Pemerintahan Archives - Laman 88 dari 179

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Lantik 124 Pejabat, Bupati Gowa Tegaskan Komitmen Loyalitas dan Profesionalisme

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan pelantikan terhadap 124 pejabat pengawas dan administrator (eselon III dan IV) di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (23/4). Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kinerja birokrasi sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi agar pelayanan publik semakin efektif. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Pelantikan ini adalah penegasan kepercayaan bahwa saudara memiliki kapasitas dan integritas. Namun kepercayaan itu harus dibuktikan setiap hari melalui kerja nyata,” ujar orang nomor satu di Gowa ini. Bupati Talenrang menekankan pentingnya loyalitas yang dimaknai sebagai keselarasan dengan visi dan kebijakan daerah. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang kuat lahir dari barisan yang solid dan konsisten dalam bekerja. “Disiplin adalah fondasi profesionalisme. Dari hal-hal sederhana seperti ketepatan waktu dan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” kata Bupati Gowa Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan pada aturan serta dorongan untuk terus berinovasi. Ia meminta seluruh pejabat mampu menghadirkan terobosan yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Jabatan ini adalah ruang pengabdian. Ini adalah amanah yang hanya dapat dijaga dengan kejujuran dan keteguhan prinsip. Jaga integritas, karena dari situlah kepercayaan publik akan mengikuti,” tegasnya. Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Gowa ini juga mendapat penjelasan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Indra Said. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses telah melalui tahapan sesuai ketentuan, termasuk pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. “Pejabat yang dilantik hari ini terdiri dari 91 pejabat eselon III dan 33 pejabat eselon IV. Seluruhnya telah melalui proses sesuai ketentuan, dan juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen profesional dan integritas,” ujar Indra. Sementara itu, salah satu pejabat pengawas yang dilantik, Andi Ahmad Gazali, menyampaikan kesiapan untuk menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. Ia menilai pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam bekerja secara jujur dan bertanggung jawab sesuai arahan pimpinan. “Kami berharap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru dengan amanah dan dapat dipercaya, serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan loyalitas kepada pimpinan,” ungkap Gazali. Pelantikan ini diharapkan memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Turut Hadir pada pelantikan ini, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter.(PS)

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Selisih Tagihan Pajak Dipersoalkan, FRAKSI Sulsel Desak Transparansi Bapenda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar, 23 April 2026 — Federasi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan ketidaktransparanan pelayanan pajak kendaraan bermotor di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (23/4). Aksi ini dipicu temuan masyarakat terkait perbedaan nominal antara tagihan yang tercantum dalam aplikasi Samsat dan jumlah pembayaran langsung di loket. Selisih tersebut dinilai membingungkan sekaligus memunculkan pertanyaan serius tentang akurasi dan keterbukaan sistem pelayanan pajak. Koordinator lapangan, Herianto, menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Menurutnya, terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari dugaan pungutan di luar ketentuan hingga ketidakjelasan komponen perhitungan pajak. Koordinator lapangan, Herianto, menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Menurutnya, terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari dugaan pungutan di luar ketentuan hingga ketidakjelasan komponen perhitungan pajak. “Kalau sistem digital dan pembayaran manual menghasilkan angka berbeda, publik berhak bertanya: yang benar yang mana?” ujar Herianto di lokasi aksi. FRAKSI Sulsel menyoroti sejumlah titik krusial, antara lain ketidakjelasan komponen pajak seperti pajak progresif dan opsen daerah, serta minimnya keterbukaan terkait penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, program pemutihan pajak juga dinilai belum disosialisasikan secara memadai, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Lebih jauh, massa aksi menilai persoalan ini bukan hanya soal teknis pelayanan, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketika informasi dasar seperti perhitungan pajak tidak dapat dijelaskan secara terbuka, maka ruang spekulasi tak terhindarkan. Dalam pernyataan sikapnya, FRAKSI Sulsel menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah tuntutan disampaikan kepada pemerintah daerah, di antaranya: 1. transparansi tarif pajak kendaraan secara riil 2. pemberantasan praktik percaloan di lingkungan Samsat 3. penyediaan simulasi perhitungan pajak yang terbuka dan mudah dipahami 4. penjelasan alokasi penggunaan dana, termasuk opsen daerah 5. publikasi berkala penggunaan dana pajak, khususnya untuk infrastruktur jalan Salah satu peserta aksi menyuarakan kekecewaan dengan nada tegas: “Pajak kami untuk jalan rusak, bukan untuk kantong oknum.” FRAKSI Sulsel menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan dari pihak berwenang. Mereka menilai, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan syarat utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola pajak.

