Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Hukum, Nasional

KPK Akan Panggil Ulang Dua Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional /

ruminews.id, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil ulang dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi NasDem, yakni Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Fauzi dan Charles mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. “Akan dijadwalkan ulang [pemanggilan]. Namun, jadwal pastinya belum diketahui,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, melalui pesan singkat, dikutip Senin (17/3/2025). Menurut Tessa, penyidik telah menerima alasan ketidakhadiran kedua politikus tersebut dalam pemeriksaan pekan lalu. Fauzi dan Charles mengklaim mereka memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya. “Mereka telah mengonfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan dewan ke daerah yang sudah terjadwal sebelumnya,” kata Tessa. Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah memeriksa seorang anggota DPR dari Fraksi NasDem, Satori. Penyidik juga menggeledah rumah serta beberapa lokasi di Cirebon, yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Satori. KPK menjelaskan bahwa BI memang menyalurkan dana CSR untuk berbagai kegiatan sosial. Dalam beberapa kasus, anggota Komisi XI DPR hanya berperan sebagai perantara atau pemberi rekomendasi. Mereka tidak terlibat langsung dalam penyaluran dana dan tidak menerima dana tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, penyidik menemukan indikasi bahwa beberapa anggota DPR memanipulasi aliran dana CSR tersebut demi kepentingan pribadi. Sejumlah kegiatan sosial di dapil mereka diduga fiktif. “Nah, ini yang sedang kami dalami, yaitu prosesnya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. “Ada yang menggunakan dana CSR dengan benar sesuai amanah, tetapi ada juga yang tidak sesuai peruntukannya.” Selain itu, KPK juga menggeledah rumah mantan anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. Ia diduga menerima gratifikasi terkait kasus ini. Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa barang yang akan dijadikan barang bukti.

Nasional, Pendidikan

Presiden Prabowo : Tunjangan Guru ASN Kini Langsung dari Pusat, Tak Lagi Lewat Pemda

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Nantinya, tunjangan guru akan langsung disalurkan oleh pemerintah pusat ke rekening guru tersebut. Sebelumnya, tunjangan guru ditransfer melalui rekening pemerintah daerah (pemda). Peluncuran ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/03). Ikut hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru penerima. Sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan mendapatkan transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran. Presiden Prabowo menyambut baik mekanisme baru ini sebagai upaya mengurangi ketidakefisienan dalam birokrasi pendidikan. “Inilah langkah untuk mengurangi ketidakefisienan. Kita harus menghilangkan budaya-budaya yang tidak benar. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Budaya seperti ini harus kita kikis,” tegas Presiden. Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kita akan memperbaiki semua sekolah secepat mungkin. Kita juga akan memasang layar televisi besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia serta membangun sekolah berasrama di semua kabupaten. Dalam empat tahun ke depan, saya berharap setiap kabupaten memiliki sekolah berasrama bagi keluarga kurang mampu,” ujar Presiden. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat dan pendidikan di Indonesia semakin maju.

Nasional, Politik

Kawendra Lukistian : Rakyat Kecil Bisa Tersenyum Itu Yang Utama

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya upaya konkret dari pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, terutama menjelang momen-momen besar seperti Lebaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog di Gedung DPR RI, Senin (3/3/2025). Kawendra menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga-harga demi kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kalangan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar rakyat kecil dapat tersenyum. “Wong cilik iso gemuyu (rakyat kecil bisa tersenyum), itu yang utama. Pak Prabowo ingin menjadi presiden yang mampu menurunkan harga-harga. Artinya, Pak Menteri Perdagangan sebagai pembantu presiden harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan target ini,” ujarnya. Kawendra juga menilai bahwa lonjakan harga yang selalu terjadi menjelang momen besar seperti Lebaran sudah menjadi pola yang membosankan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan yang baru, situasi ini dapat berubah menjadi lebih baik. “Laporannya bagus, tapi harganya jangan begini. Saya berharap ke depan, dengan kepemimpinan Pak Menteri dan Dirut Bulog, kondisi ini bisa lebih baik demi masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Kawendra mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, dalam mengawasi anggaran hingga satuan terkecil. Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan terjangkau bagi rakyat. “Kita harus tahu beli ke siapa dan siapa yang belinya. Jangan sampai rakyat terus-menerus jadi korban lonjakan harga,” tambahnya. Lebih lanjut, Kawendra berharap pemerintahan saat ini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Kita sudah bosan dengan harga yang selalu naik. Kasih rakyat kesempatan untuk merasakan hidup di Indonesia dengan kondisi serba murah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud,” tandasnya.

