Ruminews.id, Yogyakarta — Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelindungan pekerja migran Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (8/6/2026).
Ruminews.id, Palu — Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di wilayah masing-masing. Desakan ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada 16 Juni 2026, yang kembali membangkitkan trauma masyarakat terhadap bencana besar Palu tahun 2018.
Penulis: Andi Muh.Fajar – Peserta LK II Cabang Takalar ruminews.id – Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan persaingan antar daerah yang semakin kompetitif, Kabupaten Takalar dituntut untuk mampu melakukan berbagai inovasi dalam rangka mempercepat pembangunan. Gagasan “Takalar Cepat” yang diiringi dengan transformasi digital dan pengembangan sektor pariwisata merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menjadi simbol percepatan pembangunan, tetapi juga mencerminkan semangat untuk membangun Takalar yang lebih modern, responsif, dan mampu memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Menurut saya, konsep Takalar Cepat harus dimaknai sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi yang berkelanjutan. Di era digital saat ini, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor ekonomi akan memberikan efisiensi yang lebih besar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transformasi digital juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, serta para pelaku ekonomi kreatif. Produk-produk lokal Takalar yang selama ini hanya dikenal di tingkat daerah dapat dipasarkan secara nasional bahkan internasional melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menjadi sarana modernisasi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Takalar memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan, khususnya di bidang pariwisata. Letak geografis yang strategis serta kekayaan alam berupa kawasan pesisir, pantai, dan budaya lokal menjadi modal penting untuk menjadikan Takalar sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Sulawesi Selatan. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas daerah. Namun, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mengandalkan keindahan alam semata. Dibutuhkan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta strategi promosi yang berbasis digital. Di era media sosial saat ini, promosi wisata dapat dilakukan secara lebih efektif melalui platform digital, website resmi, serta berbagai aplikasi yang mampu menjangkau wisatawan dari berbagai daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, potensi wisata Takalar dapat dikenal lebih luas dan memiliki daya tarik yang lebih besar di mata wisatawan domestik maupun mancanegara
Penulis : Muhammad Iqbal Lewa – Peserta Intermediate Training Cabang Takalar ruminews.id – Langkah Pemerintah Kabupaten Takalar mengadopsi transformasi digital lewat gerakan “Takalar Cepat” adalah sebuah lompatan yang wajib kita apresiasi bersama. Di era modern seperti sekarang, memangkas birokrasi yang lambat dengan sistem online dan kanal aduan digital memang sudah menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditunda lagi.
Penulis : Nur Rahman Hasim – Sekretaris Bidang Hukum dan HAM HMI CAB.TAKALAR ruminews.id – Ruang dialog antara HMI dan pemerintah itu nyata. Tapi kolaborasi nggak boleh berhenti di seremonial. “Mengawal kebijakan” di era digital artinya HMI harus aktif membedah APBD, program prioritas Bupati, sampai realisasi proyek di lapangan. Kritik HMI harus berbasis data, kajian, dan etika intelektual. Kalau ada kebijakan yang melenceng atau tidak pro-rakyat, HMI wajib bersuara cepat dan tepat. Itu bentuk cinta ke daerah, bukan pembangkangan. Namun mengawal tanpa menjaga marwah sama aja bohong. Kader HMI lahir dari nilai “Yakin Usaha Sampai”, jadi integritas harus jadi modal utama. Di dunia nyata, HMI harus jadi contoh anti KKN dan politik uang. Di dunia maya, HMI harus jadi teladan literasi digital: nggak sebar hoaks, nggak ikut toxic, adu gagasan bukan adu jempol. Kalau kader HMI sendiri bersih dan kredibel, maka setiap kritik ke Pemkab Takalar punya bobot dan didengar. Pemerintah pun lebih terbuka, karena yang mengawal adalah mitra yang terpercaya. Intinya: HMI harus jadi “mitra pengawas” yang dekat secara komunikasi, tapi independen secara sikap. Pemkab butuh kritik membangun biar kebijakan makin tajam. HMI butuh akses data biar kawalannya objektif. Dengan sinergi kritis + integritas ini, kebijakan di Takalar jadi lebih tepat sasaran dan nama baik daerah tetap terjaga. Mengawal kebijakan di era digital itu tantangannya ganda. Di satu sisi, media sosial memberi ruang luas bagi HMI untuk menyuarakan kritik. Di sisi lain, kritik yang lahir dari