Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Jakarta, Nasional, Pemerintahan

Arief Rosyid: Presiden Prabowo Dikelilingi Talenta Muda Terbaik Bangsa

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara. Sejumlah tokoh muda dipilih Presiden untuk mengisi posisi strategis, di antaranya: Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene. Pelantikan para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dll. Mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan. Pilihan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan menjadi agenda strategis yang secara konsisten dijalankan pemerintah untuk menyiapkan pemimpin di masa depan. “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief Rosyid Hasan, Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran. Arief menambahkan, kehadiran generasi muda di posisi strategis adalah momentum penting untuk memperkuat jembatan antar-generasi—memadukan pengalaman dan kebijaksanaan tokoh senior dengan kecepatan serta inovasi anak muda. “Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi: Momentum Konsolidasi Menuju Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 — Kegiatan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Rifqi, bersama sejumlah pimpinan wilayah dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi. Dalam sambutannya, Bang Rifqi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi dan sinergi antar wilayah dalam memperkuat peran KAHMI di tengah dinamika kebangsaan saat ini. “Terima kasih kepada seluruh koordinator dan presidium wilayah yang telah hadir. Kehadiran kita di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memikirkan arah bangsa dan masa depan umat,” ujarnya. Bang Rifqi turut menyinggung tantangan yang dihadapi daerah-daerah di Sulawesi, termasuk persoalan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Ia berharap, KAHMI dapat berperan aktif dalam mendorong kader-kader terbaiknya untuk turut berkontribusi melalui jalur akademik, pemerintahan, dan sektor publik. Selain itu, dalam forum diskusi yang digelar sore hari, para peserta turut membahas pokok-pokok pikiran strategis yang akan menjadi rekomendasi bagi Majelis Nasional KAHMI dalam merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, sejalan dengan visi besar “Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ditutup dengan doa dan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas antarwilayah serta memperkuat kontribusi intelektual dan sosial KAHMI di tingkat nasional. Penulis: Ahmad Fauzan Suneth Dokumentasi : Randi. M

