Author name: Admin01

Opini

Ramadhan Dan Wajah Demokrasi Kita

ruminews.id,– Bulan Maret tahun 2025 kali ini merupakan bulan yang sangat menggembirakan bagi ummat muslim di dunia tak terkecuali bagi ummat muslim di Indonesia sebab bulan ini bertepatan dengan bulan suci ramadhan tahun 1446 Hijriyah. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang suci bagi ummat muslim sebab Bulan ini menjadi momentum bagi ummat muslim untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS Al Baqarah ayat 183 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Secara etimologis, Ramadhan artinya bulan pembakaran. Salah satu pemikir islam Dr. Sabri Ar mengandaikan Ramadhan Sebagai suatu akus pemisahan diri yang asli (fitri) dengan diri yang palsu sebagaimana pemisahan karat yang menempel pada logam mulia melalui pembakaran dengan titik didih tertentu. Puasa dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. Puasa adalah wilayah agama; ia merupakan sebuah aktus dan ritual yang bersifat private dalam wilayah keagamaan.  Sementara demokrasi adalah wilayah Negara; ia sebagai sistem yang digunakan dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan dan kekuasaan politik melalui berbagai tahapan dan mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam berbagai manifestasi kerja-kerja politik kebangsaan dan kenegaraan. Namun, keduanya memiliki sisi-sisi tertentu yang menarik untuk diungkapkan. Setidaknya, puasa dan demokrasi adalah sama-sama sebuah “sistem” yang hadir untuk mencetak manusia sesuai dengan grand mission masing-masing. Puasa adalah aktus agama yang bertujuan untuk melahirkan manusia-manusia muttaqin, manusia yang memiliki standar spiritualitas dan moralitas yang kuat sehingga bisa adaptif bahkan survival dengan berbagai tantangan dan dinamika kehidupan.  manusia-manusia muttaqin adalah manusia yang memiliki ilmu dan rasionalitas keagamaan yang kuat. Sebagai pondasi piramida ketaatan, baik secara transenden maupun imanen. Sementara demokrasi adalah system bernegara yang bertujuan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkompeten melalui tahapan dan mekanisme pemilihan yang bertujuan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur dengan mengedepankan nilai dan prinsip kejujuran, keadilan, kesetaraan dan keterbukaan. Secara ideal manusia-manusia yang yang lahir melalui sistem demokrasi adalah manusia yang memiliki standar nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan dan keterbukaan yang tinggi dalam melakukan kerja-kerja politik untuk membangun tatanan kehidupan yang adil, sejahtera dan makmur. Dalam teks bahasa al-Qur’an disebut dengan “kam kutiba ‘alallana ming qablikum”, bahwa puasa yang diwajibkan atas umat Islam juga dilakukan oleh umat terdahulu sesuai dengan format dan mekanismenya masing-masing. Begitu halnya dengan demokrasi, ia merupakan sebuah sistem yang lahir dan berkembang dari negara yang nun jauh di sana, Athena Yunani namanya. Dalam sejarahnya, demokrasi lahir sebagai wujud perlawanan dan atau “antitesa” terhadap sistem pemerintahan otoriter dan diktator. Bangsa Indonesia telah lama menerima dan menjadikan demokrasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Usianya terbilang cukup tua. Baru-baru ini bangsa Indonesia untuk kesekian kalinya kembali melaksanakan hajatan dan perhelatan demokrasi perlima tahun sekali. Tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Olehnya, publik Indonesia sudah cukup memiliki data dan referensi dalam membaca dan menilai wajah demokrasi kita sebenarnya. Apakah wajah demokrasi kita kian maju dan beradab atau malah mengalami degradasi karena ada permainan kekuasaan oleh bandit-bandit oligarki dan politik dinasti? Beberapa pakar berpendapat bahwa demokrasi kita kian mengalami kemunduran. Tentunya, pandangan demikian tidak mengudara begitu saja dari ruang hampa. Akan tetapi, pandangan demikian merupakan konstruksi terhadap fakta politik yang terjadi dalam kondisi kenegaraan kita belakangan ini. Fakta buruknya demokrasi kita belakangan ini tergambar dalam beberapa peristiwa yang masih sangat segr dalam ingatan kita semua mulai dari Pagar laut, Pertamax oplosan hingga pembungkaman seniman SUKATANI. Wajah buruk demokrasi belakangan ini seperti mengantarkan kita pada titik perjumpaan antara abuse of power dengan kerja-kerja bandit-bandit oligarki. Berdasarkan fakta uruk dari wajah demokrasi kita hari ini penulis berupaya mengurai wajah demokrasi kita dari sudut pandang “puasa”. Secara umum, puasa memang merupakan ritual dan aktus yang bersifat private. Namun, keberadaan ajaran puasa juga bersentuhan dan beririsan dengan banyak hal. Bahkan ajaran puasa membawa implikasi secara langsung terhadap jiwa masing-masing dan dalam perkembangan selanjutnya jiwa-jiwa tersebut memberikan sentuhan lembut bagi jiwa-jiwa yang lain. Sehingga, puasa dalam konteks demikian juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan individu maupun sosial dan kebangsaan. Mungkin menarik untuk mempertemukan term “muttaqin” dengan “demokrasi”. Sebagaimana muttaqin sebuah jalan lurus dan serba hati-hati. Demokrasi harus berjalan lurus ke depan dalam rngka mewujudkan kesejahteraan untuk ummat manusia.  Demokrasi kita harus terbebas dari paa pembajak. Kita tentu berharap bahwa aktus puasa pada Ramadhan kali ini mampu melahirkan manusia-manusia muttaqin yang mampu membawa demokrasi sebagai sistem yang akan memberikan harapan bagi masa depan peradaban bangsa dan umat manusia.

