Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Internasional, Nasional, Politik

Blok Ambalat Dikelola Bersama RI-Malaysia, PB HMI : Presiden Prabowo Harus Tegas Tentang Kedaulatan, Ambalat Tetap Milik NKRI.

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

ruminews.id , JAKARTA – Indonesia adalah negara yang berdaulat, dari sabang sampai merauke berjajar dan bergugus pulau-pulau hingga miangas sampai pulau rote. Indonesia bukan sekedar sebuah negara kepulauan, namun dia memiliki kedaulatan yang tegak pada aturan dan dasar hukum konstitusi yang mengikat. Baru saja terdapat perstiwa pertemuan antara dua kepala negara, Presiden Prabowo. Indonesia dan Malaysia menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan dan pengelolaan bersama-sama Blok Ambalat. Kesepakatan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim setelah pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025. Presiden Prabowo mengatakan dua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan, termasuk Ambalat. “Kami sepakat bahwa sambil menunggu penyelesaian masalah-masalah hukum, kami sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama. Namun, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui ketua Bidang Hubungan Internasional sangat menyayangkan sikap Presiden RI, yang dinilai tidak mementingkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jika Kerja sama dan Joint Development dijadikan sebagai metode penyelesaia konflik perbatasan ambalat, memang baik. Namun, sisi kedaulatan bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan. Indonesia sudah tegas menyatakan wilayah Ambalat masuk perbatasannya sejak tahun 1980 berdasarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tegas Arsyi Jailolo. Nasionalisme bangsa ini adalah harga mari untuk kedaulatan. Kedaulatan wilayah NKRI diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 25A. Pasal ini menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Ini berarti kedaulatan NKRI mencakup seluruh wilayah daratan, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Sama hal nya dengan konflik internal negara, mengenai sengketa 4 pulau antara provinsi sumut dan aceh, yang harus jelas kepemilikan dan pengelolaan wilayah bersama bukan dari sebuah solusi. PB HMI menegaskan jika yang menjadi solusi adalah kejelasan kepemilikan terhadap ambalat yang sesuai akan dasar hukum Internasional dan nasional kita. Dasar hukum yang menjadi landasan klaim Indonesia atas Blok Ambalat adalah: Deklarasi Djuanda 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PrP) No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS). Selain itu, Indonesia juga berpegang pada Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969 yang telah diratifikasi. Sehingga secara tegas Ambalat adalah milik dan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nasional

Menyambut Implementasi KUHP 2026, Bapas Watampone gelar aksi Gerakan Nasional Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan

Tinggalkan Komentar / Nasional /

ruminews.id Terpusat di Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa gerakan nasional klien pemasyarakatan dipenuhi ratusan orang Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran ‘Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ pada Kamis (26/6) sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan. Aksi Bersih – Bersih ini juga dilaksanakan serentak oleh klien pemasyarakatan di 94 Bapas seluruh Indonesia termasuk di Bapas kelas II Watampone Sulawesi selatan “Hari ini merupakan sejarah sekaligus penanda seluruh klien balai pemasyarakatan melakukan aksi sosial di lingkungan masyarakat dan fasilitas publik untuk menandai kesiapan menyambut implementasi undang-undang no 01 tahun 2023 tentang KUHP, gerakan nasional ini bukan hanya sekedar acara seremonial, melainkan upaya pemerintah khususnya pemasyarakatan untuk menyambut datangnya KUHP terbaru ditahun 2026 terutama pada implementasi pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial. Kedepannya peran Bapas seluruh Indonesia akan semakin menantang” pungkas Nurmia Kabapas Watampone Diketahui, Kegiatan aksi sosial gerakan nasional pemasyarakatan melalui klien balai pemasyarakatan peduli di kab bone dipusatkan dan dilaksanakan di masjid Amirul ikhtiar bersama puluhan klien pemasyarakatan seluruh jajaran Bapas Watampone, Mitra pemerintah dan pokmas lipas menggelar aksi bersih-bersih masjid bersama warga sekitar “Jadi Bone ini merupakan salah satu dari 94 titik kegiatan gerakan nasional bapas peduli. Dengan gerakan ini kami berharap klien pemasyarakatan dan masyarakat sekitar dapat berbaur dengan baik dan semoga kesan pemasyarakatan tidak hanya sebagai penjara saja, tetapi kedepannya masyarakat mengetahui ada pidana kerja sosial yang langsung berdampak di lingkungannya” tegas baydawi Kasubsi BKD Bapas Watampone Ditemui terpisah salah satu klien pemasyarakatan mengakui bahwa kegiatan ini justru menjadi peluang baginya untuk memperbaiki diri dari kesan sebagai mantan narapidana “Kita ini kan mantan napi pak, kadang kesannya jelek ditengah masyarakat. Tapi karena ada kegiatan nasional bapas peduli ini akhirnya kami mulai dipandang baik oleh masyarakat karena membantu mereka di lingkungannya” tegas HR salah satu klien pemasyarakatan Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga tiiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan tahun 2026

