Author name: Admin01

Uncategorized

Komisi D DPRD Makassar Usulkan Penambahan Anggaran untuk Perlindungan Pekerja Rentan

ruminews.id, MAKASSAR — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengusulkan penambahan anggaran bagi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar untuk memperluas perlindungan sosial kepada seluruh pekerja rentan di kota ini.   Usulan tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Makassar, Disnaker Kota Makassar, dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kota Makassar, yang digelar pada Selasa (25/2/2025).   Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa pihaknya meminta Kepala Disnaker segera melakukan pendataan ulang terhadap jumlah pekerja rentan yang belum tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan.   Selain itu, Komisi D juga mendorong agar Pemerintah Kota Makassar menambah alokasi anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp14 miliar untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan seluruh pekerja rentan.   “Kalau kita melihat, anggaran yang ada saat ini untuk perlindungan pekerja rentan masih sangat terbatas. Padahal estimasi kebutuhan mencapai Rp14 miliar untuk mendaftarkan seluruh pekerja rentan yang ada di Kota Makassar. Ini langkah baik yang perlu segera diupayakan,” ujar Ari.   Diketahui, kategori pekerja rentan mencakup mereka yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem (P3KE), pekerja serabutan, buruh, dan mereka yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK).   Ari menegaskan bahwa langkah ini harus segera direalisasikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.   “Masih banyak warga yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia tanpa perlindungan sosial dari pemerintah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.   Lebih lanjut, Ari menyampaikan bahwa pihaknya segera mengusulkan penambahan anggaran Rp14 miliar agar seluruh pekerja rentan di Makassar dapat tercover 100 persen dalam program BPJS Ketenagakerjaan.   “Kita akan dorong penganggarannya tahun ini, dengan catatan semua data pekerja rentan harus diverifikasi secara ketat, by name by address,” tambahnya   Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan bahwa Pemkot Makassar terus berkomitmen memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui dua manfaat utama: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Saat ini, program tersebut telah melindungi 35.422 jiwa, termasuk 427 pekerja disabilitas.   “Data pekerja yang sudah dilindungi dapat diakses di kelurahan masing-masing, termasuk kartu perlindungannya. Kami berharap pihak kelurahan sudah mendistribusikan kartu tersebut kepada warganya,” jelas Nielma.   Untuk tahun ini, data kemiskinan ekstrem (P3KE) kini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian PMK.   Nielma juga menyebutkan target ambisius untuk meningkatkan jumlah pekerja rentan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dari 422.000 menjadi sekitar 800.000 jiwa.   “Namun tentu saja, pendaftaran tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa data lengkap by name by address. Saat ini, kami masih menunggu data resmi dari Bappenas,” tutupnya. (*)

Politik

Setelah MK Diskualifikasi Trisal Tahir, Nama Unru Baso Mencuat di Pilwalkot Palopo

ruminews.id,- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi Trisal Tahir dari pencalonan Wali Kota Palopo membuka babak baru dalam kontestasi politik daerah tersebut. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu 90 hari setelah keputusan dibacakan. Dalam Pilwalkot Palopo mendatang, tiga pasangan calon dipastikan bertarung: Putri-Haidir (nomor urut 1), FKJ-NUR (nomor urut 2), dan Rahmat-Andi Tenrikarta (nomor urut 3), Dengan diskualifikasi Trisal Tahir, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, sebagai partai pengusung, memiliki kesempatan untuk mengajukan calon baru. Namun, di tengah dinamika ini, nama Unru Baso (Ubas) mencuat sebagai figur potensial yang dapat menjaga dominasi Gerindra dalam Pilwalkot Palopo. Unru Baso, Kunci Gerindra di Palopo? Pengamat politik Anis Kurniawan menilai bahwa Gerindra membutuhkan sosok kuat seperti Unru Baso, seorang kader partai yang memiliki rekam jejak impresif. “Gerindra memerlukan figur yang dapat mempertahankan dominasinya di Palopo. Ubas, yang meraih suara tertinggi di Dapil 3 Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra, memiliki modal elektoral yang signifikan,” ujar Anis. Menurutnya, ketokohan Unru Baso, yang mendapat dukungan luas di Sulawesi Selatan, bisa menjadi kunci keberhasilan Gerindra di Pilwalkot Palopo. “Palopo membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan jaringan politik yang kuat. Ubas telah membuktikan dirinya dalam aspek tersebut,” tambahnya. Menunggu Keputusan Gerindra? Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari DPP Partai Gerindra maupun Unru Baso terkait pencalonannya dalam Pilwalkot Palopo. Situasi politik di kota ini masih terus berkembang dan menjadi sorotan setelah keputusan MK tersebut.

