Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Uncategorized

Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Polemik Dapodik Siswa SMP

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id- Makassar, 23 Januari 2025 — Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait masalah data pokok pendidikan (Dapodik) siswa SMP, Kamis (23/1), di Ruang Komisi D DPRD.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan bahwa ketidakseimbangan jumlah SD (315) dan SMP (55) di Makassar menyebabkan kelebihan daya tampung 1.323 siswa. Ia menegaskan, penerimaan siswa tersebut adalah bentuk upaya Pemkot untuk memastikan semua anak tetap bersekolah.   Ari mendorong Pemkot Makassar untuk menambah jumlah SMP negeri serta menyetarakan kualitas seluruh sekolah agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pemilihan sekolah.   Plh Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, melaporkan bahwa permasalahan ini melibatkan 16 SMP Negeri. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pusat, mengumpulkan data siswa berdasarkan nama, alamat, dan asal sekolah, dengan target penyelesaian sebelum 31 Januari 2025.   Disdik meminta dukungan orang tua untuk melengkapi dokumen seperti kartu keluarga dan ijazah sebagai syarat perbaikan data.   Upaya ini diharapkan segera menyelamatkan status administrasi 1.323 siswa yang terdampak dalam sistem Dapodik.

Daerah, Pemerintahan

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi Dorong Pemerintah Daerah Alokasikan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mendesak pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, investasi pada gizi anak-anak merupakan langkah penting untuk mencetak generasi emas Indonesia pada tahun 2045. “Jika kita serius ingin mencetak generasi emas pada tahun 2045, seharusnya kita tidak ragu untuk menggunakan APBD,” ujar Kahfi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (22/01/2025). Kahfi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan generasi bangsa. “Untuk apa PAD besar kalau tidak dapat berkontribusi untuk kemajuan anak-anak bangsa ini,” tambah politisi Fraksi PAN tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas data prevalensi balita stunting di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara. Kahfi menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan kondisi nyata yang membutuhkan perhatian serius. “Data itu tidak pernah bohong. Indonesia hari ini berada di urutan teratas angka stuntingnya di Asia Tenggara, sehingga ini perlu jadi tanggung jawab bersama kita,” ungkapnya. Kahfi juga mendorong agar program MBG dijadikan gerakan nasional, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan gizi anak-anak secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program ini hanya dapat dicapai jika kedua pihak bekerja sama dengan baik. “Terkait MBG ini, seharusnya disikapi bukan hanya sebagai program nasional, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah satu kesatuan yang harus bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya menciptakan generasi emas pada tahun 2045 tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan gizi yang memadai bagi anak-anak sejak dini. “Mimpi kita generasi emas 2045 itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa support dan dukungan gizi yang cukup pada hari ini,” tegas legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut. Pernyataan Kahfi ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak-anak sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa.

Pemerintahan

Presiden Prabowo Tegaskan Penyusunan Anggaran Harus Fokus pada Efisiensi dan Penghematan

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan /

ruminews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran negara, dengan mengutamakan pemotongan pada sektor-sektor yang tidak esensial. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir dari laman https://www.setneg.go.id, Rabu, 22 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus memiliki kriteria yang jelas. Kriteria pertama adalah menciptakan lapangan kerja, diikuti dengan peningkatan produktivitas yang dapat diukur dengan kuantifikasi devisa yang dihasilkan dan dihemat. Selain itu, anggaran juga harus diarahkan pada swasembada pangan dan energi. Presiden menambahkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam, dengan sasaran swasembada pangan yang diperkirakan dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026. “Dengan niat baik dan kerja keras, kita dapat mencapai hasil yang cepat,” ujar Presiden. Dalam hal anggaran, Presiden juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Sebagai bagian dari upaya penghematan, anggaran untuk acara-acara seremoni dan perjalanan dinas akan dipotong secara signifikan. “Perayaan sejarah atau ulang tahun sebaiknya dilakukan secara sederhana, cukup di kantor dengan jumlah peserta terbatas, dan perjalanan dinas akan dipangkas untuk menghemat anggaran,” tegas Presiden. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya loyalitas dalam penyusunan anggaran dan mengapresiasi tingkat ketelitian tim keuangan yang telah melakukan pemeriksaan anggaran secara rinci. Ia menginstruksikan agar seluruh menteri dan kepala badan untuk patuh terhadap kebijakan penghematan yang telah ditetapkan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran negara dapat lebih fokus pada sektor-sektor yang mendukung kemajuan Indonesia dan mengurangi pemborosan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Pemerintahan, Politik

