Penulis : Nur Rahman Hasim – Sekretaris Bidang Hukum dan HAM HMI CAB.TAKALAR
ruminews.id – Ruang dialog antara HMI dan pemerintah itu nyata. Tapi kolaborasi nggak boleh berhenti di seremonial. “Mengawal kebijakan” di era digital artinya HMI harus aktif membedah APBD, program prioritas Bupati, sampai realisasi proyek di lapangan. Kritik HMI harus berbasis data, kajian, dan etika intelektual. Kalau ada kebijakan yang melenceng atau tidak pro-rakyat, HMI wajib bersuara cepat dan tepat. Itu bentuk cinta ke daerah, bukan pembangkangan.
Namun mengawal tanpa menjaga marwah sama aja bohong. Kader HMI lahir dari nilai “Yakin Usaha Sampai”, jadi integritas harus jadi modal utama. Di dunia nyata, HMI harus jadi contoh anti KKN dan politik uang. Di dunia maya, HMI harus jadi teladan literasi digital: nggak sebar hoaks, nggak ikut toxic, adu gagasan bukan adu jempol. Kalau kader HMI sendiri bersih dan kredibel, maka setiap kritik ke Pemkab Takalar punya bobot dan didengar. Pemerintah pun lebih terbuka, karena yang mengawal adalah mitra yang terpercaya.
Intinya: HMI harus jadi “mitra pengawas” yang dekat secara komunikasi, tapi independen secara sikap. Pemkab butuh kritik membangun biar kebijakan makin tajam. HMI butuh akses data biar kawalannya objektif. Dengan sinergi kritis + integritas ini, kebijakan di Takalar jadi lebih tepat sasaran dan nama baik daerah tetap terjaga.
Mengawal kebijakan di era digital itu tantangannya ganda. Di satu sisi, media sosial memberi ruang luas bagi HMI untuk menyuarakan kritik. Di sisi lain, kritik yang lahir dari emosi atau hoaks justru merusak marwah organisasi dan melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, “kritis” yang dituntut HMI hari ini adalah kritis berbasis data. Artinya, sebelum turun ke jalan atau posting narasi, kader HMI wajib bedah dokumen APBD, Renja OPD, dan indikator kinerja Pemkab Takalar. Dengan begitu, kritik yang dilontarkan bukan sekadar “suara”, tapi “solusi” yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah bedanya aktivis jalanan dengan intelektual organisatoris.
Era digital mengubah peta pengawalan kebijakan. Dulu pengawalan identik dengan aksi demonstrasi. Sekarang, satu utas thread di X atau infografis di Instagram bisa mengguncang meja rapat bupati. Pemkab Takalar sendiri sudah mulai go digital lewat e-government dan media sosial resmi. Nah, HMI harus masuk ke arena ini. Kader HMI perlu melek literasi digital: bisa membuat konten edukatif, melakukan fact-checking, dan membangun narasi tandingan terhadap disinformasi. “Mitra pengawas digital” artinya HMI tidak hanya mengoreksi, tapi juga membantu Pemkab mengomunikasikan kebijakannya ke publik dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami.
“menjaga marwah” adalah kunci. Kritik HMI akan kehilangan legitimasi kalau kadernya sendiri terjerat KKN, politik uang, atau transaksional dengan penguasa. Integritas adalah modal sosial HMI. Di Takalar yang basisnya agraris dan pesisir, integritas kader diuji saat bicara soal alokasi dana desa, bantuan nelayan, atau proyek infrastruktur. Kalau HMI bersih, maka saat bicara “tolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat”, suaranya akan didengar. Kalau tidak, kritiknya akan dicap sebagai “sirikan politik”. Karena itu, penguatan internal lewat perkaderan, NDP, dan latihan spiritual jadi fondasi agar HMI layak bicara di ruang publik.
Kebijakan Pro-Rakyat
Takalar punya isu khas: pertanian, kelautan, dan kemiskinan pesisir. “Kebijakan pro-rakyat” di sini bukan slogan kosong. Contoh konkretnya: bagaimana APBD Takalar berpihak ke petani garam di Mappakasunggu, atau ke nelayan di Galesong. HMI Cabang Takalar punya tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program Pemkab dijawab dengan pertanyaan: “Apakah ini menyentuh rakyat kecil?” Dengan posisi sebagai “mitra pengawas”, HMI bisa duduk bersama Pemkab lewat forum FGD, dengar pendapat, atau kajian bersama. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi meluruskan agar roda pemerintahan berputar sesuai cita-cita daerah.
