Author name: Ahmad Fauzan Suneth

Dali Souwakil
Opini

Nasib PPPK dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Penulis: Dali Souwakil – MKKO HIPMALUT UMI Ruminews.id, Makassar — Berbicara mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diatur dalam regulasi terbaru PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Wacana tersebut adalah alternatif atau jalan tengah pemerintah untuk menata tenaga honorer (non-ASN) tanpa melakukan PHK massal. Bahkan Permen ini menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas pendapatan bagi eks-honorer. Melalui status PPPK, para guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis kini memiliki payung hukum resmi yang melindungi mereka dari kesewenang-wenangan pemotongan insentif sepihak.

Halmahera

Sidang Disiplin Vonis 2 Oknum Penyidik Polres Halsel: Teguran Tertulis dan Tunda Pendidikan 1 Tahun

Ruminews.id -LABUHA, Sidang disiplin terhadap dua anggota Polres Halmahera Selatan telah digelar dan memutus keduanya terbukti melakukan pelanggaran. Keduanya adalah Aipda YB dan ML. Putusan itu tertuang dalam Putusan Sidang Nomor EID/10/VII/2026. Sidang merupakan tindak lanjut dari Tuntutan Perkara Disiplin Nomor EID/10/VII/2026/Sipropam tertanggal 3 Juni 2026. Majelis sidang dalam pertimbangannya mendasarkan pada keterangan saksi RL, ML, MS, serta 10 barang bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kedua terduga pelanggar telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf D Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sebagai konsekuensi, majelis menjatuhkan hukuman disiplin berupa: 1. Teguran tertulis. 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun Menanggapi putusan tersebut, pihak pelapor Ringgo Larengsi menyatakan bahwa sidang disiplin merupakan bagian dari mekanisme penegakan disiplin internal di lingkungan Polri. “Namun demikian, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang sama, maka proses pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ringgo, Jumat 25 Juli 2026. Ia berharap putusan ini menjadi momentum bagi institusi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas anggota dalam menjalankan tugas penegakan hukum. “Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya. Penulis : Ringgo Larengsi  

Halmahera, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemuda

Aliansi Garda Kubung Laporkan Dugaan Pemalsuan Visum ke Polda Maluku Utara, Desak Kapolda Evaluasi Kapolres Halmahera Selatan

Ruminews.id, Labuha, 21 Juli 2026 — Aliansi Garda Kubung Menggugat secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen Visum et Repertum yang diduga melibatkan oknum penyidik Polres Halmahera Selatan YB kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara. Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan Permintaan kepada Kapolda Maluku Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Halmahera Selatan dan jajarannya.

Halmahera, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Diduga Ada Kejanggalan SP2HP, Aliansi Garda Kubung Minta Ombudsman Bongkar Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa Kubung

ruminews.id, Labuha,  – Aliansi Garda Kubung Menggugat (AGKM) secara resmi melaporkan Polres Halmahera Selatan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara atas dugaan maladministrasi, penundaan berlarut, dan penyimpangan dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Kubung Tahun Anggaran 2023–2024.

Halmahera, Hukum & Kriminal, Nasional

Aliansi Garda Kubung Mendesak Kejari Labuha Bergerak Cepat, Usut Dugaan Korupsi dan Penggelapan Dana Desa Kubung Tahun 2023–2025

ruminews.id – Labuha, Aliansi Garda Kubung Menggugat secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan Dana Desa Kubung Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 kepada Kejaksaan Negeri Labuha. Laporan tersebut disertai dokumen pendukung, keterangan masyarakat, serta uraian berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Opini