Daerah, Politik

Dramatis! Trisal Tahir Didiskualifikasi, 

ruminews.id, – Dalam sidang yang digelar pada Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo 2024. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa ijazah Paket C yang digunakan oleh Trisal Tahir tidak terdaftar dan dinyatakan tidak sah secara hukum.  Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo tahun 2024, pasangan calon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, memperoleh 33.933 suara, unggul tipis dengan selisih 595 suara dari pasangan nomor urut 2, Farid Kasim dan Nurhaenih, yang meraih 33.338 suara. Pasangan nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, mendapatkan 19.484 suara, sementara pasangan nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, memperoleh 7.729 suara Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mendiskualifikasi Trisal Tahir karena penggunaan ijazah Paket C yang tidak sah, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Trisal Tahir sebagai calon. Lanjut, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Trisal Tahir tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan karena menggunakan ijazah yang tidak valid. Akibatnya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Trisal Tahir sebagai calon. Namun, pasangan Trisal, yaitu calon Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin, tetap dapat melanjutkan pencalonannya. Namun, dengan putusan MK ini, KPU Palopo diwajibkan untuk segera melaksanakan PSU sesuai dengan perintah pengadilan. Partai pengusung pasangan calon Trisal-Akhmad diminta untuk mengusulkan calon wali kota pengganti tanpa mengganti posisi Akhmad Syarifuddin sebagai calon wakil wali kota.