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Bupati Bone Buka PORSAKA SMAN 5 Bone: Momentum Pengukuhan IKA dan Kebangkitan Prestasi Pandu Muda.

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Bone – UPT SMAN 5 Bone mencatatkan sejarah baru. Di bawah sorotan ribuan pasang mata, Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaeman, S.Sos., M.M., resmi dikukuhkan sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 5 Bone. Momentum ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan deklarasi kekuatan sinergi antara birokrasi, legislatif, dan institusi pendidikan, Kamis (23/4). Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Kepala UPT SMAN 5 Bone, H. Andi Harbin Nur, yang disaksikan oleh barisan tokoh elit Bone, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, S.E., M.M., Tokoh Masyarakat Lappariaja H. Saifullah latif Mantan Anggota DPRD kabupaten Bone Simbolisme “Mappadennuang”: Lebih dari Sekadar Tema Mengusung narasi besar “Mappadennuang ri SMAN 5 Bone”, kegiatan ini merangkaikan pembukaan PORSAKA (Pekan Olahraga, Seni, dan Kepramukaan) tingkat SMP/MTs serta Tournament Voli antar SMA/SMK/MA sederajat. Tema ini mengirimkan pesan tajam bagi generasi muda Bone untuk menginternalisasi tiga pilar karakter Bugis: Acca (Cerdas): Tangkas dalam olah fisik dan taktik olahraga. Sulu (Penerang): Menjadi pusat cahaya melalui estetika kesenian. Lempu (Jujur): Menanamkan integritas mutlak dalam jiwa Pramuka. Kehadiran jajaran Tripika Kecamatan Lappariaja—Camat, Kapolsek, dan Danramil—bersama para tokoh politik di panggung utama menegaskan bahwa SMAN 5 Bone adalah sentral strategis pengembangan SDM di wilayah Bone Barat. Dalam pidato pembukaannya, Bupati Bone yang juga Ketua IKA terpilih, H. Andi Asman Sulaeman, menegaskan bahwa alumni harus menjadi lokomotif pembangunan. “Hari ini kita tidak hanya membuka lomba, kita sedang menyemai benih pemimpin masa depan. SMAN 5 Bone harus menjadi rahim lahirnya manusia yang jujur (lempu) dan bermanfaat bagi daerah,” tegasnya. Kehadiran seluruh alumni SMAN 5 Bone yang sempat hadir menambah kehangatan suasana. Reuni yang dibalut dengan semangat kompetisi ini membuktikan bahwa ikatan kekeluargaan di SMAN 5 Bone tetap solid melampaui batas generasi. Kehadiran para tokoh legislatif dan eksekutif hari ini adalah bukti nyata bahwa SMAN 5 Bone adalah kawah candradimuka yang melahirkan pemimpin. Kami berharap PORSAKA ini menjadi ajang bagi adik-adik SMP dan SMA untuk mengikuti jejak sukses para seniornya,” ujar salah satu panitia pelaksana. Setelah rangkaian persembahan seni dan acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan perdana turnamen voli yang langsung disaksikan oleh para tamu kehormatan. Semangat Mappadennuang kini resmi berdenyut di Bumi Lappariaja. SMAN 5 Bone hari ini membuktikan bahwa kekuatan tradisi, budaya, dan prestasi dapat menyatu dalam satu harmoni yang luar biasa.

Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Tragedi Kerung-Kerung Kembali Jadi Sorotan, Publik Dorong Pengusutan Menyeluruh