Kalah Dalam Bacaan, Menang Dalam Domino

Penulis: Nur Ilham ( Mahasiswa Biasa) ruminews.id, – Makassar, Intelektual yang salah Arah, Di banyak kampus hari ini, ada pemandangan yang semakin akrab. Meja domino penuh sesak oleh mahasiswa yang bersorak setiap kali kartu jatuh pada tempatnya, sementara perpustakaan hanya ditemani suara kipas angin yang setia berputar. Denting kartu permainan terdengar lebih hidup daripada suara halaman buku yang dibuka. Situasi ini memunculkan pertanyaan sederhana namun menggugah. Apakah mahasiswa kita sedang bermigrasi dari dunia gagasan yang menantang ke ruang hiburan yang menenangkan pikiran tetapi mematikan kepekaan intelektual? Fenomena ini mungkin tidak lahir begitu saja. Terdapat kejenuhan akademik yang menumpuk. Ada tekanan tugas yang kian hari terasa seperti ritual tanpa makna. Ada dunia digital yang menawarkan distraksi yang lebih menarik daripada membaca tiga bab buku filsafat. Pada akhirnya mahasiswa menjatuhkan pilihan pada kegiatan yang paling cepat memberi hiburan sekaligus paling minim tuntutan berpikir. Domino pun menjadi pelarian yang nyaman bahkan terasa seperti ruang aman dari beban akademik. Masalahnya muncul ketika kenyamanan itu berubah menjadi kebiasaan. Budaya membaca yang dulu menjadi tulang punggung dunia kampus perlahan terkikis. Mahasiswa bisa menghitung peluang kartu domino dengan cekatan tetapi tersandung ketika diminta mengurai satu argumen sederhana dalam tulisan ilmiah. Ada ironi yang sulit diabaikan. Mereka tampak sangat hidup saat bermain tetapi sangat pasif saat diminta berbicara mengenai pemikiran. Menang dalam permainan menjadi lebih penting daripada menang dalam memahami gagasan. Dampaknya mulai merembes ke ruang kelas. Diskusi yang seharusnya menjadi arena pertukaran ide justru berubah menjadi sesi hening yang panjang. Mahasiswa lebih sering menatap meja daripada menatap persoalan. Kelas terasa seperti panggung tanpa aktor. Forum ilmiah pun semakin sepi karena tidak ada kegelisahan intelektual yang mendorong mereka untuk hadir. Kampus perlahan kehilangan denyut nadi pemikiran yang seharusnya menjadi identitasnya. Jika kebiasaan ini dibiarkan, maka konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar turunnya minat membaca. Kita berhadapan dengan generasi calon sarjana yang terampil bermain tetapi pusing ketika dihadapkan pada persoalan nyata. Mereka mampu membaca pola kartu namun gagal membaca dinamika sosial yang jauh lebih kompleks. Mereka lincah memprediksi langkah lawan dalam permainan tetapi sulit memprediksi arah masa depan. Pendidikan tinggi tanpa kemampuan berpikir kritis pada akhirnya hanya menghasilkan gelar tanpa kekuatan intelektual yang kuat. Namun semua ini bukan akhir cerita. Ada peluang untuk membalik keadaan. Kampus bisa kembali menghidupkan ruang diskusi yang mengundang rasa penasaran. Komunitas membaca bisa menjadi ruang alternatif yang memberi pengalaman intelektual yang menyenangkan. Dosen dan mahasiswa bisa merancang bentuk pembelajaran yang lebih menantang sekaligus lebih manusiawi sehingga membaca tidak lagi terasa seperti hukuman. Setiap langkah kecil menuju budaya berpikir akan memberi dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pada akhirnya kampus adalah tempat untuk menempa pikiran bukan sekadar mencari hiburan. Domino bisa memberi tawa tetapi tidak akan memberi pijakan intelektual bagi masa depan. Menang dalam permainan memang memuaskan tetapi menang dalam memahami dunia adalah kemenangan yang jauh lebih penting. Kini saatnya mahasiswa merenungkan kembali prioritas yang mereka pilih. Apakah mereka ingin dikenal sebagai juara meja domino atau sebagai calon intelektual yang mampu membaca zamannya?.