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Serangan Israel-AS ke Negeri Persia Iran, PB HMI Meminta Kemenlu RI dan Komisi I DPR RI segera Evakuasi WNI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

ruminews.id, – Situasional negara negara dunia terganggu dengan adanya gerakan sepihak yang dilakukan oleh Israel terhadap bukan hanya palestina, yaman, lebanon, dan kini mereka mengirimkan rudal ke negara Iran. Aspek kemanusiaan adalah hal yang utama menjadi titik sentral dalam peradaban kemanusiaan. Konflik Iran-Israel telah memasuki fase baru dengan eskalasi dramatis pada Juni 2025. Dari konflik proxy yang berlangsung selama dekade, situasi kini berkembang menjadi konfrontasi militer langsung dengan dampak regional yang signifikan. 13 Juni 2025: Operasi Rising Lion, Israel memulai Operasi Rising Lion – serangan udara besar-besaran. Target: Fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal, situs militer, dan komandan di Tehran dan Natanz Sasaran Khusus: Komandan Garda Revolusi Hossein Salami. 14-18 Juni 2025: Eskalasi Berkelanjutan 14 Juni: Satelit menunjukkan kerusakan reaktor air berat Arak (155 mil barat daya Tehran) 18 Juni: IDF mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk Arak dan Khondab, Iran barat Korban Tewas (hingga 16 Juni): Iran: Minimal 224 orang. Israel: Minimal 24 orang. 19-20 Juni 2025: Diplomasi dan Ancaman 19 Juni: Presiden Donald Trump memberikan ultimatum 2 minggu untuk diplomasi sebelum memutuskan serangan ke Iran. 20 Juni, Pemimpin Tertinggi Iran menolak panggilan Amerika Serikat untuk menyerah dan memperingatkan keterlibatan militer AS akan menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki”. Serangan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran, termasuk Natanz dan Arak Ultimatum Trump terkait program nuklir Iran berakhir sehari sebelum serangan Israel dimula. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel terhadap Iran, yang melakukan invasi sepihak oleh Israel, dan agresi yang terus berlanjut di gaza. Selain daripada itu Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, mengecam keras tindakan Israel berikut tindakan campur tangan Amerika Serikat dengan ikut menyerang Iran, sehingga dampaknya sangat besar pada efektivitas kondisi dunia. Amerika Serikat tidak boleh mempengaruhi permasalahan antara Iran Dan Israel, harusnya Amerika Serikat menentang tindakan genosida yang dilakukan Israel. Tegas Ketum PB HMI Bagas Kurniawan Lanjut Muhammad Arsyi Jailolo, Kabid Hub Internasional PB HMI menegaskan walau ada gencatan senjata, Israel harus menyetop tindakan represifnya ke negara-negara, bukan hanya Iran, tetapi Palestina, Yaman, dan beberapa negara yang ia invasi. Amerika Serikat jangan hanya selalu menganggap dirinya sebagai Polisi Dunia, tetapi nyatanya selalu memihak kepada pihak yang tidak berperikemanusiaan, khususnya ke Israel, dan kami meminta Negara-Negara Dunia, khususnya Negara Islam dan negara antikololonialisme, untuk lakukan sanksi berat ke Israel, tidak ada lagi diplomasi. Bahkan Iran pun ikut menjadi korban, kami kader HMI akan selalu berada untuk Palestina, Iran, dan seluruh negara yang menjadi korban Israel. Tegas Arsyi Akan berdamkap pada Keseimbangan Kekuatan Regional, Transisi dari konflik proxy menjadi konfrontasi langsung mengubah dinamika Timur Tengah Ancaman eskalasi menjadi perang regional yang lebih luas, diantaranya : – Potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk Persia setelah penutupan selat hormuz – Ketidakstabilan pasar minyak global – Potensi konflik regional yang melibatkan multiple proxy. PB HMI juga menegaskan kepada Kementrian Luar Negeri untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayaj konflik, PB HMI juga mengapresiasi langkah Komisi I DPR RI untuk selalu mengingatkan Pemerintah terhadap perlindungan nasib WNI, khususnya TKI dan Pelajar mahasiswa di luar negeri