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,4 Triliun ke KPK

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total mencapai Rp 5,4 triliun. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan dari Situs https://elhkpn.kpk.go.id pada 21 Januari 2025, harta kekayaan ini mencakup berbagai aset, mulai dari properti di Jakarta Selatan hingga koleksi kendaraan mewah. Total kekayaan mencakup: – Tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar, dengan rincian properti di Jakarta Selatan, seperti tanah seluas 3.630 m² di daerah elit. – Kendaraan mewah, termasuk mobil Bentley Continental GT dan Lexus, bernilai total Rp 19,4 miliar. – Surat berharga senilai Rp 5,07 triliun dan kas sebesar Rp 67 miliar. Dengan total kekayaan ini, Widiyanti mengalahkan menteri lainnya, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal harta kekayaan.

Daerah, Pemerintahan

Plh Sekda Makassar Ajak Warga Aktif di Musrenbang Panakukang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Makassar– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Panakukang digelar di Hotel Maxone, Rabu (22/01/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, yang mengajak masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam pembangunan kota. Menurut Andi Yasir, kontribusi warga tidak hanya cukup dengan hadir di Musrenbang, tapi juga bisa dilakukan lewat hal-hal sederhana. “Misalnya, menjaga kebersihan saluran air di rumah masing-masing agar tidak banjir. Langkah kecil seperti ini sangat berdampak besar,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan warga untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar menjadi prioritas pembangunan. “Dengan sinergi, kebutuhan masyarakat bisa ditangani lebih efektif,” tambahnya. Acara ini melibatkan berbagai elemen, seperti Ketua Forum LPM, perwakilan RT/RW, dan kelompok masyarakat lainnya. Musrenbang menjadi tempat untuk menyampaikan ide dan menyepakati rencana pembangunan sesuai kebutuhan wilayah. Andi Yasir menutup dengan harapan agar semua pihak terus berkontribusi demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. “Semua orang bisa jadi bagian dari solusi untuk membangun Makassar yang lebih maju,” katanya.

Uncategorized

Komisi A DPRD Makassar Dorong Pemerintah Realisasikan Usulan Musrenbang

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

MAKASSAR, 22 Januari 2025 – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera merealisasikan seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.   Menurut Andi Hadi, hasil Musrenbang harus menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.   “Tidak boleh Musrenbang hanya menjadi ajang pengumpulan usulan tanpa implementasi. Aspirasi masyarakat yang disampaikan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun provinsi, wajib direalisasikan sesuai regulasi,” tegasnya, Rabu (22/1/2025).   Ia mengungkapkan, sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase, serta program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap layanan kesehatan seperti BPJS juga menjadi salah satu kebutuhan mendesak.   “Usulan masyarakat banyak berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan, serta layanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi atas kebutuhan ini,” ujarnya.   Lebih lanjut, Andi Hadi menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan reses anggota dewan, untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.   “Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena usulan mereka belum terealisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen di Pemerintah Kota Makassar,” katanya.   Ia berharap, ke depan pemerintah lebih cepat mengimplementasikan hasil Musrenbang agar kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan tetap terjaga.   “Kita berharap Musrenbang bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi wadah nyata untuk mempercepat realisasi kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Daerah, Pemerintahan

Ketua DPRD Hadiri Musrenbang kecamatan Manggala 2025, Tekankan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Manggala untuk tahun 2025 resmi dibuka pada Selasa, 21 Januari di Max One Hotel dan Resort. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar, tokoh masyarakat, anggota DPRD dari Dapil 4,SKPD, dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan di Kecamatan Manggala. Asisten III Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga dan selaras dengan visi misi pemerintah kota. Camat Manggala menyampaikan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya. Sebagai kawasan permukiman yang terus berkembang, Kecamatan Manggala menghadapi masalah seperti kemacetan, minimnya fasilitas umum, dan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan bahwa Musrenbang adalah momen penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. “Musrenbang adalah momentum penting untuk mendengarkan aspirasi warga. Saya berharap hasilnya bisa menjadi dasar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Manggala,” ujarnya. Camat Manggala mengapresiasi kehadiran dan dukungan Ketua DPRD Kota Makassar dalam Musrenbang kali ini. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik. Beberapa fokus utama dalam Musrenbang ini adalah: – Peningkatan infrastruktur jalan dan drainase untuk mengurangi Banjir. – Pengembangan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. – penguatan Program Pemberdayaan UMKM. – Menciptakan kawasan hijau yang nyaman dan ramah lingkungan. Hasil Musrenbang ini diharapkan menjadi pijakan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang lebih terarah. Dengan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama, Kecamatan Manggala diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Daerah, Politik

