Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Iman Amirullah

Internasional, Politik

Ahlulbait Indonesia Kecam Serangan Militer AS dan Israel ke Iran: Ancaman bagi Ketertiban Dunia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) melalui Siaran Pers Dewan Pengurus Pusat ABI secara tegas mengecam serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pada 28 Februari 2026. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 28 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP ABI, Ustadz Zahir Yahya, Organisasi masyarakat keagamaan ini menyebut aksi militer tersebut sebagai langkah yang berbahaya dan berpotensi mengguncang stabilitas internasional. Menurut ABI, serangan tanpa mandat jelas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dasar hukum internasional yang sah merupakan pelanggaran prinsip hukum internasional dan dapat merusak tatanan global yang selama ini dibangun berdasarkan aturan (rules-based international order). “Penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat tanpa mandat PBB merupakan preseden berbahaya yang mengancam ketertiban dunia,” tegas ABI dalam siaran persnya. Risiko Konflik Meluas dan Dampak Global ABI mengingatkan bahwa eskalasi militer seperti ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga berpotensi mengguncang keamanan energi global, lalu lintas perdagangan internasional, serta hubungan diplomatik lintas negara. ABI menilai keputusan militer yang diambil tanpa pengawasan legislatif yang jelas juga dapat melemahkan prinsip akuntabilitas demokratis, membuka ruang eskalasi yang tidak terkendali, dan memicu konflik yang lebih luas. Seruan ABI ke PBB dan Pemerintah Indonesia Dalam pernyataannya, ABI mendorong beberapa langkah penting yang harus ditempuh segera. Yaitu mendesak PBB segera menggelar sidang darurat Dewan Keamanan guna menghentikan eskalasi konflik melalui jalur diplomatik. Mendesak AS dan Israel menghentikan penggunaan kekuatan militer, serta mengupayakan solusi damai. Selanjutnya, ABI juga Mendorong DPR RI agar dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi parlemen serta pengawasan kebijakan luar negeri Indonesia. Serta mengajak Pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional seperti OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB. ABI menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menolak penjajahan dan segala bentuk agresi yang melanggar hak kedaulatan bangsa, serta menempatkan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai pedoman utama kebijakan luar negeri. Solidaritas untuk Kedaulatan dan Perdamaian Tidak hanya cukup disitu, ABI juga menyatakan solidaritas terhadap hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatannya menurut prinsip self-defense dalam hukum internasional, serta menolak dominasi militer atau tekanan yang mengedepankan kekuatan militer dan senjata. “Perang bukan instrumen kebijakan yang sah dalam tatanan dunia modern, dan hukum internasional tidak boleh tunduk pada logika kekuatan militer,” tegas ABI di akhir siaran persnya.