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Kasus berdarah yang terjadi di kawasan Kerung-Kerung, Makassar, saat malam pergantian tahun 31 Desember 2025 kembali menyita perhatian publik. Masyarakat mendesak agar penanganan perkara ini dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih. Peristiwa yang merenggut nyawa seorang warga asal Gowa tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Korban diketahui tengah berkunjung ke rumah kekasihnya ketika konflik terjadi. Sejumlah pihak menilai proses hukum yang berjalan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Perhatian publik kini tertuju pada dua sosok yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku utama berinisial Po dan Dy. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, identitas keduanya diduga telah diketahui oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait penangkapan terhadap keduanya. Situasi ini memicu desakan agar Polrestabes Makassar segera mengambil tindakan tegas, termasuk menelusuri dan menangkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran penting dalam insiden tersebut. Kekhawatiran pun muncul di tengah masyarakat. Banyak yang berharap agar tidak timbul anggapan adanya kelalaian atau ketidaksungguhan dalam penanganan kasus ini. Selain itu, publik juga menyoroti proses hukum yang tengah berjalan, khususnya rencana pelimpahan berkas perkara terhadap enam orang yang telah lebih dulu diamankan. Beberapa kalangan mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru menyelesaikan berkas perkara ke tahap P-21, apabila masih terdapat pihak lain yang diduga terlibat namun belum diproses secara hukum. Hal ini penting untuk menghindari kesan penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Dorongan agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara adil dinilai krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tak hanya itu, Kejaksaan Negeri Makassar juga diminta untuk melakukan penelaahan secara cermat terhadap kelengkapan berkas sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kasus ini dinilai lebih dari sekadar tindak pidana biasa. Ia menyangkut rasa aman masyarakat serta kepastian hukum bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi hal yang sangat diharapkan, agar tragedi di Kerung-Kerung tidak terus menimbulkan polemik berkepanjangan. Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari aparat untuk menyelesaikan perkara ini secara utuh, termasuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Daerah, Internasional, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Gelar Unjuk Rasa di PT KIMA, SEMMI Nilai Direktur Utama Gagal Total

Tinggalkan Komentar / Daerah, Internasional, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan / Akbar

Ruminews.id, Makassar-Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Makassar kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). Aksi ini berlangsung dengan tuntutan tegas terhadap jajaran direksi, khususnya Direktur Utama yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi kepemimpinan secara transparan dan akuntabel. Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Ramadhan, tersebut diikuti oleh puluhan massa aksi yang menyuarakan kritik keras terhadap sikap manajemen PT KIMA yang dinilai tertutup dan tidak responsif terhadap berbagai upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh SEMMI. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sikap PT KIMA yang tidak mampu menunjukkan keterbukaan informasi terkait seluruh data pengelolaan limbah terkait dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan. “Kami menilai Direktur Utama PT KIMA gagal total dalam menjalankan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab. Sikap yang tidak transparan ini mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan,” tegas Ramadhan dalam orasinya. SEMMI Cabang Makassar menilai bahwa kondisi ini merupakan cerminan lemahnya komitmen terhadap prinsip good corporate governance, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perusahaan yang berada dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lebih lanjut, SEMMI menegaskan bahwa sikap pembiaran terhadap kritik publik dan ketidakmauan membuka ruang dialog hanya akan memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola perusahaan, termasuk terkait isu dugaan penyimpangan pengelolaan limbah yang tengah menjadi sorotan. Oleh karena itu, SEMMI Cabang Makassar secara tegas mendesak PT Danareksa (Persero) selaku holding untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur Utama beserta jajaran direksi PT KIMA. “Kami mendesak PT Danareksa sebagai holding untuk tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi PT KIMA harus segera dilakukan. Jika terbukti tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik, maka pencopotan adalah langkah yang wajar,” lanjut Ramadhan. Selain itu, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit terhadap tata kelola perusahaan, guna memastikan tidak adanya praktik yang berpotensi melanggar hukum. SEMMI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada seluruh pihak terkait agar segera merespons tuntutan mahasiswa dan membuka ruang transparansi kepada publik ini. SEMMI Cabang Makassar menyatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada satu kali aksi. “Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada respons serius dari PT KIMA maupun pihak terkait, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat,” tutup Ramadhan. Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial dalam mengawasi jalannya tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Toraja

Menjaga Tanah Leluhur: Pemuda Sangalla’ Tegas Tolak Proyek Geothermal di Sangalla’ Tana Toraja