Opini

Naga Mau #KaburAjaDulu

ruminews.id- Ketidakpuasan. Begitulah respon yang terlihat dari masyarakat atas berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Gelombang demonstrasi sedang terjadi. Di jalanan, berbagai elemen masyarakat mulai dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa telah turun menyuarakan ketidakpuasannya. Di sosial media, hastag #IndonesiaGelap dan #KaburajaDulu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan dari netizen akan jalannya kondisi pemerintahan saat ini. Beredarnya hastag #IndonesiaGelap dan #KaburajaDulu merupakan gerakan sosial digital yang dipelopori oleh kelompok kelas menengah Indonesia yang tidak puas akan kondisi sosial dan membuncahnya ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok kelas menengah ini. Gerakan ini berusaha melakukan penyadaran bahwa taraf hidup di luar Indonesia lebih menyakinkan dibandingkan harus hidup dengan kerja keras tetapi tetap saja mendapatkan perlakukan yang tidak adil. Gerakan ini kemudian melebar eskalasi kepentingannya dimana bukan hanya kelompok kelas menenengah yang tersadar akan ketidakadilan sosial tetapi juga kelompok rakyat miskin pun mengalami ketersadaran akan kesewenang-wenang yang sedang terjadi. Tetapi apakah #KaburajaDulu dan #IndonesiaGelap hanya memiliki dampak pada kelompok kelas miskin dan kelompok kelas menengah saja? Apakah kelompok kelas atas tidak terdampak akan gerakan sosial tersebut? Naga dan Imaji Respon #KaburAjaDulu Crazy Rich of Indonesia dapat diklaster pada 9 orang terkaya yang ada di Indonesia. Data dari Forbes per Desember 2024 menunjukkan bahwa Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono dan Michael Hartono masih ada di puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Kekayaan keduanya ditaksir mencapai US$$50,3 miliar atau setara dengan Rp 816 triliun. Sumber kekayaan Hartono bersaudara bersumber dari jaringan bisnis Djarum Grup. Di bawahnya ada Prajogo Pangestu dengan kekayaan mencapai US$32,5 miliar atau sekitar Rp 527 triliun. Prajogo dengan jaringan bisnis Barito Pacific Timber yang dikuasainya. Kemudian, Low Tuck Kwong, pendiri sekaligus Presiden Direktur Bayan Resources dengan kekayaan yang ditaksir mencapai US$27 miliar atau sekitar Rp 438 triliun. Berturut-turut ada keluarga Widjaja pemilik Sinar Mas Grup dengan kekayaan mencapai US$18,9 miliar (Rp 306 triliun). Anthoni Salim pemilik dari Salim Group dan CEO Indofood dengan kekayaan US$12,8 miliar (Rp 207 triliun). Pendiri dan Ketua Indorama Corporation, Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$8,7 miliar (Rp 141 triliun). Direktur Utama Bumi Resources Minerals Tbk. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US$7 miliar (Rp 113 triliun). Pendiri Mayapada Group, Keluarga Tahir taksiran kekayaan US$5,3 miliar (Rp 86 triliun), dan Chairul Tanjung selaku Pendiri CT Corp dengan kekayaan: US$5,2 miliar (Rp 84 triliun). Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap bisnis atau usaha membutuhkan pekerja yang berkualitas. Ketika tagar #KaburAjaDulu bergema dan viral yang bertujuan untuk mengajak warga negara Indonesia untuk mencari kerja di luar Indonesia, maka konsekuensi untuk bekerja di luar negeri adalah kualitas yang diatas rata-rata. Ketika pekerja yang berkualitas meninggalkan Indonesia karrena iming-iming kehidupan yang lebih berkualitas di luar negeri maka akan menyisakan pekerja yang minim skill di Indonesia. Orang-orang terkaya di Indonesia yang memiliki jaringan bisnis luas dan menjalankan berbagai sektor industri mulai dari pertambangan, perbankan, makanan minuman, hingga teknologi tentu saja tidak akan senang ketika yang masuk bekerja di perusahaan mereka adalah tenaga-tenaga yang minim kualitas. Sehingga daripada harus menderita kerugian akan usahanya maka pilihannya adalah memutuskan untuk menutup bisnis mereka dan pindah ke luar negeri. Membayangkan orang-orang terkaya tersebut menutup usaha-usaha utamanya tentu akan memberikan dampak negatifnya yang dapat dirasakan oleh banyak pihak. Salah satu dampak paling langsung dari perpindahan crazy rich ke luar negeri selain penutupan lapangan pekerjaan yang akan membuat jutaan orang yang bekerja untuk perusahaan mereka akan kehilangan pekerjaan adalah erosi kedaulatan ekonomi. Ketika orang-orang terkaya memindahkan aset dan investasi ke negara lain, mereka bukan hanya membawa modal, tetapi juga mempengaruhi aliran investasi domestik. Hal ini dapat berakibat pada penurunan pendapatan pajak bagi negara, yang pada gilirannya mengurangi kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, ketika elit kaya meninggalkan negara, mereka juga meninggalkan tanggung jawab sosial yang seharusnya mereka emban sebagai bagian dari komunitas. Pindahnya orang-orang terkaya sering kali mengindikasikan ketidakpuasan terhadap keadaan di dalam negeri. Hal ini bisa menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem yang ada. Ketika para pemimpin bisnis yang memiliki pengaruh besar mengalihkan perhatian mereka ke negara lain, masyarakat umum mungkin mulai merasa terasing dan kurang dihargai. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, protes besar-besaran, dan munculnya gerakan-movement anti-elit yang dapat lebih memperburuk ketegangan dalam masyarakat. Orang-orang kaya yang memilih untuk menetap di luar negeri dikarenakan migrasi sumber daya manusia terbaik Indonesia akan menciptakan “brain drain” yang merugikan segenap sektor, termasuk teknologi, kesehatan, dan pendidikan, yang selanjutnya membatasi inovasi dan kemajuan. Dapat dikatakan bahwa #KaburAjaDulu #IndonesiaGelap bukanlah sekadar ungkapan, tetapi sebuah indikasi dari kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara ini. #KaburAjaDulu #IndonesiaGelap tidak lagi menjadi tagar yang hanya membahas mengenai kelas miskin dan kelas menengah tetapi juga menjadi kelas atas. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memahami dampak pergerakan sosial ini dan mengupayakan solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan stabilitas di Indonesia. Menghadapi tantangan demi tantangan, mungkin sudah saatnya untuk menengok kembali nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ekonomi, Nasional