Opini

Di Antara Pendidikan Yang Tertib Dan Kesadaran Yang Memberontak 

Penulis : Ahmad Fauzan suneth (Ketua Umum HmI Komisariat STIKES Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Makassar, Bismillah tulisan ini saya awali dengan takzim, setelah melihat serta menyaksikan jalannya sebuah simfoni dialektika yang luar biasa; sebuah forum yang bukan sekadar bicara, melainkan tempat di mana puja-puji ilmu dilantunkan dengan syahdu, merobek selaput kebebalan yang selama ini menyelimuti nalar manusia. Namun, di balik kemegahan intelektual itu, ada sebuah kegelisahan yang mengendap dalam batin saya sehingga muncul sebuah kesadaran bahwa pendidikan hari ini sedang kehilangan detak jantungnya yang paling esensial. Keberanian untuk berpikir liar, jujur, dan tidak tunduk pada kenyamanan sistem seolah sirna. Kampus perlahan berubah menjadi ruang yang terlalu rapi terlalu tertib hingga tidak lagi menyisakan ruang bagi kegelisahan intelektual. Manusia dibentuk menjadi sosok yang cepat menjawab, tetapi lambat bertanya; cepat patuh, tetapi lambat sadar. Dunia saat ini penuh dengan jargon kemajuan, tetapi miskin kedalaman makna. Pertumbuhan ekonomi dirayakan, namun mata seolah tertutup terhadap luka sosial yang menganga. Rakyat kecil kehilangan ruang hidup dan alam dipaksa tunduk pada logika industri. Semua itu terjadi, sementara banyak orang hanya menjadi penonton yang terlalu sibuk dengan urusan akademik pribadi. Namun di tengah situasi yang semakin kabur itu, saya kira masih ada ruang-ruang kecil yang mencoba menjaga kesadaran agar tetap hidup, salah satunya melalui langkah sederhana HMI Komisariat STIKES Nani Hasanuddin dalam Bazar Dialog dan Nobar “Pesta Babi”. Dan yah, forum itu membuktikan satu hal bahwa moderator yang begitu cantik dan anggun, Ayunda Nurul Ainunnisa, mampu menghadirkan suasana diskusi yang hangat namun tetap terarah, sementara narasumber Kakanda Kahar Ali Husain Zahra, dengan gaya penyampaian tajam namun membumi Dan tentu saja luar biasa ganteng sekali, berhasil mengikat benang-benang gagasan menjadi satu kesadaran utuh melalui perspektif bukunya. Melalui diskusi tersebut, film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dapat dilihat dari bagaimana pendidikan kritis Paulo Freire dan pemikiran Murtadha Muthahhari sama-sama menekankan pentingnya kesadaran manusia terhadap penindasan, ketidakadilan, dan manipulasi kekuasaan. Dokumenter tersebut menggambarkan realitas sosial di Papua, terutama mengenai konflik, eksploitasi sumber daya, kekerasan, dan marginalisasi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pendidikan tidak cukup hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi harus menjadi alat pembebasan dan penyadaran sosial. Menurut Paulo Freire, pendidikan kritis bertujuan membangun kesadaran kritis, yaitu kemampuan manusia membaca realitas sosial secara mendalam. Paulo Freire menolak model pendidikan “gaya bank” yang menjadikan manusia pasif dan hanya menerima informasi tanpa refleksi. Dalam kaitannya dengan Pesta Babi karya dokumenter Dandy Laksono, masyarakat diajak untuk tidak hanya melihat Papua dari narasi resmi negara atau media dominan, tetapi memahami pengalaman masyarakat Papua secara lebih manusiawi dan kritis. Dokumenter tersebut membuka ruang dialog mengenai ketidakadilan struktural, kekerasan, dan relasi kuasa yang sering disembunyikan. Hal ini sejalan dengan Paulo Freire yang memandang bahwa pendidikan harus membangkitkan keberanian untuk mempertanyakan sistem yang menindas. Sementara itu, Murtadha Muthahhari memandang pendidikan sebagai proses penyempurnaan manusia secara intelektual dan spiritual hingga pada moralitas. Menurutnya, manusia harus dibebaskan dari kebodohan, fanatisme, dan ketertindasan agar mampu mencapai kesadaran hakiki. Dalam perspektif Murtadha Muthahhari, penindasan terhadap manusia bertentangan dengan nilai keadilan dan martabat kemanusiaan yang diajarkan agama. Relevansinya dengan Pesta Babi tampak pada pentingnya membangun kesadaran moral dan empati terhadap penderitaan masyarakat Papua. Dokumenter itu tidak hanya menghadirkan fakta sosial, tetapi juga menggugah nurani agar manusia tidak bersikap apatis terhadap ketidakadilan. Selain itu, baik Paulo Freire maupun Murtadha Muthahhari sama-sama menolak dominasi yang membungkam kebebasan berpikir. Paulo Freire menekankan dialog sebagai jalan pembebasan, sedangkan Murtadha Muthahhari menegaskan pentingnya akal dan kesadaran dalam memahami kebenaran. Dalam konteks Papua, pendekatan pendidikan kritis mendorong masyarakat untuk membuka ruang dialog yang adil, mendengarkan suara masyarakat yang terpinggirkan, serta melihat konflik secara lebih utuh, bukan melalui stigma atau propaganda semata. Dengan demikian, Pesta Babi dapat dipahami sebagai media refleksi sosial yang relevan dengan pendidikan kritis Paulo Freire dan pemikiran Murtadha Muthahhari. Ketiganya sama-sama menekankan pentingnya kesadaran kritis, keberanian moral, pembelaan terhadap kemanusiaan, dan perlawanan terhadap struktur penindasan demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan humanisme kritis. Di titik ini, saya semakin yakin bahwa pendidikan tidak boleh lagi dipahami sekadar sebagai jalan menuju pekerjaan atau status sosial. Pendidikan harus dikembalikan pada makna dasarnya: membentuk jiwa yang sadar, merdeka secara pikiran, dan berani berpihak pada kemanusiaan. Sebab jika pendidikan hanya melahirkan pribadi yang pintar tetapi tidak peduli, maka peradaban yang sedang dibangun adalah peradaban yang rapuh. Panggung perlawanan tidak akan berarti apa-apa jika nalar menyusut di tengah kenyamanan sistem, karena pada akhirnya, sejarah tidak ditulis oleh mereka yang paling aman, tetapi oleh mereka yang paling berani sadar. Yakin Usaha Sampai💚🖤 Disarikan dari Refleksi Bazar Dialog HMI dan Bedah Pemikiran Buku: “Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Murtadha Muthahhari dan Paulo Freire” oleh Kahar Ali Husain Zahra.

