo, menurut saya menjadi momentum dan “new hope” bagi masyarakat untuk menikmati energi yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, maka saya berharap mimpi ribuan rumah tangga di Wajo untuk beralih ke energi bersih tampaknya akan segera menjadi kenyataan. Oleh karena itu, tak berlebihan jika saya ucapkan: selamat tinggal tabung elpiji, selamat datang “era baru” energi di Wajo! (*)

Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

Abd. Jalal Bohari Pimpin DPW Tani Merdeka Sulsel, Siap Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo

ruminews.id – JAKARTA, 21, September 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (DPW-TMI) Wilayah Sulawesi selatan resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN-TMI), Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia Duren tiga, Pancoran Jakarta Selatan. (Minggu/21/09/2025) Ketua DPW TMI Provinsi Sulawesi selatan Abd. Jalal Bohari S,Sos. Didampingi Ketua Dewan pembina TMI DPW Sulsel Dr. Mulyadin Abdullah, M.Si. menerima SK tersebut di kantor sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia yang diserahkan langsung oleh ketua umum DPN-TMI Don Muzakkir didampingi oleh sekjend H. Nandang Sudrajat, Bendahara Umum Fahmi dan Ketua Bidang Organisasi Ayman Adnan. SK ini menjadi legalitas resmi yang memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan program pemberdayaan petani dan peternak di wilayah Sulawesi selatan. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan petani harus berhenti diposisikan sebagai objek. Ia menegaskan petani punya hak menentukan arah kebijakan pangan dan pembangunan. “Petani bukan sekadar penyedia pangan, tetapi penentu arah masa depan negeri. Melalui Tani Merdeka, kita ingin petani berdiri tegak dengan martabat,” kata Don Muzakir. Sesaat setelah penerimaan SK Ketua DPW TMI Sulawesi Selatan ketika di wawancarai menyatakan Siap Melaksanakan Tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan. Lebih lanjut Abd. Jalal Bohari S,Sos. menegaskan pembetukan TMI DPW Sulawesi Selatan ini merupakan implementasi progmam nasional tentang ketahanan pangan dan memastikan bahwa siap mendukung program Swasembada pangan yang di canangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, setelah menerima SK ini hal pertama yang kami lakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan struktrur organisasi hinga tingkat desa demikian Tegasnya.

Kesehatan, Nasional, Pendidikan

dr. Muhammad Fadel Yudawa – Direktur Bakornas LKMI resmi menutup kegiatan LKKES LKMI HMI MAKTIM Tahun 2025

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025 – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB HMI dr. Muhammad Fadel Yudawa resmi menutup kegiatan Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI, dengan 24 Jumlah peserta yang dinyatakan telah menyelesaikan LKKES yang berasal dari Cabang Makassar Timur hingga cabang-cabang HMI di luar Makassar Timur. Yang bertemakan “Penguatan Kapasitas Peran Kader dalam Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kader-kader kesehatan HMI untuk mengaktualisasikan peran dan langkahnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam sambutannya dr. Muhammad Fadel Yudawa sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI menegaskan bahwa hal ini, kali pertama pasca ia terpilih sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI dalam rapat harian PB HMI menghadiri langsung kegiatan penutupan LKKES di luar pulau jawa. Ia juga memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta yg baru saja menyelesaikan LKKES 2025 bahwa, jangan hanya aktif dalam forum training formal, melainkan di forum non formal juga, ia juga berharap para peserta LKKES tidak hanya sampai pada training LKKES Dasar melainkan sampai pada training LKKES Nasional. Tegasnya Harapan dr. Muhammad Fadel Yudawa juga berharap kegiatan LKKES 2025 itu mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang visioner, juga mampu menjawab tantangan Indonesia emas 2045. Lanjutnya Penulis:Randi.M

Opini

Prabowo di Panggung PBB, Antara Retorika Dunia dan Realitas Indonesia.

ruminews.id – Ketika Presiden Prabowo Subianto melangkah ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, sorotan kamera dunia tertuju padanya. Di tanah air, berita kedatangan dan sambutan diaspora ditampilkan dengan penuh kebanggaan. Inilah momen Indonesia unjuk gigi di forum internasional. Pemerintah menekankan agenda besar yaitu; Isu Palestina, Global South, hingga reformasi tata kelola dunia, seolah ingin memastikan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan pemain utama dalam percaturan global. Namun, dunia tidak melihat Prabowo dalam ruang hampa. Media internasional justru menautkan langkah diplomasi ini dengan konteks domestik Indonesia. Protes jalanan, kritik terhadap menguatnya peran militer, dan keresahan atas masa depan demokrasi. Dengan kata lain, bagi banyak pengamat, kehadiran Prabowo di New York bukan hanya tentang apa yang ia sampaikan ke dunia, tetapi juga tentang apa yang sedang ia alami di rumah. Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata bahwa momen ini memberi peluang strategis. Indonesia, dengan populasi besar dan posisi geopolitik yang penting, memang pantas menjadi suara Global South. Isu Palestina, yang kerap redup oleh hiruk pikuk geopolitik Barat, kembali dibawa ke podium dunia lewat lensa Indonesia. Bahkan, jika dijalankan konsisten, agenda ini bisa menjadi warisan diplomasi yang tidak sekadar simbolik. Namun pertanyaan publik yang tak kalah penting adalah, apakah pidato di PBB akan berbuah nyata atau hanya berhenti sebagai retorika? Akan adakah langkah konkret berupa inisiatif resolusi, dukungan pada mekanisme internasional, atau gebrakan ekonomi melalui pertemuan bilateral, yang bisa dibuktikan kepada rakyat Indonesia? Sebab, diplomasi tanpa hasil konkret mudah sekali dibaca hanya sebagai panggung legitimasi politik, terutama ketika situasi di dalam negeri tengah bergolak. Bagi masyarakat luas, esensi diplomasi bukanlah sekadar tepuk tangan di gedung PBB, melainkan bagaimana suara Indonesia mampu membawa pulang manfaat nyata seperti dukungan untuk kedaulatan Palestina, peluang investasi yang membuka lapangan kerja, hingga penguatan posisi Indonesia dalam ekonomi global. Pada akhirnya, kunjungan Prabowo ke Sidang Umum PBB bisa dibaca dengan dua kacamata; optimisme akan peran Indonesia yang lebih aktif di dunia, atau skeptisisme bahwa diplomasi ini sekadar tirai yang menutupi riuh rendah masalah dalam negeri. Publik berhak berharap bahwa podium PBB bukan hanya tempat kita berbicara, tetapi juga titik awal untuk menghadirkan perubahan konkret bagi bangsa.

Scroll to Top