Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Sambut Hangat Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sambutan hangatnya pada pembukaan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang temu pejabat publik dan alumni HMI dari seluruh daerah di Sulawesi. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) MN KAHMI, Syamsul Qomar, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, Ni’Matullah Erbe, serta para pengurus wilayah dan daerah KAHMI se-Sulawesi, Ketua Panitia, sekaligus Anggata DPRD Sulsel, Fadriaty. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran KAHMI yang memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan silaturahmi. Ia berharap, tidak hanya kegiatan regional, tetapi juga kegiatan nasional KAHMI bisa digelar di Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih kegiatan ini ditempatkan di Kota Makassar. Harapan saya, bukan hanya kegiatan regionalnya, tapi kegiatan nasionalnya juga bisa kita bawa ke Makassar,” ujar Munafri. Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memandang penting kehadiran KAHMI sebagai wadah alumni HMI yang memiliki kapasitas intelektual dan jaringan luas. Ia menjelaskan kota Makassar sebagai metropolitan berpenduduk 1,4 juta jiwa tentu memiliki peluang strategis dan tantangan. Sejalan dengan itu, ia menyebut KAHMI merupakan “gudang sumber daya manusia” yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kota. “Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dan kolaborasi dari KAHMI untuk bersama-sama membangun Makassar,” ungkapnya. Selain berbicara tentang sinergi pembangunan, Munafri juga menyelipkan suasana hangat khas Makassar dalam sambutannya. Ia menyebut ada “larangan” bagi tamu yang datang ke Makassar. “Jangan coba-coba diet karena kuliner Makassar yang lezat, jangan terlalu cepat tidur agar bisa menikmati semilir angin mamiri,” pungkas Munafri yang mengundang tawa dan tepuk tangan para tamu. Munafri juga berharap seluruh tamu dari berbagai daerah di Sulawesi dapat menikmati keramahan dan pelayanan Kota Makassar selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan, Pemerintah Kota akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan. “Sulawesi ini adalah bagian penting dari Indonesia. Banyak hal besar bisa lahir dari Pulau Sulawesi, dan banyak persoalan juga bisa kita selesaikan bersama. Karena itu, mari kita perkuat kolaborasi dari Sulawesi untuk Indonesia,” harapnya(*).