Nasional, Politik

Andi Iwan Aras: Minta Mitigasi Lebih Optimal Hadapi Banjir Jabodetabek

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta semua pihak untuk lebih proaktif dalam menangani banjir yang melanda Jabodetabek. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang lebih optimal untuk mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi. “Kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat, khususnya di Jabodetabek, tentang kondisi cuaca yang akan datang. BMKG sudah cukup maksimal dengan SMS blast, tetapi perlu dioptimalkan lagi,” ujar Andi, Selasa (4/3/2025). Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turun tangan dalam penanganan banjir, terutama yang disebabkan oleh sungai-sungai di wilayah Kementerian PU. “Jika penyebab banjir berasal dari sungai, kami akan meminta Kementerian PU untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit agar bencana ini bisa diminimalkan,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi banjir kiriman yang dapat memperburuk genangan di Jakarta dan sekitarnya, dan meminta langkah antisipasi yang lebih terstruktur untuk mengurangi dampak banjir. “Ada kemungkinan banjir ini bukan hanya akibat hujan deras di Jabodetabek, tapi juga banjir kiriman. Kami akan meminta SDA untuk lebih memitigasi bencana banjir di daerah ini,” tambahnya. Banjir di Jakarta telah merendam 77 rukun tetangga (RT). Menanggapi hal ini, Andi menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir. “Tentunya kami minta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI agar bisa mengantisipasi dampaknya. Kesadaran masyarakat masih minim soal pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat saluran,” ungkap Andi. Andi juga meminta pemerintah untuk menangani banjir dengan lebih serius. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU dan BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya penanganan dan pencegahan banjir. “Jika penanganannya tidak maksimal, kami akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada tindakan nyata dalam mengantisipasi bencana banjir,” pungkasnya.

Nasional, Politik

Rahayu Saraswati: Pola Pikir Kolonial Hambat Anak Muda, Saatnya Mandiri Lewat Wirausaha dan Inventasi.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengajak generasi muda menjadi entrepreneur dengan menciptakan bisnis atau usaha sendiri, daripada bergantung kepada pemerintah dalam mencari pekerjaan. Menurutnya, menjadi entrepreneur dimulai dengan peta kemampuan kita. Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau, misalnya, lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen,” kata Saraswati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/2/2024). Menurutnya, jika generasi muda masih mengharapkan lowongan pekerjaan dari pemerintah, hal itu mencerminkan pola pikir era kolonial, di mana rakyat bergantung pada pemimpinnya atau priyayi untuk memberikan pekerjaan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di era teknologi yang semakin maju, anak muda sebaiknya tidak hanya mengandalkan sektor-sektor industri yang telah melewati masa otomasi. Menurutnya, masih banyak sektor bisnis lain yang potensial untuk dikembangkan. “Walaupun dengan catatan sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar. Agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat, karena food security kita salah satu fokus utamanya Presiden,” ujar Saraswati. Selain mendorong generasi muda untuk berwirausaha, Rahayu juga mengajak mereka untuk mengelola keuangan dengan berinvestasi. Ia menilai bahwa hanya mengandalkan tabungan atau uang yang disimpan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. “Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi,” ucapnya. Rahayu juga menyoroti langkah pemerintah yang telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang jelas terhadap badan investasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari sekian banyak dana yang diinvestasikan, pemerintah menargetkan agar badan tersebut dapat menghasilkan dividen berkali-kali lipat. Pemerintah juga merencanakan berbagai megaproyek yang investasinya akan dikelola oleh Danantara, salah satunya proyek hilirisasi. Ada 20 sampai 25 yang akan diinvestasikan, salah satunya untuk bauksit, dan segala macam hilirisasi yang nilai tambahnya untuk ekonomi Indonesia itu bisa sampai 32 kali lipat,” tuturnya