Daerah, Pemerintahan

MPBI DIY Dukung Mogok Kerja Buruh PT Taru Martani Yogyakarta 10–12 Maret 2026

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

Ruminews.id, Yogyakarta – MPBI DIY mendukung penuh rencana mogok kerja buruh PT Taru Martani Yogyakarta pada 10–12 Maret 2026. Dukungan terhadap mogok kerja PT Taru Martani ini disampaikan menyusul belum dijalankannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) oleh manajemen serta mandeknya perundingan bipartit antara serikat pekerja dan perusahaan. Aksi mogok kerja buruh PT Taru Martani di Yogyakarta tersebut disebut sebagai langkah konstitusional pekerja dalam memperjuangkan hak normatif dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menegaskan bahwa mogok kerja adalah hak konstitusional pekerja yang dilindungi undang-undang. Ia menekankan, selama dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai, aksi tersebut tidak bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. “Mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dijamin undang-undang. Sepanjang dijalankan sesuai aturan dan tetap menjaga ketertiban, itu sah dan harus dihormati,” tegas Irsad dalam konferensi pers di Kantor DPD KSPSI DIY, Kamis (26/2/2026). Putusan PHI Belum Dijankan, Perundingan Bipartit Mandek   MPBI DIY menilai rencana mogok kerja PT Taru Martani bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Aksi ini merupakan akumulasi dari persoalan hubungan industrial yang tak kunjung diselesaikan. Beberapa isu krusial yang menjadi pemicu di antaranya adalah mandeknya perundingan bipartit terkait Surat Keputusan Direksi Nomor 036 dan 037/KPTS/DIREKSI/XI/2025 tentang pembebasan tugas pekerja. Selain itu, manajemen perusahaan dinilai belum menjalankan Putusan PHI Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan kepentingan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), termasuk kewajiban perusahaan membantu pemotongan iuran serikat pekerja serta penerapan struktur dan skala upah. Bagi MPBI DIY, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan tidak bisa dianggap persoalan sepele. Hal itu dinilai mencederai prinsip kepastian hukum dan merusak kepercayaan dalam hubungan industrial. “Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan harus berpijak pada dialog yang setara dan kepatuhan terhadap hukum. Putusan pengadilan wajib dijalankan, bukan diabaikan,” ujar Irsad. Mogok Kerja Dijadwalkan 10–12 Maret 2026   Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja NIBA – SPSI PT Taru Martani telah secara resmi melayangkan pemberitahuan mogok kerja. Aksi dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, Selasa hingga Kamis, 10–12 Maret 2026, pukul 07.00–15.30 WIB di lingkungan perusahaan. Serikat pekerja menyebut keputusan ini diambil setelah upaya perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Mereka menegaskan, langkah mogok kerja merupakan bentuk tekanan agar perusahaan segera mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. “Kami berharap manajemen segera menyelesaikan permasalahan melalui dialog yang serius dan konstruktif demi terciptanya hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan,” dalam pernyataan PUK Federasi Serikat Pekerja NIBA – SPSI PT Taru Martani. Desakan untuk Manajemen dan Pemerintah Daerah   MPBI DIY mendesak manajemen PT Taru Martani untuk tidak menunda lagi pelaksanaan kewajiban sesuai putusan PHI dan isi PKB. MPBI yang merupakan perkumpulan puluhan serikat buruh dari berbagai sektor, organisasi mahasiswa, LSM, serta organisasi rakyat akar rumput di DIY ini juga mendesak pemerintah daerah serta instansi ketenagakerjaan turun tangan secara aktif untuk memastikan penyelesaian berjalan adil dan transparan. Bagi para pekerja, kepastian hukum dan pelaksanaan PKB bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menyangkut hak, kesejahteraan, dan martabat kerja. Jika ruang dialog terus buntu, aksi mogok kerja menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan dalam sistem hubungan industrial yang diatur undang-undang. Rencana mogok kerja PT Taru Martani pun kini menjadi perhatian publik di Yogyakarta, sekaligus ujian bagi komitmen perusahaan dalam menghormati hukum dan membangun hubungan industrial yang sehat.

Hukum, Makassar, Pemerintahan

Sinergi Pemkot dan Kepolisian, Polemik Pasar Butung Ditarget Tuntas Secara Hukum

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama pihak penegak hukum. Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum. Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya. Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung. “Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung,” jelasnya. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas. Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah. “Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan,” ujarnya. Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. “Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama,” tuturnya. “Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak,” lanjutnya. Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian. Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab. Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. “Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota,” jelasnya. Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi. “Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka,” imbuh Appi. “Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya,” tambah Appi, menutup rapat koordinasi. (*)

