Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Nasional, Opini, Pemerintahan

“BBM Langka, Kepercayaan Pun Hilang: Potret Rapuhnya Tata Kelola Energi Indonesia”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Di negeri yang setiap harinya bergerak dengan deru mesin, kelangkaan bahan bakar adalah isyarat getir tentang rapuhnya nadi pasokan energi. Januari – Februari 2025 pernah menjadi panggung awal kegelisahan itu: SPBU Shell dan BP – AKR kehabisan stok, meninggalkan bayangan antrian dan keluh-kesah pelanggan yang terhenti di tengah jalan. Kala itu, alasan yang digemakan sederhana rantai pasok tersendat, distribusi terhenti sesaat. Namun, siapa sangka gema yang sama kini kembali hadir, lebih lantang, lebih melelahkan. Sebulan terakhir, wajah – wajah resah kembali menumpuk di pompa bensin. BBM nonsubsidi kembali langka, seolah negeri ini tidak belajar dari riwayat yang baru saja tercatat. Ironisnya, keresahan publik tidak berhenti di sana. SPBU Pertamina, sebagai penyangga utama, menjadi lautan antrean. Mesin – mesin kendaraan berbaris layaknya kerumunan peziarah yang sabar menunggu giliran. Namun kesabaran itu perlahan tergerus oleh waktu kerja yang hilang, oleh keterlambatan yang kian merayap. Aplikasi yang digadang sebagai modernisasi justru menjadi belenggu baru. Barcode yang harus dipindai, nomor plat yang mesti diinput, menit-menit yang seharusnya efisien kini berubah menjadi jarum jam yang menyiksa. Apa artinya teknologi jika justru mengulur langkah rakyat yang terburu mengejar penghidupan? Modernitas, dalam wajahnya yang kaku, ternyata tak jarang melupakan denyut kesederhanaan yang paling dibutuhkan: kelancaran. Namun luka yang menganga tidak berhenti pada antrean atau tersendatnya pasokan. Tahun lalu, publik diguncang oleh terbongkarnya praktik pengoplosan besar-besaran di lingkup Pertamina Pertalite yang dicampur dan disulap menjadi Pertamax. Bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap bangsa. Kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah itu adalah darah yang mengalir deras keluar dari nadi perekonomian, meninggalkan rakyat dengan tangki kosong sementara segelintir orang menyalakan obor kekayaan dari hasil manipulasi. Kelangkaan BBM hari ini, jika ditilik lebih dalam, hanyalah wajah terbaru dari drama panjang pengelolaan energi yang rapuh, dipenuhi kelalaian, dan dinodai kerakusan. Apa arti janji manajemen energi yang kokoh, bila di satu sisi rakyat harus berdesakan dalam antrean, sementara di sisi lain negara dijarah dari dalam? Barangkali, yang hilang bukan hanya bensin dalam tangki, melainkan juga rasa percaya pada janji-janji pengelolaan energi yang mestinya lebih tangguh dan bersih. Negeri yang besar tak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi yang menggerogoti dari dalam. Sebab, pada setiap liter BBM yang tertahan atau dioplos di sanalah tergantung denyut kehidupan jutaan rakyatnya. Di titik inilah pertanyaan mendesak tak bisa lagi dihindari: di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana keberanian direksi Pertamina untuk membersihkan rumahnya sendiri? Dan mengapa setiap kali rakyat dipaksa antre dan menanggung derita, para elite yang duduk di kursi kekuasaan hanya sibuk dengan narasi pembenaran? Negeri sebesar Indonesia tidak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi di tubuh perusahaan energi negara. Jika pemerintah dan direksi Pertamina terus menutup mata, maka setiap liter BBM yang tertahan di antrean akan berubah menjadi simbol pengkhianatan: bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di urutan terakhir, sementara kerakusan elit terus dipelihara di balik layar.

Ekonomi, Opini

“Bitcoin adalah mainan”?