Gowa, Politik

100 Hari Kerja Fokus Program Prioritas “Gowa Bersama”

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Husniah Talenrang, mengimbau kepada para pejabatnya agar lebih sering turun ke lapangan melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat. Husniah juga meminta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Gowa menjadi orangtua asuh bagi warga miskin. Imbauan ini sesuai program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Husniah Talenrang-Darmawangsyah yang dijabarkan melalui program prioritas ‘Gowa Bersama’. Gowa Bersama singkatan dari Bersih, Cerdas, Sejahtera, Sehat, dan Aman. “Program ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Gowa yang lebih baik,” ungkap Bupati Gowa dalam rapat koordinasi bersama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (3/3/2025). Gowa Bersih fokus pada peningkatan kebersihan lingkungan guna menciptakan Gowa yang lebih sehat dan nyaman. Gowa Cerdas bertujuan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah, termasuk pembiasaan baca Alquran sebelum proses belajar bagi siswa SD dan SMP. Gowa Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. Program ini untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen, dengan melibatkan seluruh SKPD sebagai orangtua asuh bagi masyarakat miskin. Gowa Sehat akan berfokus pada peningkatan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas, dengan program seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang merayakan ulang tahun, termasuk lansia, serta penanganan masalah stunting. Gowa Aman bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Untuk memberi contoh pelaksanaan Gowa Bersih dan Sejahtera, Husniah Talenrang mengawali kerjanya pada Rabu (5/2/25), dengan mengunjungi Kecamatan Palangga dan Bajeng. Husniah memantau kebersihan kantor Desa Palangga, Kecamatan Palangga sekaligus memberi arahan kepada kepala desa dan stafnya agar melaksanakan program Gowa Bersih. “Saya meminta kepada pemerintah kelurahan dan desa agar mulai hari ini menjalankan program ‘Gowa Bersih’. Saya juga ingin memastikan, setiap kantor desa dan kelurahan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini semua adalah upaya Pemkab Gowa untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Gowa,” ujar Husniah, di sela kunjungannya. Dari kantor Desa Palangga, Husniah kemudian lanjut mengunjungi salah satu rumah keluarga miskin di desa tersebut. Kunjungan ini sekaligus untuk memberi contoh kepada seluruh kepala SKPD di Gowa agar menerapkan program Gowa Sejahtera dengan menjadi orangtua asuh. Ketua DPD PAN Gowa ini mengunjungi rumah warga miskin tergolong extreme. Usai berbincang dengan pemilik rumah dan keluarganya, Husniah menyerahkan bantuan sembako. Selanjutnya, Bupati meminta Kepala Desa Palangga untuk memberi perhatian lebih kepada warga miskin extrem lainnya. Di Desa Palangga, Husniah juga menyempatkan berdialog dengan warga lainnya sekaligus menampung aspirasi masyarakat. “Kunjungan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Juga sebagai bentuk perhatian kepada aparat desa agar turun langsung meninjau warga miskin ekstrim,” jelasnya. Dari Desa Pallangga, Husniah bersama rombongan mengunjungi Desa Bone, Kecamatan Bajeng. Di Desa Bone, Husniah juga mengunjungi satu rumah keluarga miskin sekaligus memberikan bantuan sombako. Mendampingi Bupati Gowa dalam kunjungan ke Palangga dan Bajeng, yaitu anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi PAN Kamaruddin Samad serta sejumlah Kepala SKPD Pemda Gowa.