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional Sulawesi, KAHMI Mantapkan Langkah Menuju Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 Semangat hijau hitam kembali bergelora di Kota Makassar. Di tengah semilir angin senja yang berhembus dari Pantai Losari, para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai penjuru Sulawesi berkumpul dalam Silaturahmi Regional Sulawesi (Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas) sebuah momentum strategis yang memadukan nostalgia perjuangan dengan tekad membangun peradaban bangsa. Ketua Panitia, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan bahwa persiapan kegiatan telah berjalan dengan sangat baik. “Alhamdulillah, persiapan sudah luar biasa. Barusan kita melakukan pembukaan yang dibuka langsung oleh Koordinator Presidium MN KAHMI. Semua berjalan lancar, ini hasil kerja keras panitia yang mengikuti arahan dari pusat dan Majelis Wilayah Sulawesi Selatan di bawah koordinasi Pak Nimatullah,” ujarnya dengan penuh rasa syukur. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai ruang konsolidasi internal KAHMI. Malam harinya, suasana akan beralih ke Gala Dinner dan Orasi Kebangsaan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Acara ini menjadi ajang silaturahmi yang akan dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan sebagian besar merupakan alumni HMI yang kini berkiprah dalam berbagai bidang kepemimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri dijadwalkan menyampaikan orasi kebangsaan. “Malam nanti kita dijamu langsung oleh Pak Gubernur sebagai tuan rumah. Diharapkan, momentum ini semakin memperkuat persaudaraan dan semangat kebangsaan antaralumni,” tambah Fadriaty. Keesokan harinya, kegiatan akan diawali dengan jalan sehat yang mengambil rute start dan finish di depan Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Setelah itu, acara penutupan akan digelar bersamaan dengan orasi kebangsaan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sekaligus penyerahan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. “Insyaallah semua berjalan lancar. Dari total 72 undangan, sekitar 90 persen sudah hadir, terdiri dari 68 Majelis Daerah dan 6 Majelis Wilayah se-Sulawesi. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa,” ujarnya optimis. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pengurus wilayah dari enam provinsi se-Sulawesi, para alumni senior KAHMI, serta unsur Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar, perwakilan Kapolda, Kodam, dan Kapolrestabes. Menurut Fadriaty, kehadiran para kepala daerah dan tokoh alumni di malam puncak nanti akan menjadi simbol kekompakan dan kontribusi nyata alumni HMI dalam membangun daerah. Lebih jauh, Fadriaty menegaskan bahwa silaturahmi ini bukan hanya tentang temu kangen antar kader, tetapi tentang mempertegas peran KAHMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita ingin menunjukkan bahwa KAHMI bukan organisasi yang abal-abal, tetapi kumpulan orang-orang intelektual yang punya kapasitas. Ke depan, KAHMI harus hadir bukan hanya untuk mengkritik negara, tapi memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tegasnya. Di bawah langit Makassar yang cerah, gema semangat KAHMI kembali menggema. Silaturahmi Regional Sulawesi bukan sekadar pertemuan, melainkan tonggak baru perjalanan panjang alumni hijau hitam dalam menapaki jalan menuju Indonesia Emas sebuah cita-cita besar yang lahir dari semangat kebersamaan, intelektualitas, dan pengabdian tanpa batas.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Sambut Hangat Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sambutan hangatnya pada pembukaan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang temu pejabat publik dan alumni HMI dari seluruh daerah di Sulawesi. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) MN KAHMI, Syamsul Qomar, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, Ni’Matullah Erbe, serta para pengurus wilayah dan daerah KAHMI se-Sulawesi, Ketua Panitia, sekaligus Anggata DPRD Sulsel, Fadriaty. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran KAHMI yang memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan silaturahmi. Ia berharap, tidak hanya kegiatan regional, tetapi juga kegiatan nasional KAHMI bisa digelar di Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih kegiatan ini ditempatkan di Kota Makassar. Harapan saya, bukan hanya kegiatan regionalnya, tapi kegiatan nasionalnya juga bisa kita bawa ke Makassar,” ujar Munafri. Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memandang penting kehadiran KAHMI sebagai wadah alumni HMI yang memiliki kapasitas intelektual dan jaringan luas. Ia menjelaskan kota Makassar sebagai metropolitan berpenduduk 1,4 juta jiwa tentu memiliki peluang strategis dan tantangan. Sejalan dengan itu, ia menyebut KAHMI merupakan “gudang sumber daya manusia” yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kota. “Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dan kolaborasi dari KAHMI untuk bersama-sama membangun Makassar,” ungkapnya. Selain berbicara tentang sinergi pembangunan, Munafri juga menyelipkan suasana hangat khas Makassar dalam sambutannya. Ia menyebut ada “larangan” bagi tamu yang datang ke Makassar. “Jangan coba-coba diet karena kuliner Makassar yang lezat, jangan terlalu cepat tidur agar bisa menikmati semilir angin mamiri,” pungkas Munafri yang mengundang tawa dan tepuk tangan para tamu. Munafri juga berharap seluruh tamu dari berbagai daerah di Sulawesi dapat menikmati keramahan dan pelayanan Kota Makassar selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan, Pemerintah Kota akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan. “Sulawesi ini adalah bagian penting dari Indonesia. Banyak hal besar bisa lahir dari Pulau Sulawesi, dan banyak persoalan juga bisa kita selesaikan bersama. Karena itu, mari kita perkuat kolaborasi dari Sulawesi untuk Indonesia,” harapnya(*).