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Toraja / Fikri Haikal

ruminews.id, Tana Toraja – Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal di wilayah Sangalla’, Kabupaten Tana Toraja, terus menguat. Faktanya, rencana ini terus melaju hingga tahap ketiga. Merespon hal tersebut, salah satu pemuda Sangalla’, Frenky L. Allorerung, menyatakan sikap tegas bahwa tanah Sangalla’ bukan untuk dieksploitasi demi industri energi. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan upaya mempertahankan identitas budaya dan kelestarian ekosistem yang telah dijaga selama berabad-abad. Eks Presiden IKMA Sulawesi itu juga menyampaikan bahwa kekhawatiran utama berpusat pada dampak lingkungan jangka panjang. Wilayah Sangalla’ dikenal memiliki keterikatan kuat dengan sumber mata air alami, seperti permandian Makula’ dan ribuan hektar persawahan yang bergantung pada stabilitas hidrologi bawah tanah. “Kami hidup dari pertanian dan pariwisata berbasis alam. Jika pengeboran dilakukan, siapa yang bisa menjamin mata air kami tidak kering atau tercemar? Risiko lingkungan ini terlalu besar untuk ditukar dengan janji-janji ekonomi,” tegasnya. Selain faktor lingkungan, lokasi yang menjadi target eksplorasi merupakan wilayah yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan adat dan situs-situs keramat. Frenky menilai bahwa kehadiran industri skala besar akan merusak tatanan sosial dan sakralitas wilayah Sangalla’ sebagai salah satu pilar budaya di Tana Toraja. Lanjutnya, melihat ancaman nyata yang sudah di depan mata, persoalan ini tidak boleh dianggap angin lalu dan harus ditanggapi serta direspon secara cepat. Seluruh elemen masyarakat Sangsangallaran mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat harus bersatu padu dan mengawal isu ini secara masif. Eksploitasi ruang hidup bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan berjalan tanpa perlawanan kolektif. Jika masyarakat lengah, proyek ini akan terus melaju dan berpotensi merampas hak-hak ekologis serta kultural yang ada. Oleh karena itu, pengawalan ketat dan konsolidasi gerakan yang masif dari seluruh lapisan masyarakat Sangsangallaran adalah kunci utama. Tidak ada kompromi untuk kelestarian tanah leluhur; ini adalah momentum krusial untuk berdiri bersama, memastikan bahwa masa depan Sangalla’ tetap berada di tangan masyarakatnya, bukan dikorbankan demi kepentingan industri semata.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Rusak dan Janji yang Berulang: Catatan Sunyi Anak Dusun Pakokko