Opini

Ketika Buku Dianggap Aneh Di Ruang Publik: Ironi Literasi Zaman Kini

ruminews.id, – Sebagai seorang yang masih suka dengan proses reading sering kali di anggap aneh dan kuno ketika berkunjung di kedai kopi, atau kafe ketika menenteng buku. ini adalah fenomena aneh dalam dunia perkopian. Aktivitas membaca dan menenteng buku di ruang publik seharusnya menjadi positive habits bukan malah di anggap aneh atau kuno. Fenomena ini bukan terjadi di sudut-sudut desa tapi fenomena ini lahir dari sudut-sudut kota pendidikan salah satunya Malang. Dunia perkopian yang dulunya menjadi episentrum pertumbuhan intelketual bahkan cikal bakal revolusi di eropa kini menjadi tempat bagi para penggosip. Membawa dan membaca buku di tempat publik seharusnya menjadi keindahan di sudut-sudut kota. Kopi dan buku menjadi ismpirasi bagi orang-orang yang belum terpikat oleh kesenengan membaca. Potret orang yang duduk dan membaca di cafe menjadi Inspirationsbilder bagi para pemotret dengan mata mereka. Namun sayang aktivitas itu sering kali di anggap kuno dan jadul bagi sebagian orang. Akibat di anggap kuno dan jadul oleh stigma lingkungan sosial, membaca dan membawa buku bukan lagi suatu hal yang indah dan menarik tapi suatu hal yang tabu. Membawa dan membaca buku di tempat publik sering kali menjadi pusat perhatian, tapi perhatian ini bukan perhatian yang di inginkan. Komentar-komentar halus sering kali di jumpai seperti wah, kok bawa buku sih, kayak belajar aja’ atau ‘ini ngapain bawa buku, bukannya nongkrong aja? Komentar-komentar halus ini ahirnya membuat orang-orang menghindari aktivitas itu lagi. Alih-alih merasa bangga karena membaca di tempat umum, mereka merasa canggung dan akhirnya memilih untuk tidak membawa buku lagi. Akibat stigma sosial ini, kebiasaan membaca mulai tergeser. Banyak orang yang lebih memilih untuk membuka ponsel mereka daripada membawa buku ke tempat umum, hanya karena mereka takut dianggap ‘nerd’ atau ‘kuno’. Padahal, literasi adalah satu hal yang sangat penting, terutama di dunia yang semakin berkembang ini. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menciptakan generasi emas seperti yang harapkan. Sudah saatnya kita hari ini tidak memikirkan sudut pandang itu, sudah saatnya kita mengubah perspektif itu. Membawa dan membaca buku di tempat publik adalah satu kegiatan positif dan seharunya kita merasa bangga akan hal itu. Jika kita mulai membawa buku tanpa merasa malu, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadikan budaya membaca di ruang publik sebagai sesuatu yang biasa dan keren, karena dengan begitu, kita bisa memperkuat literasi dan menjadi generasi emas bukan generasi cemas. Mulailah bergerak untuk melakukan kegiatan positif, hentikan stigma jadul dan kuno tentang membawa buku ke kafe, taman jadikanlah itu sebagai potret indah bagi para penikmat dengan mata mereka. Biarkanlah orang lain menganggap kuno yang penting kita tidak di anggap bodoh. Salam Lietrasi.

Nasional, Politik

Kawendra Lukistian : Rakyat Kecil Bisa Tersenyum Itu Yang Utama

ruminews.id, – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya upaya konkret dari pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, terutama menjelang momen-momen besar seperti Lebaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog di Gedung DPR RI, Senin (3/3/2025). Kawendra menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga-harga demi kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kalangan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar rakyat kecil dapat tersenyum. “Wong cilik iso gemuyu (rakyat kecil bisa tersenyum), itu yang utama. Pak Prabowo ingin menjadi presiden yang mampu menurunkan harga-harga. Artinya, Pak Menteri Perdagangan sebagai pembantu presiden harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan target ini,” ujarnya. Kawendra juga menilai bahwa lonjakan harga yang selalu terjadi menjelang momen besar seperti Lebaran sudah menjadi pola yang membosankan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan yang baru, situasi ini dapat berubah menjadi lebih baik. “Laporannya bagus, tapi harganya jangan begini. Saya berharap ke depan, dengan kepemimpinan Pak Menteri dan Dirut Bulog, kondisi ini bisa lebih baik demi masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Kawendra mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, dalam mengawasi anggaran hingga satuan terkecil. Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan terjangkau bagi rakyat. “Kita harus tahu beli ke siapa dan siapa yang belinya. Jangan sampai rakyat terus-menerus jadi korban lonjakan harga,” tambahnya. Lebih lanjut, Kawendra berharap pemerintahan saat ini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Kita sudah bosan dengan harga yang selalu naik. Kasih rakyat kesempatan untuk merasakan hidup di Indonesia dengan kondisi serba murah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud,” tandasnya.

Nasional, Politik

Andi Iwan Aras: Minta Mitigasi Lebih Optimal Hadapi Banjir Jabodetabek

ruminews.id, – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta semua pihak untuk lebih proaktif dalam menangani banjir yang melanda Jabodetabek. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang lebih optimal untuk mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi. “Kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat, khususnya di Jabodetabek, tentang kondisi cuaca yang akan datang. BMKG sudah cukup maksimal dengan SMS blast, tetapi perlu dioptimalkan lagi,” ujar Andi, Selasa (4/3/2025). Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turun tangan dalam penanganan banjir, terutama yang disebabkan oleh sungai-sungai di wilayah Kementerian PU. “Jika penyebab banjir berasal dari sungai, kami akan meminta Kementerian PU untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit agar bencana ini bisa diminimalkan,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi banjir kiriman yang dapat memperburuk genangan di Jakarta dan sekitarnya, dan meminta langkah antisipasi yang lebih terstruktur untuk mengurangi dampak banjir. “Ada kemungkinan banjir ini bukan hanya akibat hujan deras di Jabodetabek, tapi juga banjir kiriman. Kami akan meminta SDA untuk lebih memitigasi bencana banjir di daerah ini,” tambahnya. Banjir di Jakarta telah merendam 77 rukun tetangga (RT). Menanggapi hal ini, Andi menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir. “Tentunya kami minta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI agar bisa mengantisipasi dampaknya. Kesadaran masyarakat masih minim soal pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat saluran,” ungkap Andi. Andi juga meminta pemerintah untuk menangani banjir dengan lebih serius. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU dan BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya penanganan dan pencegahan banjir. “Jika penanganannya tidak maksimal, kami akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada tindakan nyata dalam mengantisipasi bencana banjir,” pungkasnya.

Hukum & Kriminal

PT Alam Sumber Rezeki Dikecam, Aktivis Minta Pemerintah Kawal Investasi Pertambangan

Ruminews.id, Pasangkayu – PT Alam Sumber Rezeki, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Sirtu (pasir berbatu kerikil alami) yang aktivitasnya di sungai tengah menghadapi kecaman meskipun telah mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) dengan Nomor 500.10.26.4/7/2024. Perusahaan ini mengklaim telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, termasuk pihak yang menolak kehadiran mereka, namun tetap mendapat penolakan dari sejumlah kelompok. Jaringan Aktivis Aliansi Pemerhati Tambang Pasangkayu mendesak pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam mengawal investasi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan aman. “Kami menginginkan tindakan tegas dari pemerintah dalam mengawal investasi yang masuk ke wilayah kita agar ekonomi berjalan dengan aman, tenteram, dan sebagaimana mestinya,” ujar Rasemi, aktivis pemerhati tambang, Senin (30/12/2024). Rasemi juga menyoroti ketentuan hukum terkait aktivitas pertambangan. Ia merujuk pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengganggu aktivitas pertambangan pemegang IUP dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara selama satu tahun atau denda Rp100 juta. “Perusahaan yang telah memiliki izin mestinya mendapatkan ruang untuk beroperasi dengan baik. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar memahami manfaat pertambangan yang dilakukan secara legal,” tegasnya. Rasemi juga menyinggung kondisi Sungai Muara Sarassa dan Karossa yang menurutnya sudah mengalami pendangkalan. Ia mengutip pendapat ahli hidrologi yang menyatakan bahwa sungai yang dangkal perlu dinormalisasi untuk mengurangi risiko banjir. “Situasi ini sebenarnya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pemilik IUP sudah mendapatkan izin lingkungan, yang berarti mereka bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan di kemudian hari,” jelasnya. Selain itu, Rasemi menegaskan bahwa investasi di sektor pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. “Investor selalu sejalan dengan pembangunan ekonomi. Banyak hal positif yang bisa terjadi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pusat ekonomi baru,” tambahnya. Lebih lanjut, Rasemi menyoroti peran Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. CSR, menurutnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bentuk perbaikan infrastruktur publik di sekitar wilayah pertambangan. Namun, ia juga menyesalkan adanya provokasi yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, yang menurutnya telah menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap kehadiran PT Alam Sumber Rezeki. “Tindakan humanis dan berbagai pendekatan telah dilakukan oleh perusahaan. Sayangnya, ada provokasi berlebihan yang membuat masyarakat seolah-olah menganggap kehadiran PT Alam Sumber Rezeki sebagai ancaman,” imbuhnya. Sebagai solusi, Rasemi meminta pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk mengambil langkah konkret dalam memfasilitasi investasi di sektor pertambangan, guna menghindari polemik serupa di masa mendatang. “Kami berharap pemerintah bertindak tegas agar investasi di sektor pertambangan dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan yang tidak perlu,” pungkasnya.d

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Harapkan Wali Kota Segera Realisasikan Program Prioritas dalam 100 Hari Kerja

ruminews.id, Makassar, 3 Maret 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dapat segera merealisasikan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama mereka. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat paripurna pemaparan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Supratman menekankan bahwa masyarakat menantikan realisasi program kerja yang konkret dalam waktu dekat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program bebas iuran sampah serta pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. “Semoga program ini bisa terealisasi secepat mungkin. Paling tidak dalam 100 hari kerja sudah ada yang berjalan, seperti program bebas iuran sampah dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Ini bisa sangat membantu masyarakat,” ujar Supratman, Senin (3/3/2025). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat lurah. Menurutnya, kelengkapan struktur pemerintahan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. “Dalam 100 hari kerja, wali kota dan wakilnya harus merampungkan seluruh struktur SKPD, termasuk di tingkat kelurahan. Sering kali ada kelurahan yang belum memiliki sekretaris lurah (seklur), padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kelurahan harus dikelola dengan baik,” tegasnya. Supratman juga menyoroti kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan. Ia berharap wali kota segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan yang kosong agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal. “ASN di kelurahan masih kurang, sementara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus lengkap. Jika pemerintahan tidak segera ditata, maka kinerja juga akan terhambat. Kami mendukung rotasi ASN selama sesuai dengan aturan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan visi dan misi wali kota. “RPJMD harus berjalan dengan baik. Semua program yang dijalankan wali kota harus mengacu pada RPJMD yang harus diketuk palu dalam enam bulan setelah pelantikan. Tidak boleh lebih,” imbuhnya. Menanggapi harapan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang terhadap anggaran daerah guna memaksimalkan realisasi program prioritas. “Kami akan melihat secara detail pola penggunaan anggaran selama ini, bagaimana perbandingan antara belanja dan pendapatan. Kami akan memangkas anggaran yang dinilai tidak efektif dan mengalokasikannya untuk program strategis yang lebih bermanfaat,” ujar Munafri. Ia juga menyebut akan mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dinas dan biaya pertemuan yang dianggap tidak mendesak. “Kami akan mengoptimalkan pertemuan di kantor sendiri, mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak perlu, serta memangkas anggaran makan dan minum yang berlebihan,” tutupnya. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan program prioritas yang telah dijanjikan dalam kampanye dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.

Gowa, Pemerintahan, Politik

Bupati Gowa : Program SKPD Harus Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat bagi Warga Yang Membutuhkan.

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Husniah Talenrang, meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajarannya untuk menjadi orang tua asuh bagi masyarakat miskin ekstrim. Kepala SKPD menjadi orangtua asuh diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari keluarga kurang mampu. “Kami harap SKPD tidak hanya fokus pada tugas administratif. Tetapi juga peduli dengan kondisi sosial di masyarakat,” ujar Husniah Talenrang saat memimpin Rapat Kordinasi, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (3/3/2025). Orangtua asuh dimaksud Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gowa ini, yaitu setiap kepala SKPD memberi perhatian lebih kepada masyarakat miskin dengan cara memberikan dukungan langsung, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan. “Dengan menjadi orangtua asuh, para kepala SKPD bisa merasakan langsung kondisi di lapangan dan menemukan solusi terbaik bagi masyarakat miskin,” ujar Ketua Perempuan Amanat Nasional (PuAN) Sulsel itu. “Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita bersama untuk mewujudkan Gowa yang lebih maju dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera,” tambahnya. Dalam menanggulangi kemiskinan di Gowa, Husniah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, SKPD, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar program-program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan tepat Manfaat serta memberikan dampak yang signifikan bagi warga yang membutuhkan. Sementara, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin mengaku dari seluruh program yang ada harus mampu dilaksanakan dengan baik. “Tentu sebagai Wakil siap membantu khususnya dalam mensukseskan program tersebut seperti kebersihan, kesehatan dan program lainnya,” jelasnya. Pada rapat koordinasi ini, turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, para Pimpinan SKPD, Kabag dan Camat Lingkup Pemkab Gowa.

Makassar, Pemerintahan, Politik

Danny Pomanto Apresiasi 4 Pilar Pembangunan Pemerintahan Munafri-Aliyah

Ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar periode 2013-2024, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, memberikan apresiasi terhadap konsep 4 pilar pembangunan yang menjadi arah kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Menurut Danny, prinsip utama dalam pemerintahan adalah membangun ekonomi masyarakat agar lebih kuat dan berkelanjutan. Ia pun mendoakan agar pasangan Munafri-Aliyah dapat menjalankan pemerintahan dengan baik demi kepentingan masyarakat Makassar. “Sebuah awal yang sangat baik. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah kecil. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau (Munafri) sangat baik sekali,” ujar Danny usai menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung DPRD Makassar, Senin (3/3/2025). Danny juga menegaskan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Munafri-Aliyah jika memang dibutuhkan, meskipun ke depan ia akan lebih banyak beraktivitas di luar daerah. “Kalau saya dibutuhkan untuk turut membantu kapan pun, saya siap. Walaupun mungkin saya lebih banyak di luar, tetapi khusus untuk Makassar tentu saya tetap akan senang membantu, karena ini kampung kita sendiri,” katanya. Danny mengungkapkan bahwa beberapa kepala daerah telah memintanya untuk memberikan pandangan dalam membangun pemerintahan yang efektif. Namun, meskipun tak lagi menjabat sebagai wali kota, ia menegaskan tetap berkontribusi untuk masyarakat Makassar dengan cara yang berbeda. Setelah melepas jabatan sebagai wali kota, Danny berencana kembali ke dunia konsultan sambil mengembangkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. “Saya kembali ke laptop, jadi konsultan, sambil membangun sebuah sistem ekonomi kerakyatan. Nanti Insya Allah, tunggu tanggal mainnya, kita akan launching secara khusus,” ungkapnya. Dengan pengalamannya selama dua periode memimpin Makassar, Danny optimistis dapat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ekonomi

ANIR : Buka Pasar Murah HOUSE OF TALA, Warga Pangkep Butuh Akses Harga Terjangkau!

ruminews.id, Pangkep – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep, H. Haris Gani, meresmikan pasar murah yang diselenggarakan di “HOUSE OF TALA.” Acara ini digelar bersamaan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, sekaligus menegaskan pentingnya pasar murah sebagai tradisi yang mendukung masyarakat selama bulan suci. Haris Gani menekankan pentingnya tradisi bazar Ramadan dan menyatakan bahwa tradisi ini harus dilestarikan guna mendukung kebutuhan warga Muslim yang menjalankan puasa untuk berbuka puasa. Acara pembukaan yang diselenggarakan pada hari Minggu, 2 Maret 2025, mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat. Komisaris ALINMA, Ir. Hj. Andi Nirawati, mengatakan sambutan yang sangat luar biasa. “Kami baru kemarin mempersiapkan pembukaan, tetapi alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa. Menjelang azan berkumandang, semua sudah ludes terjual,” katanya. ANIR” sapaan akrab, berharap produksi dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang tinggi dan mendorong lebih banyak orang untuk mengunjungi HOUSE OF TALA. Ia juga menegaskan kembali komitmen pasar terhadap konsep intinya sebagai pasar yang terjangkau. “Kemarin, kami mendengar dari beberapa orang yang menginginkan ini terus berlanjut, dan saya telah memulihkannya seperti yang kami harapkan. Semoga semua orang dapat menikmati kegiatan hari ini,” tambahnya. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkep Abid Rahman Martono memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menggerakkan perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BRI juga mendorong kemitraan di sektor UMKM dengan menyediakan kesempatan yang luas untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat). Lebih lanjut, BRI memfasilitasi kemudahan bertransaksi non-tunai melalui penggunaan aplikasi barcode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Martono menyoroti manfaat QRIS, dengan menyatakan, “Barcode QRIS sangat bermanfaat karena menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang receh dalam jumlah besar. QRIS juga sangat berguna bagi konsumen yang ingin berbelanja tanpa repot membawa dompet; mereka cukup menggunakan ponsel Android untuk bertransaksi.” Selama acara berlangsung, pengunjung antusias mencari makanan siap saji dan kebutuhan pokok. Banyak kios yang kabarnya sudah ludes terjual bahkan sebelum waktu berbuka puasa. Penyelenggara berharap pasar ini dapat berkontribusi untuk mendongkrak perekonomian di distrik Ma’rang, sebuah tujuan yang tengah diupayakan bekerja sama dengan BRI Cabang Bonto-Bonto Kec. Marang Pembukaan pasar Murah tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain Wakil Ketua DPRD Pangkep, H. Muh. Tauhid; Rami Mangerang dari Bulog; Haiman Rauf dari ALINMA; Andi Agustina Wangsa dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep; Puang Tayang (H.Muh. Lutfi Hanafi, SE), Ketua Komisi II DPRD dari Fraksi Gerindra; Danramil Ma’rang Lettu Inf. Hamza,Lurah Talaka Abd. Syukur, Polsek Ma’rang Aiptu Wahyu dan Muh. Arsyad Kunnu, SH, Ketua OKK DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkep. Turut hadir pula H. Kamrussamad .P.hd spaan,”KS” (Anggota Komisi IX DPR RI) yang merupakan Pembina Pasar Murah HOUSE OF TALA.

Scroll to Top