Siapa 3 Pimpinan Danantara? Inilah Tokoh di Balik Investasi Besar Indonesia.

ruminews.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan pada hari ini, 24 Februari 2025.  Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset pemerintah, mirip dengan model Temasek di Singapura. Lembaga ini akan mengelola tujuh badan usaha milik negara (BUMN), termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Maka Dana kelolaan Danantara pada tahap awal ini akan mencapai Rp9.000 Trilyun. Berikut profil singkat para eksekutif yang ditunjuk untuk menjalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara): Rosan Perkasa Roeslani – Chief Executive Officer (CEO): Lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968, Rosan Roeslani adalah seorang pengusaha terkemuka di Indonesia. Ia merupakan pendiri Recapital Advisors pada tahun 1997 bersama rekannya, Sandiaga Uno. Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2021-2023, dan Wakil Menteri BUMN pada 2023. Sebelum ditunjuk sebagai CEO Danantara, ia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam Kabinet Merah Putih. Dony Oskaria – Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria berasal dari Tanjung Alam, Sumatra Barat. Kariernya dimulai di sektor perbankan, dengan pengalaman mulai dari call center di Bank Universal hingga menjadi Managing Director di Bank Mega. Ia juga pernah menjabat sebagai CEO di beberapa perusahaan di bawah naungan CT Corp dan menjadi Komisaris di Citilink. Sebelum ditunjuk sebagai COO Danantara, Dony menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih. Pandu Sjahrir – Chief Investment Officer (CIO): Pandu Sjahrir dikenal sebagai pengusaha dan investor dengan rekam jejak yang solid di bidang manajemen investasi. Ia menjabat sebagai Direktur di PT TBS Energi Utama Tbk dan memiliki peran penting dalam berbagai perusahaan teknologi dan energi di Indonesia. Pandu juga merupakan Managing Partner di Indies Capital, sebuah perusahaan manajemen investasi yang mengelola beberapa dana, termasuk Indies Special Opportunities.

Makassar, Pemerintahan, Politik

Hari Pertama Bertugas, Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Silaturahmi dengan OPD

Ruminews.id, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, resmi menjalani hari pertamanya berkantor di Balai Kota Makassar setelah dilantik, Senin (24/2/2025). Kedatangannya disambut hangat oleh jajaran kepala dinas dan perangkat daerah lainnya. Sejak tiba di kantor, Aliyah langsung menjabat tangan serta menyapa para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai Pemkot Makassar yang telah menantinya. Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Pj Sekda Kota Makassar Irwan Adnan, Kepala BKPSDM Akhmad Namsum, Kabag Protokol Zuhur, Kepala Kesbangpol Andi Bukti Djufri, Kepala BPBD Hendra Kaimuddin, Kepala BKAD Muh Dakhlan, Kepala Bappeda Zulkifli, serta sejumlah pejabat lainnya. Setelah berinteraksi dengan para pegawai, Aliyah kemudian melakukan peninjauan ruang kerja. Ia melihat langsung ruangannya di Gedung Tower Balai Kota, mulai dari lantai tiga hingga lantai sepuluh. Di lantai tiga, ia mengecek ruangan yang telah disiapkan untuknya dan menuturkan bahwa ruangan tersebut sudah dalam kondisi siap pakai. Ia kemudian naik ke lantai sembilan untuk meninjau War Room dan melanjutkan ke lantai sepuluh, di mana ruang kerja Wakil Wali Kota sebelumnya berada. Dalam keterangannya, Aliyah menyebut bahwa kunjungannya hari ini adalah bagian dari silaturahmi serta orientasi awal sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Ia ingin menyapa jajaran Pemkot Makassar sekaligus melihat langsung kondisi ruang kerja dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja bersamanya. Namun, mengenai ruangan kerja mana yang akan ditempatinya, Aliyah mengaku belum menentukan pilihan. Ia masih mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk ruangan yang sebelumnya digunakan oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. “Tapi tentu perlu ada pembenahan lebih lanjut. Saya juga menunggu Pak Wali Kota Munafri Arifuddin untuk meninjau bersama dan meminta restu beliau,” ujar Aliyah. Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, diketahui masih menghadiri kegiatan retret di Magelang. Aliyah menegaskan bahwa keputusan akhir terkait ruang kerjanya akan dibuat setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota serta melakukan istikharah untuk mendapatkan pilihan terbaik. “Nantilah, kita tunggu hasil diskusi dan istikharah, mana yang terbaik,” tutupnya. Hari pertama Aliyah Mustika Ilham bertugas di Balai Kota Makassar menjadi momen perkenalan serta langkah awalnya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota. Ia berharap dapat bekerja sama dengan seluruh jajaran OPD dan ASN untuk menjalankan program-program pemerintah yang telah dirancang.