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai / Fikri Haikal

Penulis: Nahrum – Mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Sinjai – Saya tidak pernah benar-benar mengenal jalan yang baik di Dusun Pakokko. Sejak kecil, yang saya lihat dan rasakan selalu sama: tanah yang becek saat hujan, batu-batu tajam yang menyembul di musim kering, serta aliran air yang pelan tapi pasti menggerus harapan kami sedikit demi sedikit. Jalan ini bukan hanya rusak—ia seperti luka lama yang dibiarkan terbuka, tanpa pernah benar-benar diobati. Saya tumbuh bersama jalan ini. Belajar berjalan di atasnya, belajar jatuh darinya, dan belajar menerima bahwa untuk sampai ke tujuan, kami harus melalui sesuatu yang tidak pernah layak disebut sebagai akses. Setiap hari, jalan ini mengajarkan kami arti sabar, tapi juga diam-diam mengikis keyakinan: apakah kami memang sepantasnya terus hidup dalam kondisi seperti ini? Bagi orang luar, ini mungkin sekadar jalan rusak. Tapi bagi kami, ini adalah penentu banyak hal. Ini menentukan apakah seorang petani bisa menjual hasil panennya tepat waktu, atau harus merelakan harga jatuh karena terlambat sampai ke pasar. Ini menentukan apakah seorang anak bisa tiba di sekolah dengan selamat, atau harus menahan rasa takut sepanjang perjalanan. Ini menentukan apakah roda kehidupan berputar lancar, atau tersendat di tempat yang sama, tahun demi tahun. Namun yang membuat luka ini semakin dalam bukan hanya kondisi jalannya—melainkan cerita yang selalu berulang di atasnya. Setiap kali musim pemilihan datang, jalan ini tiba-tiba menjadi ramai. Ia bukan lagi sekadar jalan rusak, melainkan panggung. Banyak yang datang, melintas dengan sepatu bersih dan janji-janji besar. Mereka melihat apa yang kami lihat setiap hari, merasakan—meski hanya sebentar—apa yang kami rasakan selama puluhan tahun. Lalu mereka berbicara tentang perubahan, tentang perbaikan, tentang masa depan yang lebih baik. Kami mendengarkan. Kami berharap. Kami percaya. Tapi setelah suara kami diberikan, setelah pilihan kami ditentukan, jalan ini kembali sunyi. Tidak ada alat berat yang datang, tidak ada perbaikan yang dimulai. Yang tersisa hanya bekas jejak kendaraan dan janji-janji yang perlahan hilang bersama waktu. Di titik ini, sulit untuk tidak merasa bahwa jalan kami telah menjadi bagian dari permainan. Bahwa kerusakan ini seolah dipelihara—bukan karena tidak mampu diperbaiki, tetapi karena selalu bisa dijadikan alasan untuk kembali datang membawa janji yang sama. Jalan rusak ini seperti sengaja dibiarkan menjadi alat tawar, menjadi bahan kampanye, menjadi cerita yang terus diulang setiap lima tahun sekali. Kami, anak-anak muda yang lahir dan besar di Dusun Pakokko, bukan tidak mengerti. Kami melihat pola itu. Kami merasakannya. Dan kami lelah. Lelah berharap pada kata-kata yang tidak pernah menjelma menjadi tindakan. Lelah berjalan di jalan yang sama, dengan kondisi yang tidak pernah berubah. Lelah dijadikan bagian dari cerita yang hanya penting saat dibutuhkan. Ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan—bukan karena kami tidak pernah dijanjikan apa-apa, tapi justru karena terlalu sering dijanjikan, tanpa pernah ditepati. Kepercayaan kami tidak hilang dalam satu waktu, tetapi terkikis perlahan, setiap kali janji itu kembali datang lalu pergi tanpa bekas. Padahal, yang kami minta tidak berlebihan. Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin jalan yang bisa dilalui dengan aman. Jalan yang tidak membuat orang tua khawatir saat anaknya berangkat sekolah. Jalan yang tidak memaksa petani menanggung kerugian. Jalan yang benar-benar menjadi penghubung, bukan penghalang. Kami ingin merasakan bahwa kami juga bagian dari pembangunan. Bahwa kami tidak sekadar diingat saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya. Bahwa kami bukan anak tiri di tanah kami sendiri. Tulisan ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah pengingat—bahwa di Dusun Pakokko, ada generasi yang tumbuh dengan luka yang sama, melihat janji yang sama, dan menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Jika jalan ini terus rusak, maka yang ikut rusak bukan hanya tanah yang kami pijak, tetapi juga kepercayaan yang kami simpan. Dan ketika kepercayaan itu benar-benar habis, yang tersisa hanyalah jarak—bukan lagi antara dusun dan kota, tetapi antara rakyat dan mereka yang seharusnya mewakili. Sudah terlalu lama kami berjalan di atas janji. Kini saatnya kami berjalan di atas bukti.

Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan

Jangan Jadikan Amarah Rakyat sebagai Kambing Hitam

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan / Rifki Tamsir

Penulis : Muhammad Rio – (Wajenlap) Aksi Aliansi pemuda dan masyarakat taramatekkeng Ruminews, Ada yang lebih mudah dari menjawab tuntutan keadilan: mengalihkan perhatian ke cara orang menuntutnya. Itulah yang tampak terjadi ketika video aksi massa di Tarametekkeng mulai beredar dan dibingkai sebagai “anarkis.” Seolah-olah kemarahan warga adalah masalah utamanya, bukan kematian Rifqillah yang hingga kini belum mendapat keadilan yang memuaskan. Perlu ditegaskan amarah bukan lahir dari kekosongan. Ia lahir dari proses yang terasa gelap, tuntutan 2 tahun 3 bulan yang dirasa terlalu ringan, CCTV yang kabarnya hilang, dan forum RDP yang buntu karena Kejaksaan tak hadir. Ketika saluran resmi tak berfungsi, jalanan menjadi pilihan terakhir rakyat. Itu bukan anarkisme itu demokrasi yang sedang kehabisan napas. Memang, kekerasan dalam aksi apa pun tidak bisa dibenarkan. Tapi menjadikan momen emosional massa sebagai senjata untuk mendelegitimasi seluruh perjuangan keluarga korban itulah penggiringan opini yang sesungguhnya berbahaya. Publik perlu jernih membaca ini isu utamanya bukan siapa yang memecahkan kaca. Isu utamanya adalah siapa yang memecahkan kepala seorang anak, dan apakah hukum benar-benar berdiri di pihak kebenaran. Lebih jauh, kecenderungan menyalahkan amarah publik justru memperlihatkan kegagalan negara dalam mengelola kepercayaan. Dalam sistem hukum yang sehat, kemarahan rakyat seharusnya menjadi alarm, bukan ancaman. Ia menandakan ada yang tidak beres dalam proses, ada yang tidak transparan dalam penanganan, dan ada yang tidak adil dalam putusan. Ketika alarm itu dibungkam dengan label “anarkis”, yang sebenarnya terjadi adalah upaya meredam kritik, bukan menyelesaikan masalah. Jika pola ini terus dibiarkan, kita sedang membangun preseden berbahaya setiap ketidakadilan bisa ditutupi dengan mengkriminalisasi kemarahan. Hari ini mungkin tentang Rifqillah, besok bisa siapa saja. Dan ketika publik akhirnya kehilangan kepercayaan sepenuhnya, yang runtuh bukan hanya satu kasus, melainkan legitimasi hukum itu sendiri. Di titik itu, yang tersisa bukan lagi perdebatan—melainkan jurang antara rakyat dan keadilan. Jangan biarkan sorotan berpindah dari kursi terdakwa ke jalanan Tarametekkeng.