Hukum, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Yogyakarta

Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Yogyakarta /

ruminews.id, Yogyakarta – Peringatan Hari Migran Internasional 2025 di Yogyakarta menjadi ruang penting bagi pekerja migran, purna pekerja migran, penyintas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan persoalan nyata yang terus mereka hadapi. Pada 21 Desember 2025 lalu, forum Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka dengan tema Desak Negara Memenuhi Perlindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran digelar di sebuah rumah makan sederhana di kawasan Banguntapan, Bantul. Forum yang diinisiasi oleh Beranda Migran bersama Mitra Wacana dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) ini tidak dimaksudkan sebagai peringatan simbolik semata. Lebih dari itu, ruang ini menjadi tempat berbagi pengalaman sekaligus evaluasi bersama atas praktik perlindungan pekerja migran yang dinilai masih jauh dari memadai. Para purna migran, penyintas TPPO, dan organisasi pendamping sepakat bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan. Dalam diskusi tersebut, Direktur Beranda Migran, Hanindya Cristy, mengkritisi arah kebijakan pemerintah yang masih menempatkan pekerja migran sebagai bagian dari strategi ekspor tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah penempatan dan devisa negara kerap mengabaikan pemenuhan hak pekerja migran, mulai dari masa persiapan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, hingga fase purna migrasi. “Model ini cenderung melihat pekerja migran sebagai komoditas atau mesin penghasil uang, bukan sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan,” ujar Hanindya dalam paparannya. Kritik tersebut diperkuat oleh pengalaman langsung para peserta forum. Seorang mantan pekerja migran berinisial ‘I’ menceritakan kisahnya bersama sejumlah rekan yang berhasil melarikan diri dari perusahaan penipuan daring di Kamboja. Ketika mereka mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk meminta bantuan, proses administrasi yang berbelit justru membuat mereka harus menanggung biaya hidup sendiri selama menunggu pemulangan. Di saat yang sama, ancaman dari jaringan kriminal masih membayangi karena mereka telah masuk dalam daftar hitam kelompok tersebut. Cerita serupa datang dari seorang pekerja migran perempuan asal Yogyakarta yang direkrut melalui jalur non-prosedural. Ia mengungkapkan bahwa upayanya untuk mendapatkan bantuan pemulangan terhambat karena status keberangkatannya dianggap tidak resmi. “Saya tidak punya uang untuk pulang dan akhirnya harus meminta bantuan keluarga untuk membeli tiket,” tuturnya setelah kembali ke Indonesia. Setibanya di tanah air, ia memang memperoleh layanan rehabilitasi dari dinas sosial setempat. Namun, proses hukum atas kasus yang dialaminya nyaris tidak berjalan karena peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagi para peserta forum dan organisasi pendamping, kisah-kisah tersebut bukanlah kasus terpisah, melainkan gambaran dari persoalan yang bersifat sistemik. Pekerja migran—baik di sektor domestik maupun internasional—menghadapi risiko berlapis, mulai dari eksploitasi kerja, tekanan psikologis, hingga jerat TPPO. Risiko ini semakin besar bagi mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural atau informal, sementara mekanisme perlindungan yang ada belum mampu mengikuti kompleksitas realitas di lapangan. Secara normatif, perlindungan pekerja migran dan korban TPPO telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi tersebut mewajibkan negara melakukan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, para narasumber menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari kebutuhan riil yang dihadapi pekerja migran, baik saat berada di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia. Selain perlindungan hukum, isu kesiapan sebelum keberangkatan juga menjadi sorotan. Muazim dari Mitra Wacana menekankan pentingnya pemahaman pekerja migran terhadap kontrak kerja, hak-hak ketenagakerjaan, serta risiko migrasi. Minimnya informasi sejak tahap perekrutan membuat banyak pekerja migran berada dalam posisi rentan dan sulit mengambil keputusan yang aman. Diskusi dalam Rembug Migran memperlihatkan bahwa persoalan pekerja migran tidak dapat dipersempit hanya pada aspek ekonomi atau tenaga kerja semata. Isu ini bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan akses terhadap keadilan. Para purna migran, penyintas TPPO, dan organisasi pendamping menemukan benang merah yang sama: negara perlu hadir secara lebih nyata, terstruktur, dan responsif, mulai dari pembaruan kebijakan, percepatan pendampingan hukum, hingga penguatan koordinasi antar instansi. Sebagai penutup, Rembug Migran di Yogyakarta menjadi cermin kondisi pekerja migran Indonesia pada 2025. Sebuah potret ketimpangan antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman nyata yang dialami oleh para pekerja migran di lapangan. Forum ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan purna migran masih membutuhkan penguatan serius dari berbagai sisi agar hak-hak mereka tidak lagi sekadar janji, melainkan benar-benar terjamin. Penulis: Iman Amirullah

Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggung Jawab Atas Korban Kebakaran Tai Po