Nasional, Politik

Kawendra: Danantara Akan Kurangi Ketergantungan pada Investasi Asing

ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin 24 Februari 2025. BPI Danantara, sebagai sovereign wealth fund, bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai peluncuran Danantara sebagai langkah strategis menuju kemandirian ekonomi Indonesia. “Peluncuran Danantara merupakan tonggak sejarah dalam membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan pendanaan awal sebesar USD 20 miliar, Danantara akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan sektor unggulan, termasuk energi hijau dan industri berbasis teknologi tinggi,” ujar Kawendra, Senin (24/2/2025). Kawendra menambahkan, kehadiran Danantara memberi Indonesia peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat berdiri mandiri di atas kaki sendiri. “Ini bukan hanya soal investasi, tetapi tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Danantara akan memastikan sumber daya yang kita miliki dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. BPI Danantara akan mengelola berbagai proyek dengan prinsip tata kelola yang transparan dan profesional, guna memastikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Dengan peluncuran ini, Kawendra berharap Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi dan menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang semakin kompetitif.

Uncategorized

Komisi A DPRD Makassar Soroti Pembangunan Kantor Lurah Kapasa Raya yang Belum Miliki Legalitas Lahan

ruminews.id, Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti pembangunan Kantor Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, yang dilakukan secara swadaya oleh pihak kelurahan tanpa adanya kejelasan status legalitas lahan yang digunakan. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Idris dari Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif Lurah Kapasa Raya yang membangun kantor pelayanan secara mandiri menjelang masa pensiunnya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut semestinya didahului oleh proses administrasi yang jelas, terutama terkait hibah lahan ke Pemerintah Kota Makassar.   “Kami tidak menyoal semangat membangun dari Pak Lurah. Tetapi tindakan ini terkesan terburu-buru karena lahan yang digunakan belum memiliki akta hibah resmi. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum ke depannya,” kata Idris saat diwawancarai usai rapat Komisi A.   Pembangunan kantor lurah diketahui didanai melalui swadaya masyarakat dan bantuan dari sejumlah perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Lahan seluas 180 meter persegi disebut sebagai hibah dari seorang pengusaha lokal, Surya Jaya Latif alias Baba Tinggi, namun belum disertai dengan dokumen hibah yang sah secara hukum.   Ketua Panitia Pembangunan, Tiro Abdullah, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan atas partisipasi masyarakat dan CSR perusahaan di wilayah Kapasa Raya. Ia juga menyebutkan bahwa surat pernyataan hibah lahan telah ditandatangani oleh pihak terkait pada 7 Januari 2025.   Meski demikian, Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi gratifikasi dan penyalahgunaan dana CSR. Ketua LAKSUS, Muh Anshar, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana CSR, terlebih jika diperuntukkan bagi fasilitas pemerintah.   “Penggunaan dana CSR untuk pembangunan kantor lurah harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, ada potensi gratifikasi yang bisa berujung pada dugaan korupsi,” ujar Anshar.   Menindaklanjuti polemik ini, Komisi A DPRD Makassar berencana memanggil Lurah Kapasa Raya dan pemilik lahan untuk dimintai keterangan resmi. DPRD menekankan bahwa penyelesaian administrasi, khususnya legalitas lahan, harus menjadi prioritas sebelum pembangunan dilanjutkan.