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Pada 2 Desember 2021, Purbaya Yudhi Sadewa yg saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa “Bitcoin hanya mainan dan tidak akan pernah menjadi mata uang dunia.” Ucapannya sontak memicu pro-kontra. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang mencibir keras. Pertanyaannya, benarkah Bitcoin sekadar mainan? Dari kacamata makroekonomi, Purbaya jelas punya alasan kuat. Harga Bitcoin bisa naik-turun lebih cepat daripada mood orang pas lihat saldo rekening di akhir bulan. Dalam sehari bisa melonjak ribuan dolar, besoknya ambruk tanpa ampun. Bayangkan kalau gaji dibayar dengan Bitcoin… Hari ini bisa beli motor, besok mungkin cuma cukup buat helm. Selain itu, negara butuh mengatur inflasi, suku bunga, dan suplai uang. Kalau semua pakai Bitcoin, instrumen moneter itu hilang. Jadi, klaim bahwa Bitcoin akan menggantikan dolar sebagai mata uang dunia memang sulit dipercaya. Tapi menyebutnya sekadar “mainan” juga terlalu gegabah. Faktanya, Bitcoin sudah mengubah arah sejarah finansial. Bitcoin melahirkan dunia baru bernama decentralized finance, memicu lahirnya ribuan koin, hingga memaksa bank sentral dunia sibuk merancang mata uang digital (CBDC) agar tak ketinggalan zaman. Bahkan banyak orang memperlakukan Bitcoin bukan sebagai uang belanja, melainkan “emas digital”, tempat menyimpan nilai di luar sistem perbankan tradisional. Mungkin kebenarannya ada di tengah. Bitcoin bukanlah penyelamat yang akan menggantikan semua mata uang, tapi jelas bukan mainan biasa. Bitcoin adalah eksperimen finansial terbesar di era digital, dengan risiko setinggi tebing, tapi juga dengan potensi yang sudah terbukti mengubah lanskap ekonomi global. Pada akhirnya, Bitcoin lebih mirip sebuah cermin yg memperlihatkan pada kita betapa rapuh dan sekaligus betapa fleksibelnya konsep “uang” itu sendiri. Seperti kata filsuf, uang hanyalah kesepakatan sosial. Dulu kerang bisa jadi alat tukar, lalu emas, lalu kertas, kini angka digital di layar. Maka pertanyaannya bukan apakah Bitcoin akan jadi mata uang dunia, tapi apakah dunia siap menerima bahwa “uang” tidak pernah sakral, tapi hanyalah simbol kepercayaan. Dan itulah Bitcoin, entah mainan atau bukan, yg pasti Bitcoin telah memaksa kita berpikir ulang tentang apa arti uang, dan siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikannya. [Erwin]

Opini

Mengenal Khalid Basalamah yang Mengaku “Posisi Kami Ini Korban”