Ketua DPRD Sulsel Sambut Aksi Damai HMI Makassar: Aspirasi Rakyat Akan Ditindaklanjuti.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik /

ruminews.id – Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi, bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, menerima demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Senin (20/1). Massa aksi yang berkumpul di depan kantor DPRD Sulsel menyuarakan sejumlah tuntutan terkait berbagai isu sosial dan pemerintahan yang tengah berkembang di Sulsel. Mereka mendesak DPRD Sulsel untuk lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan transparansi pemerintahan. Aksi ini berlangsung damai meski sempat menarik perhatian banyak pihak. Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, secara langsung menemui para demonstran dengan sikap santun. Ia mendengarkan aspirasi mereka dengan saksama dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. “Sebagai penyambung aspirasi rakyat, kita patut mengapresiasi adik-adik HMI Cabang Makassar yang menggelar aksi damai. Ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang hidup di Sulsel, sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Andi Rachmatika Dewi. Aksi ini mencerminkan semangat demokrasi dan komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sulsel.

Hukum, Kriminal

HMI Badko Sulsel, Usut sampai Tuntas. Suami Fenny Frans Ditahan di Mapolda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal /

Ruminews.id– Polda Sulsel resmi menahan tiga tersangka kasus peredaran skincare mengandung merkuri di Kota Makassar. Ketiga tersangka tersebut adalah Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS), dan Mustadir Dg Sila (M Dg S), suami dari Fenny Frans (FF). Penahanan dilakukan pada Senin (20/1/2025). Namun, dari ketiga tersangka, hanya Mustadir yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Sulsel. Agus Salim dan Mira Hayati diantarkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan. “Tersangka Mustari Dg Sila telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Sulsel,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto, Senin (20/1/2025). PTKP Badko Sulsel, Muh. Rafly Tanda menekankan pentingnya mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia menilai bahwa penyelesaian kasus peredaran skincare berbahaya ini harus menyentuh semua pihak yang terlibat. Hal ini penting mengingat dampak buruk merkuri pada kesehatan masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Langkah pengusutan hingga ke akar-akarnya akan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari produk-produk berbahaya semacam ini. Ujar Rafly Tanda pada ruminews. (21/1/2025).

Pendidikan

HMI USTS UMI Akan Gelar Sekolah NDP se-Cabang Makassar

Tinggalkan Komentar / Pendidikan /

ruminews.id – Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat USTS UMI akan menyelenggarakan Sekolah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) tingkat se-cabang Makassar pada 25-27 Februari 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Wisma HMI Cabang Makassar dengan tujuan mendalami dan menguatkan pemahaman kader tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Sekolah NDP ini dirancang untuk menguatkan identitas kader melalui berbagai agenda yang disusun oleh komisariat, koordinator komisariat (Koorkom), dan cabang. NDP sendiri dikenal sebagai “kitab” panduan kader HMI, yang wajib dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kader di mana pun mereka berada. Menurut Kabid Pengembangan Potensi dan Pembinaan Anggota (PPPA), kegiatan ini diinisiasi berdasarkan kebutuhan kader dan komisariat. “Melalui NDP ini, kader diajarkan untuk memahami dan menyikapi persoalan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan yang universal,” ujar Kabid PPPA. Wahyudin, Ketua Komisariat USTS UMI, menegaskan pentingnya kegiatan ini bagi para kader. “NDP adalah pintu yang harus dimiliki oleh setiap kader di mana pun berada. Setiap kader perlu menanamkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam NDP sebagai pijakan dalam setiap langkah perjuangan HMI,” jelas Wahyudin. Sekolah NDP ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat identitas keislaman dan keindonesiaan kader, sekaligus mempererat hubungan antarkomisiariat dalam lingkup HMI Cabang Makassar. Kegiatan ini menjadi langkah konkret HMI USTS UMI dalam menjaga eksistensi nilai-nilai dasar perjuangan di tengah perkembangan zaman.

Scroll to Top