Daerah

Ipma Hal-Teng Makassar Secara Tegas Menolak Pembentukan PB-IPMF

ruminews.id,- Hal-Teng,Pembentukan Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia (PB-PMFI) yang dilaksanakan pada 06 Mei 2026, menuai kecaman dari sejumlah mahasiswa, khususnya Ipma Hal-teng Makassar. Deklarasi organisasi PB-PMFI dinilai tidak transparan dalam memenuhi syarat serta prinsip keterbukaan dan partisipasi, karena dibentuk secara diam-diam tanpa melibatkan mahasiswa fagogorus secara keseluruhan. Olehnya itu penolakan ini di tujukan kepada terpilihnya Suryanto Rauf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar – Pelajar Mahasiswa Fagogorus Indonesia (PB-PMFI). Bahkan sejumlah mahasiswa di berbagai kota study mempertanyakan proses pembentukan organisasi tersebut karna di anggap tidak transparan dan cacat secara prosedural. Hal ini kemudian di tanggapi oleh Ketua Umum Ikatatan Pelajar Mahasiswa Halmaherah Tengah (Ipma Hal-teng Makassar). Awan Kamaluddin bahwasanya broses pembentukan sebuah organisasi harusnya dilakukan secara etis, terbuka dan melibatkan seluruh mahasiswa Fagogoru di berbagai kota study. Ia menegaskan bahwa suatu organisasi tidak bisa dibentuk dengan nafsu kuasa, tetapi harus melalui partisipasi dan ruang diskusi yang matang serta konsilidasi yang masif agar melahirkan keputusan secara demokratis. Lanjutnya. Organisasi apapun itu ketika dibentuk secara tertutup maka secara sadar suda melanggar etika serta mekanisme dalam berorganisasi. Maka dari itu. Ipma Hal-teng Makassar dengan ini mendesak dan meminta kejelasan kepada kelompok yang berani membentuk PB-IPMF agar membuka ruang diskusi secara langsung tentang arah serta tujuan organisasi tersebut. Penulis: Rahmat Burhanudin (Dewan Senior Ipma Hal – Teng Makassar)