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Proyek Jalan Alternatif Bukit Baruga ke Perintis Kemerdekaan Senilai Rp100 Miliar Resmi Dimulai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota. Salah satu langkah konkret yang kini mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif baru yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea. Dimana tiga wilayah dengan mobilitas tinggi yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan, terutama di jalur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena tembus Kecamatan Manggala. Proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer. Akses baru ini digadang-gadang akan menjadi jalur strategis pengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Makassar. Tentu menjadi angin segar bagi warga yang selama ini harus berjibaku dengan kepadatan kendaraan setiap pagi dan sore hari. Langkah nyata itu ditandai dengan Groundbreaking pembangunan akses Riverside Jalan Alternatif Leimena–Perintis, yang dilaksanakan oleh PT Bumi Asri Nusa (KALLA Land & Property), Jumat (10/10/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mempercepat penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat. Tetapi juga bagian dari visi besar mewujudkan kota yang tertata, terhubung, dan berorientasi pada kenyamanan warga. “Kami berkmitmen menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota,” ujar Munafri. “Salah satu langkah konkret yang kami mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea, hingga menuju Perintis dan BTP,” lanjut Appi. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan, bahwa pembangunan jalan alternatif ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah timur kota dan menjadi bagian penting dari visi besar penataan kota yang berkelanjutan. “Proses pembangunan jalan alternatif Leimena–Perintis ini akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama dalam proses pembangunan perkotaan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya. “Jalan ini akan mengurai atau menyelesaikan persoalan kemacetan yang hampir tiap hari menjadi keluhan warga masyarakat,” tambah Munafri. Politisi Golkar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar, akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perizinan dan percepatan pembangunan. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar proyek ini berjalan tepat waktu. “Pemerintah kota akan sangat support seluruh urusan perizinan yang akan dilaksanakan, kami akan mendukung dengan baik. Kalau kita jalankan secara bersama-sama dan dikawal dengan baik, progres pekerjaan ini bisa selesai tanpa keterlambatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu, juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perluasan akses hingga ke kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai). Hal ini diharapkan dapat menjadikan jalur baru tersebut sebagai akses alternatif utama dari dan menuju wilayah-wilayah strategis di bagian timur kota. Selain pembangunan infrastruktur jalan, Pemkot Makassar juga memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan akibat keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Leimena. Munafri menyebutkan, hasil pembahasan antara Pemkot Makassar dan Kalla Group di Baruga telah menghasilkan rencana pembangunan pasar tradisional modern di dalam kawasan pengembangan, yang akan menjadi tempat relokasi bagi para pedagang pasar tumpah. “Selama ini keluhan masyarakat terhadap pedagang pasar tumpah di Jalan Leimena insya Allah akan diberikan jalan keluar,” sebutnya. “Dari hasil pembicaraan dengan Kalla Group, akan dibangun pasar tradisional modern di dalam kawasan. Untuk sementara, para pedagang kami relokasi dulu ke Pasar Toddopuli, supaya proses penataan bisa berjalan,” tutur Appi melanjutkan. Dia menambahkan, tingkat kepadatan kendaraan di jalur tersebut sudah sangat tinggi, diperparah dengan aktivitas pedagang di bahu jalan. Dengan dibukanya jalan baru ini, beban lalu lintas di kawasan Antang, Manggala, dan Panakkukang diharapkan dapat terdistribusi dengan lebih baik. “Apalagi, daerah Antang ini pertumbuhannya sangat baik. Sentra-sentra ekonomi di wilayah ini harus tersupport dengan baik agar pembagian beban kota bisa lebih merata,” tambahnya. Lebar jalan yang akan dibangun mencapai 30 meter, sehingga dinilai cukup untuk menampung beban kendaraan harian yang melintasi jalur tersebut. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun. “Dengan dibuka perluasan sampai 30 meter, saya pikir ini lebih dari cukup untuk mengatur ritme kendaraan yang lewat setiap harinya,” sebutnya. “Kita targetkan bisa selesai kurang dari setahun supaya akses ini benar-benar bisa digunakan masyarakat di wilayah Antang dan Panakkukang,” lanjut Munafri optimistis. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun kota. Menurutnya, sinergi seperti inilah yang menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur di Makassar. “Kami berharap seluruh persoalan di titik-titik lain juga bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi seperti ini harus terus kita bangun untuk mewujudkan Makassar yang jauh lebih baik ke depannya,” pungkasnya. Sedangkan, Ricky Theodores selaku Chief Executive Officer KALLA Land & Property mengatakan, tingkatkan Konektivitas Kawasan Bukit Baruga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, resmi kegiatan groundbreaking Riverside (Jalur Alternatif Baruga – Leimena) pada Jumat, 10 Oktober 2025. “Program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, aman, dan terintegrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Ricky menyampaikan, rasa syukur atas dimulainya pembangunan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat konektivitas kawasan Bukit Baruga dan sekitarnya. Ia menegaskan, sangat percaya, akses yang baik akan menjadi fondasi penting bagi kawasan hunian yang berkembang. “Jalur Riverside akan menjadi infrastruktur utama dalam menghubungkan kawasan hunian, fasilitas publik, serta aktivitas warga, sehingga menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih modern, efisien, dan berkualitas,” tuturnya. Sebagai pengembang kawasan hunian yang mengusung filosofi Harmoni Kehidupan, Bukit Baruga meyakini bahwa pembangunan kawasan bukan sekadar tentang bangunan, tetapi tentang membangun ruang hidup yang menyatukan kenyamanan, keberlanjutan, dan konektivitas. Lanjut dia, kehadiran jalur Riverside menjadi bentuk nyata komitmen tersebut demi menghadirkan akses jalan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung mobilitas penghuni serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dijelaskan, proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer, menghubungkan kawasan hunian Bukit Baruga hingga wilayah Manggala, Maros, dan sekitarnya. Proses pembebasan lahan telah dimulai sejak lama, dan kini progresnya telah mencapai sekitar 70%. Dimana, pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah kota mitra, stakeholder, media, hingga masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan pemerintah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Siap Kembangkan Pertanian Perkotaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Daerah, Tangerang Selatan