Tinggalkan Komentar / Opini /

Setelah Gus Yaqut yang seperti “ditelanjangi” KPK, sekarang giliran Khalid Basalamah. Wajahnya semakin ramai menghiasi media. Penyebabnya, sama. Kuota haji. Mari kita kenalan dengan ustaz kharismatik ini sambil seruput kopi tanpa gula, wak! Di negeri yang selalu ramai drama, tiba-tiba muncul episode baru, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Lahir di Makassar pada 1 Mei 1975, keturunan Arab Hadramaut, sarjana Universitas Islam Madinah, magister Universitas Muslim Indonesia, doktor Universiti Tun Abdul Razak Malaysia. Lengkap sudah, dari akademis, ulama, pengusaha, dan kini cameo di panggung KPK. Ia dikenal sebagai pendakwah Salafi dengan ceramah yang mengupas kitab Bulughul Marām sampai Minhājul Muslim. Ia juga pengusaha, Ajwad Resto Condet yang menghidangkan nasi kebuli syahdu, Ajwad Souvenir, Ajwad Gold, kayu gaharu, penerbitan buku Islam, dan tentu saja travel haji-umrah bernama Uhud Tour. Sungguh portofolio yang bisa membuat kapitalisme syariah tampak elegan. Tapi semua elegan itu mendadak kocar-kacir ketika ia dipanggil KPK terkait dugaan jual beli kuota haji 2023–2024. Dari pengakuannya sendiri, ada uang USD 4.500 per jamaah untuk 118 jamaah plus USD 37.000. Kalau dikalikan kurs, kira-kira Rp8,7 miliar. Angka fantastis, cukup untuk membangun laboratorium kampus atau membeli nasi Padang se-Pontianak setahun penuh. Saat menyerahkan uang ke KPK, Khalid membuat pernyataan yang filosofis sekaligus dramatis, “Posisi kami ini korban.” Kalimat ini seketika jadi bahan diskusi publik. Korban apa? Korban sistem haji yang carut-marut? Korban birokrasi yang gelap? Atau korban kapitalisme ibadah? Bila Marx masih hidup, mungkin ia akan menulis jilid baru, Das Kapital: Edisi Kuota Haji. Namun, hukum tetaplah hukum. KPK menegaskan, pengembalian uang bukan berarti perkara selesai. Uang akan ditelusuri asal-usulnya. Kalau terbukti bagian dari jual beli kuota, status saksi bisa naik kelas jadi tersangka. Di sinilah filsafat korupsi menemukan absurditasnya. Dosa finansial tidak bisa dihapus dengan sedekah dadakan. Drama Khalid makin menarik karena hidupnya memang penuh babak epik. Ibunya wafat ketika ia berusia empat tahun, ayahnya mendirikan pesantren Addaraen di Makassar, lalu ia tumbuh jadi ustaz besar dengan empat anak. Pernah viral gara-gara menyebut wayang haram, bahkan pengajiannya sempat dibubarkan Banser. Kini, babak terbaru, uang jamaah haji masuk ke brankas KPK. Bila ditarik ke filsafat yang lebih tinggi, apa artinya ibadah bila jalannya ditempuh dengan uang yang “nyasar”? Korupsi kuota haji bukan sekadar maling uang negara, tapi maling makna. Bayangkan, wak! Rukun Islam kelima dijadikan komoditas, pahala bisa dipatok harga, doa dijual dengan invoice dolar. Sungguh satire ilahiah. Namun, di balik semua itu, publik tetap penasaran, apakah Khalid benar-benar “korban”, atau justru pemain utama dalam drama panjang kuota haji? Apakah ia akan keluar sebagai ulama yang salah langkah tapi insaf, atau jadi tokoh baru di daftar panjang “ustaz plus kasus”? KPK tentu tak mau buru-buru. Mereka seperti dalang yang sabar menunggu wayang berkelahi dulu sebelum menancapkan klimaks. Sementara rakyat hanya bisa menonton sambil mengelus dada, “Ya Allah, ternyata menuju Tanah Suci tidak cukup dengan visa dan manasik, tapi juga perlu tiket bebas dari KPK.” Maka, kisah Khalid Basalamah ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang absurditas spiritualitas yang tergelincir di tikungan rupiah. Entah nanti ia akan tercatat sebagai “korban” atau “tersangka”, yang jelas, drama ini sudah masuk kitab besar satir Indonesia, Manasik Korupsi di Era Reformasi. Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar

Opini

SAL 200 Triliun: Mazhab Keynesian atau Monetaris?