emosi atau hoaks justru merusak marwah organisasi dan melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, “kritis” yang dituntut HMI hari ini adalah kritis berbasis data. Artinya, sebelum turun ke jalan atau posting narasi, kader HMI wajib bedah dokumen APBD, Renja OPD, dan indikator kinerja Pemkab Takalar. Dengan begitu, kritik yang dilontarkan bukan sekadar “suara”, tapi “solusi” yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah bedanya aktivis jalanan dengan intelektual organisatoris. Era digital mengubah peta pengawalan kebijakan. Dulu pengawalan identik dengan aksi demonstrasi. Sekarang, satu utas thread di X atau infografis di Instagram bisa mengguncang meja rapat bupati. Pemkab Takalar sendiri sudah mulai go digital lewat e-government dan media sosial resmi. Nah, HMI harus masuk ke arena ini. Kader HMI perlu melek literasi digital: bisa membuat konten edukatif, melakukan fact-checking, dan membangun narasi tandingan terhadap disinformasi. “Mitra pengawas digital” artinya HMI tidak hanya mengoreksi, tapi juga membantu Pemkab mengomunikasikan kebijakannya ke publik dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami. “menjaga marwah” adalah kunci. Kritik HMI akan kehilangan legitimasi kalau kadernya sendiri terjerat KKN, politik uang, atau transaksional dengan penguasa. Integritas adalah modal sosial HMI. Di Takalar yang basisnya agraris dan pesisir, integritas kader diuji saat bicara soal alokasi dana desa, bantuan nelayan, atau proyek infrastruktur. Kalau HMI bersih, maka saat bicara “tolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat”, suaranya akan didengar. Kalau tidak, kritiknya akan dicap sebagai “sirikan politik”. Karena itu, penguatan internal lewat perkaderan, NDP, dan latihan spiritual jadi fondasi agar HMI layak bicara di ruang publik. Kebijakan Pro-Rakyat Takalar punya isu khas: pertanian, kelautan, dan kemiskinan pesisir. “Kebijakan pro-rakyat” di sini bukan slogan kosong. Contoh konkretnya: bagaimana APBD Takalar berpihak ke petani garam di Mappakasunggu, atau ke nelayan di Galesong. HMI Cabang Takalar punya tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program Pemkab dijawab dengan pertanyaan: “Apakah ini menyentuh rakyat kecil?” Dengan posisi sebagai “mitra pengawas”, HMI bisa duduk bersama Pemkab lewat forum FGD, dengar pendapat, atau kajian bersama. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi meluruskan agar roda pemerintahan berputar sesuai cita-cita daerah.
Penulis: Arfa Pratama – Kader HMI ruminews.id, Takalar – Mewujudkan visi Kabupaten Takalar sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, HMI Cabang takalar juga siap bekerja sama dalam membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan hal tersebut. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan ekonomi digital yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerja sama ini mempertemukan dua kekuatan yang saling melengkapi: Pemerintah Daerah berperan menyiapkan landasan kebijakan, regulasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung, sementara HMI berkontribusi memberikan pemahaman berpikir inovatif, informasi, serta pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, sinergi ini diarahkan pada enam bidang utama: Pertama, penerapan teknologi digital sebagai penggerak utama pembangunan, yang diharapkan dapat mempercepat proses transformasi di seluruh lini kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kedua, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pencatatan dan pelayanan berbasis daring yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal. Ketiga, pengembangan sektor kelautan dan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Takalar. Melalui digitalisasi, hasil bumi dan laut dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada perantara, serta meningkatkan nilai jual produk lokal. Keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Kedua pihak sepakat memberikan pelatihan keterampilan digital, pemasaran daring, serta pengelolaan usaha modern agar pelaku ekonomi rakyat mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kelima, penyempurnaan sistem pelayanan publik. Penerapan sistem berbasis teknologi bertujuan memangkas birokrasi, mempercepat waktu layanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh hak dan pelayanan dari pemerintah. Keenam, penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pengelolaan lingkungan juga akan didukung oleh sistem pemantauan dan pengelolaan berbasis data, serta didorong melalui peningkatan kesadaran masyarakat secara terpadu. Dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang melek teknologi, serta kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kabupaten Takalar.