Ekonomi, Nasional

Pengusaha Muda Makassar Audiensi dengan Menparekraf, Dorong Perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

ruminews.id, Jakarta- Pengusaha muda asal Makassar, Fadel Syahnur, melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky, serta Sekretaris Utama Kemenparekraf, Dessy Ruhati, di kantor Kemenparekraf, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif di daerah, khususnya di Kota Makassar. Fadel, yang juga dikenal sebagai pendiri brand Livinmille dan Tim Ahli di Diskominfo Pemerintah Kota Makassar, menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait potensi besar yang dimiliki Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kreatif nasional. “Makassar memiliki ekosistem kreatif yang berkembang pesat, dengan banyak anak muda berbakat dan potensi yang perlu lebih diperhatikan secara nasional. Melalui Livinmille, saya berharap bisa menjadi bagian dari gerakan yang memperkuat posisi Makassar dalam peta ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Fadel. Dalam audiensi tersebut, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif lokal, serta kolaborasi antara pelaku industri kreatif dengan pemangku kepentingan di berbagai level. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi strategis yang berkelanjutan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, sejalan dengan visi Kemenparekraf untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Gowa, Hukum, Makassar, Maros, Nasional

Relawan Setia Prabowo Temukan Masalah MBG di Beberapa Daerah, ada SPPI “Minta Jatah” ke Mitra Kerja

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Makassar, Maros, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Relawan setia Prabowo menemukan sejumlah masalah terkait dengan program Makanan Bergizi Gratis presiden RI, Prabowo Subianto di beberapa daerah. Temuan ini berpotensi mengganggu produksi MBG dan merusak sistem yang telah ada. Ketua Relawan Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program prioritas nasional. Hanya saja, ada sistem yang ditemukan bermasalah. Salah satunya adalah keberadaan oknum pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). “Kami mendapati ada banyak onkum SPPI di beberapa daerah di Sulsel yang mencoba bekerja ganda. Mereka meminta jatah ke mitra kerja dan mengancam mitra kerja,” kata Zul, Selasa (3/6/2025). Dia menyebut, oknum SPPG ini melakukan pekerjaannya secara tidak profesional. Jika mitra kerja tidak memenuhi permintaan SPPI, maka pencairan anggaran untuk bahan makanan tidak akan diproses. “Modusnya seperti itu. Jika tidak dapat jatah suplier, mereka ancam mitra kerja untuk tidak memproses pencairan anggaran,” kata dia. Dia menyebut, hal ini terjadi di beberapa daerah yang menjadi sampelnya. Di antaranya ada di Makassar, Maros dan Gowa. Menurutnya, hal ini akan menjadi bom waktu dan menyebabkan kegagalan MBG secara massif di daerah. “Pihak terkait koordinator SPPI di Provinsi harus segera menindaki ini. Laporan yang saya terima, sudah terjadi di beberapa daerah. Kalau tidak percaya, dampaknya bisa saja terjadi dua atau tiga pekan ke depan. Akan ada mitra kerja yang mogok kerja karena ulah SPPI,” kata dia. Pria yang akrab disapa Zul ini menyatakan bahwa MBG merupakan wujud nyata komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini, sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita. “Program ini adalah amanah langsung dari Presiden Prabowo untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai ada yang mencoba menyalahgunakan,” tegas Zul. Ia meminta semua pihak yang terlibat untuk menjaga integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut. “Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini. MBG bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, tapi sarana membangun masa depan generasi Indonesia,” ujarnya. Zul menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, relawan, dan aparatur pelaksana sangat penting demi memastikan program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

Makassar, Nasional

Membedah Demokrasi Bangsa dan Indonesia Emas 2045 di forum LK III, Anggota KPU RI: Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Sabtu (24/5/20125) dihadiri oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos sebagai narasumber. Dengan mengupas materi “Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat Melalui Pemilu: Membangun Kepemimpinan Etis Menuju Indonesia Emas 2045”, Betty Epsilon menyampaikan terkait potensi, target dan tantangan Bangsa merawat demokrasi melalui sarana kepemiluan yang ideal. Betty Epsilon juga menjelaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam rangka merawat demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. “Target Indonesia Emas yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, bersatu, adil dan makmur. Menuju Indonesia Emas salah satunya adalah dengan menjaga iklim demokrasi yang baik dengan menjadikan pemilu sarana menciptakan regenerasi kepemimpinan masa depan bangsa” ujar Betty Epsilon dalam materinya. Betty juga memaparkan data terkait indeks demokrasi Indonesia yanh mencerminkan kualitas demokrasi serta tantangannya. “Berdasarkan angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik dan fungsi lembaga demokrasi. Tantangannya adalah masih rendahnya kualitas partisipasi dan pengawasan publik terhadap sistem demokrasi kita.”tambahnya. Lebih lanjut, Betty juga menyampaikan bahwa kepemimpinan etis dalam demokrasi menjadi salah satu upaya yang harus diwujudkan secara saksama dalam rangka merawat iklim demokrasi bangsa demi tercapainya Indonesia Emas. “Kepemimpinan etis yang jujur, melayani, berpihak dan berani merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam demokrasi bangsa. Demokrasi akan rusak tanpa didasari oleh etika. Seluruh masyarakat khususnya kader HMI harus memiliki rasa tanggung jawab secara kolektif dalam memilih dan membentuk pemimpin etis. HMI sebagai organisasi pengkaderan harus serius dalam membentuk pemimpin etis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.” pesannya menutup materinya.

Makassar, Nasional

Bahas Kemandirian Ekonomi di LK III HMI Badko Sulsel, Ketua Komisi II DPR RI: Enterpreneurship Sebagai Pondasi Ekonomi Pemimpin Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Kamis (22/5/20125) turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidum MN KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda sebagai narasumber. Dengan judul materi “Strategi Kewirausahaan Dalam Menjawab Tantangan Kemandirian Ekonomi”, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan terkait Kiat dan Strategi Kewirausahaan bagi pemuda hari ini dalam menjawab tantangan kemandirian ekonomi. Rifqinizamy Karsayuda yang akrab disapa Bang Rifqi, menjelaskan bahwa pondasi kemandirian ekonomi bangsa dimulai dari kemandirian ekonomi pemimpinnya. “Menuju Indonesia Emas 2045 haruslah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik mulai hari ini. Pemuda hari ini memiliki peran penting terciptanya Indonesia Emas 2045 yang kita cita-cita kan bersama. Indonesia Emas yang mandiri dan berdaulat. Mandiri secara ekonomi dan bardaulat di sektor pangan dan energi.” ujar Rifqinizamy saat menyampaikan materinya. Rifqinizamy juga memaparkan strategi konkret dalam mencapai kemandirian ekonomi negara. “Salah satu faktor kemandirian ekonomi suatu bangsa adalah pengembangan kewirausahaan atau enterpreneurshipnya. Tentu ini harus mejadi bahan diskursus kita sebagai kader atau alumni HMI yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan bersama. Sebagai sesama kader yang ditempa di HMI haruslah saling support satu sama lain terutama bagi kader-kader yang bergerak di bidang kewirausahaan”tambahnya. Lebih lanjut, Rifqinizamy juga memberikan kiat-kiat menjadi pemimpin dan menaruh harapan besar bagi seluruh peserta Advance Training (LK III) HMI Badko Sulsel mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. “Salah satu hal yang menjadi pondasi dalam menjadi seorang pemimpin adalah dengan mandiri secara ekonomi, dan saya menyakini kader-kader HMI yang telah ditempa melalui berbagai proses yang ada, yang memang ditempa untuk menjadi pemimpin bangsa pastinya telah memiliki pondasi tersebut” pesannya menutup materinya.

Hukum, Nasional, Politik

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR, Dalami Keterlibatan Komisi XI DPR

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik /

ruminews.id, Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hari ini, penyidik KPK memeriksa Irwan, Deputi Direktur Departemen Hukum BI, sebagai saksi dalam kasus tersebut. (22/5) Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR yang sebelumnya disebut mengalir melalui yayasan tertentu. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat BI lainnya, termasuk Erwin Haryono dan Hery Indratno. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Satori—mantan anggota DPR—mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI DPR RI turut menerima dana CSR BI yang ditampung melalui sebuah yayasan. KPK kini tengah mendalami pengakuan tersebut. “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat ya kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada Selasa (21/1) lalu. Meskipun penyidikan telah berlangsung cukup lama, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan secara independen dan profesional. Bank Indonesia, melalui pernyataan resminya, menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelidikan KPK dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kasus ini secara transparan.

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Waketum AMPI: Presiden Prabowo adalah Soekarno Zaman Now, Tak Pernah Gentar Hadapi Negara Lain

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid Hasan, menyatakan bahwa kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat. Trump sebelumnya menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang dari Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap dampak pada ekspor, nilai tukar rupiah, dan lapangan kerja dalam negeri. “Masyarakat tak perlu panik. Di balik tantangan, selalu ada peluang. Justru ini saatnya kita memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Krisis bukan akhir segalanya. Ini saatnya kita melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Presiden Prabowo terus mendorong kemandirian ekonomi bangsa,” tegasnya. Arief juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok pemimpin yang berani dan visioner, seraya menyamakannya dengan Presiden pertama RI, Soekarno. “Bapak Prabowo adalah Soekarno zaman now. Beliau tidak gentar menghadapi tekanan dari negara mana pun. Kita butuh pemimpin yang berani dan percaya diri, bukan yang mudah goyah oleh tekanan luar,” katanya. Lebih lanjut, Arief menyoroti potensi sektor ekonomi lain seperti UMKM, pariwisata, ekonomi syariah, serta ekonomi hijau dan biru yang dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan dalam negeri. “Ekonomi nasional perlu diperkuat dari dalam. Pemerintah akan terus mendukung melalui pembiayaan mudah, pelatihan teknologi, hingga pemasaran digital untuk pelaku usaha,” ujarnya. Menurut Arief, para eksportir juga perlu melihat pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur, melalui kerja sama perdagangan internasional seperti RCEP, CEPA, maupun BRICS. “Tarif dagang dari AS memang tekanan eksternal. Tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional,” tutup Arief, yang juga pernah menjabat Komisaris BSI.

Nasional, Politik

Menjelang Lebaran 2025, Andi Iwan Aras Soroti Kesiapan Infrastruktur untuk Mudik Aman

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik guna kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Dengan prediksi lonjakan pemudik hingga 146 juta orang, Iwan meminta mitigasi antisipatif agar mudik berjalan aman dan nyaman. “Libur Idul Fitri sudah dekat. Kementerian dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Iwan di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Iwan juga mengapresiasi kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat yang dianggap meringankan beban masyarakat. Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol 3.020,5 km dan jalan nasional 47.604,34 km, yang sudah 95,22 persen layak untuk dilewati. Iwan mengingatkan agar pengerjaan jalan selesai sebelum libur Lebaran dan memperhatikan infrastruktur drainase untuk mencegah kerusakan akibat hujan. Ia juga mengusulkan pengawasan ketat terhadap truk ODOL yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pimpinan Komisi V ini juga meminta agar rest area dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti toilet bersih, SPBU, dan pelayanan kesehatan, serta penambahan kantong-kantong peristirahatan dan pengaturan keluar-masuk kendaraan. Iwan menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi umum untuk mengakomodasi lonjakan pemudik, seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Pemerintah juga perlu menambah frekuensi dan kapasitas perjalanan, serta memastikan tarif transportasi tetap terjangkau. Legislator Gerindra itu berharap kementerian dan lembaga terkait dapat bekerja efektif agar mudik Lebaran berjalan lancar. Ia juga menekankan sinergi antar instansi sangat penting untuk kesuksesan mudik yang aman. “Komisi V DPR akan terus mengawal persiapan arus mudik Lebaran 2025, agar masyarakat bisa mudik aman dan nyaman,” tutup Iwan.

Scroll to Top