Opini

Conversational Trance: Saat Kata Kata Mengendalikanmu

ruminews.id – Mungkin di antara kita pernah merasa tiba-tiba setuju dengan sesuatu tanpa benar-benar tahu kenapa? Atau tiba-tiba mengikuti tren tertentu hanya karena “kedengarannya masuk akal” meskipun sebelumnya kita ragu? Nah, bisa jadi kita sedang terkena efek Conversational Trance atau Trans Percakapan. Conversational Trance adalah teknik komunikasi yang memanfaatkan ritme bicara, pengulangan, dan pola bahasa tertentu untuk membuat seseorang masuk ke kondisi “autopilot” atau setengah sadar. Dalam kondisi ini, orang cenderung kurang berpikir kritis dan lebih mudah menerima sugesti tanpa menyadarinya. Dalam dunia hipnosis, Conversational Trance adalah teknik dimana seseorang dibuat masuk ke dalam kondisi trance ringan hanya melalui percakapan biasa. Ini berarti seseorang menjadi lebih fokus, rileks, dan terbuka terhadap sugesti – tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Kalau dalam hipnosis formal, orang biasanya diminta untuk menutup mata dan mengikuti instruksi yang jelas, Conversational Trance bekerja secara lebih halus dan terselubung. Orang yang terkena teknik ini tetap sadar, tetap bisa ngobrol, tapi pikirannya mulai “terbuka” untuk menerima ide atau sugesti tanpa banyak perlawanan. Dalam hipnosis, trance ringan adalah kondisi dimana pikiran kita menjadi lebih fokus dan rileks, tetapi kita tetap sadar dan bisa berinteraksi seperti biasa. Trance ringan adalah bagian dari kondisi hipnosis, tetapi bukan berarti seseorang yang mengalami trance ringan selalu dalam kondisi “terhipnosis” seperti yang sering digambarkan di film atau pertunjukan sulap. Trance ringan adalah tahap awal dari hipnosis, dimana seseorang menjadi lebih fokus, lebih rileks, dan lebih mudah menerima sugesti. Namun, mereka tetap sadar dan bisa memilih apakah ingin mengikuti sugesti tersebut atau tidak. Jadi, bisa dibilang trance ringan adalah kondisi hipnosis yang sangat halus dan alami, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan hipnosis adalah spektrum atau memiliki berbagai tingkat kedalaman, dari yang sangat ringan hingga sangat dalam. Trance ringan adalah tahap awal dari spektrum ini. Pernahkah di antara kita membaca buku atau menonton film, lalu merasa “terbawa suasana”? Seolah-olah kita ada di dalam cerita itu? Itu adalah contoh trance ringan. Atau ketika kita scrolling media sosial atau main game, lalu lupa waktu dan tidak sadar sudah berjam-jam berlalu, itu juga kondisi trance ringan. Teknik ini bekerja ketika ritme dan nada bicara kita yang menenangkan, dimana kita menggunakan nada suara yang stabil, lembut, dan berulang-ulang untuk membuat pendengar lebih rileks. Contohnya, dalam pergaulan anak muda, seseorang bisa berkata dengan suara tenang: “Santai aja… rileks… semakin kita ngobrol, semakin kamu paham kalau ini hal yang biasa.” Teknik ini juga bekerja dalam pengulangan (repetisi) untuk menanamkan ide, dimana pengulangan membuat seseorang lebih mungkin menerima sesuatu sebagai kebenaran, karena otak kita cenderung percaya sesuatu yang sering didengar. Contoh yang bersifat manipulatif: “Semua orang udah nyobain, semua orang suka, semua orang akhirnya sadar kalau ini nggak masalah.” Teknik ini bisa juga digunakan untuk membuat seseorang berpikir bahwa keputusan yang mereka ambil adalah hasil pemikiran sendiri, padahal telah diarahkan. Contoh: “Dengar baik-baik, semakin kamu mendengar ini, semakin kamu sadar kalau kamu memang ingin mencobanya.” Kata-kata seperti “semakin”, “mulai menyadari”, “sekarang kamu tahu”, digunakan untuk menanamkan asumsi bahwa perubahan sedang terjadi di dalam diri pendengar. Contoh: “Semakin lama kita ngobrol, semakin kamu sadar kalau semua ini sebenarnya bukan masalah besar.” Ada banyak sekali kalimat percakapan yang bersifat trance ringan dan cenderung memengaruhi teman pergaulan ke arah negatif. “Coba deh pikirkan… semua orang ngelakuin ini, dan semakin kamu melihat mereka, semakin kamu sadar kalau ini memang bagian dari hidup kita.” “Dengar baik-baik, semakin kamu dengar ini, semakin kamu sadar kalau kamu memang perlu melakukannya.” “Nggak ada yang salah, semakin kamu coba, semakin kamu ngerti kenapa semua orang suka ini.” Itu semua merupakan contoh kalimat percakapan yang membuat seseorang mengalami trance ringan sehingga ide negatif (pengaruh yang diharapkan) bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan kemudian diikuti. Bagaimana menghindari Conversational Trance yang manipulatif? Pertama, Sadari Pola Bahasa yang Berulang. Jika seseorang terus-menerus mengulang suatu ide, tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar pilihan kita atau hanya pengaruh sugesti; Kedua, Jangan Terburu-Buru Mengambil Keputusan. Jika merasa terbawa suasana dan ingin melakukan sesuatu, beri jeda untuk berpikir kritis; Ketiga, Gunakan Logika dan Intuisi. Jika sesuatu terdengar terlalu diarahkan, tanyakan: “Apakah ini benar-benar yang aku inginkan atau hanya karena aku terus mendengarnya?” Teknik Conversational Trance adalah teknik yang bisa sangat kuat dalam hipnosis dan komunikasi. Jika digunakan dengan niat baik, teknik ini bisa membantu seseorang merasa lebih rileks dan menerima sugesti positif (seperti dalam terapi atau motivasi). Namun, jika digunakan dengan niat buruk, ini bisa menjadi alat manipulasi yang membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa benar-benar menyadarinya. #thesecretofattractorfactor #changelimitingbeliefs #pakarpemberdayaandiri #SelfAwarenessTransformation