Ekonomi, Nasional

Siapa 3 Pimpinan Danantara? Inilah Tokoh di Balik Investasi Besar Indonesia.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

ruminews.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan pada hari ini, 24 Februari 2025.  Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset pemerintah, mirip dengan model Temasek di Singapura. Lembaga ini akan mengelola tujuh badan usaha milik negara (BUMN), termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Maka Dana kelolaan Danantara pada tahap awal ini akan mencapai Rp9.000 Trilyun. Berikut profil singkat para eksekutif yang ditunjuk untuk menjalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara): Rosan Perkasa Roeslani – Chief Executive Officer (CEO): Lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968, Rosan Roeslani adalah seorang pengusaha terkemuka di Indonesia. Ia merupakan pendiri Recapital Advisors pada tahun 1997 bersama rekannya, Sandiaga Uno. Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2021-2023, dan Wakil Menteri BUMN pada 2023. Sebelum ditunjuk sebagai CEO Danantara, ia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam Kabinet Merah Putih. Dony Oskaria – Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria berasal dari Tanjung Alam, Sumatra Barat. Kariernya dimulai di sektor perbankan, dengan pengalaman mulai dari call center di Bank Universal hingga menjadi Managing Director di Bank Mega. Ia juga pernah menjabat sebagai CEO di beberapa perusahaan di bawah naungan CT Corp dan menjadi Komisaris di Citilink. Sebelum ditunjuk sebagai COO Danantara, Dony menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih. Pandu Sjahrir – Chief Investment Officer (CIO): Pandu Sjahrir dikenal sebagai pengusaha dan investor dengan rekam jejak yang solid di bidang manajemen investasi. Ia menjabat sebagai Direktur di PT TBS Energi Utama Tbk dan memiliki peran penting dalam berbagai perusahaan teknologi dan energi di Indonesia. Pandu juga merupakan Managing Partner di Indies Capital, sebuah perusahaan manajemen investasi yang mengelola beberapa dana, termasuk Indies Special Opportunities.

Nasional, Politik

Kawendra: Danantara Akan Kurangi Ketergantungan pada Investasi Asing

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin 24 Februari 2025. BPI Danantara, sebagai sovereign wealth fund, bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai peluncuran Danantara sebagai langkah strategis menuju kemandirian ekonomi Indonesia. “Peluncuran Danantara merupakan tonggak sejarah dalam membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan pendanaan awal sebesar USD 20 miliar, Danantara akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan sektor unggulan, termasuk energi hijau dan industri berbasis teknologi tinggi,” ujar Kawendra, Senin (24/2/2025). Kawendra menambahkan, kehadiran Danantara memberi Indonesia peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat berdiri mandiri di atas kaki sendiri. “Ini bukan hanya soal investasi, tetapi tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Danantara akan memastikan sumber daya yang kita miliki dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. BPI Danantara akan mengelola berbagai proyek dengan prinsip tata kelola yang transparan dan profesional, guna memastikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Dengan peluncuran ini, Kawendra berharap Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi dan menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang semakin kompetitif.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Uji-Sah Resmi Pimpin Bantaeng, Presiden Prabowo: “Saudara Adalah Pelayan Masyarakat”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Pasangan M. Fathul Fauzy Nurdin dan H. Sahabuddin (Uji-Sah) resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, bersama dengan 961 kepala daerah lainnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan, yang diikuti seluruh pasangan kepala daerah, termasuk Uji Nurdin dan Sahabuddin. Dalam sumpahnya, mereka berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang telah dilantik kini mengemban amanah besar sebagai pelayan masyarakat. “Saya ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia, saudara dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Saudara harus membela dan menjaga kepentingan rakyat, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Itu adalah tugas kita,” ujar Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dalam pemerintahan, tanpa memandang latar belakang partai atau agama. Menurutnya, seorang pemimpin harus bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti orientasi kepemimpinan yang akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta strategi pembangunan yang efektif. Dengan pelantikan ini, Uji-Sah resmi memulai perjalanan baru dalam memimpin Kabupaten Bantaeng. Masyarakat menaruh harapan besar agar kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendorong kemajuan daerah. Seperti kata bijak, “Kepemimpinan bukan soal jabatan, tetapi tentang bagaimana melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati.”

