Nasional

Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah membentuk Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sebagai lembaga yang bertugas mengelola investasi dan aset negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan total aset yang dikelola mencapai Rp 9.400 triliun, kehadiran Danantara menimbulkan pertanyaan: apakah ini langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, atau justru membuka celah bagi risiko tata kelola yang kurang transparan? Danantara diberikan enam kewenangan utama yang mencakup berbagai aspek strategis dalam pengelolaan BUMN dan aset negara: 1. Mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN untuk mengoptimalkan keuntungan negara. 2. Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal BUMN dari hasil pengelolaan dividen, yang bisa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan perusahaan negara. 3. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan, yang berpotensi mengubah struktur bisnis BUMN secara signifikan. 4. Membentuk holding investasi dan operasional, serta BUMN baru, yang berimplikasi pada arah kebijakan ekonomi negara. 5. Menyetujui penghapusan aset BUMN, baik dalam bentuk hapus buku maupun hapus tagih, yang dapat berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan negara. 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi dan operasional kepada DPR RI sebelum implementasi. Dengan kewenangan yang begitu luas, muncul pertanyaan penting: sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap Danantara? Apakah DPR dan publik akan memiliki akses penuh terhadap kebijakan investasi yang dibuat, atau justru lembaga ini akan berjalan tanpa kontrol yang memadai? Dalam rapat pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Danantara masih dalam tahap pembahasan, tetapi struktur organisasi dan Dewan Pengawasnya akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Soal siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pengawas, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Sampai saat ini, kami masih menunggu peraturan lebih lanjut dari pemerintah,” ujar Dasco saat ditemui usai rapat pimpinan di Gedung DPR, Senayan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir memimpin Dewan Pengawas Danantara, Dasco tidak memberikan jawaban pasti. “Kita lihat nanti, siapa yang ditunjuk Presiden. Yang jelas, semua akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” katanya. Dasco juga menekankan bahwa Danantara akan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. “Intinya, kita ingin investasi ini lebih produktif. Namun, kita juga harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang jelas,” tambahnya. Antara Fleksibilitas dan Risiko Pengelolaan Aset Negara Salah satu alasan utama pembentukan Danantara adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan investasi agar tidak terhambat oleh birokrasi APBN. Namun, fleksibilitas ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa transparansi dan tata kelola yang ketat, potensi penyalahgunaan aset negara bukanlah hal yang mustahil. Total aset senilai Rp 9.400 triliun yang dikelola oleh Danantara menjadikannya salah satu lembaga investasi terbesar di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, lembaga ini juga bisa menjadi sarana pengalihan aset negara dengan dalih efisiensi. Apakah Danantara benar-benar solusi untuk mengoptimalkan investasi negara, atau justru menjadi entitas yang rawan disalahgunakan? Publik berhak tahu dan mengawasi.

ruminews.id- Pemerintah Indonesia, melalui Menteri UMKM Maman Abdurrahman, telah mengumumkan rencana penghapusan piutang macet bagi sekitar 1 juta pelaku UMKM yang terdaftar di Bank Himbara. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM, yang disetujui oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kriteria UMKM yang Mendapat Penghapusan Piutang: 1. Maksimal Piutang Rp 500 Juta: UMKM dengan piutang macet hingga Rp 500 juta memenuhi syarat untuk penghapusan. 2. Masuk Daftar Hapus Buku Sejak 5 Tahun Lalu: UMKM yang telah tercatat dalam daftar hapus buku Bank Himbara setidaknya 5 tahun sebelum PP ini ditetapkan. 3. Tidak Mampu Membayar dan Tanpa Agunan: Nasabah UMKM yang tidak lagi memiliki kemampuan membayar serta tidak memiliki agunan. Menteri Maman menekankan pentingnya mengantisipasi moral hazard, sehingga pengusaha UMKM tetap bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan tidak sekadar menunggu kebijakan serupa di masa depan. Alternatif bagi UMKM yang Tidak Mendapat Penghapusan Piutang: UMKM yang tidak termasuk dalam daftar penghapusan piutang dapat mengakses fasilitas pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penerima KUR di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan agunan dan dikenakan bunga flat sebesar 6%. Menteri Maman mendorong pelaku UMKM untuk melaporkan ke Kementerian UMKM jika menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut. Inovasi dalam Penilaian Kredit: Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem bernama Innovative Credit Scoring (ICS). Diharapkan, ke depannya, akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM tidak hanya bergantung pada agunan, tetapi juga mempertimbangkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, hingga transaksi e-commerce. Kebijakan ini merupakan bentuk affirmative action serta wujud komitmen pemerintah dalam meringankan beban rakyat, khususnya pelaku UMKM yang terdampak piutang macet.