Ketua Prodi Manajemen FEB UNM Hadiri Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 Di Universitas Terbuka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Tangerang Selatan /

ruminews.id – Tangerang Selatan, 8 Oktober 2025 — Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), Dr. Anwar, S.E., M.Si., menghadiri kegiatan Sidang Pleno 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI) di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 39 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang tergabung dalam APSMBI. Sidang pleno kali ini mengusung semangat kolaborasi antarprogram studi manajemen dan bisnis dalam memperkuat mutu akademik, kesetaraan standar pembelajaran, dan akreditasi unggul di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Dua agenda utama dibahas dalam sidang pleno ini, yaitu: 1) Penetapan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajemen dan Bisnis berdasarkan standar APSMBI; 2) Sharing dan Diskusi Ilmiah bertema “Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) LAMEMBA: Meneguhkan Mutu Prodi Manajemen dan Bisnis untuk Kampus Berdampak” yang dibawakan oleh Prof. Dr. Ina Primiana, selaku Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Anwar menyampaikan bahwa partisipasi aktif FEB UNM dalam forum nasional seperti APSMBI merupakan wujud komitmen fakultas dalam menjaga relevansi kurikulum dan mutu akademik program studi. Sidang Pleno APSMBI ini menjadi wadah penting bagi seluruh pengelola program studi manajemen dan bisnis untuk menyamakan persepsi, memperkuat standar mutu lulusan, dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan nasional,” ungkapnya. Kehadiran FEB UNM dalam forum ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi universitas dalam jaringan akademik nasional serta mendukung penerapan Outcome-Based Education (OBE) dan akreditasi unggul di lingkungan LAMEMBA. Dengan terselenggaranya Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 ini, diharapkan lahir kesepakatan bersama antarperguruan tinggi untuk terus meningkatkan daya saing dan kontribusi program studi manajemen dan bisnis bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

10 Catatan Kritis HMI Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 09 Oktober 2025 — Kehadiran Menteri Kehutanan RI dalam Agenda Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar disambut kritik tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan. Menurut Iwan Mazkrib, Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, langkah Menteri Kehutanan hadir di hotel mewah justru menunjukkan jarak moral birokrasi dengan realitas rakyat dan hutan yang kini berada dalam kondisi darurat. Kerusakan hutan di Sulsel bukan sekadar soal pohon tumbang, tapi soal hidup manusia yang terancam. Apa urgensi kedatangan Menteri Kehutanan ke ruangan ber-AC di Makassar? Turun ke lapangan, temui masyarakat, lihat langsung kondisi hutan dan bagaimana dampaknya. Ataukah pak menteri hanya datang secara pribadi, tanpa fasilitas negara? Coba dikroscek!” ujarnya. Badko HMI Sulsel menilai situasi kehutanan di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori darurat ekologis dan kemanusiaan, dengan lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan berstatus kritis dan ratusan hektare terbakar dalam dua tahun terakhir di Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Bulukumba. Belum lagi konflik tenurial dan alih fungsi Kawasan Hutan, terjadi perambahan, alih fungsi lahan, klaim masyarakat terhadap lahan hutan terjadi tanpa izin yang sah. Lahan kritis dan penurunan fungsi hutan. Akibat penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Ketika air bersih sulit didapat, longsor dan banjir makin sering terjadi, itu bukan semata bencana alam itu bukti pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,. Kan jelas aturannya, sikap kementerian juga harus tegas.” lanjutnya. Badko HMI Sulsel menegaskan, negara tidak boleh diam. Diamnya negara di tengah kerusakan hutan adalah bentuk kejahatan struktural terhadap rakyat. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar seharusnya membawa solusi konkret, bukan hanya tampil seremonial. 10 Catatan Kritis Badko HMI Sulsel untuk Kementerian Kehutanan RI Evaluasi secara tegas seluruh struktur dan kebijakan Kementerian Kehutanan hingga tingkat desa, jangan hanya administratif, tapi berbasis kondisi ekologis faktual. Transparansikan data izin dan konflik kehutanan agar publik dapat menilai siapa perusak dan siapa yang dilindungi. Audit alih fungsi kawasan hutan yang melanggar tata ruang dan merusak daya dukung lingkungan hidup. Tegakkan hukum ekologis terhadap pelaku deforestasi, ilegal logging, dan tambang destruktif tanpa pandang bulu. Pulihkan lahan kritis secara ilmiah dan ekologis, bukan proyek politis jangka pendek. Perkuat hak masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama pengelolaan dan penjaga hutan. Buka akses publik terhadap dana reboisasi dan CSR kehutanan demi akuntabilitas dan keadilan ekologis. Bongkar praktik jual-beli izin dan kolusi pejabat kehutanan yang menjadi akar mafia ruang dan sumber korupsi struktural. Integrasikan kebijakan kehutanan dengan ketahanan pangan, air, dan energi rakyat. Ungkap skandal izin kehutanan di Sulsel yang bertentangan dengan Penataan Ruang dan prinsip hak atas lingkungan hidup yang sehat. “Apa Urgensi Menteri Kehutanan Datang ke Aryaduta Makassar? Hutan bukan komoditas politik. Kalau Menteri Kehutanan hanya datang untuk berpidato lalu pulang tanpa kebijakan konkret, maka kementerian ini gagal total,” tutup Iwan Mazkrib.