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Proyek Jalan Alternatif Bukit Baruga ke Perintis Kemerdekaan Senilai Rp100 Miliar Resmi Dimulai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota. Salah satu langkah konkret yang kini mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif baru yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea. Dimana tiga wilayah dengan mobilitas tinggi yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan, terutama di jalur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena tembus Kecamatan Manggala. Proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer. Akses baru ini digadang-gadang akan menjadi jalur strategis pengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Makassar. Tentu menjadi angin segar bagi warga yang selama ini harus berjibaku dengan kepadatan kendaraan setiap pagi dan sore hari. Langkah nyata itu ditandai dengan Groundbreaking pembangunan akses Riverside Jalan Alternatif Leimena–Perintis, yang dilaksanakan oleh PT Bumi Asri Nusa (KALLA Land & Property), Jumat (10/10/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mempercepat penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat. Tetapi juga bagian dari visi besar mewujudkan kota yang tertata, terhubung, dan berorientasi pada kenyamanan warga. “Kami berkmitmen menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota,” ujar Munafri. “Salah satu langkah konkret yang kami mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea, hingga menuju Perintis dan BTP,” lanjut Appi. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan, bahwa pembangunan jalan alternatif ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah timur kota dan menjadi bagian penting dari visi besar penataan kota yang berkelanjutan. “Proses pembangunan jalan alternatif Leimena–Perintis ini akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama dalam proses pembangunan perkotaan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya. “Jalan ini akan mengurai atau menyelesaikan persoalan kemacetan yang hampir tiap hari menjadi keluhan warga masyarakat,” tambah Munafri. Politisi Golkar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar, akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perizinan dan percepatan pembangunan. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar proyek ini berjalan tepat waktu. “Pemerintah kota akan sangat support seluruh urusan perizinan yang akan dilaksanakan, kami akan mendukung dengan baik. Kalau kita jalankan secara bersama-sama dan dikawal dengan baik, progres pekerjaan ini bisa selesai tanpa keterlambatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu, juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perluasan akses hingga ke kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai). Hal ini diharapkan dapat menjadikan jalur baru tersebut sebagai akses alternatif utama dari dan menuju wilayah-wilayah strategis di bagian timur kota. Selain pembangunan infrastruktur jalan, Pemkot Makassar juga memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan akibat keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Leimena. Munafri menyebutkan, hasil pembahasan antara Pemkot Makassar dan Kalla Group di Baruga telah menghasilkan rencana pembangunan pasar tradisional modern di dalam kawasan pengembangan, yang akan menjadi tempat relokasi bagi para pedagang pasar tumpah. “Selama ini keluhan masyarakat terhadap pedagang pasar tumpah di Jalan Leimena insya Allah akan diberikan jalan keluar,” sebutnya. “Dari hasil pembicaraan dengan Kalla Group, akan dibangun pasar tradisional modern di dalam kawasan. Untuk sementara, para pedagang kami relokasi dulu ke Pasar Toddopuli, supaya proses penataan bisa berjalan,” tutur Appi melanjutkan. Dia menambahkan, tingkat kepadatan kendaraan di jalur tersebut sudah sangat tinggi, diperparah dengan aktivitas pedagang di bahu jalan. Dengan dibukanya jalan baru ini, beban lalu lintas di kawasan Antang, Manggala, dan Panakkukang diharapkan dapat terdistribusi dengan lebih baik. “Apalagi, daerah Antang ini pertumbuhannya sangat baik. Sentra-sentra ekonomi di wilayah ini harus tersupport dengan baik agar pembagian beban kota bisa lebih merata,” tambahnya. Lebar jalan yang akan dibangun mencapai 30 meter, sehingga dinilai cukup untuk menampung beban kendaraan harian yang melintasi jalur tersebut. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun. “Dengan dibuka perluasan sampai 30 meter, saya pikir ini lebih dari cukup untuk mengatur ritme kendaraan yang lewat setiap harinya,” sebutnya. “Kita targetkan bisa selesai kurang dari setahun supaya akses ini benar-benar bisa digunakan masyarakat di wilayah Antang dan Panakkukang,” lanjut Munafri optimistis. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun kota. Menurutnya, sinergi seperti inilah yang menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur di Makassar. “Kami berharap seluruh persoalan di titik-titik lain juga bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi seperti ini harus terus kita bangun untuk mewujudkan Makassar yang jauh lebih baik ke depannya,” pungkasnya. Sedangkan, Ricky Theodores selaku Chief Executive Officer KALLA Land & Property mengatakan, tingkatkan Konektivitas Kawasan Bukit Baruga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, resmi kegiatan groundbreaking Riverside (Jalur Alternatif Baruga – Leimena) pada Jumat, 10 Oktober 2025. “Program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, aman, dan terintegrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Ricky menyampaikan, rasa syukur atas dimulainya pembangunan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat konektivitas kawasan Bukit Baruga dan sekitarnya. Ia menegaskan, sangat percaya, akses yang baik akan menjadi fondasi penting bagi kawasan hunian yang berkembang. “Jalur Riverside akan menjadi infrastruktur utama dalam menghubungkan kawasan hunian, fasilitas publik, serta aktivitas warga, sehingga menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih modern, efisien, dan berkualitas,” tuturnya. Sebagai pengembang kawasan hunian yang mengusung filosofi Harmoni Kehidupan, Bukit Baruga meyakini bahwa pembangunan kawasan bukan sekadar tentang bangunan, tetapi tentang membangun ruang hidup yang menyatukan kenyamanan, keberlanjutan, dan konektivitas. Lanjut dia, kehadiran jalur Riverside menjadi bentuk nyata komitmen tersebut demi menghadirkan akses jalan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung mobilitas penghuni serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dijelaskan, proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer, menghubungkan kawasan hunian Bukit Baruga hingga wilayah Manggala, Maros, dan sekitarnya. Proses pembebasan lahan telah dimulai sejak lama, dan kini progresnya telah mencapai sekitar 70%. Dimana, pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah kota mitra, stakeholder, media, hingga masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan pemerintah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Siap Kembangkan Pertanian Perkotaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