Tinggalkan Komentar / Opini /

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan perdebatan baru tentang arah kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu langkah awal yang menimbulkan sorotan adalah rencana Purbaya memindahkan sekitar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank umum dengan skema deposito berbunga komersial 4,5 persen. Sri Mulyani vs Purbaya: Dua Pendekatan Sri Mulyani selama ini menempatkan SAL di Bank Indonesia (BI) untuk mendukung stabilitas fiskal melalui operasi moneter dan pengendalian yield Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, Purbaya memilih menaruh SAL di bank umum dengan logika bahwa bunga 4,5 persen akan menjadi cost of fund bagi bank. Bank, pada gilirannya, diyakini akan menyalurkan kredit ke sektor riil dengan bunga 6–7 persen, setara kupon SBN. Di titik inilah perbedaan mazhab muncul. Jokowi pernah menyebut Purbaya berbeda aliran dengan SMI. Namun faktanya, keduanya tetap berangkat dari keyakinan pada mekanisme pasar, hanya berbeda pada cara menyalurkan likuiditas—apakah lewat instrumen moneter (SMI) atau lewat perbankan (Purbaya). Debat Mazhab: Keynesian vs Monetaris Menurut perspektif Keynesian, likuiditas berlebih justru bisa mendorong spekulasi ketika ekonomi sedang dalam gejolak. Inilah yang dulu menjadi dasar burden sharing saat pandemi Covid-19, ketika BI membeli SBN pemerintah di pasar perdana untuk membiayai defisit. Tujuannya jelas: mengarahkan likuiditas ke fiskal untuk menopang belanja publik. Sebaliknya, pandangan monetaris ala Milton Friedman percaya bahwa mekanisme bunga akan menyeimbangkan pasar. Jika bunga simpanan cukup menarik, bank akan terdorong menyalurkan kredit. Namun, pertanyaan besarnya: apakah benar ada permintaan kredit yang sehat dan mampu membayar bunga 6–7 persen dalam situasi ekonomi sekarang? Problem Transmisi Kredit Purbaya tampaknya terlalu percaya pada asumsi bahwa bank akan otomatis menyalurkan kredit. Padahal, bank bekerja berdasarkan logika risk and return. Jika risiko gagal bayar tinggi, sekalipun dana tersedia dengan bunga murah, kredit tidak akan mengalir. Lebih jauh, penempatan SAL dalam bentuk deposito on call berarti dana bisa diambil pemerintah sewaktu-waktu. Bagi bank, ini bukan aset likuid yang bisa dengan aman dipinjamkan untuk kredit jangka menengah atau panjang. Risiko mismatch likuiditas sangat besar, mirip dengan pengalaman BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) era Orde Baru yang berujung pada kredit macet. Belajar dari QE AS dan China Kebijakan Purbaya juga dibandingkan dengan praktik Quantitative Easing (QE) pasca-krisis finansial 2008. Di AS, The Fed membeli aset keuangan dan menyalurkan dana lewat perbankan, namun tetap dengan government arm berupa ekspansi fiskal—misalnya subsidi pengangguran dan insentif sektor riil. Transmisi tidak diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. China berbeda lagi: devisa dikelola ketat, seluruh hasil ekspor harus masuk sistem perbankan domestik. Aliran dana diarahkan langsung ke sektor riil dengan kontrol pemerintah. Kedua model ini menunjukkan satu hal: kredit hanya akan jalan bila ada intervensi negara ke sektor riil, bukan sekadar bunga simpanan. Kunci di Sektor Riil, Bukan di Bank Kritik utama pada gagasan Purbaya adalah ia menaruh beban terlalu besar pada perbankan. Padahal, peran Menkeu seharusnya adalah memoderasi kebijakan agar Quick Win sektor riil yang dirancang kementerian teknis bisa berjalan. Tanpa perlindungan industri domestik—seperti kasus keterlambatan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) di sektor tekstil—tidak ada insentif bagi dunia usaha untuk mengambil kredit, sekalipun bunga rendah. Contoh lain, di sektor pangan biaya produksi gabah on farm di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan. Tanpa reformasi biaya lahan dan efisiensi produksi, menaruh SAL di bank tidak akan mengubah struktur ongkos, dan impor tetap lebih murah untuk menjaga inflasi. Kesimpulan: Antara Mazhab dan Realitas Purbaya mungkin ingin tampil sebagai true believer of market mechanism. Namun kebijakan menaruh SAL di bank umum berisiko hanya menjadi “emak-emak ekonomi”—sekadar memindahkan dana ke tempat dengan bunga lebih tinggi tanpa strategi jelas ke sektor riil. Sejarah akan membuktikan apakah Rp200 triliun SAL benar-benar menjadi tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan problem ekonomi, atau hanya sekadar eksperimen yang kembali menegaskan bahwa tanpa reformasi struktural di sektor riil, likuiditas akan tetap mengendap sebagai uang murah yang tidak produktif.

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Reshuffle Sri Mulyani Antara Tekhnokrasi dan Geopolitik.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru. Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar. Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar. Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah. Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru. Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik. Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”? [Erwin]