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Aktivis Vs Politisi: 5 Tokoh Muda yang Potensi Menjadi Bakal Calon Ketua KNPI Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 9 Oktober 2025 – Semangat muda kembali menggema di Sulawesi Selatan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI, dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.” Ajang ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menentukan arah baru gerakan kepemudaan di Sulsel melalui figur-figur potensial yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Ketua Panitia Musda XVI, Idham Raihutama, mengatakan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Ia menegaskan bahwa seluruh panitia kini tengah melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak, baik dari unsur DPD kabupaten/kota, OKP, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan baik. Kami ingin Musda ini berlangsung lancar, tertib, dan menjadi ajang silaturahmi pemuda Sulsel. Tinggal sedikit pemantapan teknis dan finalisasi logistik,” ujar Idham saat dihubungi ruminews.id Ketika ditanya soal tantangan terbesar, ia menegaskan bahwa kunci utama ada pada transparansi kepesertaan. “Tantangannya di verifikasi kepesertaan, karena di situ kunci transparansi pemilihan. Tapi alhamdulillah panitia sudah on the track, kita berupaya semaksimal mungkin agar semua proses berjalan dengan fair,” tambahnya. Musda XVI KNPI Sulsel dijadwalkan mulai digelar pada 17 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan kepemudaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Tak hanya menjadi forum demokrasi, tetapi juga ruang adu gagasan dan visi antar generasi muda yang siap membawa KNPI ke arah lebih kolaboratif dan progresif. Lima Tokoh Muda Potensial Menjelang pelaksanaan Musda, publik Sulawesi Selatan mulai ramai memperbincangkan lima nama calon kuat yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua DPD KNPI Sulsel periode mendatang. Mereka berasal dari dua kategori besar: aktivis dan politisi muda, yang sama-sama membawa semangat perubahan dan kolaborasi. Kategori Aktivis 1. Hasrul Kaharuddin Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel ini dikenal sebagai aktivis lapangan berpengalaman dalam pengorganisasian pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021–2024, Hasrul memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat daerah. Dedikasinya terhadap pemuda dan komitmennya dalam membangun solidaritas lintas organisasi membuatnya menjadi salah satu figur kuat di bursa calon ketua. 2. Elly Oscar Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel periode 2018–2023 ini dikenal sebagai aktivis intelektual dan penggerak dakwah sosial. Alumni pesantren dan Ketua Umum BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini memiliki reputasi baik di bidang moralitas, etika kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat akar rumput. Elly dikenal sebagai sosok yang menjembatani nilai keagamaan dan semangat kepemudaan progresif. Kategori Politisi 3. M. Fathul Fauzy Nurdin Sebagai Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin dikenal sebagai sosok muda visioner yang berhasil melanjutkan tradisi kepemimpinan progresif di daerahnya. Putra dari mantan Bupati legendaris Nurdin Abdullah ini sukses mengembalikan citra Bantaeng sebagai kabupaten inovatif dan ramah investasi. Fathul membawa semangat baru dengan menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan daerah. 4. Irfan Malluserang Kahfi Anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merupakan politisi muda dengan visi kemandirian ekonomi pemuda. Selain aktif di parlemen, Irfan juga dikenal sebagai pelaku usaha kuliner yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Ia membawa semangat produktivitas dan inovasi ke dalam dunia kepemudaan. 5. Vonny Ameliani S Figur perempuan muda yang menonjol di antara kandidat lainnya, Vonny Ameliani S adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tidar Sulsel, organisasi sayap muda Partai Gerindra. Vonny dikenal vokal memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di kalangan pemuda. Melalui jejaringnya, ia aktif mendorong partisipasi anak muda di bidang politik dan ekonomi kreatif. Demokrasi Muda yang Berwarna Dengan hadirnya kelima figur ini, Musda XVI KNPI Sulsel diprediksi akan menjadi ajang yang sarat warna dan gagasan. Para pendukung, simpatisan, hingga tokoh-tokoh senior kepemudaan mulai mengatur langkah dan arah dukungan. Dinamika media sosial kian ramai, menjadi cerminan bahwa KNPI masih menjadi ruang yang relevan bagi pertarungan ide dan semangat kepemimpinan muda. Musda kali ini bukan sekadar ajang perebutan jabatan, tetapi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai motor perubahan—sejalan dengan tema besar: “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.”