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik

Menguatkan Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah Baru dan Harmonisasi APBD 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 menjadi tonggak awal bagi pemerintahan baru di tingkat daerah. Selain membawa harapan baru, periode ini menjadi ujian tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menjaga agar pelaksanaan Perda APBD 2025 berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin disorot.” Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemerintahan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka atau justru bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan kebijakan pemerintahan masih sangat minim. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan kepala daerah berjalan sesuai Perda APBD dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. “Partisipasi masyarakat melalui forum resmi seperti Musrenbang atau penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya. Tantangan Pemerintahan Baru: Harmonisasi Kebijakan Di sisi lain, kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, hingga pelaksanaan program nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis di kabupaten/kota. Tantangan ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Kepala daerah sering kali terburu-buru memaksakan visi-misinya ke dalam kebijakan yang sedang berjalan, termasuk Perda APBD 2025. Namun, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan visi-misi ke dalam kebijakan lima tahun ke depan. Tanpa harmonisasi ini, kebijakan hanya akan tumpang tindih dan tidak efektif,” jelas Andi Januar Jaury Dharwis Dalam situasi ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan penyampai aspirasi, memastikan pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan dan kebutuhan daerah. “Ketika masyarakat proaktif, pemerintah akan lebih terarah dan hati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Hal ini juga akan meminimalkan praktik penyimpangan atau kebijakan yang hanya bersifat politis,” tambahnya. Ajakan untuk Memperkuat Peran Masyarakat Dalam menghadapi dinamika pemerintahan baru, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui forum resmi seperti Musrenbang, pengaduan publik, atau diskusi dengan DPRD. Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD yang juga diharapkan lebih tegas dalam menjaga kepala daerah agar tetap berjalan di jalur yang benar. “Pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, pemerintahan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas pengamat tata kelola pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di era pemerintahan baru ini. Keberhasilan pelaksanaan Perda APBD 2025 dan program-program strategis lainnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Nasional, Politik

Kawendra Kritik PT Pos Indonesia: Hak Pekerja Mitra Harus Lebih Diperhatikan!

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti ketidakjelasan status pekerja mitra PT Pos Indonesia serta dugaan eksploitasi dalam jam kerja. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pekerja mitra bekerja hingga 200 jam per bulan, melebihi batas 160 jam yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. “Lebih dari 40 jam! Tidak jelas bagaimana mekanismenya. Padahal, aturan seharusnya hanya 40 jam per minggu,” ujar Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat FSPAI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Data yang dipaparkan menunjukkan PT Pos Indonesia memiliki 17.000 pekerja mitra, mayoritas tersebar di Pulau Jawa. Namun, status mereka dinilai masih abu-abu: bukan pekerja tetap, bukan pula kontrak jangka panjang, melainkan hanya terikat kontrak tahunan. Kawendra menilai ada kontradiksi antara laporan keuangan PT Pos dengan kesejahteraan pekerja mitra. “Sangat kontras dan paradoks. Perusahaan ini masih bisa beroperasi, tetapi hak-hak pekerja justru kurang diperhatikan. Saya melihat ada ketidaksesuaian antara beban kerja dan hak yang diterima. Ini harus dikaji ulang agar ada keseimbangan,” ungkapnya. Legislator Gerindra ini berkomitmen untuk menyuarakan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pos Indonesia yang akan datang. Ia menegaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus dikoreksi. “Kalau memang ada kontrak, harus jelas hak dan kewajibannya. Jangan sampai mereka bekerja seperti pegawai tetap, tapi tanpa kepastian masa depan,” tegasnya. Sebagai informasi, PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem kerja mitra sejak 2019, menggantikan pola kerja sebelumnya. Dengan kontrak tahunan, status pegawai mitra berbeda dengan pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Model ini dinilai membantu PT Pos Indonesia mengurangi beban keuangan di tengah tantangan bisnis. Namun, sistem tersebut kini mendapatkan sorotan dari Komisi VI DPR RI. PT Pos Indonesia perlu segera merespons dengan kebijakan yang lebih transparan dan adil bagi pekerja mitranya. Berdasarkan data yang diterima, 17.000 pekerja mitra PT Pos Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas berada di Pulau Jawa. Kawendra mengingatkan bahwa evaluasi terhadap jam kerja, sistem kontrak, dan skema kesejahteraan menjadi kunci agar keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan tenaga kerja dapat tercapai.

Scroll to Top