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Opini

DARI ISU BUBARKAN DPR KE RESHUFFLE KABINET: DEMOKRASI DALAM PANGGUNG REKAYASA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Indonesia tengah berada dalam pusaran krisis politik yang kian dalam. Beberapa pekan yang lalu, kita menyaksikan ledakan amarah rakyat yang tumpah ke jalan-jalan. Isu “bubarkan DPR” bergema dari berbagai daerah, menyulut aksi protes masif yang kemudian berujung pada bentrokan, kerusuhan, bahkan jatuhnya korban jiwa. Gambar-gambar jalanan yang penuh asap gas air mata, teriakan massa, hingga tubuh-tubuh yang tergeletak menjadi saksi betapa seriusnya krisis legitimasi politik yang tengah kita hadapi. Namun, anehnya, hanya dalam hitungan hari, peristiwa besar itu seperti ditelan bumi. Media arus utama yang sebelumnya gencar menayangkan potret kerusuhan kini beralih fokus. Narasi protes rakyat perlahan menghilang dari halaman depan dan layar televisi. Agenda baru yang lebih “aman” dan “elegan” muncul menggantikannya: reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kini, sorotan media lebih sibuk memperdebatkan siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan bagaimana wajah baru kabinet akan mengubah arah kebijakan pemerintahan. Sebuah pergeseran drastis terjadi. Isu besar yang menelan korban jiwa, yang seharusnya memicu refleksi serius tentang nasib demokrasi, justru tenggelam di bawah gemerlap panggung politik elit. Peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari bagaimana kuasa media dan rekayasa sosial bekerja dalam politik kontemporer Indonesia. *Noam Chomsky: Media sebagai Alat Manufacturing Consent* Noam Chomsky, intelektual Amerika yang dikenal dengan kritik tajamnya terhadap politik dan media, memperkenalkan konsep manufacturing consent—pembuatan konsensus. Bagi Chomsky, media tidaklah netral. Media berfungsi sebagai alat propaganda yang digunakan oleh elite politik dan ekonomi untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam kerangka ini, apa yang ditampilkan media ke publik bukanlah gambaran realitas yang utuh, melainkan realitas yang sudah dipilah, diedit, dan dikemas. Media menentukan apa yang penting untuk diberitakan (what to think about) dan bagaimana sesuatu diberitakan (how to think about it). Dengan kata lain, media membentuk persepsi kita tentang dunia, bukan sekadar menyampaikannya. Jika kita melihat situasi Indonesia hari ini, teori Chomsky menemukan relevansinya. Isu “bubarkan DPR” yang sepekan lalu memanas mendadak direduksi. Media berhenti menyoroti korban jiwa, berhenti membicarakan akar masalah, dan berhenti memberi ruang bagi aspirasi rakyat yang marah. Narasi yang sebelumnya mengisi ruang publik kini tergantikan oleh isu reshuffle kabinet. Publik pun digiring untuk menganggap bahwa yang lebih penting adalah wajah baru pemerintahan, bukan darah rakyat yang tumpah di jalanan. Apa yang semula tampak sebagai krisis serius demokrasi, kini hanya menjadi catatan pinggir dalam ingatan kolektif. Inilah kuasa media: mereka mampu mengalihkan perhatian publik, membelokkan kesadaran massa, dan menenggelamkan isu-isu yang mengancam legitimasi elite. Seolah-olah, tragedi politik yang terjadi hanyalah angin lalu, digantikan dengan euforia baru yang dikendalikan dari pusat kekuasaan. *Jalaluddin Rakhmat: Rekayasa Sosial melalui Komunikasi* Jika Chomsky memberi kita perspektif tentang bagaimana media membentuk konsensus, maka Jalaluddin Rakhmat—cendekiawan komunikasi Indonesia—menawarkan pemahaman tentang bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Bagi Jalaluddin, komunikasi bukan hanya sarana tukar informasi, tetapi juga instrumen untuk mengubah cara berpikir, perilaku, bahkan kesadaran sosial masyarakat. Melalui bahasa yang dipilih, simbol yang ditampilkan, dan pengulangan pesan, kesadaran publik dapat diarahkan. Dalam konteks politik hari ini, rekayasa sosial terlihat jelas. Setelah kerusuhan merebak akibat isu “bubarkan DPR”, media beralih menampilkan wajah Presiden tersenyum saat melantik menteri baru. Tayangan televisi menggambarkan optimisme, stabilitas, dan harapan akan perubahan. Publik pun digiring untuk percaya bahwa inilah yang lebih penting: pemerintah yang solid dan stabil, bukan kerusuhan yang “hanya ulah segelintir orang.” Simbol dan narasi bekerja dengan halus. Gambar para menteri baru bersalaman dengan presiden, analisis politikus yang penuh optimisme, hingga headline yang menggambarkan “arah baru kabinet”—semua itu adalah bagian dari rekayasa sosial untuk menanamkan keyakinan bahwa demokrasi Indonesia baik-baik saja. Luka rakyat yang baru saja terjadi dipaksa tenggelam dalam pusaran narasi stabilitas. Rekayasa sosial semacam ini berbahaya. Ia membuat rakyat cepat melupakan, kehilangan daya kritis, dan mudah diarahkan pada isu-isu yang diciptakan oleh elite. Ketika rakyat terjebak dalam siklus lupa dan euforia, elite semakin leluasa memainkan panggung politik tanpa perlu takut dengan akuntabilitas publik. Jika kita rangkai pandangan Chomsky dan Jalaluddin, kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh: media dan elite politik berkolaborasi dalam menciptakan kesadaran palsu. Media membentuk konsensus, sementara komunikasi politik merekayasa perilaku sosial. Hasilnya adalah ilusi demokrasi. Demokrasi yang seharusnya berarti kekuasaan rakyat, kini hanya menjadi formalitas. Rakyat hanya “dilibatkan” saat pemilu, sementara kesehariannya diisi dengan tontonan politik yang sudah diatur skenarionya. Ketika rakyat melawan dan turun ke jalan, mereka cepat distigmatisasi sebagai “perusuh”. Dan ketika korban jiwa jatuh, narasi itu segera ditutup dengan agenda baru yang lebih ramah bagi elite. *Luka yang Tertutup, Masalah yang Tidak Selesai* Yang lebih mengkhawatirkan dari semua ini adalah: dengan cepatnya isu besar tenggelam, luka rakyat yang sebenarnya tidak pernah sembuh. Korban jiwa dari kerusuhan bukan sekadar angka, melainkan manusia dengan keluarga, dengan harapan, dengan masa depan yang terenggut. Ketika media mengalihkan sorotan, kita diajak melupakan mereka. Padahal, setiap tetes darah yang tumpah adalah tanda kegagalan demokrasi. Setiap nyawa yang melayang adalah bukti bahwa sistem representasi kita sedang sakit parah. Dan ketika luka itu ditutup begitu cepat dengan narasi baru, masalahnya tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya ditunda, disapu ke bawah karpet, menunggu saat untuk meledak kembali dengan intensitas yang lebih besar. Situasi politik Indonesia hari ini mengajarkan kita betapa rapuhnya demokrasi tanpa media yang independen dan tanpa komunikasi politik yang jujur. Dengan kuasa media ala Chomsky, rakyat diarahkan untuk melupakan isu-isu yang mengancam legitimasi elite. Dengan rekayasa sosial ala Jalaluddin, rakyat dipersuasi untuk percaya pada narasi stabilitas, meski realitasnya penuh luka. Kita sedang hidup dalam demokrasi yang hanya tampak di permukaan, tetapi di dalamnya kosong. Demokrasi yang lebih mirip ilusi: rakyat bersuara, tetapi suaranya dibungkam oleh framing media; rakyat berkorban, tetapi pengorbanannya ditutup oleh narasi stabilitas; rakyat menuntut perubahan, tetapi dijawab dengan drama reshuffle yang tak menyentuh akar masalah. Pertanyaannya kini: apakah rakyat akan terus membiarkan diri direkayasa, ataukah kesadaran kritis akan lahir untuk merebut kembali panggung demokrasi? Sebab selama rakyat masih menjadi penonton, elite akan terus menulis naskahnya, media akan terus menyebarkannya, dan demokrasi akan tetap menjadi bayangan indah dari jauh, tetapi rapuh di dalam.

Ekonomi, Opini, Uncategorized

Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Sedikit Drama, Banyak Makna Sri Mulyani lengser. Bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocor APBN—tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu IMF, terlalu World Bank. Dan mungkin, terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Ia tak banyak bicara. Tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomatik. Ia membawa sinyal pergeseran poros dunia. Babak Baru: Indonesia Tak Lagi di Samping Meja, Tapi Di Tengah Meja Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global mirip tamu VIP dalam pesta IMFdihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan “confidence investor”, beliau menjaga citra kita di mata Barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang, Eropa terengah-engah, dan IMF kehilangan pamor di negara-negara Selatan. Di sisi lain, BRICS+ tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupee, bahkan real Brazil, mulai berbicara dengan bahasa baru: kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat itu. Dan ia memilih. Pemecatan Bernuansa Geopolitik Tak ada penguasa yang mengganti menteri seberat Sri Mulyani tanpa alasan besar. Publik hanya melihat reshuffle. Tapi orang dalam tahu: ini adalah “reset fiskal”. Dan itu butuh backup strategis dari dua raksasa dunia—China dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, bisa jadi Prabowo memberi isyarat: “Saya ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya?” Dan jawaban mereka mungkin sederhana: “Silakan. Kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu ‘penjaga gerbang IMF’ itu.” Momen Kudeta Ekonomi Pemecatan Sri Mulyani bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia: Dari austerity ke sovereign spending, Dari defisit ketat ke investasi masif, Dari Barat ke Timur. Dan kita akan menyaksikan: Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari China mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru mungkin lahir tapi kali ini bukan dari Harvard Club, melainkan dari sekolah kader Beijing dan pabrik baja Vladivostok. Yang Pergi Bukan Musuh, Yang Datang Bukan Malaikat Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapa pun yang mengerti sejarah tahu: ada masanya ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) memikirkan hal serupa: kemandirian. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama itu bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Dan tindakan pertama itu: mencopot simbol rezim fiskal lama. Sri Mulyani, pamit. Epilog Selamat datang di Indonesia versi 2025. Tempat di mana geopolitik menentukan fiskal, dan pertemuan bilateral bisa mengganti Menteri Keuangan. Kita ucapkan salam hormat untuk Bu Ani, dan sekaligus: Selamat datang “Soemitronomic”

Opini

DEVIL’S ADVOCATE’ ARIEF BUDIMANTA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – KAMI merawat kelompok kecil dalam grup WhatsApp bentukan Almarhum Ichan Loulembah, seorang sahabat yang berjasa besar menjalin pertemanan yang terus meluas, yang dimulai dari grup WA, Blackberry (dan yahoogroups di era sebelumnya). Arief Budimanta adalah anggota aktif di grup selusinan orang itu. Sering juga kami berkumpul, kebanyakan di rumah Tatat Rahmi Utami, sebuah simpul yang merekat kami semua. Tak jarang kami kedatangan “bintang tamu” yang menyegarkan acara dengan gosip-gosip politik mereka, atau penjelasan kenapa suatu kebijakan diambil, jika bintang tamu itu kebetulan menduduki jabatan tertentu. Pada acara meriung di rumah “Mami Tatat” di Jakarta Selatan itulah Arief hampir tak pernah absen. Diam-diam kami berkomitmen untuk menjadikan kelompok kecil ini persaudaraan yang hangat, melampaui sekadar perkawanan. Dan karena ini pula jika Arief atau anggota lain terpaksa absen, ia akan sungguh-sungguh memohon maaf atas ketidakhadirannya. Kehadiran Arief selalu kami tunggu. Sebab ia hampir tak pernah datang dengan tangan kosong — tidak seperti saya — tapi selalu beserta menu andalan dan favorit kami semua: jengkol balado istimewa, buatan Pradha Sony, isterinya yang terkadang ikut serta. (Tapi tanpa kehadirannya pun Arief tak jarang menenteng jengkol titipan Sony). Tentu saja bukan hanya jengkol balado itu yang kami tunggu dari kehadiran Arief, tapi terutama ide dan info-info ekonomi nasional dan politik. Ia adalah orang yang tepat untuk diharapkan tentang hal itu. Dalam seperempat abad terakhir ia selalu dekat dengan pusat kekuasaan. Mula-mula di lingkungan PDI Perjuangan — ia dekat dengan Ibu Megawati, Pak Taufiq Kiemas dan Puan Maharani. Lalu ia menduduki macam-macam jabatan di seputar penasihat kebijakan ekonomi. Ia pernah bekerja di tingkat teras Kementerian Keuangan, di Komite Ekonomi Nasional, staf khusus Presiden bidang ekonomi, dan entah apalagi. Ia alumnus IPB, kampus tempat ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) — dari pendapa besar inilah kami semua dijalin oleh Ichan, praktis para alumni dari semua kampus besar-kecil di seluruh Indonesia. HMI, dengan caranya sendiri, memang turut mengukuhkan keindonesiaan. *** Partisipasi Arief di grup WA sering tak menyenangkan. Untuk hampir semua diskusi, ia tampil sebagai “good guy”, selalu mementahkan kritik-kritik keras para anggota lain tentang kebijakan negara, tentang perilaku tak patut pejabat tinggi, dsb. Kami semua sering heran dan jengkel dengan tendensi moderasinya; pada gayanya yang sering “sok bijak” dalam melunakkan kritik politik peserta yang kadang memang terasa terlalu keras. Kadang kami bimbang untuk mengkualifikasi sikapnya: apakah opininya itu murni sesuai keyakinannya, atau ia sengaja berperan sebagai “devil’s advocate” untuk memancing argumen-argumen yang lebih baik (atau lebih “panas”). Ataukah itu caranya mengingatkan bahwa duduk perkaranya bukanlah seperti yang dipotret oleh peserta lain — dengan kata lain: itu cara dia menyatakan bahwa kami semua cuma “sok tahu” tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pengambil keputusan. Hal yang menambah kejengkelan: ia tak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, melalui postingan WA. Hanya dalam “temu darat” ia ada kalanya mengisahkan cerita balik-layar yang melatari suatu kebijakan. Rupanya ia memegang teguh etika jabatan; tak gampang membocorkan sesuatu, bahkan kepada lingkaran sehabatnya sendiri. Mungkin juga karena ia sendiri punya kritik terhadap suatu kebijakan, tapi tak mungkin ia ungkapkan demi menjaga esprit de corps. Sebab bagaimanapun ia adalah bagian dari lingkaran itu. Menyatakan hal sebaliknya akan terkesan ia “cuci tangan” terhadap kebijakan yang kami anggap buruk. Tapi kami semua tahu: di lubuk hatinya yang terdalam ia memendam keprihatinan besar tentang Indonesia dan masa depannya. Ia berusaha mematahkan prospek suram dengan menjaga spirit positifnya sebagai intelektual yang berada di lingkungan pengambil kebijakan ekonomi. Kami tahu hal ini dari percakapan-percakapan personal yang intensif, biasanya di larut malam. Terhadap perkembangan situasi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, misalnya, ia, menurut dokter jantungnya, tampak jelas “stres dan banyak pikiran” — terlihat dari kondisi pembuluh darahnya. *** Tampaknya ia sering merasa hanya menjadi sekrup kecil dalam proses pengambilan kebijakan negara, padahal ia ingin berperan lebih besar — dengan bekal grand theory “ekonomi konstitusi” yang ia coba kembangkan (untuk membedakannya dari “ekonomi Pancasila” yang gagal mekar, atau “ekonomi kerakyatan” yang hanya tersisa slogannya, atau “ekonomi gotong-royong”, yang tak pernah berhasil dibangun landasan teorinya yang kokoh). Ketika praktik-praktik ekonomi dilihatnya semakin jauh dari semangat “ekonomi konstitusi”, ia tampaknya kelelahan sebagai pemikir, dan mungkin merasa ia sebaiknya berjalan memutar, bukan lagi mengandalkan jalur negara untuk mewujudkan gagasan besarnya itu. Kepada sahabatnya ia menyatakan ingin fokus mengembangkan perekonomian di lingkungan Muhammadiyah (ia sejak beberapa tahun lalu menjabat Ketua Majelis Ekonomi persyarikatan itu). Belum sebulan silam ia menggelar simposium untuk mempromosikan konsep ekonomi “Al Maun”, sebuah surah pendek Quran yang dijadikan battle cry oleh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Ia berusaha membangun rumusan akademis tentang pokok-pokok pemikiran ekonomi Muhammadiyah berdasarkan prinsip itu, ide yang telah terbukti mampu membuat Muhammadiyah menjadi ormas raksasa yang kaya. Ia juga ingin mengabdikan diri untuk ikut membimbing Generasi-Z, mungkin dengan sejumlah metode baru yang sudah cukup ia pelajari; suatu isyarat bahwa ia merasa tak banyak yang bisa diharapkan dari generasinya dan generasi di bawahnya. Mungkin ia yakin kemajuan Indonesia hanya bisa disandarkan pada generasi terbaru itu, generasi ketiga anak laki-lakinya. Tekad mulia itu terhalang dengan cara yang sangat getir. Jumat lewat tengah malam, atau Sabtu dini hari sekali, ia terdiam dalam usia 57 di sebuah rumah sakit. Saya terkesiap mendengar kabarnya, tersesak dengan mata berkaca-kaca; sebab sampai dua hari sebelumnya ia normal belaka seperti biasa. Ia kadang memang mengeluhkan berat badannya, tapi dengan wajah yang selalu ceria dan segar, dengan kemeja lengan panjangnya yang selalu sangat putih, dan dengan saling ledek yang kocak setiap kami berjumpa, saya tak pernah menangkap sedikit pun indikasi negatif kesehatannya. Dan saya tidak sanggup mengantar ke rumahnya yang terakhir. Kematian sahabat adalah hal yang paling saya benci. Saya tidak bisa menyaksikannya masuk suatu liang yang tak memungkinkannya keluar lagi selama-lamanya. Arief Budimanta Sebayang, terima kasih atas pengabdianmu hingga detik terakhir hidupmu. Terima kasih atas persahabatan tiga dasawarsa yang hangat dan produktif. Saya hanya bisa menangisi kepergianmu yang terlalu cepat. *** *Selamat Jalan Kakanda Arief*

Scroll to Top