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id -Pada 18 Desember 2025, dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggungjawab atas PMI Korban Kebakaran Tai Po Hongkong dan Menyiapkan Mekanisme krisis bagi PMI dalam Situasi Darurat. International Migrants Alliance (IMA) Indonesia bersama Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan berbagai organisasi kolaborator dan solidaritas menggelar aksi di depan kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada pukul 11.00–17.00 WIB. Aksi tetap berlangsung meskipun diguyur hujan dan dihadiri sekitar 50an peserta. Aksi diisi dengan orasi, pembacaan puisi, pembagian siaran pers, serta pembentangan poster tuntutan. Para purna pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) dari berbagai wilayah, Cilacap, Bandung, Yogyakarta, dan Jabodetabek kemudian menyampaikan orasi yang menegaskan kegelisahan mereka mengenai bagaimana selama puluhan tahun Indonesia mengirim PMI, negara belum menunjukkan perlindungan nyata. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus kematian, penyiksaan, penahanan, hukuman mati, hingga PMI yang hilang di luar negeri. KOPPMI juga menyoroti ketiadaan mekanisme reintegrasi yang membuat banyak purna migran tetap terjebak dalam kemiskinan. Selain dari komunitas purna migran, berbagai elemen solidaritas turut pula membagikan dukungan misalnya, Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa berbagai beban yang ditanggung PMI, khususnya perempuan, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilegitimasi oleh kebijakan negara yang abai terhadap keselamatan pekerja migran perempuan. Sembada Bersama mengangkat kondisi pekerja perkebunan di kawasan perbatasan Malaysia Timur yang menghadapi jam kerja tidak manusiawi, kekerasan aparat Malaysia maupun Indonesia, serta nasib anak-anak PMI undocumented yang lahir di Malaysia dan hidup tanpa status kewarganegaraan serta perlindungan negara. KSPSI Pembaharuan menyoroti bahwa perubahan kelembagaan dari BNP2TKI menjadi KP2MI tidak membawa perbedaan signifikan dalam praktik perlindungan PMI, terutama akibat lemahnya kemauan politik pemerintah. GSBI menegaskan bahwa tidak terakomodasinya PMI dalam skema ketenagakerjaan nasional membuat posisi PMI sangat rentan dan membatasi cakupan advokasi serikat pekerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyampaikan solidaritas lintas sektor dan menegaskan kesamaan perjuangan antara PMI dan pekerja kreatif serta pekerja freelance yang sama-sama belum diakui secara utuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aksi juga disemarakan oleh pembacaan puisi oleh KOPPMI Cilacap sebagai ekspresi duka dan perlawanan. Aksi ditutup dengan orasi ketua IMA, Eni Lestari. Eni Lestari menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, peristiwa kebakaran tersebut menjadi pengingat pahit bahwa migrasi tenaga kerja masih sarat bahaya, meskipun pemerintah terus mengampanyekan narasi “migrasi aman” dalam berbagai kebijakan dan pernyataan resmi. Ia juga menegaskan bahwa kerentanan bukan hanya dialami oleh satu kelompok tertentu. Pekerja migran di berbagai sektor, mulai dari pekerja rumah tangga dan caregiver* anak buah kapal, buruh pabrik, hingga pekerja perkebunan menghadapi risiko yang sama. Mereka kerap terjebak dalam eksploitasi, penipuan, jerat utang, perdagangan orang, kerja paksa, hingga kekerasan fisik dan seksual yang dalam banyak kasus berujung pada kematian. Eni juga menyoroti akar persoalan yang lebih dalam. Ia menilai negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan aman di dalam negeri, sehingga jutaan orang terdorong mencari nafkah ke luar negeri. Ironisnya, ketika para pekerja migran berhasil mengirim remitansi yang menopang ekonomi nasional, kontribusi tersebut dirayakan. Namun saat bencana dan krisis menimpa, kehadiran negara justru terasa lamban dan tidak memadai. Kritik serupa diarahkan pada kerangka hukum yang berlaku. Menurut Eni, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 masih menyisakan banyak celah. Regulasi tersebut dinilai terlalu sempit karena hanya mengatur pemulangan PMI dalam kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, wabah, atau deportasi. Dalam situasi krisis di luar kategori tersebut, negara tidak memiliki kewajiban jelas untuk menjamin bantuan finansial, pendampingan psikologis, maupun penyediaan tempat tinggal sementara bagi PMI dan keluarganya. Bagi Eni, tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan hak pekerja migran, slogan perlindungan hanya akan berhenti sebagai jargon, sementara risiko di lapangan terus dibayar mahal oleh para pekerja dan keluarga mereka. Melalui aksi ini, IMA menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu: Memberikan bantuan dan pelayanan konkret bagi seluruh PMI dan keluarga korban kebakaran Tai Po. Menyediakan mekanisme pelayanan dan bantuan bagi PMI dalam situasi krisis dan darurat. Melibatkan migran dan keluarga dalam perumusan serta pengawasan kebijakan migrasi. Memasukkan seluruh PMI ke dalam perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terakhir, IMA juga menyerukan kepada seluruh PMI dan keluarganya untuk bersatu, memperkuat organisasi dan aliansi, serta membangun solidaritas lintas sektor di dalam dan luar negeri.

Scroll to Top