Infotainment

Nikita Mirzani Jadi Tersangka Pemerasan dan TPPU, Terancam 20 Tahun Penjara

Ruminews.id, Jakarta – Artis kontroversial Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polda Metro Jaya. Ia diduga terlibat dalam pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare berinisial RGP, dengan nilai mencapai Rp 4 miliar. Kasus ini bermula dari laporan RGP yang mengaku menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani dan asistennya, IM. Polisi menduga uang hasil pemerasan tersebut telah dicuci melalui berbagai transaksi keuangan guna menyamarkan asal-usulnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, mengatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan cukup bukti, termasuk komunikasi digital dan aliran transaksi yang mencurigakan. “Kami menemukan adanya praktik pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Dana yang diperoleh kemudian disamarkan dengan berbagai transaksi untuk menghindari deteksi pihak berwenang,” ujar Ade Ary dalam konferensi pers, Rabu (20/2). Dalam kasus ini, Nikita Mirzani tidak sendirian. Ia diduga bersekongkol dengan asistennya, IM, dalam menjalankan aksi pemerasan. Sementara itu, korban adalah RGP, seorang pengusaha yang bergerak di bidang bisnis kecantikan. Kasus ini terungkap setelah laporan korban masuk ke kepolisian pada Januari 2025. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa minggu, polisi akhirnya menetapkan Nikita Mirzani dan IM sebagai tersangka pada 20 Februari 2025. Pemerasan ini diduga dilakukan secara daring melalui media elektronik, namun transaksi yang mencurigakan tersebar di berbagai rekening. Sementara itu, proses hukum terhadap Nikita Mirzani ditangani oleh Polda Metro Jaya, Jakarta. Selain pemerasan, Nikita Mirzani juga dijerat dengan TPPU karena uang yang diduga diperolehnya dari pemerasan tidak langsung digunakan, melainkan diputar melalui berbagai transaksi keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut. Karena itu, polisi menjerat Nikita dengan pasal berlapis, antara lain: Pasal 27 ayat (4) UU ITE tentang pemerasan melalui media elektronik Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Ancaman hukuman bagi tersangka mencapai 20 tahun penjara. Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan IM. Namun, keduanya meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan yang belum diungkapkan ke publik. Meski begitu, polisi menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut. Sementara itu, Nikita Mirzani belum memberikan pernyataan resmi terkait status tersangkanya. Publik pun menunggu perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat.

Scroll to Top