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Dinsos Pangkep Perkuat Validasi Data: 9.000 Penerima Program Jaminan Kesehatan Dinonaktifkan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan /

Ruminews.id, Pangkep – untuk memastikan penyaluran bantuan program jaminan kesehatan tepat sasaran Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Pangkep Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BP Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Hj. Herlina, para operator lurah dan desa se-kabupaten pangkep di ruang rapat lantai 3 kantor bupati pangkep. (Rabu, 8/10/2025). Rakor ini dibuka secara resmi oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kab. Pangkep, Kusumawati. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi antar operator di lapangan. “Tujuannya agar penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan ini dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, dalam pemaparannya, rakor ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi para operator, baik yang menangani PBI APBN maupun PBI APBD. “Saat ini banyak muncul inovasi dan perubahan, sehingga penting untuk menyamakan persepsi di antara para operator,” jelas Asykur. Sebanyak 9.000 jiwa penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dinonaktifkan setelah ditemukan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu, sekitar 300 orang lagi telah Berhasil Diaktifkan Kembali dalam Skema Reaktivasi Mendesak. Penghapusan ribuan nama ini penting, terutama setelah adanya skema dari Universal Health Coverage (UHC) menjadi sistem daftar tunggu untuk pendaftar baru di kabupaten Pangkep. “Reaktivasi ini bisa dilakukan dengan alasan tertentu, seperti kondisi sakit yang mendesak atau akan menjalani operasi. Prosesnya dapat selesai dalam 1-2 hari,” ungkapnya. Asykur menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat di Kabupaten Pangkep dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan keakuratannya. Ia berharap seluruh data penerima dapat valid dan sinkron dengan Data Induk Kependudukan (Dukcapil). “Banyak kasus ketidakaktifan BPJS disebabkan oleh data kependudukan yang belum diperbarui, seperti warga meninggal tanpa akta kematian, pindah tidak melapor, atau bayi lahir tidak dilaporkan,” tuturnya. Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, menambahkan bahwa validasi data adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan. Dari total 230.000 warga Pangkep yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (termasuk 160.000 PBI APBN dan 70.000 PBI APBD). Penulis: Febrian