Malili, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ketika Rujab Polres dan Kodim Lebih Diprioritaskan daripada Rumah Rakyat, FOPMA LUTIM Soroti Aliran Dana Hibah Rp6 Miliar

Tinggalkan Komentar / Malili, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Malili – Forum Pemuda Mahasiswa Luwu Timur (FOPMA LUTIM) menyoroti adanya alokasi dana hibah sebesar Rp6 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Polres dan Kodim di kawasan Puncak Indah, Malili, masing-masing sebesar Rp3 miliar. Koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur, Paslan Ali az-Zahra, menilai kebijakan penganggaran tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait arah prioritas pembangunan daerah. Di tengah masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, hingga akses pelayanan publik yang memadai, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan rumah jabatan aparat. “Ini bukan soal menolak institusi negara, tetapi soal keberpihakan anggaran. Ketika masih banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan rumah layak, justru rumah jabatan yang lebih dahulu diprioritaskan. Ini ironi pembangunan,” tegasnya. Menurutnya, APBD semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor perumahan rakyat, jalan tani, penerangan jalan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jika anggaran justru lebih dominan mengurus fasilitas elite birokrasi dan institusi, maka esensi pembangunan berpotensi melenceng dari tujuan kesejahteraan publik. Ia juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka secara transparan proses, dasar pertimbangan, serta urgensi dari penganggaran tersebut agar publik mengetahui mengapa fasilitas jabatan lebih dahulu mendapatkan ruang fiskal dibanding kebutuhan masyarakat umum. “Dalam waktu dekat ini, kami akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, agar persoalan ini dibuka secara terang-benderang di hadapan publik. Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah dan prioritas anggaran daerah dijalankan,” tutup Paslan.

Luwu Utara, Opini, Prov Sulawesi Selatan

Penolakan Pendirian Gereja di Luwu Utara: GMKI CABANG MAKASSAR Mengecam Sikap Intoleran

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Opini, Prov Sulawesi Selatan / Juari Bilolo

Berkham Sanggani Seno : KABID AKSPEL GMKI MAKASSAR ruminews.id,.Peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara menjadi cerminan bahwa praktik intoleransi masih nyata dan mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa. Spanduk penolakan yang terpasang di ruang publik bukan sekadar ekspresi keberatan, melainkan bentuk penyangkalan terhadap hak dasar warga negara untuk beribadah. Dalam negara yang berlandaskan serta dijamin untuk mendaptkan kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh tekanan kelompok mana pun. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi, maka tidak ada legitimasi untuk melakukan penolakan sepihak. Melihat tindakan sejumlah oknum masyarakat yang mempraktikan sikap intoleran, GMKI Cabang Makassar menyatakan sikap: 1. Mengecam keras segala bentuk intoleransi, termasuk penolakan pembangunan rumah ibadah di Luwu Utara. 2. Menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan semangat kebhinekaan. 3. Mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok tertentu. 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta menghormati perbedaan sebagai kekuatan bangsa. 5. Mendorong penyelesaian melalui dialog yang konstruktif dan berlandaskan hukum, bukan melalui tekanan atau intimidasi. Indonesia adalah rumah bersama. Tidak boleh ada ruang bagi sikap eksklusif yang menutup hak orang lain untuk beribadah. Jika intoleransi dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kelompok tertentu, tetapi keutuhan bangsa itu sendiri. GMKI Cabang Makassar menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garis depan dalam melawan intoleransi dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan