Daerah

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan kesiapan penuh menyambut gelaran Sulawesi Bike Week yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Event berskala nasional ini diproyeksikan menjadi pendongkrak ekonomi lokal dan wahana promosi pariwisata kota Makassar sebagai tuan rumah yang ramah bagi komunitas otomotif Tanah Air. “Kami Pemerintah Kota akn support penuh event ini. Kami sangat gembira dan menyambut baik acara Sulawesi Bike Week ini,” hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menjamu rombongan Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) di Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (12/7/2025). Hadir pada kesempatan ini, Dewan Kehormatan HDCI Pusat, Ilham Arief Sirajuddin atau bro IAS (nama yang disapa di komunitas tersebut). Munafri dan IAS terlihat akrab saling canda penuh makna di momentum tersebut. Sulawesi Bike Week 2025 diproyeksikan akan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya komunitas otomotif roda dua. Berbagai rangkaian acara mulai dari konvoi, pameran motor, pertunjukan musik, hingga bazar UMKM. Pihak, Pemkot Makassar mengajak seluruh elemen masyarakat. Juga pelaku usaha, dan komunitas kreatif untuk berkolaborasi menyukseskan event ini demi memperkuat citra kota Makassar sebagai salah satu destinasi event otomotif nasional. “Kami berharap event ini bisa menjadi cerminan pengalaman menyenangkan bagi seluruh bikers yang datang ke Kota Makassar,” tambah Munafri. Sulawesi Bike Week 2025, yang diselenggarakan oleh HDCI Makassar, akan digelar di Makassar pada tanggal 5-6 September, di anjungan Pantai Losar. Acara ini diprediksi akan dihadiri ribuan penggemar motor besar, khususnya Harley-Davidson, dari seluruh Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi terbesar bagi komunitas motor gede di Indonesia. Selain itu, Sulawesi Bike Week 2025 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal Makassar, dengan perkiraan peningkatan omzet di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM selama perhelatan acara. Lebih lanjut, Appi menekankan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan panitia penyelenggara untuk memastikan seluruh aspek teknis dan pendukung kegiatan berjalan optimal. Ia berharap warung UMKM, dan semua tempat yang akan menjadi titik singgah bikers bisa menambah perputaran ekonomi, juga mempersiapkan diri lebih awal. “Juga harus dipasarkan secara luas agar atmosfer event ini sudah terasa sebelum hari H nantinya,” tutur politisi Golkar itu. Pemkot Makassar juga memastikan dukungan fasilitas dan pengamanan maksimal selama pelaksanaan kegiatan, termasuk area parkir khusus motor gede (moge) dan pengaturan lalu lintas. “Kami siap mendukung penuh, mulai dari penyediaan lokasi strategis hingga pengamanan agar semua peserta merasa nyaman dan aman,” tegas Munafri. Selain aspek hiburan dan komunitas, Sulawesi Bike Week diharapkan memberi dampak langsung pada perputaran ekonomi Makassar. Wali Kota optimistis kegiatan ini akan mendongkrak okupansi hotel, transaksi UMKM, dan belanja wisatawan domestik. “Event ini punya potensi menjadi kegiatan tahunan berskala besar. Harapannya citra Kota Makassar semakin positif sebagai tuan rumah yang profesional dan ramah,” ungkap Munafri. Lebih jauh, Munafri menekankan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan kalender event sebagai program prioritas yang berkelanjutan. Dimana setiap bulan ada event yang menarik, sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak. “Pemerintah kota akan mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung berbagai event agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas,” tandasnya. Sedangkan, Ketua Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Makassar, Syamsir Syamsu Mappa, mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk menyelenggarakan ajang Sulawesi Bike Week pada 5–6 September mendatang. Acara yang digelar setiap empat tahun sekali ini direncanakan akan menjadi salah satu event otomotif terbesar di kawasan Timur Indonesia, dengan estimasi peserta sekitar 400 hingga 500 bikers dari berbagai daerah. “Perkiraan peserta sekitar 400–500 orang. Kami juga melibatkan komunitas lintas motor,” ujar Syamsir “Terima kasih banyak Pak Wali Kota atas sambutan yang luar biasa. Ini event per empat tahun, nanti akan finish di Kota Makassar,” tambah dia. Ia menjelaskan, dalam Sulawesi Bike Week kali ini, panitia turut membuka kelas untuk motor berkubikasi 150 cc agar semakin banyak pecinta roda dua bisa terlibat. Selain itu, para peserta juga akan melakukan touring menjelajahi sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa, Maros, dan wilayah lainnya. “Kami berharap event ini dapat memberi manfaat, mendatangkan tamu dari luar daerah, sekaligus mendukung promosi pariwisata di Kota Makassar,” tutup Syamsir.

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerukan peran aktif para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk ikut mendorong roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota Makassar. Hal itu, disampaikan saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menunjukkan kekompakan menghadiri pelantikan HIPMI Kota Makassar, di Hotel Sherston, Jumat (11/7/2025). Kehadiran Munafri-Aliyah sekaligus menjadi momen ajakan terbuka kepada HIPMI untuk bersinergi aktif dalam pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Munafri mengajak HIPMI untuk “turun gunung” mengambil bagian dalam ekosistem pembangunan yang semakin terbuka lebar. “Pemerintah Kota Makassar membutuhkan pelaku usaha yang berani, tangguh, dan siap mengeksekusi peluang nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Makassar,” ajak Munafri. Dengan komitmen membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, Appi menekankan pentingnya mentalitas pengusaha sejati, siap ambil risiko, dan tak ragu mengetuk pintu pemerintah. “Kami berharap HIPMI mampu melahirkan generasi konglomerat baru dari Indonesia Timur yang mampu menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” harap politisi Golkar itu. Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan para pengusaha muda. Ia menyerukan agar HIPMI tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat langsung dalam berbagai program pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan belanja daerah yang bernilai hingga triliunan rupiah. “Kami di Pemerintah Kota Makassar, buka ruang selebar-lebarnya untuk HIPMI. Tapi jangan disuapi. Datang, bicara secara profesional, ikut aturan. Jangan malu untuk mengetuk pintu,” ajak Appi, disambut tepuk tangan tamu undangan. Ia mengungkapkan bahwa APBD Kota Makassar saat ini mencapai hampir Rp3-4 triliun, dengan belanja infrastruktur dan sektor lain yang sangat potensial digarap oleh pelaku usaha lokal. “Belanja kota ini besar, sampai 700 kilometer jalan bisa dibangun. Tapi siapa yang akan eksekusi ini kalau bukan kita,” lanjut mantan BPP HIPMI di erah Bahlil Lahadalia itu. Munafri juga mengingatkan pentingnya sikap rendah hati dan keberanian mengambil risiko sebagai karakter dasar seorang pengusaha. “Pengusaha harus mampu menunjukkan keseriusan, dan siap menghadapi risiko. Karena hanya petarung yang berani kalah bisa menang,” ujar mantan CEO klub sepak bola PSM Makassar ini. Lebih jauh, Wali Kota menantang HIPMI untuk mengambil peran dalam ekosistem kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut bahwa dengan jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa, Makassar membutuhkan suplai makanan, minuman, perumahan, hingga fasilitas hiburan—semua sektor yang bisa dijadikan peluang bisnis. “Kalau diatas juta orang butuh makan, artinya kita butuh 1,4 juta telur setiap hari. Siapa yang akan sediakan ini? HIPMI harus ambil bagian,” ucapnya dengan semangat. Ka menyampaikan harapan besar agar HIPMI Makassar bisa melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari Indonesia bagian timur. Ia ingin melihat HIPMI bukan sekadar organisasi, tapi sebagai inkubator konglomerat masa depan. “Saya ingin anak-anak HIPMI jadi pengusaha tangguh, yang mampu menjaga keberlanjutan usaha, menjadi pionir perubahan, dan ikut mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Acara pelantikan HIPMI Kota Makassar ini diharapkan menjadi tonggak awal kebangkitan sinergi antara pengusaha muda dan pemerintah daerah dalam membangun Makassar yang lebih inklusif, kuat, dan mandiri secara ekonomi. Appi mendorong para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI Kota Makassar untuk mengambil peran strategis dalam menumbuhkan kewirausahaan lokal. “Kenapa ini penting? Karena kita belajar menumbuhkan entrepreneurship. Kalau jumlah wirausahawan kita sangat sedikit, ekonomi pasti berputar lambat,” tegas Munafri. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Makassar telah menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Makassar Creative Hub. Fasilitas ini dirancang menjadi pusat peningkatan kapasitas pengusaha muda, mulai dari pelatihan keterampilan (upscaling), penguatan kompetensi (upgrading), hingga akses permodalan. “Makassar Creative Hub ini tempat kita membekali anak-anak muda. Bagaimana memanage keuangan, bagaimana menjadi pengusaha, dan bagaimana mengakses pembiayaan dengan mudah,” jelasnya. Munafri mengungkapkan, banyak keluhan muncul bahwa peluang kerja di Makassar terbatas. Namun faktanya, banyak pekerja dari luar daerah yang justru datang dan sukses di Makassar. Hal ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa peningkatan skill dan kompetensi adalah kunci untuk mampu bersaing. “Banyak bilang di Makassar susah cari kerja. Tapi orang Jakarta datang kerja di sini. Artinya kemampuan kita belum komplit dengan kebutuhan pemberi kerja. Makassar Creative Hub hadir untuk menjembatani itu,” ujarnya. Lebih lanjut, Munafri mengajak HIPMI agar tidak hanya berhenti di sektor usaha lokal, tetapi juga menyiapkan diri menuju level ekspor. Ia menekankan bahwa pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkualitas akan membuka peluang pengakuan internasional. “UMKM kita punya inkubator di dinas koperasi. Kalau sudah bisa ekspor, artinya tata kelolanya sudah maksimal. Ini yang harus kita kejar sama-sama,” sebutnya. Munafri optimistis, pengurus HIPMI yang baru dilantik hari ini akan menjadi embrio pengusaha besar dalam satu dekade ke depan. “Saya berharap 10-15 tahun dari sekarang, anak-anak HIPMI ini menjadi pemain-pemain penting dalam pasar nasional. Potensinya ada, peluangnya terbuka lebar,” harapnya lagi.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas), selaku Panitia The 5th Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) International Communication Conference (AICCON 2025). Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (11/7/2025) di ruangan kerja Wali Kota Makassar. Hadir Ahmad Yani dan Prof Muh Akbar serta Alem Febri Sony. Wakil Ketua Panitia penyelenggara, Alem Febri Sony, menyampaikan bahwa konferensi internasional tersebut akan digelar pada 30–31 Juli 2025. “Kedatangan kami hari ini untuk menyampaikan rencana penyelenggaraan konferensi dan memohon dukungan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 30-31 Juli,” ujarnya. Lanjut dia, hajatan internasional ini akan menghadirkan sekitar 250 hingga 300 dosen Ilmu Komunikasi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pakar komunikasi dari Australia, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. “Harapannya, seluruh peserta dapat merasakan langsung keramahan Kota Makassar yang bisa mereka bawa pulang dan ceritakan di daerah masing-masing,” jelas Alem. Konferensi internasional dengan tema “Menyelaraskan Suara Nusantara: Transformasi Komunikasi untuk Kemajuan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Maritim,” ini akan dilaksanakan, di Unhas Hotel & Convention, Makassar. Acara ini bertujuan mengeksplorasi peran komunikasi dalam pembangunan maritim dengan menargetkan 200-250 peserta dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi se-Indonesia, akademisi, praktisi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Panitia juga berharap Wali Kota dapat hadir secara langsung pada acara pembukaan konferensi. “Kami ingin Pak Wali bisa memberikan sambutan yang mengenalkan potensi, perkembangan, dan semangat kolaborasi Kota Makassar kepada para peserta,” harapnya. Konferensi ini rencananya akan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Muda sebagai keynote speaker. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang komunikasi. “Sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota tujuan kegiatan akademik dan internasional,” tuturnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyambut baik agenda internasional tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan AICCON 2025. Pemerintah Kota akan memastikan kesiapan penyambutan delegasi, termasuk fasilitasi informasi mengenai potensi daerah dan layanan publik di Makassar.

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Kamis (10/7/2025). Appi-Aliyah juga menjemput langsung AHY di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kunjungar Menko AHY di Makassar, ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Provinsi maupun Kota Makassar. Kunjungan AHY ke IPAL Losari, dengan peninjauan langsung proses pengolahan limbah, mulai dari tahap awal penyaringan hingga air olahan yang sudah aman dikembalikan ke badan air. Dalam kesempatan ini, AHY menegaskan pentingnya keberadaan IPAL bagi kota besar seperti Makassar, yang terus berkembang pesat dan semakin padat penduduk. “Saya hadir langsung di Makassar untuk melihat bagaimana IPAL Losari beroperasi. Instalasi limbah ini dibangun di atas lahan sekitar 2,3 hektare dengan pendanaan APBN, dan saat ini sudah mulai beroperasi,” ujar AHY. Menurut AHY, keberadaan IPAL yang modern dan terstandar sangat vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota. Apalagi, aktivitas rumah tangga dan industri setiap hari menghasilkan limbah yang harus dikelola secara baik agar air limbah yang dibuang kembali ke badan air dalam kondisi aman dan layak. Ia berharap model pengelolaan limbah terpadu ini menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. AHY menjelaskan, IPAL Losari memiliki kapasitas pengolahan air limbah yang sangat besar, yakni hingga 14–16 ribu meter kubik per hari. Namun, saat ini kapasitas yang terpakai masih di bawah 10 persen. “Produksi limbah yang diolah per hari baru sekitar 1.200 meter kubik. Artinya, potensi IPAL ini masih sangat besar. Tantangannya bukan pada kapasitas instalasinya, tapi pada sambungan rumah tangga yang masih minim,” jelas Ketua Umum DPP Demokrat itu. Ia pun mendorong pemerintah Kota Makassar, bersama pemerintah Provinsi Sulsel, untuk terus memperluas sambungan rumah tangga, agar lebih banyak limbah domestik dapat ditampung dan diolah. “Tadi saya dengar Pak Wali Kota, atas arahan Pak Gubernur, siap mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk memperbanyak sambungan rumah tangga. Ini langkah yang sangat penting agar kapasitas IPAL bisa digunakan secara optimal,” tutur AHY. AHY menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penuh optimalisasi IPAL, namun penguatan sambungan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Jika saluran sambungan rumah diperluas, maka semakin banyak air limbah yang bisa diolah. Dampaknya langsung terasa bagi kebersihan lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, dan ekosistem perairan di sekitar kota,” imbuhnya. Diketahui, proyek IPAL Losari diresmikan pada Februari 2024 itu, menelan anggaran senilai Rp 1,2 triliun. Tujuanya untuk pengelolaan air limbah merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas lingkungan dari dampak limbah air. Selain itu, juga meliputi peningkatan mutu air baku dan air tanah, serta dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Makassar. IPAL Losari kini masih milik pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T). Rencana akan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, khususnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Saat ini, Pemkot Makassar sedang memfinalisasi skema pengelolaan proyek ini, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan operasional IPAL Losari berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk memastikan IPAL Losari beroperasi maksimal. “Kami akan terus menyiapkan berbagai hal, termasuk regulasi, guna mempercepat proses agar sambungan rumah tangga bisa ditambah,” katanya. Munafri juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat untuk percepatan pemasangan sambungan rumah tangga. “Ini investasi jangka panjang bagi masyarakat kota Makassar, dan kualitas hidup warga Makassar,” ungkap Munafri. Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi secara khusus kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari. Menurut Aliyah, kehadiran AHY menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat kota. “Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke IPAL Losari ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Makassar yang lebih baik,” ujar Aliyah. Ia menegaskan, IPAL Losari memiliki peran strategis dalam pengelolaan air limbah di kota Makassar, yang semakin padat penduduk dan terus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan beliau terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar,” lanjutnya. Aliyah optimistis, kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi modal kuat untuk mempercepat penyediaan sambungan rumah tangga ke IPAL, sehingga kapasitas pengolahan yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal. “Kolaborasi ini menjadi energi positif untuk mewujudkan kota yang unggul, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Aliyah.

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan Program Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP Negeri tetap berjalan sesuai rencana, meskipun publik sempat mempertanyakan kepastian waktu pelaksanaannya menjelang tahun ajaran baru. Sekretaris Kota Makassar, A Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa, saat ini proses tender sudah selesai, tinggal menunggu finalisasi administrasi dan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Serta probity audit sebelum masuk tahap produksi dan distribusi. Apalagi Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB), dalam konteks pengadaan di lingkup Pemrintah Kota dan pihak pemenang tender. “Untuk saat ini, teman-teman Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah bulan ini (Juli) mulai terlaksana di distribusi,” tegasya, Kepada awak media di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (10/7/2025). Zulkifly menagaskan, program ini tetap jalan, untuk distribusi dilakukan secara bertahap. Hal ini menepis keraguan masyarakat yang perimis terhadap realisasi program tersebut. Penjelasan ini, agar meluruskan issu berkembang soal ketersediaan produksi seragam graris bagi siswa baeu tahun ini. Dia optimis program Wali Kota dan Wakil Munafri-Aliyah tetap akan terealisasi. Lanjut dia, mengingat waktu yang sempit sebelum hari pertama sekolah pada 14 Juli 2025, Zulkifly mengakui seragam tidak akan langsung dibagikan serentak di seluruh sekolah. “Kemungkinan sekitar satu minggu setelah sekolah masuk baru kita mulai distribusi secara bertahap. Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan. “Sudah ada 31 penyedia, jika tidak ada kendala, proses pemilihan penyedia sudah mulai berjalan. Kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam,” jelas Zulkifly. Soal pengadaan seragam ini bersumber dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah. Sumber penganggarannya itu dari hasil efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025. “Salah satu prioritasnya memang pelayanan pendidikan,” terang mantan Kepala Bappeda itu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11 miliar lebih. Zulkifly menyebut, proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak payung, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis. Pihaknya menegaskan, pemerintah kota memiliki komitmen kuat agar pembagian tetap terealisasi tahun ini, meski tahapannya dilakukan parsial. Terkait kekhawatiran orang tua murid, Zulkifly memastikan sekolah akan diberi arahan agar siswa baru tidak diwajibkan langsung memakai seragam pada masa orientasi. “Bisa jadi nanti orientasi dulu tanpa seragam resmi. Nanti kebijakan teknisnya kita lihat bersama Dinas Pendidikan. Yang jelas pemerintah kota sudah berusaha maksimal supaya masyarakat terbantu,” katanya. Untuk tahap awal, seragam yang akan dibagikan berupa satu setel seragam putih merah bagi siswa SD dan putih biru bagi siswa SMP. Seragam batik dan olahraga belum termasuk dalam pengadaan ini. “Spesifikasi teknis sudah dikunci, harganya sama semua, hanya volume produksi yang berbeda per penyedia sesuai kapasitasnya,” tutur Zulkifly. Diketahui, Pemkot Makassar, menganggarkan seragam sekolah gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Makassar, mencapai Rp 11,49 miliar untuk 66.000 seragam sekolah. Semua siswa baru SD dan SMP dengan jumlah 33.000. Seragam sekolah gratis untuk siswa baru itu akan diberikan pada tahun ajaran ini. Siswa yang akan menerima seragam tersebut yakni kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Zulkifly mengimbau seluruh sekolah agar tidak melakukan penjualan seragam kepada orang tua murid. Pemerintah kota telah menyiapkan surat edaran larangan jual beli seragam di lingkungan sekolah. “Artinya, orang tua tidak wajib beli seragam. Kalau mau menunggu, silakan. Pemerintah kota akan membagikan gratis. Tapi bagi yang mampu, kalau mau membeli dulu juga tidak dilarang,” imbuh dia. Ia menekankan, program ini adalah langkah proaktif untuk membantu masyarakat sekaligus memastikan transparansi pengadaan. “Kalaupun ada dinamika di lapangan, ini catatan penting untuk penyempurnaan di tahun berikutnya. Tapi tahun ini tetap kami laksanakan,” pungkas Zulkifly.