Daerah, Makassar, Pendidikan

Kabinet Nava Karsa Resmi Dilantik: HIMANIS FIS-H UNM Usung Tekad, Niat, dan Semangat Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Pada tanggal 8 Oktober 2025, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMANIS FIS-H UNM) Telah melakukan pelantikan kepengurusan yang baru di bawah naungan Kabinet Nava Karsa yang bermakna tekad niat dan semangat baru. Momentum ini menjadi titik awal perjalanan HIMANIS selanjutnya dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi mahasiswa serta civitas akademika dan Masyarakat Administrasi Bisnis. Dalam sambutannya, President of director HIMANIS FIS-H UNM CHRISTO ADONIA MANORA.P menyampaikan ajakan penuh semangat kepada seluruh pengurus yang di lantik untuk melangkah bersama, membangun sinergi, dan menciptakan iklim organisasi yang sehat, produktif, serta inklusif bagi seluruh mahasiswa Administrasi Bisnis. Lebih lanjut President Of Director HIMANIS FIS-H UNMberkomitmen dan berupaya menjadikan HIMANIS sebagai organisasi yang berorientasi pada kemajuan bersama, memperkuat kualitas sumber daya mahasiswa, serta memperluas pengaruh positif di ranah akademik maupun sosial agar bisa membawa nama HIMANIS dan Program Studi Administrasi Bisnis semakin maju.’ Ujarnya’ Dengan semangat Kabinet Nava Karsa, HIMANIS FIS–HUNM bertekad untuk menyalakan semangat api perjuangan dan keilmuan mahasiswa, memperkuat solidaritas, serta menciptakan karya dan gerakan yang berdampak nyata bagi kemajuan kampus dan masyarakat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Febri Tiring Siap Pimpin GMKI Makassar: Usung Visi Restorasi dan Jadikan GMKI Rumah Bagi Semua Mahasiswa Kristen

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 8 Oktober 2025 — Pemilihan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar periode 2025–2026 kian memanas menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang. Salah satu kandidat paling diperhitungkan, Febri Tiring, menyatakan keyakinannya akan memenangkan kontestasi ini dan siap memimpin GMKI Cabang Makassar dengan arah yang progresif dan inklusif. Febri Tiring dikenal luas sebagai sosok yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Rekam jejaknya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dialogis, serta memiliki visi pelayanan yang kuat terhadap mahasiswa Kristen di Kota Makassar. Keyakinan akan kemenangan Febri juga ditegaskan oleh Juari Bilolo, Ketua Tim Pemenangan, dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa malam (7/10). “Saya yakin Febri Tiring bisa memenangkan kontestasi ini. Dia adalah figur yang telah teruji di berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal kampus. Yang paling penting, Febri punya semangat pelayanan dan visi besar untuk menjadikan GMKI sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa Kristen di Kota Makassar,”ujar Juari. “Dalam waktu dekat ini, kita akan kumpulkan pimpinan komisariat-komisariat yang sudah menyatakan dukungannya kepada Febri Tiring untuk memperkuat konsolidasi,” tambah Juari Bilolo. Febri Tiring mengusung visi besar dengan tagline “Restorasi”, yang mencerminkan niatnya untuk memperbaharui dan menguatkan GMKI Cabang Makassar. Visi tersebut meliputi: “GMKI sebagai Rumah Bersama: Progresif dalam Pemikiran, Inklusif dalam Pelayanan, dan Berdampak dalam Tindakan.” Ia menekankan pentingnya mengembalikan semangat kekaderan yang merangkul, memperkuat kerja-kerja advokasi sosial, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen gereja, masyarakat, dan kampus. Febri juga berkomitmen menjadikan GMKI Makassar lebih responsif terhadap isu-isu mahasiswa dan kebangsaan yang berkembang saat ini. “GMKI harus mampu menjadi ruang yang aman dan nyaman serta mampu mengembangkan kemampuan kadernya dan menjadikan GMKI sebagai tempat bertumbuh, berpelayanan, serta berdampak kepada masyarakat seperti tripanji GMKI: tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Inilah nantinya yang akan kita pedomani,” ungkap Febri dalam salah satu konsolidasi bersama kader. Dukungan terhadap Febri terus mengalir dari berbagai komisariat dan tokoh-tokoh senior organisasi. Banyak yang menilai Febri memiliki keseimbangan antara kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan yang dibutuhkan dalam memimpin GMKI di tengah tantangan zaman. Konfercab GMKI Makassar 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Oktober diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah cabang. Namun, dengan dukungan kuat dan visi yang jelas, langkah Febri Tiring menuju kursi Ketua Cabang tampaknya semakin solid. “Ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini soal masa depan organisasi. Dan saya percaya, Febri adalah jawaban untuk masa depan itu,” tutup Juari Bilolo penuh keyakinan.

Scroll to Top