Nasional, Opini

Indonesia Emas atau Cemas

Penulis: Dali Souwakil – Hipmalut UMI ruminews.id, – Makassar, Di 2045 nanti Indonesia genap berusia 100 tahun. Usia emas, katanya. Indonesia di gadang-gadang akan menjadi negara maju karena bonus demografi yang dimilikinya. Pada kurun 2025-2035 jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) di Indonesia lebih banyak dari penduduk jumlah kanak-kanak yang belum bekerja maupun orang lanjut usia yang sudah pensiun. Pemerintah sudah ancang-ancang mimpi menyongsong era itu, yakni menjadi negeri yang maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Bukan saja pemerintah, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sudah Menyusun panduan lebih konkret menuju mimpi yang sama:”Peta Jalan Indonesia Emas 2045, Membangun Masa Depan Indonesia”. Itu sebabnya belakangan ini para pejabat Indonesia gemar mengelu-elukan anak-anak milenial dan Gen Z sebagai “generasi emas ” yang diharapkan menjadi moto penggerak ekonomi. “sekitar 70 persen total penduduk Indonesia akan berusia produktif, suatu hal yang hanya satu kali terjadi dalam peradaban sebuah negara,” kata Presiden jokowi. Masalahnya, bagaimana jika generasi peringkat emas itu tidak produktif karena miskin, sakit-sakitan, atau kurang pendidikan? Indonesia masih menghadapi problem serius dalam pembangunan kualitas manusia. Dalam daftar peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara global pada 2023, Indonesia tidak masuk peringkat 100 besar. Indeks itu mengukur antara lain indikator pendidikan, Kesehatan dan kemiskinan. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah yang mesti dikaji agar bisa merumuskan suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekurang-kurangnya bisa meningkatkan IPM masyarakat Indonesia. Kita sepertinya makin terpuruk dengan sejumlah masalah: mulai dari kemiskinan, Kesehatan, hingga pendidikan. Dengan kondisi seperti itu, layakkah kita berharap milenial dan Gen Z menjadi motor kemakmuran Indonesia emas? Mengingat mayoritas angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sekolah menengah, generasi baru ini juga makin cemas karena kesulitan mencari kerja. Hal ini disebabkan karena lambatnya tumbuh kembang generasi itu akibat faktor kemiskinan. Disisi lain, Ketika Presiden Prabowo berkuasa sejak 20 oktober 2024, beliau mempunyai program unggulan Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan membangun manusia dari fondasinya: makan bernutrisi bagus. Tapi itu saja tidak cukup. Karena di luar sekolah anak-anak makin terpapar pangan instan sumber penyakit. Kita tidak bisa membayangkan masa depan Kesehatan mereka Ketika dewasa, dan dampaknya secara keseluruhan terhadap Kesehatan bangsa. Kemiskinan dan pendidikan rendah erat kaitannya dengan Kesehatan. Kemiskinan diciptakan oleh system yang tak adil. Hal ini tidak bisa diatasi cuman dengan bantuan sosial, seberapa pun banyaknya. Kemiskinan hanya bisa diatasi dengan merubah arah serta asumsi dasar pembangunan yang melibatkan pemikiran seluruh dimensi dan disiplin profesi. Ekonomi terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada para ekonom saja. Saya berharap pemerintah kita bisa mengatasi masalah tersebut dalam waktu dekat. karena berbicara tentang bonus demografi sebagai syarat utama untuk menuju Indonesia Emas, tentunya kita tidak bisa melihat hal tersebut dari segi manfaat positifnya semata. Kita perlu melihat dampak negatifnya yang akan ditimbulkan apabila pemerintah gagal dalam memanfatkannya. maka jumlah pengangguran akan meningkat akibat dari tidak terserapnya generasi emas didunia kerja. Dan hal ini akan berefek terhadap indeks kemiskinan negara, sehingga visi Indonesia emas yang sering dikampanyekan oleh pemerinta, berubah menjadi Indonesia cemas atau bahkan Indonesia gelap. Penulis: Dali Souwakil ( Hipmalut UMI )

Scroll to Top