DPRD Kota Makassar

Kominfo Makassar Gelar Sosialisasi SPLP untuk Integrasi Layanan Publik

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.” Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki operator yang menangani urusan digitalisasi. “Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya. Menurutnya, hal itu penting karena setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain. “Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya. Roem berharap, melalui forum ini, seluruh OPD bisa menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital. “Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif. Roem yang juga menjadi pembicara turut membahas perkembangan Lontara Plus, terutama dalam hal pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya merespons aduan warga dengan cepat dan tuntas. “Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya. Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangan tentang penguatan sistem layanan digital daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan terus terbangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat.

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Dinsos Pangkep Perkuat Validasi Data: 9.000 Penerima Program Jaminan Kesehatan Dinonaktifkan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan /

Ruminews.id, Pangkep – untuk memastikan penyaluran bantuan program jaminan kesehatan tepat sasaran Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Pangkep Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BP Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Hj. Herlina, para operator lurah dan desa se-kabupaten pangkep di ruang rapat lantai 3 kantor bupati pangkep. (Rabu, 8/10/2025). Rakor ini dibuka secara resmi oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kab. Pangkep, Kusumawati. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi antar operator di lapangan. “Tujuannya agar penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan ini dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, dalam pemaparannya, rakor ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi para operator, baik yang menangani PBI APBN maupun PBI APBD. “Saat ini banyak muncul inovasi dan perubahan, sehingga penting untuk menyamakan persepsi di antara para operator,” jelas Asykur. Sebanyak 9.000 jiwa penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dinonaktifkan setelah ditemukan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu, sekitar 300 orang lagi telah Berhasil Diaktifkan Kembali dalam Skema Reaktivasi Mendesak. Penghapusan ribuan nama ini penting, terutama setelah adanya skema dari Universal Health Coverage (UHC) menjadi sistem daftar tunggu untuk pendaftar baru di kabupaten Pangkep. “Reaktivasi ini bisa dilakukan dengan alasan tertentu, seperti kondisi sakit yang mendesak atau akan menjalani operasi. Prosesnya dapat selesai dalam 1-2 hari,” ungkapnya. Asykur menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat di Kabupaten Pangkep dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan keakuratannya. Ia berharap seluruh data penerima dapat valid dan sinkron dengan Data Induk Kependudukan (Dukcapil). “Banyak kasus ketidakaktifan BPJS disebabkan oleh data kependudukan yang belum diperbarui, seperti warga meninggal tanpa akta kematian, pindah tidak melapor, atau bayi lahir tidak dilaporkan,” tuturnya. Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, menambahkan bahwa validasi data adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan. Dari total 230.000 warga Pangkep yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (termasuk 160.000 PBI APBN dan 70.000 PBI APBD). Penulis: Febrian

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Scroll to Top