Penulis : Muh. Faisal l – Kader HMI ruminews.id – Saya melihat bahwa Kabupaten Takalar ingin berkembang dan bersaing dengan daerah lain, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini terlihat dari adanya rencana transformasi digital, pembangunan infrastruktur, serta layanan publik berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan sehari-hari. Pemerintahannya menempatkan perubahan ini sebagai dasar untuk mewujudkan visi Takalar yang maju dan berdaya saing, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem digital agar pelayanan menjadi lebih terbuka, jelas, dan tepat sasaran. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengubah kebiasaan lama dalam birokrasi menjadi lebih peka, berinisiatif, dan selalu berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar mengikuti aturan yang kaku. Bupati juga menegaskan bahwa kecepatan yang diusung tetap berjalan beriringan dengan kualitas dan ketelitian, sehingga segala langkah pembangunan di bidang pertanian, kelautan, pendidikan, kesehatan, maupun usaha masyarakat tetap kokoh, teratur, dan tidak terburu-buru hingga melalaikan tanggung jawab. Pada akhirnya, program ini dipandang sebagai cara untuk mewujudkan pengabdian yang sesungguhnya kepada daerah dan masyarakat Takalar, agar kemajuan yang dicapai tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Namun, menurut saya tantangan terbesar bukan hanya pada perencanaan, tetapi pada pelaksanaannya. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap teknologi, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan, termasuk di desa-desa. Selain itu, perlu adanya edukasi agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital dengan baik. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa arah pembangunan ini sudah tepat karena mengikuti perkembangan zaman. Jika dijalankan dengan konsisten dan melibatkan masyarakat, maka visi untuk menjadikan Takalar lebih maju dan berdaya saing bisa tercapai
Penulis :Haikal – Peserta LK 2 HMI Cabang Takalar ruminews.id – Sebagai peserta Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar, saya memandang bahwa transformasi ekonomi digital merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan Kabupaten Takalar yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing di tengah dinamika perkembangan global. Digitalisasi bukan hanya sebuah tuntutan zaman, tetapi juga peluang besar untuk mengoptimalkan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Takalar memiliki sumber daya yang melimpah, baik di sektor pertanian, perikanan, UMKM, maupun pariwisata. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak yang maksimal apabila tidak diiringi dengan penguasaan teknologi dan penguatan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital harus diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam perspektif HMI, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan. Kader HMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong lahirnya inovasi serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, mempersempit kesenjangan sosial, dan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang usaha. Melalui forum LK II HMI Cabang Takalar, semangat kepemimpinan dan intelektualitas kader harus diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi digital di Kabupaten Takalar. Dengan demikian, tema “Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital” bukan sekadar slogan, melainkan sebuah visi bersama yang menuntut komitmen, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Sebagai kader HMI, saya meyakini bahwa dengan semangat Insan Cita, Takalar memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang unggul, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Penulis: Mursalin (Peserta intermediate training LK II HMI Cabang Takalar) ruminews.id – Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Takalar dalam menunjukkan arah pembangunan yang lebih progresif. Hadirnya slogan “Takalar Cepat” bukan hanya menjadi identitas pemerintahan, tetapi juga mencerminkan semangat perubahan birokrasi yang mengedepankan kecepatan berpikir, kecepatan bertindak, dan kecepatan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Penulis : Putra Ardiansyah – Sekretaris umum HMI Komisariat Amkop Pemerintah Kabupaten Takalar terus berinovasi melalui program “Takalar Cepat Berbasis Digital” sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Melalui transformasi digital, berbagai layanan pemerintahan kini mulai diarahkan untuk dapat diakses secara daring (online), sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengurus administrasi. Sistem pelayanan berbasis digital diharapkan mampu mempercepat proses pengurusan dokumen, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir praktik birokrasi yang berbelit-belit. Bupati Takalar menyampaikan bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga merupakan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan dukungan teknologi informasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain pelayanan administrasi, program digitalisasi juga diarahkan pada pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan aplikasi digital serta sistem informasi terintegrasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di bidang ekonomi, digitalisasi membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal melalui platform digital. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing produk daerah serta memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Masyarakat menyambut baik hadirnya berbagai inovasi digital yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Mereka berharap transformasi digital dapat terus dikembangkan sehingga pelayanan publik menjadi semakin mudah, cepat, dan transparan. Dengan mengusung semangat “Takalar Cepat Berbasis Digital”, Kabupaten Takalar berkomitmen untuk menjadi daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
